Kamis, 23 November 2017

KETUA DPR DENGAN ROMPI ORANYE
Oleh: Ahkam Jayadi
            Hari ini (Kamis, 23 November 2017) Setya Novanto diperiksa kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah diperiksa maka di hadapan para pewarta beliau kembali menegaskan kalau dirinya masih Ketua DPR RI. Penulis tentu saja tidak tau apakah beliau itu masih normal atau waras dalam berfikir demikian juga apakah beliau itu masih punya rasa malu sebagai orang berpendidikan atau tidak.
            Apakah beliau tidak merasa malu atau punya malu menyatakan diri masih sebagai Ketua DPR RI sementara sedang memakai “rompi oranye”. Kalau beliau sudah tidak waras dan tidak punya malu maka janganlah martabat Ketua DPR RI di rendahkan dengan serendah-rendahnya dengan rompi oranye itu. Meskipun memang anda masih Ketua DPR RI tapi jangan lah anda mengemukakan hal tersebut di saat anda memakai rompi oranye.
            Ketidak-warasan benar-benar sudah melanda anak-anak bangsa ini, terkhusus jajaran anggota DPR RI yang terhormat. Bagi penulis saat ini, tidak ada lagi alasan logis bahkan yuridis untuk mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI selain karena statusnya sebagai tersangka korupsi KTP elektronik akan tetapi juga tingkah lakunya di dalam menyikapi statusnya sebagai tersangka hingga menghilang dan akhirnya menjadi DPO. Semua itu jelas adalah deretan sikap dan perilaku yang sangat terang benderang merusak martabat DPR sebagai Lembaga Negara (lembaga legislatif).
            Dengan tidak mengabaikan prinsip “presumption of innocence” serta hak-hak pribadi dan hak-hak hukum beliau sebagai Ketua DPR RI maka cara yang paling tepat yang bisa diterapkan kepada beliau sehubungan dengan statusnya sekarang sebagai tersangka adalah, memberhentikan sementara sebagai Ketua DPR RI hingga proses hukumnya selesai.
            Demikian juga semestinya kita memisahkan masalah hukum (korupsi yang di sangkakan kepadanya) sebagai masalah publi (hukum publik) dengan masalah yang beliau hadapai sebagai Ketua Umum Partai Golkar termasuk statusnya sebagai anggota DPR dari partai Golkar. Masalah yang berkaitan dengan Partai Golkar adalah masalah internal yang bersangkutan dengan partainya, kita masyarakat tidak mempersoalkan karena keduanya jelas harus dipisahkan. Dengan demikina sungguh aneh jika kedua masalah ini saling dikaitkan dalam ranah politik. Kepentingan DPR RI adalah kepentingan masyarakat, bangsan dan Negara sedangkan kepentingan golkar adalah kepentingan pribadi dan institusional kelembagaan dari pengurus dan anggotanya. Kepada seluruh jajaran anggota DPRI (baik fraksi, MKD dan institusi lain yang ada di dalamnya) agar segera menonaktifkan Setya Novanto untuk sementara sebagai Ketua DPR RI. Apakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebagai pejabat Negara tidak merasa malu Ketua DPR RI sekarang memakai rompi oranye, sadar lah bangsa-bangsa lain dari berbagai Negara menyaksikan hal tersebut.# (AJ, 21.15- 23-11-17). 

Rabu, 06 September 2017

KEBIADABAN DI MYANMAR

Oleh: Ahkam Jayadi

            Salah satu teori yang di kenal dalam kajian hak asasi manusia (Ham) adalah teori, “universaliteit”. Teori tersebut mengajarkan bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal, dengan demikian tidak mengenal batas-batas wilayah, etnis, agama dan yang lainnya. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan eksistensi diri dan harga diri manusia yang sama pada setiap manusia dimana pun iya berada. Untuk itulah jika ada suatu resim (pemerintah) atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka dipastikan seluruh orang-orang yang beradab akan melaknat dan berusha dengan keras untuk menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut bahkan membawa pelakunya untuk di proses dalam persidangan (Mahkamah Internasional). Dalam ranah hukum soal hak asasi manusia dapat  dikatakan sudah selesai baik dalam ranah internasional maupun dalam ranah regional.
            Dengan dasar itulah maka ketika timbul pembantaian etnis Rohingya (pelanggaran ham berat bahkan dikategorikan Genocida) yang juga penganut ajaran Islam, tentu saja akan menimbulkan banyak protes, kecaman dan upaya-upaya untuk menghentikan kekejaman tersebut termasuk menangani para pengunsi dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan empati bersama masyarakat dunia terhadap kebiadaban resim San Suu Kyi tersebut tidak lah susah cukup kita ajukan satu pertanyaan singkat kehadapan kita semua, bagaimana jika hal seperti itu terjadi pada kita, pada keluarga kita dan pada masyarakat kita?
            Sejatinya dengan sejarah panjang perjuangan hak asasi manusia yang sudah ratusan tahun, demikian juga dengan segala regulasinya baik dalam skala internasional (PBB) maupun dalam skala pada setiap Negara, maka semestinya kita tidak perlu lagi saling caci, saling salah menyalah bahka di jadikan komoditas politik. Yang dibutuhkan adalah tinggal lembaga-lembaga hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dan institusi-institusi Negara yang ada tentang hak asasi manusia segera bersatu untuk melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan penyelesaian tindakan-tindakan biadab tersebut agar tidak terjadi lagi bahkan eskalasinya menjadi semakin meluas. Tentu kita sangat menyayangkan jika korban kebiadaban semakin bertambah setiap saat sementara upaya penyelesian masih sibuk dengan pertemuan, lobby, kunjungan dan berbagai tindakan atau langkah-langkah yang tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada.
            Untuk itu penulis setuju dengan usulan agar Negara-negara ASean, Negara-negara di Asia atau Eropa Barat dan Eropa timur segera mengusir Duta Besar atau Atase Pemerintah Myanmar yang ada pada negara mereka atau melakukan embargo dalam berbagai bentuknya. Maka penulis yakin upaya atau tindakan tersebut pasti akan berhasil dengan cepat dan efektif. Yang penulis khawatirkan bila Negara-negara yang ada pada wilayah seperti yang penulis sebutkan di atas sebenarnya justru secara tidak langsung setuju dengan tindakan pembantian terhadap etnis Rohingya (apalagi penganut ajaran Islam) yang ada, sehingga terlihat atau terbaca misalnya dari sikap dan perilakunya yang lamban memberi reaksi atau paling tikdak reaksi mereka sebatas mengecam, menyayangkan dan itu meminta pemerintah yang bersangkutan agar segera menyelsaikan peristiwa atau kejadian tersebut.
            Pada bagian akhir tulisan ini, penulis ingin mengingatkan kepada kita semua akan efek domino dan efek spiritual dari kejadian pembantain massal dan pelanggara ham berat (genocida) yang terjadi di Myanmar tersebut. Bahwa, tidak dapat kita pungkiri kejadian tersebut sungguh-sungguh sangat menyayat dan memilukan hati siapan pun dia jika mereka masih memiliki hati nurani sehingga kejadian tersebut akan tetap tersimpan dalam sanubari kita semua yang suatu saat akan dapat menimbulkan dendam yang setiap saat dapat kembali memicu tindakan pembantaian yang sama. Demikian juga yang lebih penting dari itu semua, bahwa kita semuanya adalah umat bergama yang sangat yakin dan percaya bahwa kejadian tersebut adalah tindakan biadab yang sangat dibenci dan dilaknat oleh Tuhan. Untuk itu kita jangan keliru di dalam melihat kasus tersebut akan dibiarkan oleh Tuhan tanpa ada balasan apa pun, itu tidak mungkin!!! Tuhan pasti akan membalas para pelakunya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan balasan yang setimpal terhadap apa yang telah dilakukannya. Demikian juga dalam skala Negara, pemerintah yang berkuasa tinggal tunggu balasan Tuhan termasuk balasan Tuhan yang akan memporak-porandakan wilayah Myanmar tersebut menjadi luluh lanta. Nauzdu billahit min zdalik.#(Mks-Aj, 7-9-2017, 12.12pm).