Jumat, 13 April 2012

Memilih Kepala Daerah

Dua hal yang bisa dijadikan indikator oleh masyarakat untuk menilai layak tidaknya seseorang untuk dipilih menjadi kepala daerah (Gubernur, bupati atau walikota). Pertama, progres keberhasilan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan bidang: ekonomi/pendapatan perkapita serta ketersediaan lapangan kerja; bidang pendidikan baik dari sisi ketersediaan kelembagaan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi serta sinergis dengan kemampuan masyarakat untuk menikmati setiap jenjang pendidikan; kondisi kesehatan baik yang berkaitan dengan ketersediaan institusi pelayanan kesehatan dn sinergitas serta kemampuan masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan yang ada; realitas dan kondisi kehidupan keagamaan yang harmonis baik secara internal umat beragama maupun antar umat beragama. Kedua, Kesesuaian realitas diri calon dengan syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU NO. 32Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.
 Masyarakat harus dicerdaskan untuk tidak ikut mendukung dan memilih calon-calon kepala daerah yang ada yang hanya didasarkan pada kedekatan etnis, kultur ataupun yang lainnya sehingga cenderung mengabaikan aspek-aspek substansi dari syarat-syarat calon sebagai mana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah calon incamben, agar kita benar-benar harus cermat dan berhati-hati oleh karena untuk menilai keberhasilan seorang kepala daerah tentu saja setelah selesai masa jabatan sedangkan calon yang masih sedang menjabat biasanya mereka tidak menyelesaikan masa jabatan yang diamanahkan oleh rakyat. Bahkan cendedung dua tahun akhir masa jabatannya lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingannya untuk pemilihan kepala daerah berikutnya...???(Makassar, 18.00, 14/4/12).