Minggu, 22 April 2012

Bentrok Brimob dengan Kostrad

Masyarakat Gorontalo kemarin (22/4/12) dicemaskan dengan terjadinya bentrok antara anggota Brimob dengan anggota militer dari Kostrad. Sebagaimana lasimnya bentrok yang berulang-ulang terjadi, bentrok ini juga terjadi akibat hal-hal yang sepele. Sepele dalam arti tidak selayaknya terjadi bagi orang-orang yang berasal dari jajaran anggota Brimob demikian juga dengan anggota-anggota dari Kostrad. 
Bentrok tersebut juga semakin memperlihatkan akan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia yang semakin menyedihkan. Bila orang-orang terpelajar saja bisa terpancing untuk bentrok gara-gara hal yang sepele bagaimana dengan masyarakat biasa. Orang-orang terpelajar dalam arti orang-orang yang telah dididik secara militer dengan disiplin yang tinggi dan mental yang terlatih. Sungguh sebuah femonema dan sekaligus realitas yang semakin memprihatinkan bagi kita masyarakat umum yang semakin hari semakin merasakan ketidak-nyamanan sebagai warga negara, khususnya dari segi keamanan.
Masalah ini tentu saja juga tidak layak untuk dianalisis secara parsial kasuistis. Fenomen-fenomena bentrokan yang terjadi di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Bukanlah sesuatu yang tejadi secara tiba-tiba dan kasuistis. Kita harus melihat hal tersebut sebagai satu sub sistem dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang secara psikologi sosial sedang sakit parah. Kondisi mental bangsa yang sedang sakit tersebut dengan sendirinya akan mudah sekali terpancing untuk berbuat aniaya dan anarkhis. Bangsa ini sedang sakit akibat kondisi sosial, politik,ekonomi, budaya dan hukum yang tidak terbangun secara sinergis. Pertanyaannya kemudian siapa yang harus bertanggung jawab...? Tiada yang paling bertanggung jawab tentu saja adalah Pemerintah dengan segenap jajarannya. Untuk itu marilah sebagai masyarakat politik yang memegang kedaulatan untuk tidak gampang memilih pimpinan negara (termasuk daerah). Marilah kita berhati-hati di dalam memilih kepala negara termasuk kepala daerah yang benar-benar bisa menjadi pemegang dan pelaksana amanah rakyat, untuk kepentingan rakyat dan dapat dipertanggun-jawabkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. (Mks, 23/4.12, 09.10).