Minggu, 22 April 2012

Bentrok Brimob dengan Kostrad

Masyarakat Gorontalo kemarin (22/4/12) dicemaskan dengan terjadinya bentrok antara anggota Brimob dengan anggota militer dari Kostrad. Sebagaimana lasimnya bentrok yang berulang-ulang terjadi, bentrok ini juga terjadi akibat hal-hal yang sepele. Sepele dalam arti tidak selayaknya terjadi bagi orang-orang yang berasal dari jajaran anggota Brimob demikian juga dengan anggota-anggota dari Kostrad. 
Bentrok tersebut juga semakin memperlihatkan akan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia yang semakin menyedihkan. Bila orang-orang terpelajar saja bisa terpancing untuk bentrok gara-gara hal yang sepele bagaimana dengan masyarakat biasa. Orang-orang terpelajar dalam arti orang-orang yang telah dididik secara militer dengan disiplin yang tinggi dan mental yang terlatih. Sungguh sebuah femonema dan sekaligus realitas yang semakin memprihatinkan bagi kita masyarakat umum yang semakin hari semakin merasakan ketidak-nyamanan sebagai warga negara, khususnya dari segi keamanan.
Masalah ini tentu saja juga tidak layak untuk dianalisis secara parsial kasuistis. Fenomen-fenomena bentrokan yang terjadi di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Bukanlah sesuatu yang tejadi secara tiba-tiba dan kasuistis. Kita harus melihat hal tersebut sebagai satu sub sistem dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang secara psikologi sosial sedang sakit parah. Kondisi mental bangsa yang sedang sakit tersebut dengan sendirinya akan mudah sekali terpancing untuk berbuat aniaya dan anarkhis. Bangsa ini sedang sakit akibat kondisi sosial, politik,ekonomi, budaya dan hukum yang tidak terbangun secara sinergis. Pertanyaannya kemudian siapa yang harus bertanggung jawab...? Tiada yang paling bertanggung jawab tentu saja adalah Pemerintah dengan segenap jajarannya. Untuk itu marilah sebagai masyarakat politik yang memegang kedaulatan untuk tidak gampang memilih pimpinan negara (termasuk daerah). Marilah kita berhati-hati di dalam memilih kepala negara termasuk kepala daerah yang benar-benar bisa menjadi pemegang dan pelaksana amanah rakyat, untuk kepentingan rakyat dan dapat dipertanggun-jawabkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. (Mks, 23/4.12, 09.10).

Kamis, 19 April 2012

Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam kajian sistem hukum, masuk sebagai salah satu unsur disamping institusi dan kultur. Dibandingkan dengan dua unsur sistem hukum tersebut, maka aspek "aparat penegak hukum" menduduki posisi yang sangat penting sehingga seringkali menjadi sorotan segenap elemen masyarakat. Hitam putihnya penegakan hukum dengan sendirinya terletak di tangan segenap aparat penegak hukum.
Untuk itu sejauh mana kiprah dan liku-liku peranan aparat penegak hukum di Indonesia akan di kaji lebih lanjut dalam blogg ini. Tentu seja segenap pembaca terlebih lagi bapak-bapak/ibu-ibu saudara-saudara ku kaum cerdik pandai untuk memberikan masukan dan kritik berkaitan dengan topik ini. Atas segala kebaikan dan kerjasamanya saya haturkan banyak terima kasih. (Mks. 11.00, 20/4/12).

Menunggu Putusan Nazaruddin....

Hari ini masyarakat bertanya-tanya sambil menunggu apa putusan majelis hakim yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi (Nazaruddin). Apakah dia akan diputus bersalah atau diputus bebas, tentu saja masih menjadi rahasia, kecuali bagi majelis hakim. SEbagai salah satu anggota masyarakat penulis hanya bisa berharap ke majelis hakim yang mulia, agar putusan yang akan dijatuhkan adalah putusan yang benar-benar adil. Bukan putusan yang hanya menyenangkan si koruptor bersama penasehat hukumnya.
Putusan yang adil dari majelis hakim tentu saja bukan hanya adil bagi si terdakwa, akan tetapi juga adil bagi masyarakat dan juga bagi bangsa dan negara. Susah juga ya. Pasti susah, dan itu tugas seorang hakim yang tidak mudah. Hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi sebagaimana ira-ira putusan yang menetapkan bahwa: "demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Tentu saja sekali lagi kita berharap agar putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan sebagaimana selama ini yang tidak adil dan cenderung hanya menguntungkan si terdakwa. Selain putusan terlalu ringan (misalnya hanya 3 tahun), sedangkan proses persidangannya telah berlangsung hampir 2 tahun, sehingga putusan di potong masa tahanan (selama proses persidangan), jadi terpidana hanya menjalani putusan sekitar 1 tahun itu pun nanti dikurangi dengan "remisi" sehingga dia akan segera keluar penjara dan kembali akan menikmati hasil korupsinya, akibatnya bangsa dan negara ini juga yang akan menanggung ruginya.
Mungkin saatnya disamping kita berharap pada putusan pengadilan, maka sebaiknya rakyat juga ikut menerapkan hukuman sosial. Hukuman sosial buat para pelaku tindak pidana korupsi.Bentuknya tentu saja bisa macam-macam antara lain: dilepaskan dari segala macam jabatan (negara, politik dan sosial dan lainnya); dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan yang lainnya. Bukankah korupsi musuh kita bersama, sehingga kita juga sebagai masyarakat punya hak untuk menghukum mereka secara sosial. (Mks, 10.30, 20?4/12).

Rabu, 18 April 2012

Koalisi Partai.....?

Negara mana pun di dunia ini yang pimpinan eksekutif atau pemerintahannya bukan mayoritas di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), maka koalisi partai menjadi niscaya adanya. Koalisi tersebut diperlukan untuk mendukung dan menjaga stabilitas pemerintahan khususnya di dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah (public policy).
Koalisi partai meskipun niscaya adanya, maka tentu saja pegangannya adalah kepentingan publik (public interest). Koalisi partai tidak boleh serta merta mendukung apa saja kebijakan pemerintah meskipun tidak selaras  dengan kepentingan publik. Dukungan partai-partai koalisi terhadap kebijakan pemerintah menjadi haram adanya bila kebijakan itu melukai nurani dan kepentingan publik.
Koalisi partai dalam skala Indonesia menjadi masalah, oleh karena keberadaannya yang "ekstra parlementer" menjadi lebih kuasa daripada kuasa anggota-anggota parlemen. Banyak kebijakan pemerintah terselesaikan di luar parlemen sehingga otoritas parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi rusak adanya. Terlebih lagi keberadaan Koalisi Partai telah tergadaikan dengan pemberian jatah jabatan-jabatan publik, seperti menteri-menteri dan yang lainnya. Dalam kaitan ini adalah hal wajar bila gerakan masyarakat terkadang terpaksa harus muncul untuk melawan kebijakan pemerintah (koalisi partai) bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan publik, apalagi telah tereduksi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis (dari pemerintah dan tokoh-tokoh politik untuk status quo) dan jangka pendek. (Mks, 17.45, pm, 18/4/12).

Selasa, 17 April 2012

Korupsi....?

Sejatinya korupsi itu bukan sesuatu yang sulit untuk dihilangkan. Mengapa? Korupsi adalah hasil perbuatan kita manusia. Kita yang menciptakannya, nah... bila kita yang menciptakannya maka tentu saja kita (manusia) juga pasti dapat menghilangkannya. Tidak mungkin dan tidak masuk di akal bila korupsi tidak bisa dihilangkan hingga ke akar-akarnya. 
Bagi saya (penulis), penamaan tindak pidana korupsi sebagai "tindak pidana luar biasa" (extra ordinary crime) juga sesuatu yang berlebihan. Apapun yang terjadi berkaitan dengan kehidupan manusia sejatinya tidak ada yang luar biasa. Demikian halnya dengan tindak pidana korupsi tidak ada yang luar biasa. Sebenarnya yang luar biasa adalah predikat kita sebagai negara koruptor yang hingga kini masih menjadi penghuni rangkin teratas negara-negara korutor di dunia ini.
Kenapa korupsi di negara ini tidak pernah bisa hilang bahkan semakin subur dengan metamorvosisnya, oleh karena kita semua setengah hati di dalam mencegah dan memproses serta menghukum para pelaku korupsi. Sikap setengah hati itu telah mendarah daging di dalam sanubari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum) serta masyarakat. Untuk itu salah satu resep yang penulis ajukan adalah jangan terlalu berpegang kepada proses-proses formal dunia hukum peradilan. Dengan kata lain mungkin sudah saatnya proses penyelesaian sebuah kasus korupsi dapat menggunakan "pradilan masyarakat", Bila di era tahun 80-an kita bisa membasmi para pelaku kejahatan residivis dengan pendekatan "markus" (penembak misterius) kenapa untuk pelaku korupsi tidak bisa. Koruptor jauh lebih jahat dari penjahat biasa. Koruptor adalah musuh utama seluruh masyaraat bangsa dan nebara ini.....# (Mks, 17.15, pm. 17/4/12). 

Minggu, 15 April 2012

Ujian Nasional....

Untuk kesekian kalinya setiap tahun, anak-anak kita yang sekolah di tingkat SMP dan SMA harus mengikuti Ujian Nasional yang merupakan perhelatan nasional yang dimaksudkan untuk menjaga standar pendidikan nasional. Pada ranah ini tentu saja benar, akan tetapi dari sisi kebijakan pendidikan nasional jelas sebuah kebjikan yang keliru. Keliru karena adanya penyamarataan terhadap semua siswa SMP dan SMA harus ikut ujian nasional, padahal anak-anak SMP dan SMA dikota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya tentu saja tidak dapat disamakan dengan anak-anak SMP dan SMA di daerah terpencil di Irian dan Papua serta daerah lainnya.
Akan jauh lebih baik hasilnya bila dana trilyunan yang digunakan untuk perhelatan ujian nasional digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana lembaga pendidikan dasar dan menengah, sehingga urusn kualitas biarlah diserahkan ke pasar. Biar lah pasar yang akan menilai, seorang lulusan SMP dapat lolos atau tidak masuk SMA, demikian juga dengan lulusan SMA dapat lolos atau tidak masuk perguruan tinggi atau yang akan langsung masuk kelapangan kerja. Satu hal yang pasti bahwa segenap stakeholder pendidikan nasional semua satu visi dan satu misi di dalam mewujudkan pendikan nasionak yang berkualitas....#(Mks, 7.40, am. 16/4/12).

Problematika Penegakan Hukum...

Semua orang mungkin sudah mengetahui atau paling tidak telah pernah mendengar bahwa “setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum” (The all man are equal undur the law) akan tetapi berapa banyak orang yang telah memahami apa makna dan bagaimana implementasi hal tersebut dalam praktek kehidupan hukum negara kita pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya? Apakah dalam implementasinya hukum justru berlaku diskriminatif? Bagaimana dengan status sosial seseorang? Demikian juga dengan budaya hukum masyarakat serta kekuasaan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa, apakah ikut mempengaruhi tegak dan berfungsinya hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara?
Kita setuju atau tidak setuju, kita suka atau tidak suka, kita sependapat atau tidak sependapat, satu hal yang pasti bahwa, semua aspek tersebut berpengaruh secara signifikan dalam proses mewujudkan tujuan dan fungsi hukum: ketentraman, keadilan dan persamaan dihadapan hukum.
Hukum di Indonesia memang masih bergerak pada tataran sebagai alat penguasa dan orang-orang berpengaruh untuk memperoleh legitimasi guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terjadi hanya ketidak adilan. Hal tersebut kemudian diperparah dengan rusaknya sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu, termasuk manusia yang terlibat dalam proses penegakannya, yaitu: `aparat penegak hukum (dalam arti luas), masyarakat dan elemen-elemen bernegara sebagai negara demokrasi yang ber Pancasila.
Secara teoritik tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja pertanyaan yang muncul adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya sehingga tujuan tersebut melenceng?
Hal yang dapat ditengarai sebagai penyebab dari hal tersebut adalah dua persepsi yang secara diameteral bertentangan. Pada satu sisi masyarakat punya persepsi bahwa bila secara faktual seseorang telah benar melakukan sebuah tindak pidana (misalnya: pembunuhan, korupsi, pelecehan sexual dll), maka tidak ada alasan untuk tidak menghukum pelakunya. Sementara pada sisi lain aparat penegak hukum, khususnya para hakim dalam menghukum seorang pelaku tindak pidana haruslah didasarkan kepada alat-alat bukti menurut hukum (dari hasil penyidikan) sebagaimana berkembang di dalam persidangan. Padahal fakta sosiologis tidak selalu sama dengan fakta hukum. Terlebih lagi bila proses peradilannya direkayasa sedemikin rupa sesuai keinginan pribadi para pihak.

Mewujudkan penegakan hukum
Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng. Komponen pertama adalah aspek peraturan perundang-undangan dalam arti luas. Pada komponen ini di dalamnya juga terdapat lagi beberapa sub komponen yaitu: proses pembuatannya; muatannya dan kondisi sosial masyarakat yang diaturnya (budaya hukum). Pada sub komponen proses pembuatannya pada lingkup proses legislasi di negara kita (Indonesia), proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan selalu dari atas (top down). Peraturan perundang-undangan dibuat dengan dasar untuk kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian peraturan (hukum) tersebut dalam banyak hal akan berbenturan dengan kondisi masyarakat. Hukum yang baik haruslah dari bawah (bottom up). 
Lihatlah contoh yang ada di DPR dan DPRD. Gubernur/Bupati dan anggota DPRD dalam membicarakan dan membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) keduanya berbicara dalam konteks kepentingan Gubernur/Bupati dan anggota DPRD bukan untuk kepentingan masyarakat. Lihatlah yang ramai dibicarakan adalah dana perjalanan dan kesejahteraan gubernur/bupati dan anggota DPRD. Demikian juga dengan Perda tentang pemilihan Gubernur/Bupati dibuat dengan berbasis pada kepentingan politik para anggota DPRD sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, padahal anggota DPRD adalah wakil masyarakat. Dengan demikian kita jangan heran bila sekarang ini banyak DPRD terindikasi KKN. Anggota DPRD haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat yang diwakilinya jangan mengkambing-hitamkan hati nurani. Yang harus dikedepankan adalah tanggung jawab sosial `dan moral kepada Allah SWT. Belum lagi dengan kompetensi SDM (keilmuan dan pengalaman) anggota DPR dan DPRD kita yang sangat menyedihkan untuk diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang memadai.
Pada komponen muatan, maka didalamnya juga terdiri dari sub-sub komponen seperti: nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Kita tentu tidak bisa berharap banyak suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat bila muatannya saja sudah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi bila hukum tersebut tidak memiliki kepastian.
Kita bisa bayangkan bagaimana bila hukum atau perundang-undangan tersebut berkaitan dengan dunia peradilan. Belum lagi bila berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat kita yang belum menunjang. Misalnya asas hukum positif yang berbunyi: hukum melindungi yang benar dan menghukum yang salah berhadapan secara diameteral dengan kebiasaan masyarakat kita untuk melakukan KKN dan menyelesaikan masalah hukum (khususnya dalam kasus pidana) secara kekeluargaan. Demikian juga dengan kebiasaan masyarakat kita yang tidak mau menerima kekalahan. Lihatlah dalam banyak kasus tabrakan atau tabrak lari, meskipun korban sampai meninggal dunia, maka pelakunya cukup memberikan uang duka kepada keluarga korban. Uang duka tersebut menjadikannya bebas dari proses hukum, padahal karena kelalaian atau karena kesengajaannya telah menyebabkan meninggalnya seseorang. Celakanya dalam kasus seperti ini aparat penegak hukum (penyidik dari kepolisian) terkadang ikut berKKN ria. Lihat pula berbagai kasus yang masuk ke pengadilan 99 % tidak ada yang mau menerima putusan hakim, semuanya mesti naik banding, kasasi dan meminta peninjauan kembali.
Satu upaya yang harus kita sosialisasikan dan kembangkan di dalam masyarakat dalam kaitan dengan masalah yang diuraikan tersebut di atas adalah: bagaimana pemerintah dengan segala institusi yang terkait di dalamnya, demikian juga dengan institusi kemasyarakatan yang ada serta lembaga perguruan tinggi agar dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat (tentang dunia peradilan). Hal mana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Dengan terwujudnya kesadaran hukum yang memadai di tengah kehidupan masyarakat. Memadai dalam arti masyarakat tidak lagi memiliki pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang salah tentang dunia hukum (positif) pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya. Sepanjang hal-hal yang dikemukakan di atas belum berjalan secara holisitik dan interdependensi, maka kita jangan pernah berharap untuk tegaknya hukum di tengah masyarakat. Dengan kata lain imeg masyarakat yang masih belum percaya dengan dunia hukum (peradilan) kita akan senantiasa terbentuk.
Diperlukan upaya konsisten dan massif untuk mengembalikan citra dunia hukum (khususnya dalam dunia peradilan) dengan penerapan tindakan keras kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara dll) yang melakukan tindakan pelanggaran. Misalnya: hakim, jaksa, pengacara atau polisi yang terbukti melakukan tindakan KKN dalam kasus yang ditanganinya, maka finalti yang dijatuhkan adalah pemecatan, jangan mutasi ke tempat lain. Polisi yang bekerjasama dengan mafia kasus seharusnya dipecat. Bukankah salah satu makna dari tindakan penghukuman adalah untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama. Kenapa di Indonesia tindakan-tindakan kejahatan (KKN) masih selalu merajalela oleh karena pelakunya tidak pernah dihukum untuk membuat dia dan orang lain jerah untuk melakukan atau mengulang perbuatan tersebut. Belum lagi dengan sanksi hukum yang dijatuhkan terkadang tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Ketika hukum tak lagi jadi panglima dan manusia kehilangan perlindungan maka tinggal menunggu kehancuran sebagai bangsa dan negara...(MKs, 22.50, pm, 15/4/12)

Hakikat Hukum....

Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanyalah alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat yang dalam bahasa teori hukum adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan daya guna. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis.Meskipun dalam ranah pemikiran Allamah MH Thabathaba'i (2008) sangat pesimis dengan hukum produk manusia, karena menurut beliau hukum yang produk akal manusia di satu sisi maka di sisi lain akalnya itu pula yang kemudian menginjak-injak hukum.
Perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam pandangan Satjitpto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan negara, bangsa dan masyarakat.
Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti: norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama (agama-agama samawi) pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin?Islam amin, Katolik amin, Protestan amin, Yahudi amin.
Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk negara dan pemerintah) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sain dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat. Sebuah fenomena yang nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkebangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penega hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam Jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, serta konflik antar kelompok masyarakat, dll).
Hal tersebut semakin di perparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Akibat langsungnya adalah lemahnya kemampuan masyarakat untuk bertahan dalam penderitaan sehingga untuk menyelesaikan setiap masalahnya diwujudkan dalam berbagai tindakan anarkhis karena sudah bosan melihat tingkah laku elit pemerintahan dan elit politik yang semakin tidak peduli dengan amanah rakyat yang diembangnya. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahu kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (gross roat).
Untuk itu upaya yang seharusnya kita tempu untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta merekonstruksi ulang filosofi hukum negara kita dengan menegakkan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kedua memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Sains dan teknologi termasuk filsafat tentu saja tidak memiliki ajaran atau sumber nilai untuk menyelematkan substansi diri tersebut.
Saatnya mungkin segenap kaum terpelajar (cerdik pandai) termasuk segenap tokoh agama untuk merenungi dan mengkaji ulang hakekat diri yang melihat di mata yang mendengar di telinga dan yang berfikir di otak. Kenapa setelah seseorang meninggal maka: mata telinga dan otaknya tidak dapat lagi berfungsi...???? (Mks, 22.15.pm, 15/4/12)...

Kegagalan Sains dan Teknologi

Apa benar kata para kaum terpelajar bahwa sains dan teknologi termasuk filsafat tidak dapat menyelamatkan kehidupan (manusia). Domain sains dan teknologi serta filsafat hanya sebatas dalam kehidupan duniawi itu pun yang terlihat sekarang ternyata tatanan kehidupan duniawi semakin tidak karuan. Semakin maju perkembangan sains dan teknologi justru berbanding terbalik dengan kebiadaban manusia melalui penyalahgunaan produk-produksains dan teknologi. Tipu menipu, kolusi, korupsi, nepotisme, kejahatan sadis bahkan pembunuhan telah terjadi antara bapak dengan anak atau anak dengan orang tua kandungnya.
Kita setuju atau tidak, realitas pada berbagai belahan dunia telah dengan sangat nyata memperlihatkan kegagalan sains dan teknologi dalam mewujudkan kebahagaian dan kedamaian dunia. Fenomena tersebut terutama terlihat pada negara-negara maju yang menjadi pusat peradaban sains dan teknologi. Teknologi komputer dengan internetnya yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebahagiaan dan kenyamanan kehidupan justru disalahgunakan untuk merusak tatanan kehidupan dan peradaban manusia yang kemudian menempatkan manusia pada perilaku dan derajatnya yang lebih rendah dari binatang melalui perilaku hidup bebas (free sex).Bagaimana sech kita sejatinya memahami hidup dan kehidupan ini.....?
Kita setuju atau tidak, untuk menyelamatkan kehidupan, maka tidak ada sumber nilai selain nilai-nilai ajaran agama. Hany saja hingga kini nilai-nilai ajaran agama hanya ditempatkan dan difungsikan untuk ibadah-ibadah dan upacara-upacara keagamaan secara terbatas. Quo vadis....? (Mks, 22.00,pm, 15/4/12).

Indonesiaku.....?

Indonesia sebagai bangsa tentu saja bukan hanya miliknya orang-orang Jawa, akan tetapi juga miliknya orang Bugis, orang Batak, orang Minang, orang Toraja, orang Dayak dan berbagai etnis lainnya yang dalam sejarah dikenal sebagai anak-anak bangsa. Keragaman etnis sebagai sebuah realitas diikat dan dipersatukan sebagai Bangsa Indonesia, yang telah mewujudkan sebagai sebuah kekuatan spektakuler di dalam melepaskan dan memerdekakan bangsa dan negara ini dari cengkeraman penjajahan.
Indonesia sebagai bangsa tentu saja juga bukan hanya milik masyarakat Islam (penganuta ajaran Agama Islam), akan tetapi juga miliknya penganut agama Keristen Katolik maupun Keristen Protestan. JUga miliknya penganut ajaran Agama Hindu/Budha, juga termasuk penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman aliran agama dan kepercayaan (sebagaimana diakui oleh negara), diikat dan dipersatukan sebagai Bangsa Indonesia.
Keragaman etnis dan agama serta kepercayaan sejatinya tidak boleh menjadi alat yang menjastifikasi benturan-benturan serta konflik antar anak-anak bangsa. Sejatinya keragaman tersebut seharusnya menjadi alat pemersatu dan perekat sebagai anak bangsa di dalam mewujudkan kualitas sebagai bangsa Indonesia guna menghadapi kompetisi dengan bangsa-bangsa lain baik dari sisi: pendidikan, ekonomi dan hukum.
Tidak pada tempatnya lagi anak-anak bangsa dan negara ini masih dijejali dengan berbagai konflik antar anak-anak bangsa, apatah lagi jika konflik antar anak-anak bangsa itu di tampilkan oleh tokoh-tokoh bangsa (baik tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh agama). Paling tidak sebagai anak-anak bangsa era kini, jangan hanya memikirkan kondisi sekarang akan tetapi pikirkanlah anak-anak cucu kita yang akan menjadi pelanjut tegak dan berlangsungnya perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia ke depan... #(MKs, 17.10.pm, 15/4/12).

Jumat, 13 April 2012

Memilih Kepala Daerah

Dua hal yang bisa dijadikan indikator oleh masyarakat untuk menilai layak tidaknya seseorang untuk dipilih menjadi kepala daerah (Gubernur, bupati atau walikota). Pertama, progres keberhasilan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan bidang: ekonomi/pendapatan perkapita serta ketersediaan lapangan kerja; bidang pendidikan baik dari sisi ketersediaan kelembagaan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi serta sinergis dengan kemampuan masyarakat untuk menikmati setiap jenjang pendidikan; kondisi kesehatan baik yang berkaitan dengan ketersediaan institusi pelayanan kesehatan dn sinergitas serta kemampuan masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan yang ada; realitas dan kondisi kehidupan keagamaan yang harmonis baik secara internal umat beragama maupun antar umat beragama. Kedua, Kesesuaian realitas diri calon dengan syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU NO. 32Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.
 Masyarakat harus dicerdaskan untuk tidak ikut mendukung dan memilih calon-calon kepala daerah yang ada yang hanya didasarkan pada kedekatan etnis, kultur ataupun yang lainnya sehingga cenderung mengabaikan aspek-aspek substansi dari syarat-syarat calon sebagai mana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah calon incamben, agar kita benar-benar harus cermat dan berhati-hati oleh karena untuk menilai keberhasilan seorang kepala daerah tentu saja setelah selesai masa jabatan sedangkan calon yang masih sedang menjabat biasanya mereka tidak menyelesaikan masa jabatan yang diamanahkan oleh rakyat. Bahkan cendedung dua tahun akhir masa jabatannya lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingannya untuk pemilihan kepala daerah berikutnya...???(Makassar, 18.00, 14/4/12).

Keadilan Sebagai Komoditi....

Keadilan adalah tujuan hukum, tujuan akhir bukan tujuan antara. Keadilan di atas segalanya, itulah sebabnya dunia peradilan harus dilaksanakan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya penegak hukum itu adalah wakil-wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan bukan atas pertimbangan-pertimbangan yang lain selain pertimbangan yang didasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Masalah mendasar yang menerpa segenap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Penasehat hukum dan Hakim) adalah kedalaman pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Tentu saja tidak bisa dan tidak pada tempatnya kita berharap aparat penegakan hukum bisa menegakkan keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bila pada dirinya tidak mewujud pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang maksimal.
Penegak hukum yang pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya dangkal, tentu saja sulit untuk diharap menjadi penegak keadilan, kecuali akan menjadi penegak  hukum yang hanya akan menumbuh-suburkan kolusi, korupsi dan nepotisme. Betapa memilukan hati kita setiap hari kita saksikan aparat penegak hukum silih berganti ditangkap akibat penyalahgunaan kekuasaan yang ada padanya. Jaksa ditangkap karena menerima uang sogok dari tersangka. Polisi di tankap karena menjadi baking pelaku kejahatan. DEmikian juga ada hakim yang ditangkap tangan karena menerima satu kardus uang sogok dari orang-orang yang sedang di tangani kasusnya.
Keadilan kini benar-benar menjadi komoditi bagi para pihak yang berperkara. Keadilan kini dapat dipesan dan dibeli yang harganua tergantung tawar menawar antara para pihak yang berperkara dengan aparat penegak hukum. Hukum dengan keadilan kini menjadi milik para penguasa dan orang-orang kaya,sedangkan masyarakat yang tidak memiliki uang untuk membelinya akan menjadi  bulan-bulanan akibat ulah tidak adil dari aparat penegak hukum yang telah lupa dengan sumpah dan janjinya saat diangkat sebagai aparat penegak hukum...# (Mks, 19.30, pm, 15/4/12).

Profesor Malu-maluin...

Profesor atau guru besar adalah gelar dan jabatan akademik tertinggi dan bergensi di dunia perguruan tinggi, yang senantiasa akan berusaha diraih oleh segenap akademisi di berbagai perguruan tinggi di dunia ini. Profesor atau guru besar adalah puncak gelar dan jabatan akademik tertinggi dalam diri seorang akademisi. Gelar dan jabatan akademis yang senantiasa akan disegani dan dikagumi di tengah masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus gelar akademik tertinggi dan bergengsi tersebut terkadag tercemari oleh perilaku-perilaku yang tidak pantas dimunculkan oleh orang-orang yang bergelar doktor dan sekaligus profesor. Bahkan saking bergengsinya gelar atau jabatan professor tersebut, maka banyak kalangan yang meskipun tidak lagi bekerja sebagai akademisi (misalnya berpindah menjadi anggota partai politik) menjadi anggota parlemen (DPR dan DPRD) dengan tanpa rasa malu sedikitpun gelar professor tersebut masih tetap dipakai.

Sebagai gelar dan jabatan akademik tertinggi, maka tentu saja pesyaratan untuk meraih gelar tersebut tentu saja tidak mudah. Meskipun dalam realitasnya, ada-ada saja dosen yang berupaya meraih gelar tersebut dengan cara yang tidak benar.  Kemana dia sembunyikan hati nuraninya...? Dikemanakan kesucian nilai-nilai dan kejujuran ilmiah?
Betapa kita melihat banyaknya temuan dari Ditjen Pendidikan Tinggi, misalnya: Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi ternama juga tidak sepi dari dosen-dosen yang memalsukan berkas-berkas pengusulan sebagai guru besar seperti: jurnal internasonal fiktif serta karya ilmiah yang jiplakan, serta berbagai kebohongan yang disembunyikan.
Mungkin ulah seperti inilah kemudian yang menjadi penyebab banyaknya kita temukan Profesor (guru besar) yang dalam segenap sikap dan perilakunya bukanlah sikap dan perilaku ilmiah sebagai profesor. Dalam segenap kegiatan ilmiah akademik yang dilakukannya lebih mengedepankan sikap-sikap subyektif ketimbang sikap-sikap obyektif. Profesor seperti ini begitu mudahnya dibeli harkat dan martabatnya oleh anak-anak didik atau anak-anak bimbingannya. Profesor seperti ini tidak susah untuk dibodoh-bodohi, sehingga aspek non akademis seringkali lebih mengemuka dibanding dengan aspek-aspek ilmiah akademis.
Profesor seperti ini juga sangat mudah dikenali sosoknya, seperti: kualitas keilmuannya yang statis, tidak memiliki kreativitas, minim inovasi, cenderung berwatak keras untuk menutupi kebodohan dn kebohongannya. Karya ilmiah terakhirnya biasanya adalah disertasinya yang dibukukan, itu pun biasanya disertasi yang bukan hasil karyanya akan tetapi hasil buatan orang lain. Anehnya, profesor seperti ini biasanya paling galak dalam segenap kegiatan ilmiah akademik. Meskipun bila kita telusuri sikap galak tersebut dilakukan untuk menutupi boroknya sebagai profesor selundupan. Benar-benar profesor-profesor yang malu-maluin, profesor teman setia iblis penghuni neraka....???? (Mks, 23.30, pm, 15/4/12)... 

Pemilukada Sulawesi Selatan...

Masyarakat Sulawesi Selatan sejak satu tahun terakhir (2010) hingga tahun depan (2013) akan melaksanakan salah satu pesta atau perhelatan demokrasi "pemilihan kepala daerah" (pemilukada) baik untuk skala Gubernur, Bupati maupun Walikota. Tulisan ini akan mengkaji topik, bagaimana mencerdaskan masyarakat agar menjadi pemilh cerdas? Bukan pemilih yang suaranya dapat direkayasa dan dibeli sesui dengan keinginan sang calon.

Lakekomae Hukum

Aneh bin ajaib itulah kata-kata yang mungkin patut kita simpulkan berkaitan dengan carut marut sistem hukum Indonesia. Carut marut yang tidak hanya terjadi pada sisi regulasinya akan tetapi juga dari sisi aparat penegak hukum serta dari sisi budaya hukumnya. Betapa tidak, seiring dengan semakin kuatnya desakan untuk menegakkan hukum guna menghilangkan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), maka berbagai tindakan KKN justru semakin marak melanda bangsa dan negara ini. KKN yang justru dilakukan oleh orang-orang yang diharapkan menjadi garda depan penuntasan KKN. Benar-benar aneh bin ajaib oleh karena hal-hal seperti itu sudah berlangsung berpuluh puuh tahun sejak zaman Orde Lama lalu masuk ke zaman Orde Baru hingga di era Reformasi.
Masalahnya berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam merestorasi carut marut sistem hukum bangsa dan negara ini, dilakukan secara tambal sulam tidak sinegis dan tidak massif. SEhingga mungkin tidak salah bila diindikasikan memang ada sebagian kelompok masyarakat yang senang mempertahankan carut marut sistem hukum tersebut guna meraih keuntungan. Paling tidak orang-orang tersebut ada di lembaga legislatif (DPR RI hingga DPRD). Lihat lah sekarang ini anggota legislatif silih berganti keluar masuk penjara. Aneh ya koq bisa anggota legislatif silih berganti masuk penjara, itu pun juga yang nasibnya lagi apes yang pinter bersandiwara tidak sempat dipenjara meskipun kesalahannya juga sangat luar biasa.
Kelemahan yang melekat pada peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menyalahgunakan hukum. Kelemahan yang ada pada aparat penegak hukum dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyogok aparat penegak hukum agar terbebas dari hukuman. Benar-benar realitas yang aneh bin ajaib Indonesiaku ...?# (Makassar, 8.55,. 14 April 2012)