Rabu, 06 September 2017

KEBIADABAN DI MYANMAR

Oleh: Ahkam Jayadi

            Salah satu teori yang di kenal dalam kajian hak asasi manusia (Ham) adalah teori, “universaliteit”. Teori tersebut mengajarkan bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal, dengan demikian tidak mengenal batas-batas wilayah, etnis, agama dan yang lainnya. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan eksistensi diri dan harga diri manusia yang sama pada setiap manusia dimana pun iya berada. Untuk itulah jika ada suatu resim (pemerintah) atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka dipastikan seluruh orang-orang yang beradab akan melaknat dan berusha dengan keras untuk menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut bahkan membawa pelakunya untuk di proses dalam persidangan (Mahkamah Internasional). Dalam ranah hukum soal hak asasi manusia dapat  dikatakan sudah selesai baik dalam ranah internasional maupun dalam ranah regional.
            Dengan dasar itulah maka ketika timbul pembantaian etnis Rohingya (pelanggaran ham berat bahkan dikategorikan Genocida) yang juga penganut ajaran Islam, tentu saja akan menimbulkan banyak protes, kecaman dan upaya-upaya untuk menghentikan kekejaman tersebut termasuk menangani para pengunsi dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan empati bersama masyarakat dunia terhadap kebiadaban resim San Suu Kyi tersebut tidak lah susah cukup kita ajukan satu pertanyaan singkat kehadapan kita semua, bagaimana jika hal seperti itu terjadi pada kita, pada keluarga kita dan pada masyarakat kita?
            Sejatinya dengan sejarah panjang perjuangan hak asasi manusia yang sudah ratusan tahun, demikian juga dengan segala regulasinya baik dalam skala internasional (PBB) maupun dalam skala pada setiap Negara, maka semestinya kita tidak perlu lagi saling caci, saling salah menyalah bahka di jadikan komoditas politik. Yang dibutuhkan adalah tinggal lembaga-lembaga hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dan institusi-institusi Negara yang ada tentang hak asasi manusia segera bersatu untuk melakukan tindakan pencegahan, penghentian dan penyelesaian tindakan-tindakan biadab tersebut agar tidak terjadi lagi bahkan eskalasinya menjadi semakin meluas. Tentu kita sangat menyayangkan jika korban kebiadaban semakin bertambah setiap saat sementara upaya penyelesian masih sibuk dengan pertemuan, lobby, kunjungan dan berbagai tindakan atau langkah-langkah yang tidak langsung menyelesaikan masalah yang ada.
            Untuk itu penulis setuju dengan usulan agar Negara-negara ASean, Negara-negara di Asia atau Eropa Barat dan Eropa timur segera mengusir Duta Besar atau Atase Pemerintah Myanmar yang ada pada negara mereka atau melakukan embargo dalam berbagai bentuknya. Maka penulis yakin upaya atau tindakan tersebut pasti akan berhasil dengan cepat dan efektif. Yang penulis khawatirkan bila Negara-negara yang ada pada wilayah seperti yang penulis sebutkan di atas sebenarnya justru secara tidak langsung setuju dengan tindakan pembantian terhadap etnis Rohingya (apalagi penganut ajaran Islam) yang ada, sehingga terlihat atau terbaca misalnya dari sikap dan perilakunya yang lamban memberi reaksi atau paling tikdak reaksi mereka sebatas mengecam, menyayangkan dan itu meminta pemerintah yang bersangkutan agar segera menyelsaikan peristiwa atau kejadian tersebut.
            Pada bagian akhir tulisan ini, penulis ingin mengingatkan kepada kita semua akan efek domino dan efek spiritual dari kejadian pembantain massal dan pelanggara ham berat (genocida) yang terjadi di Myanmar tersebut. Bahwa, tidak dapat kita pungkiri kejadian tersebut sungguh-sungguh sangat menyayat dan memilukan hati siapan pun dia jika mereka masih memiliki hati nurani sehingga kejadian tersebut akan tetap tersimpan dalam sanubari kita semua yang suatu saat akan dapat menimbulkan dendam yang setiap saat dapat kembali memicu tindakan pembantaian yang sama. Demikian juga yang lebih penting dari itu semua, bahwa kita semuanya adalah umat bergama yang sangat yakin dan percaya bahwa kejadian tersebut adalah tindakan biadab yang sangat dibenci dan dilaknat oleh Tuhan. Untuk itu kita jangan keliru di dalam melihat kasus tersebut akan dibiarkan oleh Tuhan tanpa ada balasan apa pun, itu tidak mungkin!!! Tuhan pasti akan membalas para pelakunya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan balasan yang setimpal terhadap apa yang telah dilakukannya. Demikian juga dalam skala Negara, pemerintah yang berkuasa tinggal tunggu balasan Tuhan termasuk balasan Tuhan yang akan memporak-porandakan wilayah Myanmar tersebut menjadi luluh lanta. Nauzdu billahit min zdalik.#(Mks-Aj, 7-9-2017, 12.12pm).

Minggu, 27 Agustus 2017

PENIPUAN ALA FIRST TRAVEL

Oleh: Ahkam Jayadi         
   Bila kita melihat realitas yang ada di tengah masyarakat maka kita dapat simpulkan bahwa: “Masyarakat akar rumput yang kebanyakan miskin dalam segala hal seringkali menjadi korban penipuan dari segolongan orang-orang pintar dan kaya”,  tidak pernah atau jarang sekali terjadi sebaliknya, segolongan orang-orang bodoh dan miskin yang menipu orang-orang yang masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang kaya. Akibatnya, masyarakat miskin itulah yang teraniaya, dirugikan dan terpinggirkan, bahkan di dalam penyelesaian kasusnya di pengadilan pun tetap lah masyarakat yang dirugikan dan tak berdaya.
            Kita telah banyak menyaksikan berbagai kasus penipuan yang pernah dan atau sedang terjadi di tengah masyarakat. Di Sulawesi Selatan (bahkan mencakup kawasan Indonesia Timur) masih segar di ingatan kegiatan penipuan (yang awalnya legal di sahkan oleh Pemerintah) ketika Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Milik Bersama yang menghimpun dana masyarakat dengan janji bunga yang tinggi hingga akhirnya terungkap sebagai tindakan penipuan (bosnya Abustan menjadi buron) dan akibatnya ratusan milyar uang masyarakat raib entah kemana dan masyarakat umum yang kebanyakan orang yang berpenghasilan pas-pasan mengalami nasib dirugikan secara massal. Demikian juga yang terjadi di Jakarta terulan di  lakukan oleh Pandawa Group, lagi-lagi masyarakat banyak menderita kerugian dan uangnya raib entah kemana. Kemudian yang sangat fenomenal karena me wabah di seluruh tanah air (Indonesia) adalah penipuan yang dilakukan oleh bos Padepokan Dimas Kanjeng (dengan iming-iming menggandakan uang sehingga ratusan milyar bahkan mungkin trilyunan uang masyarakat lagi-lagi raib entah kemana dan masyarakat juga yang kembali menderita kerugian bahkan jejak uang juga tidak jelas raib entah kemana sekarang. Demikian juga penyelesaian hukumnya hanya berujung kepada Dimas Kanjeng di penjara.
            Penipuan terakhir yang sangat sadis dan kejam adalah apa yang di lakukan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh “First Travel”, tidak kurang 35 ribu masyarakat sekarang tertipu karena gagal ke Tanah Suci (Mekkah) dengan uang yang disalah-gunakan oleh Bos Travel tersebut sekitar 1,7 trilyun. Mengapa penulis menyebutnya sebagai tindakan penipuan yang sangat sadis dan kejam oleh karena yang dipermainkan adalah niat suci masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekkah. Meskipun kasus tersebut sementara dalam penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, akan tetapi sebagaimana kasus-kasus penipuan yang lain, maka dapat juga kita pastikan bahwa lagi-lagi yang akan menderita kerugian, penderitaan dan penyesalan yang tiada lain adalah masyarakat.
            Pada tataran inilah kita sedikit ingin mengetuk atau mempertanyakan kepada pihak pemerintah (instansi terkait) mengapa kasus-kasus penipuan seperti itu dalam berbagai bentuk dan modusnya senantiasa terjadi, berulang dan berulang. Celakanya kita semua kasak-kusuk dan saling salah menyalah setelah kasus itu merebak sebagai tindak pidana penipuan dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Berbagai biro berjalanan seperti itu sebenarnya masih banyak beroperasi di tengah masyarakat dan berpotensi untuk terjebak pada penipuan. Bukan kah sebenarnya sangat mudah mendeteksi kemungkinan adanya unsur-unsur penipuan atau penyalahgunaan uang masyarakat yang terkumpul. Instansi terkait tinggal menelusuri berapa banyak masyarakat yang telah mendaftar di biro tersebut untuk umroh atau haji, berapa uang terkumpul, apakah dana yang terkumpul tersebut ada dalam rekening perusahaan atau rekening pribadi pemiliknya. Demikian juga yang seringkali terjadi setelah pemilik biro perjalanan tersebut berhasil menhimpun uang masyarakat yang ratusan milyar jumlahnya, maka bisanya mereka mulai memanfaatkan dana tersebut untuk ber investasi di berbagai bidang dan tempat ditambah lagi dengan gaya hidup pemiliknya yang mahal dan cenderung pamer dan boros. Bila hal itu telah terjadi atau terindikasi di lakukan maka tentu saja pemerintah harus segera melakukan tindakan tegas dan keras agar tidak merugikan masyarakat.

            Bukankah pemerintah di pundaknya terletak tanggung jawab publik (sebagaimana di atur di dalam UUD 1945) untuk bekerja sebagaimana telah diikrarkan di dalam sumpah jabatan (dari pejabat tingkat bawah hingga tingkat puncak tertinggi Presiden) akan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara di atas kepentingan yang lain. Sungguh kasian jika masyarakat senantiasa harus terjerat dengan berbagai bentuk penipuan yang di lakukan secara melembaga (legal) berulang dan berulang lagi entah sampai kapan seperti halnya tindak pidana korupsi. Mohon maaf masyarat banyak yang sejatinya adalah saudara-saudara kita sesama anak bangsa harus senantiasa hidup di dalam penderitaan dan berbagai bentuk kesulitan hidup akibat penipuan.# (Mks-Aj, 26-8-2017, 8.40 pm).