Minggu, 02 Desember 2012

PEJABAT DAN RASA MALU

oleh: ahkam jayadi

       Rekruitmen pejabat publik di negara ini (Indonesia), kini agaknya perlu dipertanyakan. Mengapa karena kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang kinerjanya tidak sesuai dengan proses rekruitmen yang telah dilakukan. Kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang (baik itu di jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif) telah jauh menyimpan dari tugas dan fungsinya serta sumpah jabatan yang telah dilakukan saat pelantikan.
Bila kita merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada maka sejatinya semua pejabat publik yang telah terpilih, tidak lagi pada tempatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik itu dalam ranah tindak pidana korupsi, kolusi korupsi dan nepotisme, maupun tidank pidana kesusilaan sebagaimana terakhir dilakukan oleh Bupati Garut Acen (yang nikah siri dan 4 hari kemudian di cerai).
Inilah yang sering kali penulis sampaikan pada berbagai seminar atau pertemuan tentang salah satu syarat untuk menjadi pejabat publik dan menempati urutan pertama adalah. syarat: "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" yang disepelekan. Selama ini syarat itu cukup dimaknai dengan adanya bukti formal bahwa yang bersangkutan adalah penganut salah satu agama yang diakui oleh negara.
Sejatinya syarat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah dilakukan pengujian oleh tokoh agama yang kompeten. JIka perlu melalui suatu uji "kelayakan dan kepatutan" oleh panel ahli agama yang bersangkutan.  Penulis yakin dengan cara ini paling tidak kita bisa memberikan tekanan dan komitmen moral kepada sang pejabat publik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya nantinya akan senantiasa mengingat janjinya di saat rekruitmen (uji kelayakan dan kepatutan) tersebut.
Untuk itu mulai sekarang cara-cara rekruitmen pejabat publik sebagaimana selama ini dilakukan harus direvisi dengan massif. Salah satunya adalah implementasi syarat utama tersebut di atas agar di impelementasikan dengan sebaik-baiknya. Syarat tersebut tidak lagi hanya dimaknai secara formal adanya pengakuan penganut salah satu ajaran agama yang diakui oleh negara, akan tetapi harus diuji sejauh mana kedalaman penahaman agama yang dianutnya. # (makassar, mazagena,9.45.., 3-12-2012).

Minggu, 18 November 2012

ASPEK HAM PERLINDUNGAN KONSUMEN


Oleh: Ahkam Jayadi


            Hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Materson (Baharuddin Lopa, 1996:1) adalah hak-hak  yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kodrat manusia dalam kehidupannya tentu saja tidak dapat lepas dari konteks kultur, alam semesta, dan Sang Pencipta (Allah SWT).
Manusia dengan segala dimensinya dalam relasinya dengan Tuhannya, masyarakatnya, dan alam lingkungannya haruslah terpadu dan sinergis. Bahkan pada tataran ini Tuhanlah yang menjadi centrum segala-galanya. Hidup dan kehidupan manusia bahkan alam semesta semuanya tergantung dan terpusat pada-Nya. Dalam kaitan ini sebagai manusia kita sepatutnya bersyukur oleh karena manusialah (insan) yang terpanggil untuk mempergunakan alam semesta, mengembangkan dirinya untuk mencapai kesempurnaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya.
Mengingat bahwa hak asasi manusia (HAM) melekat pada diri setiap orang, sejak orang itu dilahirkan ke bumi, maka keberadaan HAM itu berlaku secara universal. Setiap orang memiliki hak asasi itu tanpa memandang perbedaan berdasarkan sekat-sekat bangsa, ras, suku, agama dan jenis kelamin. Dasar dari adanya hak asasi itu adalah berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan hati nurani. Dengan dasar ini maka perjuangan penegakan hak asasi manusia menjadi perjuangan universal ummat manusia.
            Hingga kini di Indonesia perjuangan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia masih terfokus kepada masalah politik dan keamanan sehingga aspek-aspek lain dari HAM itu belum tersentuh sebagaimana mestinya. Bahkan secara umum perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia masih setengah hati.
Salah satu aspek HAM yang hingga kini belum tersentuh secara baik dalam perlindungan dan penegakan HAM adalah dalam perlindungan konsumen. Implikasi dari hal ini semakin menghawatirkan oleh karena akselerasi pemberdayaan masyarakat dibidang konsumen dan HAM masih sangat kurang dilaksanakan, sementara para produsen lebih mementingkan keuntungan perusahaan ditengah persaingan yang semakin ketat dan mengabaikan kepentingan konsumen.
            Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat kita lihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “…Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” adalah suatu komitmen moral yang berdimensi kemanusiaan. Komitmen moral ini harus dijabarkan secara lebih luas oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan perlindungan HAM setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.  Sekali lagi bukan hanya perlindungan dan penegakan HAM dalam ruang lingkup hak-hak di bidang politik dan keamanan secara sempit.
Sebagaimana dinyatakan di atas salah satu aspek yang hingga kini belum tersentuh secara memadai oleh perlindungan dan penegakan HAM adalah aspek-aspek dari pembangunan dibidang ekonomi, baik secara luas maupun secara khusus dibidang konsumen. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai sektor pembangunan yang saling terkait. Salah satu bentuk keterkaitan tersebut bahwa pembangunan di bidang  ekonomi sangat berkaitan dengan persoalan HAM.
Bila kita mengkhususkan lagi, maka dimensi ekonomi yang masih kurang tersentuh selama ini baik dalam kajian teoritis apalagi dalam praktik adalah perlindungan konsumen dari perspektif hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang bersifat asasi, yakni menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia. Dalam kaitan ini, konsumen adalah manusia yang mengkonsumsi barang dan jasa.
            Dengan demikian bila soal pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang manusia menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka tepatlah bila kita katakan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari hak asasi manusia. Pengabaian  terhadap perlindungan konsumen dengan sendirinya juga bermakna pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik dalam tataran masyarakat secara keseluruhan maupun manusia secara individu.

            Untuk itu sudah saatnya sekarang senantiasa kita galakkan pengkajian dan penegakan perlindungan konsumen berbasis HAM. Demikian juga spektrum pemberdayaan masyarakat dibidang perlindungan konsumen sudah harus menyebar sampai ke pasar-pasar rakyat (ke desa-desa), dengan pola yang tentu saja dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakat yang ada.
Dengan demikian kegiatan yang dilakukan selama ini bukan sebatas bergerak pada tataran perusahaan-perusahaan industri dan pasar-pasar swalayan. Oleh karena fakta yang setiap hari dapat kita lihat justru pelanggaran terhadap hak-hak konsumen juga banyak terjadi pada pasar-pasar rakyat. Untuk itu gerakan perlindungan konsumen bukan saatnya lagi untuk bergerak sebatas persoalan ekonomi semata akan tetapi juga harus dikaitkan secara massif dengan dimensi-dimensi pembangunan lainnya, oleh karena persoalan perlindungan konsumen adalah bagian dari masalah perlindungan hak-hak asasi manusia.
            Bukankah suatu hal yang lucu bila merebaknya kasus formalin dan makanan bermuatan racun serta air sungai dan laut yang tercemar racun mengisyaratkan lemahnya perlindungan konsumen yang berbasis perlindungan HAM. Pemerintah terkesan hendak lepas tangan dalam masalah ini dengan hanya merasia dan menyalahkan  para pedagang dan produsennya. Demikian juga dengan praktik tabib pengobatan segala macam penyakit serta mall-mall yang menjajakan makanan dan kebutuhan pakain yang setiap hari diskon 70 % tiada henti. Padahal Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghindarkan konsumen dari hal seperti itu pada satu sisi dan pada sisi lain juga memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan suatu usaha ekonomi masyarakat.
            Dengan demikian perlindungan konsumen yang disamping sebagai hak dan kewajiban semua pihak maka sekaligus menjadi HAM. Hal ini tentu saja tidak dapat terlaksana tanpa kerjasama secara sinergis dari seluruh komponen bangsa dan negara, terutama dengan kementerian teknis dan terkait serta dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang HAM dan perlindungan konsumen.
Dari sisi negara pemberlakuan dan penegakan undang-undang perlindungan konsumen tidak akan ada artinya tanpa dibarengi dengan penyediaan dana yang cukup oleh pemerintah. Dukungan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan keterlibatan masyarakat secara intens dan berkesinambungan. Bukan lagi keterlibatan sebagaimana kita lihat selama ini, hanya sebatas bila telah terjadi kasus akan tetapi sebelum terjadinya kasus (tindakan preventif) adalah sebuah keniscayaan
Dalam kaitan ini Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan (advokasi HAM) dan dibidang konsumen haruslah mengembangkan  peran pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan diri sebagai mitra pemerintah (pemerintah daerah). Kini bukan lagi saatnya LSM-LSM menempatkan diri sebagai lawan atau pihak yang senantiasa tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain lembaga-lembaga swadaya masyarakat haruslah menjadi katalisator kebijakan-kebijakan pemerintah (pemerintah daerah). Kunci utamanya tentu saja harus ada saling kepercayaan dan saling kemitraan antara pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.*  
           
*) Ahkam jayadi.S.H,MH.
    Dosen Ilmu Hukum UIN Alauddin





             

Senin, 08 Oktober 2012

KONFLIK KPK DAN POLRI



Oleh: Ahkam Jayadi

            Sejak beberapa waktu lalu, sengketa antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin meruncing. Sengketa yang membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan penegakan hukum yang ada. Konflik yang sebenarnya kelanjutan dari perseteruan cicak dan buaya. Tentu kita semakin perihatin dengan upaya penegakan hukum yang ada bila para penegak hukumnya saja semakin berkonflik, terlebih lagi masyarakat tahu persis penyebabnya adalah diungkitnya korupsi yang dilakukan oleh petinggi polri (simulator sim).
             Sulit untuk dipungkiri bahwa kepolisian sebagai pemegang kewenangan penyelidikan dan penyidikan termasuk secara umum penjaga keamanan masyarakat merupakan sentrum aparat penegak hukum bermasalah. Kita masih ingat beberapa kasus yang pernah terungkap dan tidak pernah dituntaskan seperti: rekening gendut perwira polri, polisi yang terlibat pada berbagai tindak pidana seperti pembunuhan, perjudian sampai dengan  membekingi pengedar narkoba.
            Keluarnya kepolisian dari barisan militer ternyata tidak membuat kepolisian berbenah diri, malah yang terjadi kepolisian semakin menggila dan menjadi semakin perkasa. Sejatinya jika kepolisian ingin berbenah diri dengan baik, maka semua polisi yang bermasalah mulai dari aparat terbawah hingga pejabat tingginya haruslah dibersihkan tampa pandang bulu. Bukankah kita masih memiliki banyak polisi yang baik mulai dari lepasan sekolah Bintara polri hingga alumni akademi kepolisian. Bila kita masih menyembunyikan berbagi kebohongan yang melingkupi kepolisian maka jangan pernah berharap polisi bisa menjadi baik.
            Sebuah ceita lama bisa menjadi  bahan renungan bagi pihak kepolisian. Ketika kita masyarakat keluar tengah malam di tengah gelap gulita plus hujan deras, maka kita pasti akan ketakutan. Jika tiba-tiba muncul polisi maka sejatinya kita akan merasa tenang namun apa yang terjadi? Kita semua bisa menjawabnya dengan jawaban yang sama, bahwa kita pasti akan semakin ketakutan meskipun surat-surat dan kondisi kendaraan kita dalam kondisi lengkap. Ini apa sebenarnya yang salah? Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu polisis yang menjawabnya.# (Mks, 9 Oktober 2012).

Jumat, 03 Agustus 2012

SYARAT BERTAQWA BAGI CALON KEPALA DAERAH

Oleh: Ahkam Jayadi
            Semakin mendekati perhelatan pemilukada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota pada sejumlah kabupaten/kota (2013) maka tensi politik (persaingan antar kandidat) di wilayah ini semakin panas. Konflik, benturan dan cacian menjadi pemandangan sehari-hari. Faktor pendorong naiknya tensi politik tersebut adalah, semakin dekatnya hari “H” pemungutan suara. Biasalah, para kandidat semakin gencar melakukan sosialisasi (kampanye). Kampanye yang berkaitan dengan jejak langkah kesuksesan yang telah dibuatnya. Kampanye pencitraan diri berkaitan dengan: kapasitas serta pengalaman. Bahkan  kampanye hitam (black campaign) guna merayu konstituen agar memilih dirinya dan tidak memilih yang lainnya, celakanya cenderung menggunakan cara-cara the end justice the mean.
            Guna pencerahan politik masyarakat, pada kesempatan ini penulis akan  ulas aspek keberagamaan (religius) dari sosok calon kepala daerah yang akan kita pilih. Hal ini penting oleh karena selama ini tidak pernah di bahas oleh para pengamat secara umum dan secara khusus tokoh-tokoh agama yang sejatinya harus mengedepankan hal tersebut.
            Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 58 tentang syarat untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dari 16 syarat yang ada syarat yang menduduki urutan petama adalah: “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Tentu saja dapat kita pahami bersama bahwa ditempatkannya syarat ini pada urutan pertama adalah pertanda betapa syarat ini sangat penting dan utama dari syarat-syarat yang lainnya. Persoalannya sekarang bagaimana kita memahami syarat tersebut?
            Pertanyaan tersebut di atas patut kita jawab dengan baik oleh karena hingga sekarang syarat itu tidak pernah digubris. Meskipun syarat itu adalah syarat pertama dan utama akan tetapi dalam praktik sekaligus menjadi syarat yang paling diabaikan dan di injak-injak dalam arti tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari segenap pihak terkait (stake holder) pelaksanaan pemilukada di seluruh wilayah tanah air termasuk yang terjadi di Sulawesi Selatan.
            Bagaimana mungkin kita bisa menghidupkan nilai-nilai agama Islam di tengah-tengah  masyarakat, bila kepala daerah yang kita pilih adalah kepala daerah yang pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya menyedihkan. Dari  sudut level starata sosial, tentu saja yang pertama-tama harus memiliki pemahaman agama yang paripurna adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota beserta wakilnya). Bagaimana mungkin nilai-nilai ajaran agama bisa tegak bila orang nomor satu di daerah itu tidak memiliki pemahaman agama yang benar dan baik? Apatah lagi berharap sang kepala daerah beserta aparat di bawahnya dapat memberantas maksiat bila kebijakan politik pemerintah daerah tidak didukung oleh nilai-nilai ajaran agama.
            Belum lagi bila kita lihat, bahwa masyarakat kita (umat Islam), cenderung  keliru dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Bahkan tokoh-tokoh agama bersama pemerintah daerah secara tidak sadar menambah kekeliruan umat Islam dalam memahami nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya, kita umumnya belum bisa membedakan: mana manusia, kafir dan mana mukmin (orang beriman), padahal ketiganya sangat berbeda baik dari sudut terminologi maupun benda yang diterangnya.
            Sejatinya manusia sudah kodratnya tidak bisa diperbaiki. Bila kita menelusuri proses kejadian manusia sebagaimana telah ditegaskan di dalam Kitab Al-Qur’an (Surat Attoriq ayat 5) bahwa: hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiaannya. Hal tersebut kemudian di perjelas dalam Hadis Nabi bahwa: musuh yang paling perlu kamu lawan adalah: musuh yang ada pada tubuhmu yakni sebangsa hawa nafsu dunia setan.
Dengan dasar ini ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis bila bicara tentang manusia yang ada adalah: manusia itu merugi, sak wasangka, celaka dan ingkar kepada Tuhannya (Surat Al-Baqarah ayat 9). Sifat-sifat inilah yang membawa kepada kekafiran. Dalam memahami hal di atas tidaklah cukup bila dipahami hanya dari sudut pandang syari’at tetapi harus dipahami dari sudut hakikat. Sebab syari’at tanpa hakikat lumpuh dan hakikat tanpa syari’at batal.
Mengapa masyarakat kita masih beragama pada tataran syari’at. Masalahnya adalah sejak 15 (lima belas) abad kita ditinggal oleh Rasul hakikat bergama juga hilang. Pada komponen ini aspek hakikat keberagamaan yang hilang adalah memahami diri yang sebenarnya diri dan memahmi hakikat Kiblat (Baitullah) serta memahami hakikat Tuhan. Bila persoalan hakikat diri tidak dipahami, jangan berharap nilai-nilai kebenaran ajaran Islam dapat fungsional pada diri kita, masyarakat, bangsa dan negara. Bukankah Al-Quran telah menegaskan, barangsiapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini lah salah satu pemahaman yang kita bisa tarik dari makna, “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
            Untuk itu menyertai proses suksesi kepala daerah di wilayah ini tentu tidak ada salahnya bila penulis menegaskan agar masyarakat jangan salah pilih Kepala daerah  (gubernur atau bupati). Dengan kata lain figur yang tidak mengenal hakikat dirinya. Bukankah tanggung-jawab sebagai gubernur atau bupati/walikota  tidak hanya kepada masyarakat bangsa dan negara akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah tanggung-jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin.
Untuk itu Al-Qur’an telah sangat jelas di dalam Surat At-Taubah ayat 23 memberikan petunjuk bagaimana memilih pemimpin (kepala daerah) yang menyatakan bahwa:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka lebih menyukai kekafiran atas keimanan, dan barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Terlalu naif bila perintah agama ini kita sepelekan hanya karena alasan pertemanan, keluarga, sesuku serta se partai. Ayat di atas jelas memerintahkan, jangankan teman atau se suku, terhadap bapak kita, saudara sekandung dilarang kita memilihnya menjadi pemimpin bila iya lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan.
Tentu saja yang harus mendapat perhatian dengan baik dalam konteks ayat di atas adalah pemahaman kita tentang “kafir dan mukmin”. Makna kafir bukanlah sekedar seperti yang selama ini kita pahami sebagai orang yang tidak beragama Islam. Demikian juga mukmin adalah orang yang beragama Islam. Pemahaman kita harus lah ditingkatkan lebih dari sekedar itu. Kafir sebagai kata dari bahasa Arab padanannya adalah “ingkar”, tentu saja ingkar yang utama adalah ingar kepada Tuhan dan agamanya, ingkar kepada janjinya, ingkar kepada amanah masyarakat yang memilihnya, ingkar kepada sumpahnya saat dilantik menjadi pejabat (kepala daerah).
Penulis berharap bila KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak punya kapasitas untuk menilai hal ini maka apa salahnya dibentuk tim panel ahli yang akan membuat indikator dan menilai sisi duniawi dan sisi kapasitas dari makna ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada calon kepala daerah. Hal ini perlu penulis garis bawahi oleh karena selama ini syarat tersebut diabaikan dengan alasan bahwa urusan ketaqwaan adalah urusan yang bersangkutan dengan Tuhannya, apa benar seperti itu?
Dengan demikian marilah kita memulai memilih orang-orang yang sesuai dengan patron dan petunjuk ajaran Agama Islam. Jangan lagi kita terjerembab pada rayuan dan pembodohan yang didasarkan kepada suku, organisasi dan yang lainnya. Mari kita kedepankan nilai-nilai ajaran Agama (Islam) sebagaimana dikemukakan di atas.        
Dalam ranah kehidupan tidak ada satu pun hal yang bisa lepas dari aturan agama. Agama harus menjadi aspek terdalam dan sumber nilai dalam menilai sosok seorang pemimpin. Pertanyaannya sekarang sudahkah calon gubernur atau calon bupati/walikota beserta wakilnya yang kita jagokan memahami hal ini? Bila tidak harapan saya hati-hatilah, jangan sampai kita salah pilih. Jangan lagi kita dipimpin oleh kepala daerah yang tidak memahami konstruksi diri, agama dan Tuhan dengan baik.
            Bila tidak, yakinlah kepemimpinannnya lima tahun ke depan pasti tidak akan membawa masyarakat dan wilayahnya yang senantiasa mendapat curahan rahmat dan ampunan dari Allah SWT, kecuali memanfaatkan institusi agama untuk kepentintan politiknya. Masih kah kita akan menginjak-injak syarat pertama tersebut “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, semuanya terpulang kepada anda semua.**

Kamis, 19 Juli 2012

PERBEDAAN HARI PERTAMA PUASA

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya penganut "agama Islam", bahkan di nyatakan sebagai penduduk negara yang terbesar muslimnya. Hanya saja, meskipun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam akan tetapi fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam masih sangat minim dan menyedihkan. Sungguh ironis...?
Setiap saat kita masih menyaksikan banyaknya konflik atau benturan antara penganut ajaran Islam, koq bisa ya...? Konflik yang terkadang nyawa yang menjadi taruhannya. Konflik yang bahkan terkadang telah menafikan keberadaan Pemerintah, sehingga kuasa pemerintah terkadang diambil alih yang celakanya aparat pemerintah (aparat penegak hukum) tidak dapat berbuat maksimal bahkan membiarkan suatau tindakan main hakim sendiri terjadi di depan matanya (state violance).
Demikian juga dengan perbedaan hari pertama puasa ( 1 ramadhan) dan perbedaan akhir ramadhan (hari raya idul fitri) meskipun semua aliran yang berbeda tersebut memiliki dasar syar'i yang kuat akan tetapi yang tidak bisa dipungkiri adalah akibat dari perbedaan tersebut. Paling tidak perbedaan tersebut dengan kasak mata telah menunjukkan "tidak adanya wujud persatuan dan kesatuan di kalangan ummat Islam". Akibatnya kekuatan dan potensi besar yang dimiliki umat Islam (dan ajaran Islam) tidak dapat difungsikan secara maksimal.
Mengapa kita tidak berfikir demi persatuan dan kesatuan bahwa, jika kedua aliran perbedaan tersebut sama dasar syar'i dan kebenarannya, maka kita memilih satu hari yang sama demi persatuan dan kesatuan umat Islam, kan lebih elok dan cantik tuch....? Bukan tetap kukuh dan bepegang pada keputusan dan organisasi masing-masing yang cenderung hanya  diri dan kelompoknya yang memiliki otoritas keberan sehingga hanya dia juga yang berhak masuk sorga dan yang lainnya harus sabar masuk negara, wouhhh ampunkan segalah salah dan dosa hambamu ya Allah... amin...! (mks jumat, 20/7/2012, 11.00 wita).

Kamis, 05 Juli 2012

QUO VADIS KORUPSI GAYUS

Kita patut berterima kasih kepada Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan No. 22/PID/TPK/2010/PT.DKI) yang telah menambah hukuman Gayus (koruptor perpajakan) dari enam tahun menjadi delapan tahun sehingga total hukuman penjaranya adalah 22 tahun. Pagi penulis hukuman itu tidak cukup mestinya Gayus harus dihukum mati dan disita seluruh harta bendanya. Bagimana tidak Gayus telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pemalsuan pasport dan kasus suap kepada hakim dan jaksa.
Hanya sayangnya, sebagaimana kebiasaan dalam penanganan kasus korupsi di negara ini, maka hanya orang-orang kecil yang jadi tumbal dan itulah yang dialami oleh Gayus. Lagi-lagi  dari kasus Gayus ini dengan kasak mata kita melihat sikap institusi pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian yang setengah hati dalam menangani suatu kasus korupsi. Bagaimana tidak kasus besar yang menyeret si Gayus ini telah terbukti di dalam persidangan melibatkan Roberto Santonius dalam kasus perpajakan PT. Metropolitan Retailmart dengan menerima Rp. 925 juta, menerima 3,5 juta dollar AS dari Alif Kuncoro sehubungan dengan kasus pajak tiga perusahaan Grup Bakri yakni: PT. Arutmin, PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Bumi Resources.Hingga kini semua perusahaan tersebut tidak ada satupun yang diproses, padahal nyata perusahaan tersebut telah menggelapkan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara.  Demikian juga dalam skala Sulawesi Selatan, korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari anggota DPRD Sulawesi Selatan yang merugikan negara milyaran rupiah, maka yang diseret ke meja hijau hanyalah bendahara pemprop, sedangkan anggota DPRD yang terlibat dan telah jelas namanya di sebut-sebut bahkan mengembalikan sebagian uang korupsinya justru tidak tersentuh hingga sekarang.
Seharusnya KPK atau Kejaksaan atau Kepolisian melakukan pejidikan kepada ketiga perusahaan tersebut dan kemudian memprosesnya di pengadilan. Jangan karena pertimbangan bahwa perusahaan itu adalah milik seorang petinggi partai yang dulu menjadi elit pemerintahan. Quo vadis semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. Lips service? Hukum di negara kita ternyata masih membeda-bedakan status orang. Hukum negara ini ternyata masih pandang bulu, masih tebang pilih.
Demikian juga nyanyian Koruptor Nazaruddin dan Wa Ode Nurhayati tentang keterlibatan petinggi Partai Demokrat, jajaran pimpinan DPR (Marzuki Ali, Anis Matta, Tamzil Linrung) dan elit partai dari PDIP, Golkar dan yang lainnya. Bila kita gunakan logika lurus-lurus saja, tidak mungkin hanya Wa Ode Nurhayati yang terlibat dalam kasus itu karena ini adalah hasil kerjasama dari permainan kotor Badan Anggaran DPR. Apalagi yang anda tunggu KPK. Di pundak anda masyarakat menitipkan amanah mulia ini untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya agar negara ini segera bebas dari virus-virus korupsi.
Mana janji dan taringmu Abraham Samad cs, kami menagih janji mu untuk tidak pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus korupsi. jangan sampai sumpah dan janjimu akan menjadi bumeran bagi saudara yang kami banggakan dalam mengawal KPK sekarang ini. Jangan jadikan soal sulitnya dan masalah waktu dari penanganan suatu kasus, kami tau koq kalau anda menggunakan itu sebagai apologi. # (Makassar, 5 Juli 2010, 9.30 am).

Kamis, 28 Juni 2012

KORUPSI KEMENTERIAN AGAMA GILA....?

Sungguh terlalu? Korupsi terjadi di jajaran Kementerian Agama, korupsi pengadaan Kitab Al-Qur'an. Bila di kementerian agama saja terjadi korupsi bagaimana dengan kementerian yang lain? Habis sudah harapan bangsa dan negara ini untuk membasmi virus-virus korupsi, yang paling mengagetkan dan membuat kita tidak percaya bahwa yang dikorupsi adalah pengadaan Kitab Suci bagi ummat Islam.
Kalau sudah wataknya koruptor memang tidak bisa tidak apapun akan dikorupsi. Kemana selama ini harapan besar masyarakat kepada kementerian agama yang menjadi benteng harapan masyarakat untuk menjadi tempat segenap sumber daya manusia yang diharapkan dapat berperang besar dalam memperbaiki moral dan akhlak bangsa ini. Ternyata pengalaman masa lalu akan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kementerian ini (seperti: korupsi dana haji) tidak bisa jadi pelajaran akan rusaknya bathin masyarakat akibat ulah orang-orang tidak bertanggung jawab di kementerian agama.
Kita tentu percaya bahwa jika KPK sudah masuk dalam suatu indikasi korupsi maka tentu saja itu bukan main-main. Harapan kita kasus ini jangan sampai tidak dituntaskan. Kepada pelakunya sepantasnya untuk dihukum mati oleh karena telah mempermainkan kehidupan beragama ummat Islam dengan korupsi pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. Begitu juga semua pihak yang terkait harus diproses secara hukum ditambah rasa keadilan hukum ummat Islam. 
Meskipun korupsi ini seperti dikatakan oleh Dirjen Bimas Islam ketika itu dikelola oleh sebuah direktorat dibawahnya, tentu saja tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh aparat penegak hukum untuk hanya menjadikan tersangka pejabat tingkat bawahnya. Proyek ini adalah tanggung jawab segenap jajaran kementerian agama hingga menterinya. Harapan penulis momen ini juga sebaiknya dijadikan jalan masuk oleh KPK untuk menelusuri segenap celah-celah korupsi yang terjadi di kementerian agama seperti pengelolaan dana haji yang hingga kini masih tertutup. 
Korupsi pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an  ini bukan main-main karena telah merusak tatanan kesucian Agama Islam dan Ummat Islam yang selama ini telah tercoreng dengan tingkah laku para teroris yang mengatas-namakan ajaran Islam. Sebagai penganut ajaran Islam penulis sangat mendorong penuntasan kasus ini oleh karena telah merobek-robek rasa keberagamaan kita sebagai ummat Islam.
Sebagai catatan terakhir inilah mungkin salah satu akibat jika kementerian agama itu dijabat oleh orang partisan (dari partai politik). Hal ini sejak awal penulis pernah ungkapkan bahwa sejatinya jajaran kementerian seperti kementerian agama itu jangat diangkat menteri yang dari partai politik oleh karena pasti akan menjadikan jajaran kementeriannya sebagai objek kepentingan politik dan itulah yang kita saksikan sekarang.# (Makassar, 29 Juni 2012, 11.10 am).

Rabu, 20 Juni 2012

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PALING INDONESIA

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PALING INDONESIA
 Oleh: ahkam jayadi 

       Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanya alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis. Hukum sejatinya bukan untuk hukum tapi untuk manusia. 
       Hanya saja patut pula kita pahami bahwa perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. 
       Banyak norma-norma yang celakanya satu sama lain saling berbenturan. Misalnya hukum negara dengan hukum agama hingga kini belum sinergis. Akibatnya kelompok-kelompok ekstrim senantiasa tidak mendukung program-program pemerintah, bahkan banyak melakukan penentangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti: norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama samawi, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin? 
       Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk pemerintah dengan aparat penegak hukumnya) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sains dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat (het recht in achter the faiten an). Sebuah fenomena nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkembangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, dll). Aparat penegak hukum dalam banyak hal justru tidak berdaya dan membiarkan sebuah tindak pidana terjadi dihadapan matanya. 
       Hal tersebut semakin diperparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahun kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (grass root). 
       Untuk itu, upaya yang seharusnya kita tempuh untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta menyegarkan ulang filososfi hukum negara kita dengan menegakkan fungsionalisasi Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi spiritualitas, kemanusian, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Kedua, memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. 
       Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama Islam: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Bila kita ingin bangsa dan negara ini menjadi “paling Indonesia” maka caranya hanya dengan menghidupkan nilai-nilai agama menjadi “paling Indonesia” yang mendorong teruwujudnya tujuan dan fungsi hukum untuk kemaslahatan ummat manusia. (Makassar, 21 Juni 2012, 10.45 am).

KORUPSI PALING INDONESIA

KORUPSI PALING INDONESIA 

Oleh: ahkam jayadi 

       Bila kita menengok sejenak sejarah perjalanan bangsa ini dengan segala fasenya, maka rasanya fase terakhir (Reformasi dan demokratisasi) pun ternyata tidak mampu membasmi virus-virus korupsi dan termasuk membasmi segenap sosok yang terjangkit virus korupsi yang membahayakan (extra ordinary crime), bahkan lebih bahaya dari virus HIV (penyakit Aids). 
       Benarkah bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya sehingga sulit untuk dihilangkan. Korupsi telah menjadi proses yang sistemik. Pandangan tersebut tentu saja terlalu berlebihan. Korupsi adalah persoalan manusia. Korupsi terjadi karena kita yang menciptakannya termasuk birokrasi pemerintahan yang memang menjadi ibu kandung korupsi dan koruptornya. 
       Lihatlah remisi yang diberikan pemerintah melalui HUT ke-65 RI dari 330 koruptor yang dapat remisi 11 diantaranya langsung bebas diantaranya adalah mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani yang di hukum 6 tahun hanya jalani sekita 3 tahun. Demikian juga Aulia Pohan yang dihukum 4 tahun 6 bulan kemudian di kasasi jadi 3 tahun dan dijalani hanya sekita 9 bulan setelah itu bebas dengan pemberian remisi. Lihat juga koruptor yang alumni DPR RI dan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 
       Betapa begitu mudahnya para koruptor dimaafkan akan segala kesalahannya. Dimana hati nurani kita demi kepentingan sang koruptor derita yang dialami masyarakat karena korupsinya menjadi terabaikan. Bila korupsi kita yang menciptakannya, maka sangat tidak masuk akal bila kita tidak dapat menghilangkannya. Dengan kata lain hilang atau tidak hilangnya korupsi adalah persoalan kemauan (political will). Apakah kita serius, setengah hati atau sama sekali tidak ingin korupsi itu hilang dari bumi Negara Hukum Indonesia, atau kita terlalu banyak membuang waktu untuk hanya mendiskusikan persoalan korupsi itu sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk melawan korupsi dalam praktek. Ataukah kita semua telah menjadi bagian dari korupsi itu sebagai suatu sistem. 
       Banyak alasan yang telah diungkapkan bahwa, keinginan untuk mempertahankan korupsi terjadi oleh karena korupsi menjadi salah satu jalan pintas untuk memperkaya diri dan keluarga tujuh turunan. Alokasi dana rutin dan pembangunan baik dalam skala daerah maupun nasional melimpah ruah yang memang berpeluang untuk dikorupsi. 
       Pada aspek peraturan perundang-undangan kita telah memiliki berbagai peraturan yang dapat difungsikan untuk mencegah atau menghukum pelaku korupsi. Mulai dari peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, KUHPidana hingga undang-undang tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian dirobah dengan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001). Meskipun perlu diejawantahkan dengan peraturan-peraturan tingkat bawah lainnya, seperti peraturan gubernur, bupati dan walikota. 
       Tentu saja pertanyaan yang kemudian muncul, bahwa jika benar kita telah memiliki peraturan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghukum para pelaku korupsi, kenapa hingga sekarang korupsi tersebut masih selalu terjadi dan ironisnya sangat kurang sekali pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman. Seakan koruptor itu makhluk halus. Kalaupun ada yang dihukum, maka pasti hukumannya sangat tidak sepadan dengan besarnya uang yang dikorupsi. Istilah Prof. Dr.Achmad Ali, hanya koruptor sial yang terjerat hukum dan dipenjara. 
       Pada tataran inilah wacana hukuman berat bagi pelaku korupsi menjadi niscaya. Korupsi milyaran (ex. Korupsi Aulia Pohan 100 milyar dana BI) hukumannya hanya 3 tahun dan dijalani hanya sekitar 1 tahun setelah itu bebas. Bagaimana dengan korupsi di dibidang perpajakan? Bukankah bentuk hukuman seperti ini justru membuat orang semakin berani dan semua ingin korupsi, apalagi bila uang negara yang dikorupsi tidak perlu dikembalikan dalam arti cukup diganti dengan hukuman pengganti berupa penjara tiga bulan. Hukuman tersebut setiap tahun dikurangi dengan remisi, sebagaimana dicontohkan di atas. 
       Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu saja dapat beragam. Peraturan tersebut tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bukan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi yang tidak mampu menjerat para pelaku korupsi akan tetapi proses pembuktian korupsinya yang direkayasa dengan imbalan uang milyaran rupiah yang justru dari hasil korupsi. Bila kita ingin menghilangkan korupsi di Indonesia, maka seluruh komponen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi haruslah bekerja-sama secara sinergis untuk menegakkan hukum bukan atas pertimbangan lain. Bila penyidik bermain mata dengan sang koruptor maka pengacara harus melawan, hakim harus melawan. Demikian juga sebaliknya lembaga-lembaga kemasyarakatan baik lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa harus ikut berpartisipasi dalam upaya membrantas korupsi. 
       Mungkin kita perlu mendesak segenap aparat penegak hukum agar dalam menangani suatu tindak pidana korupsi membutakan hatinya untuk menghilankan sejenak dalam dirinya rasa kemanusiaan dan diganti dengan rasa tega. Betapa tidak koruptor yang tentu saja tidak punya rasa kemanusiaan ketika melakukan korupsi uang rakyat, apa wajar bila kemudian kita proses korupsi tersebut justru mengedepankan rasa kemanusiaan.... rasanya tidak pantas....koruptor adalah musuh bersama karena korupsi dan koruptornya adalah virus berbahaya dari virus HIV (aids)....bagi penulis sanksi korupsi hanya ada dua, penjara seumur hidup atau hukuman mati... “paling Indonesia kan”.(Makassar, 21 Juni 2012, 10.30 am).

Selasa, 22 Mei 2012

Kelakuan Anggota DPR

Hingga kini dan entah sampai kapan kelakuan buruk anggota DEwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) senantiasa menghiasi pemberitaan media massa dan menjadi tema diskusi publik di mana-mana. Sesungguhnya kita capek dan bosan dengan berbagai tingkah laku wakil rakyat yang terhormat tersebut mulai dari: perselingkuhan, pelecehan sexual, perjudian, penggemar situs-situs porno hingga di sidang umum tetap juga nonton, saling caci dan hina sesama anggota DPR, kolusi korupsi dan nepotisme dan yang lainnya.
Perbincangan tentang hal tersebut tiada henti terjadi dan ujung-ujunganya hanya saling menyalahkan satu sama lain, yang anehnya perilaku aneh atau kelakuan jahat tersebut tidak juga surut terjadi. Perbincangan yang terjadi untuk menanggapi hal tersebut tentu saja melahirkan paling tidak dua pandangan. Pandangan pertama, yang amat sangat menyayangkan perilaku wakil rakyat tersebut yang tidak sepantasnya dilakukan oleh wakil rakyat yang mulia dan terhormat. Pandangan kedua, yang melihat hal tersebut sebagai hal yang biasa saja dan bisa terjadi kapan dan dimana saja dan oleh siapa saja.
Bagi saya (penulis) yang lebih bagus dan penting untuk kita kaji adalah, hal tersebut dijadikan masalah penting dan manjadi pelajaran akan bobroknya rekruitmen politik yang ada di partai politik kita sekarang ini. Selayaknya partai politik tidak melahirkan kader-kader yang masih berwatak dan bermoral jahat. Kasian DPR sebagai lembaga negara harapan bangsa Indoneia, yang menjadi sasaran utama karena menerima atau di huni oleh wakil-wakil rakyat yang merupakan kader produk partai politik yang tidak sepantasnya menjadi anggota DPR-RI. Pada ranah ini jugalah tentu kita berharap agar masyarakat semakin cerdas di dalam memilih. Salah satu cara cerdas di dalam memilih adalah partai politik harus terbuka di dalam memberikan atau membuka kepada pubik jejak rekam kader yang bersangkutan.  BIla partai politik tidak mungkin melakukan ini maka disini lah juga kita berharap lembaga swadaya masayarakat (LSM) yang mengambil alih fungsi ini untuk membantu mewujudkan pemilih cerdas.Membantu membuka kepada publik tentang jejak rekam orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat di DPR.
Dalam konteks telah menjadi fakta di dalam diri anggota DPR (mis. telah melakukan kolusi, korupsi dan nepotise atau berbagai perilaku amoral dan asusila) maka sekecil apapun perbuatan yang dilakukan maka sanksi tegas haruslah dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Bila perlu adalah pemecatan, sanksi yang lemah hanya akan melanggengkan perilaku jahat di kalangan anggota DPR. Kita jangan mencederai dan bahkan merusak intitusi DPR sebagai tempat membicarakan masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia dengan melindungi seseorang yang sejatinya tidak pantas untuk dilindungi akibat perilaku jahat, amoral dan asusila yang dilakukannya. # (Mks, 23/5-12- 10.06 am).

Sabtu, 19 Mei 2012

Refisi Pola Penanganan Tindak Pidana

Imbas dari corak sistem hukum Indonesia yang bernuansa Eropa KOntinental adalah, "hukum perundang-undangan" terkadang bahkan seringkali 'rasa keadilan masyarakat" tergadaikan. Jarang sekali kita temukan putusan hakim bisa diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Bagaimana sejatinya kita mencermati, "pola penanganan tindak pidana " yang selama ini telah mewarnai dan menjadi watak resim perundang-undangan yang sekaligus mewarnai paham, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana, yang kita kenal dengan, "penanganan tindak pidana terpadu" (criminal justice system).
Bila terjadi suatu tindak pidana, maka proses penanganannya adalah di awali dengan penyelidikan oleh penyidik (aparat kepolisian). Bila hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti yang cukup atas terjadinya suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan "penyidikan" yang selanjutnya dituangkan di dalam "berita acara pemeriksaan" (BAP). Hasil pemeriksaan penyidik (BAP) selanjutnya diserahkan kepada "penuntut umum" bersama alat-alat bukti yang ada dalam hal ini  kejaksaan, untuk penuntutan. Penetapan pasal atau pasal-pasal yang dilanggar termasuk sanksi atau tuntutan yang akan dijatuhkan. Selanjutnya hasil tuntutan atau dakwaan jaksa (penuntut umum) dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, untuk selanjutnya dijatuhkan putusan (sanksi). Sesuai dengan aturan hukum acara maka seorang tersangka atau terdakwa biasanya atau terkadang harus didampingi oleh penasehat hukum (advokat).
Begitulah pola penanganan suatu tindak pidana (seperti: pembunuhan, korupsi, pencurian, pemerkosaan dll) yang formalistik dan kaku. SEbuah tindak pidana senantiasa harus berakhir di Lembaga Peradilan. Terlepas apakah putusan hakim akan menghukum atau melepaskan atau membebaskan terdakwa. Pola inilah yang menyebabkan lahirnya putusan-putusan yang tidak adil bahkan melanggar rasa keadilan masyarakat.
Sudah saatnya pola tersebut harus direvisi dengan mengedepankan efektifitas penanganan suatu tindak pidana. Asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan harus diterapkan pada semua tahapan yang ada. Bukan seperti sekarang ini dimana asas tersebut hanya diterapkan pada fase pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada ranah inilah kita melihat pentingnya pemikiran, "hukum progressif" dan "keadilan restoratif".
DEngan demikian sebuah tindak pidana meskipun masih dalam proses penyelidikan, akan tetapi demi hukum dan keadilan sebuah kasus sudah bisa terselesaikan sehingga tidak perlu masuk ke tahap berikutnya penyusunan dakwaan oleh penuntut umum (kejaksaan). Demikian juga hal yang sama bisa diselesaikan di tahap penuntutan. Dalam konteks ini polisi sebagai penyelidik atau penyidik demikian juga dengan penuntut umum bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan suatu perkara. Perkara-perkara seperti pencurian 1 biji kakao yang melibatkan seorang nenek tua renta dan miskin, pencurian tiga biji semangka, pencurian sandal jepit apalagi melibatkan anak yang masih di bawah umur tidak selayaknya masuk sampai ke pengadilan. SEjatinya kasus-kasus seperti itu cukup diselesaikan pada tingkat institusi kepolisian. Pola penyelesaian seperti ini bahkan bisa lebih kental substansi keadilannya dibanding dengan diproses hingga di lembaga peradilan.
Kita sepatutnya berfikir apa yang kita ingin capai di dalam penanganan kasus korupsi Nazaruddin, bila biaya yang dikeluarkan sudah milyaran rupiah.Terlalu buang-buang waktu bila untuk menghukum Nazaruddin atas tindak pidana yang dilakukan terlalu panjang (memakan waktu) berbelit-belit belum lagi dengan silat lidah dan silang sengketa antara jaksa sebagai penuntut umum dengan hakim dan dengan penasehat hukum yang lebih berwujud sandiwara. Bahwa berdasarkan pemikiran penulis di atas, maka Nazaruddin sudah bisa dijatuhi hukuman sejak dalam tahap penyelidikan sepanjang dia mengakui akan kesalahan yang di perbuat. Patut pula kita ingat "kepastian hukum" tidak lah selalu hanya bermakna sesuai dengan proses dan aturan peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi menegakkan rasa keadilan hukum, keadilan tersangka/terdakwa dan rasa keadilan masyarakat. Pada ranah ini lah terasa urgensi pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang "hukum progressif" termasuk tentunya pemikiran yang sekarang berkembang tentang "keadilan restoratif". (Mks. 25/5-12, 1.20 am).

Rabu, 16 Mei 2012

Memahami Aspek Terdalam Hukum

Bila kita coba cermati berbagai kejadian yang melanda negeri kita (Republik Indonesia) dalam semua aspek kehidupan (hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya), maka rasanya kita tidak percaya kalau bangsa dan negara ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kita tentu tidak habis pikir dan begitu terenyuh melihat tingkah laku saudara-saudara kita sesama ummat Islam harus saling menghina, mencaci, mengusir dan merusak segala harta bendanya bahkan membunuh hanya karena kelompok tertentu memiliki tarekat yang berbeda dengan kelompok lain sehingga dianggap sesat.
Bukankah lebih bijak bila saudara-saudara kita yang dianggap sesat kita ajak dan kita tunjukkan kepada mereka dimana kesesatannya dan yang mana yang dianggap tidak sesat dibandingkan dengan melakukan tindakan anarkhis. Apalagi menyebarkan isu sesat yang belum tentu kebenarannya.Disinilah pemerintah (aparat penegak hukumnya) juga kita saksikan banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membiarkan sebuah kelompok atau etnis dianiaya tanpa tindakan apa pun dari pemerintah
Tujuan dan fungsi hukum misalnya, hingga kini masih diselimuti dengan beragam masalah, salah satunya adalah sosok aparat penegak hukumnya. Sehari-hari kita saksikan perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum yang semakin menggila dan sistemik. Kesemua itu pada akhirnya merusak upaya mewujudkan tujuan dan fungsi hukum di tengah masyarakat. Dengan dasar ini penulis menyimpulkan bahwa hukum telah gagal ditegakkan. Hukum telah gagal mencapai tujuan dan fungsinya.
Terlepas dari pendekatan etika profesi, disiplin PNS, mereka juga umat beragama bahkan mayoritas mereka bergama Islam. Kenapa nilai-nilai Islam itu seakan tidak meresap dan terimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Pada sisi inilah penulis ingin memberi catatan atas sikap banyak kalangan yang masih selalu melihat manusia dari sisi fisik dengan pelekatan peran sains dan teknologi terlepas dari sisi non fisik sehingga nilai-nilai agama menjadi tidak fungsional.
Selama manusia secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Bahkan secara umum ini juga menimpa ummat beragama kita sehingga bersikap agressif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia.
Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini bila sains dan teknologi tidak di dasari oleh nilai-nilai agama (hakikat diri menurut agama). Demikian pula konflik internal ummat beragama tidak akan pernah hilang bila kita hanya memiliki “kelompok-kelompok persatuan” tetapi tidak mengenal dan tidak memahami “tempat kesatuan”.
Setiap hari kita semua berpikir, sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama.
Untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya. Contoh berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bencana alam dan gempa yang melanda berbagai Negara di belahan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja Negara-negara maju (dengan segala kehebatan sains dan teknologinya) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi, tetapi ternyata sains dan teknologi tidak bisa berbuat apa-apa.
Pendekatan agama (aspek religius) yang secara sempit oleh Ronald D. Dwarkis, Guru Besar Hukum pada Universitas New York dimaknai dengan “moral” (“Moral Principles is the Foundation of Law”) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang.
Betapa tidak selama ini kita hanya memahami agama pada tataran keterangan apa yang diterang di dalam keterangan itu bendanya tidak pernah kita kenal. Pada tataran inilah salah satu hakekat agama yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah hilang sekarang adalah “tempat kesatuan”.Kelompok persatuan boleh berbeda akan tetapi jika memahami tempat kesatuan (tempat ke-Tauhid-an) maka konflik pasti tidak akan pernah terjadi.
Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukkan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Padahal para Aulia dan Anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar (sejak nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal/perguruan-tinggi apalagi bergelar professor. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi ikutan.
Proses peradilan di Indonesia di tuntut senantiasa menjunjung tinggi asas-asas peradilan. Demikian halnya dengan asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” pertanyaan kita sekarang bagaimana para aparat penegak hukum mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas tersebut?
Pertanyaan tersebut tidak dapat kita temukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum ketika menerima pertanyaan tersebut pasti akan kebingungan dan geleng-geleng kepala pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas.
Berkaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada para aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin, bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai, mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak karuan bagaimana? Karena hampir dapat dipastikan bahwa aparat penegak hukum yang masih melakukan berbagai pelanggaran etika hukum pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak memadai.
Kita setuju atau tidak, kita sependapat atau tidak, tetapi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, penyebab carut marutnya masalah kebangsaan dan kenegaraan kita termasuk di dalamnya masalah hukum dan agama adalah karena faktor manusianya. Mungkin sudah begitu adanya bahwa di era sekarang ini tidak hanya di Indonesia akan tetapi diseantero jagar raya ini “manusia mengamuk di mana-mana”.
Semoga tulisan ini dapat membuka rasa akademik dan spiritual kita untuk kita prihatin terhadap peran agama dalam institusi hukum kita secara khusus dan kehidupan bangsa dan negara secara umum. Tentu saja agama yang meng-Indonesia, bukan Indonesia yang beragama. Dalam bahasa Pak Satjipto Rahardjo, sekarang kita kehilangan “keindonesiaan”. Indonesia seakan bukan lagi miliki kita semua sebagai bangsa yang plurel dan majemuk akan tetapi milik kelompok-kelompok tertentu baik dengan alasan etnis, budaya bahkan agama yang ekslusif. (Mks, 16/5-12, 23.00.pm).#

Senin, 14 Mei 2012

Sukhoi dan Kesombongan Manusia

Entah apa gerangan yang melatari sehingga peristiwa jatuhnya Pesawat Jet Sukhoi begitu menyita perhatian seluruh komponen bangsa melebihi pemberitaan korupsi yang jauh lebih urgen. Akibatnya hirup pikuk masalah korupsi yang melibatkan petinggi negara menjadi hilang entah kemana? Gaya rezim Orde Baru dalam menutup-nutupi sebuah kebobrokan penguasa, yang ternyata juga masih digunakan oleh rezim Reformasi meski pun sudah masuk di dasa warsa kedua. 
Satu pelajaran besar yang senantiasa berulang yang sepatutnya kita tangkap dalam peristiwa jatuhnya pesawat tersebut adalah: kesombongan dan ketidak mampuan manusia untuk melawan kehendak Tuhan semesta alam. Sejatinya kehebatan hasil-hasil ilmu pengetahuan (seperti mampu memproduksi pesawat jet Sukhoi) semakin meningkatkan keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun apa yang terjadi sains dan teknologi justru semakin menjauhkan kita dari substansi ke-Tuhanan bahkan melahirkan orang-orang kafir dengan segala kesombongannya.
Orang-orang menjadi ilmuan (cerdas) dengan segala gelar yang menyertai namanya (Ir.,DR,Dr, Professor,S.H,MH,PHd), hingga melahirkan temuan-temuan menakjubkan baru bisa lahir ketika Tuhan meniupkan "Roh" kedalam dadanya ketika dia berusia 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dalam kandungan ibunya. Dengan masuknya roh itulah maka memancar pendengaran di telinga, memancar penglihatan di mata, memancar perasa di lidah dan seterusnya. Roh inilah yang substansi dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bisa melahirkan ilmu pengetahuan dengan segala temuannya.
Roh (Nur Tuhan) ini lah yang memancar di sel-sel otak sehingga otak dengan nalarnya bisa berfikir. Bila dia sudah tidak ada maka tidak ada lagi kemampuan berfikir. Lihat si genius Enstein ketika meninggal sel-sel otaknya masih ada kenapa dia tidak bisa lagi befikir karena yang memancar (Nur Tuhan) di sel-sel otaknya sudah tidak ada dengan kata lain kembali ke Tuhan-Nya.  Bagaimana roh itu bekerja dan bertanggung jawab, buku petunjuknya adalah Kitab Suci yang telah di bawah oleh para Nabi dan Rasul. 
Dengan demikian tidak ada alasan bila ada orang yang tidak peduli dengan ajaran agama. Ajaran agama adalah kebutuhan vital ummat manusia. Bahwa ada manusia yang menyepelekan ajaran agama, sejatinya hal itu terjadi oleh karena pengetahuan yang belum sampai kepadanya, termasuk orang-orang yang berkompoten menyampaikan pesan-pesan agama itu kepadanya. Manusia boleh tidak beragama, akan tetapi ketidak-beragamaan itulah yang membuat manusia tidak memiliki kontrol hakikat diri dan kedirian manusia termasuk masyarakat dan alam jagad raya. Manusia seperti ini akan senantiasa hidupnya hanya akan memenuhi dan memuaskan hawa nafsunya. Manusia-manusia yang hanya akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi.
Bukankah dari sudut pandang keilmuan pesawat Jet Sukhoi tidak sepatutnya jatuh oleh karena telah dilengkapi dengan super komputerasisasi. Namun apa yang terjadi, masalah itu kemudian dilarikan ke kesalahan manusia (human error) dan titik. Seharusnya kita lanjutnya kenapa terjadi human error, ya itu karena manusia punya keterbatasan apalagi ketika dia senantiasa melupakan Tuhan dengan segala kesombongannya dan senantiasa berbuat maksiat, seakan hidupnya tanpa batas. Kelemahan manusia yang kita kenal dengan human erorr sejatinya dapat diminimalisir dengan senantiasa menyertakan serta menyandaran diri kita pada kekuatan spirtualitas Tuhan Yang Maha Esa.# (Mks, 15/5-12, 12.35 pm). 

Senin, 07 Mei 2012

KPK yang Setengah Hati

Indonesia adalah villa tempat beristirahat dan bersenang-senangnya para koruptor. Indonesia adalah negeri yang subur tempat berkembang biaknya rezim koruptor. Indonesia adalah negara sandiwara tempat bersemainya segala bentuk kebohongan. Indonesia adalah negara yang pelan tapi pasti sedang menuju ke kehancuran sempurna.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir sebagai anti tesa terhadap kelemahan yang melekat dan nyaris menjadi kultur di lembaga kepolisian dan kejaksaan yang tidak pernah bisa sepenuh hati menyelesaikan segala bentuk tindak pidana korpupsi. KPK telah di beri power yang luar biasa untuk menjadi institusi paling depan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu masyarakat memberikan amanah dan harapan besar  kepada institusi ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun apa yang terjadi? KPK hingga kini masih setengah hati di dalam memberantas tindak pidana korupsi yang justru semakin menjadi-jadi. Memang tidak mudah oleh karena tindak pidana korupsi di negara ini di backup oleh kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang justru seharusnya menjadi pendukung utama pemasok energi KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK ternyata hingga kini masih "setengah hati" dalam melaksanakan segenap tugas-tugas dan fungsinya.
Simpulan setengah hati itu dapat dibuktikan dengan berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini, baik yang di tangani langsung oleh KPK maupun yang di tangani oleh institusi kepolisian serta kejaksaan. Sikap setengah hati di dalam menuntaskan segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk segenap pihak yang terlibat di dalamnya, padahal kasus-kasus tersebut telah nyata terjadi (terutama yang sudah diputus oleh Pengadilan) dengan segala bukti-bukti hukumnya. 
Lihat lah kan betapa aneh dan lucunya sandiwara yang dipertontonkan oleh institusi KPK, kepolisian dan kejaksaan. Tatkala Gayus Tambunan telah terbukti korupsi uang pajak hingga milyaran rupiah, kenapa hanya dia yang dihukum sementara pengusaha-pengusaha yang menyogok Gayus dan tidak membayar pajak kepada negara justru tidak tersentuh sedikit pun. Tatkala anggota DPR RI dipidana karena sogokan dari pihak pendukung Miranda Gultom dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, justru pihak pemberi atau penyogoknya tidak tersentuh hingga sekarang. Ketika Nazaruddin si putra mahkota raja koruptor Indonesia telah bernyanyi tentang koruptor-koruptor yang terlibat dalam kasus yang melibatkannya, KPK, kepolisian dan kejaksaan jelas sekali komitmennya yang setengah hati.
Jika begini terus-terus sandiwara hukum dipertontonkan oleh institusi penegak hukum kita maka jangan pernah berharap banyak untuk mematikan segenap virus-visrus korupsi yang telah menjadi kanker ganas stadium 4 di negara ini, mungkin masyarakat perlu bertindak untuk membuat peradilan jalanan terhadap segenap pelaku korupsi. (Mks. 8/5-12, 9.15.pm)#

Minggu, 06 Mei 2012

Problematika Resim Hukum Perundang-Undangan

Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanya alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis.
            Hanya saja patut pula kita pahami bahwa perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
            Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti:  norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama samawi, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin?
            Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk pemerintah dengan aparat penegak hukumnya) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sains dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat (het recht in achter the faiten an). Sebuah fenomena nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkembangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, dll).
            Hal tersebut semakin di perparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari  sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahun kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (grass root).
            Untuk itu, upaya yang seharusnya kita tempuh untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta menyegarkan ulang  filososfi  hukum negara kita dengan menegakkan fungsionalisasi Pancasila  sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kedua memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Dengan demikian jelas bahwa resim hukum perundang-undangn harus didasari oleh kaidah-kaidah agama bila kita tidak berkenang menamakannya dengan hukum agama. (Mks, 7/5-12, 23.15.pm)#