Rabu, 18 April 2012

Koalisi Partai.....?

Negara mana pun di dunia ini yang pimpinan eksekutif atau pemerintahannya bukan mayoritas di Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), maka koalisi partai menjadi niscaya adanya. Koalisi tersebut diperlukan untuk mendukung dan menjaga stabilitas pemerintahan khususnya di dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah (public policy).
Koalisi partai meskipun niscaya adanya, maka tentu saja pegangannya adalah kepentingan publik (public interest). Koalisi partai tidak boleh serta merta mendukung apa saja kebijakan pemerintah meskipun tidak selaras  dengan kepentingan publik. Dukungan partai-partai koalisi terhadap kebijakan pemerintah menjadi haram adanya bila kebijakan itu melukai nurani dan kepentingan publik.
Koalisi partai dalam skala Indonesia menjadi masalah, oleh karena keberadaannya yang "ekstra parlementer" menjadi lebih kuasa daripada kuasa anggota-anggota parlemen. Banyak kebijakan pemerintah terselesaikan di luar parlemen sehingga otoritas parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat menjadi rusak adanya. Terlebih lagi keberadaan Koalisi Partai telah tergadaikan dengan pemberian jatah jabatan-jabatan publik, seperti menteri-menteri dan yang lainnya. Dalam kaitan ini adalah hal wajar bila gerakan masyarakat terkadang terpaksa harus muncul untuk melawan kebijakan pemerintah (koalisi partai) bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan publik, apalagi telah tereduksi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis (dari pemerintah dan tokoh-tokoh politik untuk status quo) dan jangka pendek. (Mks, 17.45, pm, 18/4/12).