Minggu, 15 April 2012

Problematika Penegakan Hukum...

Semua orang mungkin sudah mengetahui atau paling tidak telah pernah mendengar bahwa “setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum” (The all man are equal undur the law) akan tetapi berapa banyak orang yang telah memahami apa makna dan bagaimana implementasi hal tersebut dalam praktek kehidupan hukum negara kita pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya? Apakah dalam implementasinya hukum justru berlaku diskriminatif? Bagaimana dengan status sosial seseorang? Demikian juga dengan budaya hukum masyarakat serta kekuasaan dan kekuatan politik yang sedang berkuasa, apakah ikut mempengaruhi tegak dan berfungsinya hukum sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara?
Kita setuju atau tidak setuju, kita suka atau tidak suka, kita sependapat atau tidak sependapat, satu hal yang pasti bahwa, semua aspek tersebut berpengaruh secara signifikan dalam proses mewujudkan tujuan dan fungsi hukum: ketentraman, keadilan dan persamaan dihadapan hukum.
Hukum di Indonesia memang masih bergerak pada tataran sebagai alat penguasa dan orang-orang berpengaruh untuk memperoleh legitimasi guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terjadi hanya ketidak adilan. Hal tersebut kemudian diperparah dengan rusaknya sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu, termasuk manusia yang terlibat dalam proses penegakannya, yaitu: `aparat penegak hukum (dalam arti luas), masyarakat dan elemen-elemen bernegara sebagai negara demokrasi yang ber Pancasila.
Secara teoritik tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja pertanyaan yang muncul adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya sehingga tujuan tersebut melenceng?
Hal yang dapat ditengarai sebagai penyebab dari hal tersebut adalah dua persepsi yang secara diameteral bertentangan. Pada satu sisi masyarakat punya persepsi bahwa bila secara faktual seseorang telah benar melakukan sebuah tindak pidana (misalnya: pembunuhan, korupsi, pelecehan sexual dll), maka tidak ada alasan untuk tidak menghukum pelakunya. Sementara pada sisi lain aparat penegak hukum, khususnya para hakim dalam menghukum seorang pelaku tindak pidana haruslah didasarkan kepada alat-alat bukti menurut hukum (dari hasil penyidikan) sebagaimana berkembang di dalam persidangan. Padahal fakta sosiologis tidak selalu sama dengan fakta hukum. Terlebih lagi bila proses peradilannya direkayasa sedemikin rupa sesuai keinginan pribadi para pihak.

Mewujudkan penegakan hukum
Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng. Komponen pertama adalah aspek peraturan perundang-undangan dalam arti luas. Pada komponen ini di dalamnya juga terdapat lagi beberapa sub komponen yaitu: proses pembuatannya; muatannya dan kondisi sosial masyarakat yang diaturnya (budaya hukum). Pada sub komponen proses pembuatannya pada lingkup proses legislasi di negara kita (Indonesia), proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan selalu dari atas (top down). Peraturan perundang-undangan dibuat dengan dasar untuk kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian peraturan (hukum) tersebut dalam banyak hal akan berbenturan dengan kondisi masyarakat. Hukum yang baik haruslah dari bawah (bottom up). 
Lihatlah contoh yang ada di DPR dan DPRD. Gubernur/Bupati dan anggota DPRD dalam membicarakan dan membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) keduanya berbicara dalam konteks kepentingan Gubernur/Bupati dan anggota DPRD bukan untuk kepentingan masyarakat. Lihatlah yang ramai dibicarakan adalah dana perjalanan dan kesejahteraan gubernur/bupati dan anggota DPRD. Demikian juga dengan Perda tentang pemilihan Gubernur/Bupati dibuat dengan berbasis pada kepentingan politik para anggota DPRD sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatannya, padahal anggota DPRD adalah wakil masyarakat. Dengan demikian kita jangan heran bila sekarang ini banyak DPRD terindikasi KKN. Anggota DPRD haruslah mengedepankan kepentingan masyarakat yang diwakilinya jangan mengkambing-hitamkan hati nurani. Yang harus dikedepankan adalah tanggung jawab sosial `dan moral kepada Allah SWT. Belum lagi dengan kompetensi SDM (keilmuan dan pengalaman) anggota DPR dan DPRD kita yang sangat menyedihkan untuk diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang memadai.
Pada komponen muatan, maka didalamnya juga terdiri dari sub-sub komponen seperti: nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Kita tentu tidak bisa berharap banyak suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat bila muatannya saja sudah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi bila hukum tersebut tidak memiliki kepastian.
Kita bisa bayangkan bagaimana bila hukum atau perundang-undangan tersebut berkaitan dengan dunia peradilan. Belum lagi bila berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat kita yang belum menunjang. Misalnya asas hukum positif yang berbunyi: hukum melindungi yang benar dan menghukum yang salah berhadapan secara diameteral dengan kebiasaan masyarakat kita untuk melakukan KKN dan menyelesaikan masalah hukum (khususnya dalam kasus pidana) secara kekeluargaan. Demikian juga dengan kebiasaan masyarakat kita yang tidak mau menerima kekalahan. Lihatlah dalam banyak kasus tabrakan atau tabrak lari, meskipun korban sampai meninggal dunia, maka pelakunya cukup memberikan uang duka kepada keluarga korban. Uang duka tersebut menjadikannya bebas dari proses hukum, padahal karena kelalaian atau karena kesengajaannya telah menyebabkan meninggalnya seseorang. Celakanya dalam kasus seperti ini aparat penegak hukum (penyidik dari kepolisian) terkadang ikut berKKN ria. Lihat pula berbagai kasus yang masuk ke pengadilan 99 % tidak ada yang mau menerima putusan hakim, semuanya mesti naik banding, kasasi dan meminta peninjauan kembali.
Satu upaya yang harus kita sosialisasikan dan kembangkan di dalam masyarakat dalam kaitan dengan masalah yang diuraikan tersebut di atas adalah: bagaimana pemerintah dengan segala institusi yang terkait di dalamnya, demikian juga dengan institusi kemasyarakatan yang ada serta lembaga perguruan tinggi agar dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat (tentang dunia peradilan). Hal mana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Dengan terwujudnya kesadaran hukum yang memadai di tengah kehidupan masyarakat. Memadai dalam arti masyarakat tidak lagi memiliki pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang salah tentang dunia hukum (positif) pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya. Sepanjang hal-hal yang dikemukakan di atas belum berjalan secara holisitik dan interdependensi, maka kita jangan pernah berharap untuk tegaknya hukum di tengah masyarakat. Dengan kata lain imeg masyarakat yang masih belum percaya dengan dunia hukum (peradilan) kita akan senantiasa terbentuk.
Diperlukan upaya konsisten dan massif untuk mengembalikan citra dunia hukum (khususnya dalam dunia peradilan) dengan penerapan tindakan keras kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara dll) yang melakukan tindakan pelanggaran. Misalnya: hakim, jaksa, pengacara atau polisi yang terbukti melakukan tindakan KKN dalam kasus yang ditanganinya, maka finalti yang dijatuhkan adalah pemecatan, jangan mutasi ke tempat lain. Polisi yang bekerjasama dengan mafia kasus seharusnya dipecat. Bukankah salah satu makna dari tindakan penghukuman adalah untuk mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama. Kenapa di Indonesia tindakan-tindakan kejahatan (KKN) masih selalu merajalela oleh karena pelakunya tidak pernah dihukum untuk membuat dia dan orang lain jerah untuk melakukan atau mengulang perbuatan tersebut. Belum lagi dengan sanksi hukum yang dijatuhkan terkadang tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Ketika hukum tak lagi jadi panglima dan manusia kehilangan perlindungan maka tinggal menunggu kehancuran sebagai bangsa dan negara...(MKs, 22.50, pm, 15/4/12)