Jumat, 07 April 2017

KRITIK TERHADAP SUMPAH JABATAN

Oleh: Ahkam Jayadi

            Sumpah jabatan adalah proses yang wajib dilakukan oleh seorang pejabat atau seorang aparatur sipil negara sebelum dilantik dan diresmikan sebagai pejabat yang akan memimpin sebuah institusi. Bahkan sumpah ini seringkali dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang pejabat yang berkali-kali dilantik sebagai pejabat. Sejatinya sumpah jabatan dapat mencegah seorang pejabat atau aparatur sipil negara untuk melakukan berbagai perbuatan melanggar hukum dengan menyalah-gunakan kekuasaan dan jabatan. Dengan demikian pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi seorang pejabat dengan mudahnya melanggar sumpah yang telah di ucapkannya. Kenapa seorang pejabat dengan mudahnya melakukan berbagai bentuk perbuatan yang bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
            Bila dia seorang kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota), maka hampir dipastikan seluruh dinas-dinas atau badan-badan yang ada di bawah jajaran kantor bupati kepala daerah adalah sanak keluarganya atau karib kerabatnya bahkan pimpinannya biasanya adalah keluarga dekatnya. Akibat lanjutnya adalah tumbuh suburnya kolusi dan korupsi dengan menyalah-gunakan kan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya. Pada ranah ini jugalah maka suara-suara kebenaran yang disampaikan oleh seseorang (yang biasanya juga sangat sulit mencari orang seperti ini), maka akan dengan mudah disinkirkan karena dianggap merusak sistem KKN yang telah mereka bangun. Hal yang aneh tentunya adalah mayoritas pegawai yang ada hanya diam bahkan ikut terlibat di dalam melakukan KKN, dan ketika tindakan kejahatan ini tercium oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) maka mereka semua serentak tutup mulut dan menyangkal jika mereka ikut terlibat dalam mufakat jahat tersebut.
            Kebiasaan buruk yang menyertai prosesi sumpah jabatan adalah, institusi sumpah jabatan tersebut tidak di dukung dengan sistem yang digunakan dan berkembang di dalam sebuah sistem kerja pemerintahan. Demikian juga dengan eksistensi dan substansi diri dari si pejabat yang melakukan sumpah. Dalam contoh sederhana, apakah sama kedudukan dan fungsi dari sumpah yang disampaikan oleh dua orang yang berbeda dalam banyak aspek. Orang pertama adalah alumni sekolah agama (mulai dri pesantren hingga uiniversitas Islam bahkan bergelar doktor dibidang agama), ustadz, muballigh bahkan mungkin bergelar kiyai. Sedangkan orang kedua yang bersumpah adalah orang yang lulusan sekolah sekuler (baca, bukan sekolah agama), sembahyang tidak karuan, pemahaman agama rendah, tidak kenal dirinya dan tidak kenal Tuhan-Nya yang menyaksikan dia bersumpah. Apakah sumpah-sumpah mereka itu sama kedudukan dan substansinya dengan demikian diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang akan mencegah mereka melakukan berbagai bentuk KKN. Jawaban penulis singkat dan jelas: “pasti tidak sama”. Untuk itu apakah selama ini hal tersebut menjadi perhatian atau tidak.
            Pada ranah inilah kita sedikit menkritik prosesi dan substansi sumpah yang bagi penulis mungkin merupakan penyebab sumpah yang di ucapkan oleh pejabat-pejabat negara mulai dari pimpinan tertinggi negara (Presiden) hingga pejabat tingkat kelurahan dan yang lainnya tidk dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencegah seorang pejabat melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bila kita berikan contoh dalam kaitan ini adalah penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (Patrialis Akbar) karena telah menyalah gunakan jabatan, kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan korupsi melalui sogokan yang diberikan oleh pengusaha impor daging (25 Januari 2017). Beliau sebelumnya telah bersumpah dan disumpah ketika dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian di sumpah lagi ketika dilantik menjadi Menteri Kehakiman selanjutnya beliau juga di sumpah ketika dilantik menjadi hakim konstitusi. Pertanyaan di awal kita ulang kembali kenapa sumpah yang berkali-kali beliau ucapkan tersebut tidak juga mampu mencegah beliau melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan tercela tersebut.
            Mungkin juga tidak berlebihan (dan mohon maaf kehadapan pembaca yang dimuliakan Allah) bila penulis simpulkan berdasarkan materi sumpah yang selama ini diucapkan atau dibacakan oleh yang bersumpah adalah: “salah satu bentuk kemusyrikan atau kemunafikan”. Bagaimana tidak coba kita lihat materi sumpah berikut ini: “Demi Allah  Saya bersumpah: Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi  sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.
            Sungguh jelas dan terang benderang teks dan muatan sumpah tersebut di atas. Sumpah tersebut telah menjamin akan lahirnya pejabat-pejabat atau aparatur sipil negara yang tidak akan melakukan berbagai bentuk perbuatan yang mengarah kepada kolusi, korupsi dan nepotisme. Hanya saja sebagaimana dipertanyakan di atas, mengapa toh hingga kini masih juga ada pejabat atau aparatur sipil negara yang tidak takut dan tidak berhenti untuk melakukan  kolusi, korupsi dan nepotisme. Kemana gerangan nilai-nilai yang terkandung di dalam sumpah tersebut mereka sembunyikan sehingga tidak lagi muncul dan mampu menjaga dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat tersebut, padahal sumpah itu mereka lakukan dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin juga kita telah salah dalam merumuskan sumpah tersebut oleh karena di dalamnya ada sumpah setia kepada selain Allah yaitu kepada bangsa dan negara dan kepada Pancasila dan UUD 1945, quo vadis.# (aj 7 april 2017).

Senin, 27 Maret 2017

KORUPSI E-KTP



Oleh: Ahkam Jayadi

            Untuk kesekian kalinya anak-anak bangsa ini berduka gara-gara korupsi terhadap uang negara (rakyat) yang susah payah masyarakat mendapatkannya dan kemudian dihimpun melalui pembayaran pajak. Korupsi gila-gilaan yang pernah terjadi dan entah sampai kapan akan terjadi adalah: BLBI, Bank Century, Ambalan kemudian E-KTP belum lagi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang anehnya tidak ada satu pun dari kasus-kasus korupsi itu yang tuntas penyelesaiannya.
            Kenapa korupsi berjamaah itu senantiasa terjadi dan anehnya hanya satu dua orang yang harus bertanggung-jawab dan mendekam di dalam penjara. Salah satu penyebabnya menurut penulis adalah, karena di dalam proses penyelesaiannya terselip kebohongan-kebohongan. Kebohongan yang menyebabkan orang-orang yang punya kuasa (baik kuasa politik maupu kuasa uang) tidak terjamah oleh hukum. Lagi-lagi kita masyarakat hanya bisa menangis dalam hati dan menyesali realitas tersebut disertai dengan sumpah serapah yang entah harus kita tujukan kepada siapa.
            Sejak awal penanganan korupsi E-KTP kebohongan tersebut mulai terlihat secara nyata. Mana mungkin penetapan anggaran negara yang disetujui melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) tidak dipahami betul kalau di dalamnya sudah nyata ada permainan terhadap anggaran tersebut. Proyek E-KTP yang hanya membutuhkan  anggara sekitar 3 trilyun membenkak menjadi 5 trilyun lebih. Pasti lah penetapan anggaran tersebut sudah disertai dengan niat jahat untuk melakukan korupsi untuk memperkaya diri secara berjamaah, memperkaya orang lain dan juga memperkaya institusi. Demikian juga kerugian negara sekitar 2 trilyun tersebut hanya dinikmati oleh dua tiga orang yang kini menjadi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan.
            Kalau lah Pemerintah bersama aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ingin menuntasan kasus korupsi yang gila-gilaan ini, maka sebenarnya tidak susah-susah amat menurut penulis. Silahkam KPK telusuri sejak awal pengajuan proyek E-KTP ini ke DPR (tidak hanya Komisi II yang menjadi pokjanya) hingga proyek itu disetujui penganggarannya. Penelusuran tersebut pasti akan sampai kepada kesimpulan siapa-siapa pihak yang harus bertanggung-jawab. Baik yang bertanggung-jawab atas disetujuinya proyek E-KTP ini hingga pihak-pihak yang harus bertanggung-jawab atas kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat korupsi. Tidak perlu KPK meminta mereka untuk bertanggung-jawab sebab suka tidak suka atau mau atau tidak yang pasti bahwa bila secara alur adiministrasi dan hukum administrasi mereka harus bertanggung-jawab mereka harus diseret sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa.
            Demikian juga para pihak yang kebaran jenggot akibat dipublikasikannya korupsi E-KTP ini tidak perlu mereka komprensi pers membela diri dengan cara-cara yang naif, masyarakat tidak bodoh dan masyarakat sudah sangat paham realitas-realitas kebohongan yang tersembunyi di gedung rakyat yang mulia itu (DPR). Cukup lah bapak-bapak dan ibu-ibu yang amat sangat terhormat untuk tanya hati nuraninya masing-masing apakah benar bapak-bapak dan ibu-ibu terlibat atau ikut menikmati uang korupsi itu, pasti akan terjawab dengan nyata dan jelas. Di dalam hati nurani itulah bersemayam kebenaran (al-haq) dan di dalam hati nurani itulah tersimpan segala macam kelakuan kita sejak akil balik hingga akhir hayat kita nanti, tidak ada satu pun orang yang bisa menipunya. Suami, isteri, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, seluruh bangsa Indonesia tidak sulit untuk kita tipu dan bohongi, akan tetapi terhadap diri kita sendiri tidak akan bisa kita bohongi.
            Bukankah dalam hidup dan kehidupan ini bukan hanya ada hukum untuk menjaga dan mengatur berbagai interaksi kehidupan yang kita perankan masing-masing, termasuk untuk menjadi institusi untuk menyelesaikan jika terjadi konflik di dalam interaksi sosial tersebut. Di sampingnya ada Adat kebiasaan, ada moralitas apalagi yang terpenting ada agama. Agama tidak hanya akan meminta pertanggung-jawaban anda di dunia akan tetapi juga menanti anda di dalam peradilan akhirat. Mungkin di dunia anda bisa lolos dari jeratan hukum akan tetapi di akhirat tidak akan bisa, sadarlah wahai para koruptor, rakya banyak menderita gara-gara ulah anda sebagai pencuri intelek.#(Mks, aj, 27-3-2017).