Jumat, 18 Agustus 2017

MEMAKNAI HARI KONSTITUSI

Oleh: Ahkam Jayadi        
    Sebagai anak bangsa dari sebuah Negara besar (Negara Hukum Indonesia) pernakah kita memikirkan atau mempertanyakan, mengapa Negara ini terlalu banyak memiliki dan merayakan hari-hari kelahiran. Bagaimana kemudian hari-hari tersebut kemudian diperingati secara seremonial yang kalau kita jumlahkan menghabiskan dana (uang) hingga ratusan milyar). Apakah perayaan-perayaan tersebut berimplikasi pada sikap dan perilaku kita sebagai anak-anak bangsa yang memiliki rasa kebersamaan dan kekuatan mental yang kuat dalam menjaga bangsa dan Negara ini dari segala macam gangguan, tantangan dan upaya untuk merusak eksistensi bangsa dan Negara ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Hari-hari tersebut diantaranya: hari buruh, hari ibu, hari kelahiran berbagai kementerian dan lembaga, hari kebangkitan nasional, hari pendidikan nasional, hari lingkungan hidup, hari ham, hari kemerdekaan Indonesia, hari-hari keagamaan dan berbagai hari-hari lainnya yang kalau kita lihat data menyebar pada setiap bulan dari kalender yang ada. Perayaan atau seremoni hari-hari tersebut biasanya di awali pada setiap tahun dengan gemerlapnya perayaan malam tahun baru (masehi) dari Sabang sampai Maroke dalam hitungan jam ratusan milyar uang anak-anak bangsa ini habis hanya untuk memuaskan hasrat hedonis. Mengapa kita tidak coba mengevaluasi perayaan-perayaan tersebut dari sisi urgensinya, atau kah perayaannya tidak setiap tahun tapi mungkin sekali dalam lima tahun, agar uang yang kita habiskan untuk kegiatan seremonial tersebut dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih urgen misalnya pengentasan kemiskinan dan biaya pendidikan anak-anak bangsa.
            Salah satu hari jadi yang kita peringati baru-baru ini dan dihadiri lansung oleh Bapak Wakil Presiden (Jusuf Kalla) setelah perayaan hari kemerdekaan adalah,”hari konstitusi” (18 Agustus 2017). Hari lahir atau hari ditetapkannya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai undang undang dasar dari Negara yang baru diproklamirkan. Sejauh mana kita telah menempatkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan hubungannya dengan tugas-tugas dan fungsi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
            Seringkali kita lihat, dengar atau baca bahkan mungkin kita sendiri juga ikut melakukannya bahwa, NKRI dan Pancasila adalah harga mati atau komitmen yang tidak boleh lagi dipersoalkan atau di utak-atik apalagi ada keinginan untuk menggatinya. Demikian halnya dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara (Staats Fundamental Norm) oleh karena NKRI dan Pancasila pengaturannya ada di dalam UUD 1945. Dengan demikian sejatinya UUD 1945 juga harga mati meskipun dalam konteks ini kita harus memahaminya dengan menggunakan sudut pandang konstitusi, oleh karena hukum konstitusi mengenal apa yang kita sebut, “amandemen” (perubahan sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara). Hanya saja peluang amandemen tersebut tidak boleh dilakukan setiap saat akan tetapi harus diperketat. Kita lihat bahwa sejak revormasi (1998) hingga tahun 2002 UUD 1945 telah empat kali dilakukan amandemen yang anehnya hingga kini masih muncul wacana untuk kembali melakukan amandemen terhadap UD 1945.
            Bagi penulis bukan amandemen itu yang mendesak untuk dilakukan, akan tetapi yang mendesak dan mutlak adalah pemahaman kita terhadap muatan pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 agar dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa bagi penulis hal itu menjadi urgen adanya, oleh karena ada beberapa hal yang diatur di dalam pasal-pasal UUD 1945 (hal-hal dasar dalam kehipan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) sudah seharusnya juga selesai (harga mati) namun hingga kini setelah Indonesia memasuki usia 72 tahun belum juga selesai sehingga berimplikasi kepada rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di tandai dengan masih seringnya muncul konflik (horisontal dan vertikal) berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu kedepan kita perlu melakukan diskusi yang serius dan membuat komitmen tentang hal-hal tesebut seperti: pembatasan partai politik terutama untuk tidak secara mudah membuka pintu untuk setiap saat terbentuknya partai politik baru, perubahan berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemilihan umum, tata cara pemilihan pejabat publik termasuk institusi fit and proper test dan mungkin berbagai hal lainnya. Hal itu menurut penulis penting agar Negara kita senantiasa bisa stabil agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan secara seksama dalam mewujudkan kecerdasan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.# (Mks-Aj-18-8-2017, 7 am).

Kamis, 17 Agustus 2017

KAFIR ALA RIA IRAWAN

Oleh: Ahkam Jayadi

            Salah satu bidang pembangunan yang hingga kini belum berhasil diwujudkan oleh Pemerintah sebagaimana amanah UUD 1945 adalah bidang kesehatan. Jangankan kita berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga terhindar dari segala macam penyakit, untuk masalah pembiayaan kesehatan rakyat saja hingga kini masih menjadi masalah yang belum tuntas sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan kehadiran BPJS yang masih problematik dalam implementasinya. Penyakit regeneratif yang berbagai macamnya yang melanda masyarakat hingga kini masih terjadi dan juga belum hilang sementara penyakit-penyakit gaya hidup (lifestyle) juga  sudah menyerbu masyarakat. Celakanya seiring dengan mahalnya biaya kesehatan yang harus di tanggung oleh masyarakat yang menderita sakit maka kebanyakan masyarakat lari ke pengobatan-pengobatan alternatif yang menyesatkan secara aqidah.
            Kita tersentak dengan pernyataan (Tabloid Bintang, 1 april 2017), Ria Irawan bahwa: “Saya dulunya kafir berat karena berobat ke orang pintar”. Untuk itu beliau telah melewati berbagai macam cara pengobatan hingga ke orang pintar untuk mengobati kanker yang dialaminya. Lebih lanjut dikatakan, saya dulu tuh kafir berat karena saya berobat ke orang pinter dengan bantuan jin segala macem. Pokoknya segala macam pengobatan alternatif mulai dari dikepret daun kelor, minum rebusan daun jendela enam, sampai memindahkan penyakit ke ayam, ke kambing, itu sudah dia lakukan. Hingga ke Malaysia untuk pengobatan alternatif dan operasi dengan perantaraan jin.  Kata beliau kalau ingat semua itu, saya merasa bodoh banget karena percaya dengan pengobatan-pengobatan yang sama sekali tidak memberikan kesembuhan.
            Konsep sehat dalam pandangan Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) sebagimana juga sudah di introdusir di dalam Undang Undang Kesehatan (UU No. 36 Thun 2009) Pasal 1 ayat (1) adalah: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian sehat itu cakupannya sudah semakin meluas dan sistemik yang merupakan, keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal (psikologis, intelektua, spiritual dan penyakit) dan eksternal  (lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit yang menyebabkan aktivitas kerjanya terganggu atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
            Berbicara tentang kesehatan seseorang (masyarakat) maka tidak lah cukup hanya sehat jasmana atau fisik akan tetapi harus didukung dengan sehat non fisik atau psikis, termasuk tentunya meningkatnya pengetahuan (pendidikan) terlebih lagi sehat spiritualitas. Selanjutnya semua itu tidak akan bisa terpenuhi atau dinikmati dengan baik  (sebagai orang sehat) bila ekonominya tidak sehat karena segalanya memerlukan tingkat kemampuan ekonomi (kekuangan) tertentu untuk meraih kesehatan tersebut. Last but not least adalah sehat sosial. Semua hal di atas akan tidak bisa dinikmati meskipun bisa terpenuhi bila lingkungan sosial masyarakat kita juga sakit (patologi sosial). Kita akan senantiasa ketakutan baik di dalam rumah apalagi keluar rumah bila diluar merajalela kejahatan (begal, penjahat, perampok dan yang lainnya).
            Dalam konteks Negara dan Pemerintahan, semua itu adalah tanggung-jawab utama negara melalui pemerintahannya. Rakyat telah memilih mereka sebagai pemegang amanah pemerintahan dan rakyat telah memberikan bantuan atau dukungan untuk memenuhi hal tersebut dengan membayar pajak. Undang Undang Dasar 1945 dengan sangat jelas menetapkan di dalam Pembukaannya bahwa: Negara ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, mewujudkan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan segenap warga negara Indonesia tanpa keculi. Untuk itu janganlah kita membiarkan anak-anak bangsa ini menderita sakit, tidak sehat dan menjalani proses pengobatan melalui orang-orang pinter yang merusah aqidahnya.#(Mks-Aj, 17-8-2017, 09.00.pm).