Selasa, 22 Mei 2012

Kelakuan Anggota DPR

Hingga kini dan entah sampai kapan kelakuan buruk anggota DEwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) senantiasa menghiasi pemberitaan media massa dan menjadi tema diskusi publik di mana-mana. Sesungguhnya kita capek dan bosan dengan berbagai tingkah laku wakil rakyat yang terhormat tersebut mulai dari: perselingkuhan, pelecehan sexual, perjudian, penggemar situs-situs porno hingga di sidang umum tetap juga nonton, saling caci dan hina sesama anggota DPR, kolusi korupsi dan nepotisme dan yang lainnya.
Perbincangan tentang hal tersebut tiada henti terjadi dan ujung-ujunganya hanya saling menyalahkan satu sama lain, yang anehnya perilaku aneh atau kelakuan jahat tersebut tidak juga surut terjadi. Perbincangan yang terjadi untuk menanggapi hal tersebut tentu saja melahirkan paling tidak dua pandangan. Pandangan pertama, yang amat sangat menyayangkan perilaku wakil rakyat tersebut yang tidak sepantasnya dilakukan oleh wakil rakyat yang mulia dan terhormat. Pandangan kedua, yang melihat hal tersebut sebagai hal yang biasa saja dan bisa terjadi kapan dan dimana saja dan oleh siapa saja.
Bagi saya (penulis) yang lebih bagus dan penting untuk kita kaji adalah, hal tersebut dijadikan masalah penting dan manjadi pelajaran akan bobroknya rekruitmen politik yang ada di partai politik kita sekarang ini. Selayaknya partai politik tidak melahirkan kader-kader yang masih berwatak dan bermoral jahat. Kasian DPR sebagai lembaga negara harapan bangsa Indoneia, yang menjadi sasaran utama karena menerima atau di huni oleh wakil-wakil rakyat yang merupakan kader produk partai politik yang tidak sepantasnya menjadi anggota DPR-RI. Pada ranah ini jugalah tentu kita berharap agar masyarakat semakin cerdas di dalam memilih. Salah satu cara cerdas di dalam memilih adalah partai politik harus terbuka di dalam memberikan atau membuka kepada pubik jejak rekam kader yang bersangkutan.  BIla partai politik tidak mungkin melakukan ini maka disini lah juga kita berharap lembaga swadaya masayarakat (LSM) yang mengambil alih fungsi ini untuk membantu mewujudkan pemilih cerdas.Membantu membuka kepada publik tentang jejak rekam orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat di DPR.
Dalam konteks telah menjadi fakta di dalam diri anggota DPR (mis. telah melakukan kolusi, korupsi dan nepotise atau berbagai perilaku amoral dan asusila) maka sekecil apapun perbuatan yang dilakukan maka sanksi tegas haruslah dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Bila perlu adalah pemecatan, sanksi yang lemah hanya akan melanggengkan perilaku jahat di kalangan anggota DPR. Kita jangan mencederai dan bahkan merusak intitusi DPR sebagai tempat membicarakan masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia dengan melindungi seseorang yang sejatinya tidak pantas untuk dilindungi akibat perilaku jahat, amoral dan asusila yang dilakukannya. # (Mks, 23/5-12- 10.06 am).

Sabtu, 19 Mei 2012

Refisi Pola Penanganan Tindak Pidana

Imbas dari corak sistem hukum Indonesia yang bernuansa Eropa KOntinental adalah, "hukum perundang-undangan" terkadang bahkan seringkali 'rasa keadilan masyarakat" tergadaikan. Jarang sekali kita temukan putusan hakim bisa diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Bagaimana sejatinya kita mencermati, "pola penanganan tindak pidana " yang selama ini telah mewarnai dan menjadi watak resim perundang-undangan yang sekaligus mewarnai paham, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana, yang kita kenal dengan, "penanganan tindak pidana terpadu" (criminal justice system).
Bila terjadi suatu tindak pidana, maka proses penanganannya adalah di awali dengan penyelidikan oleh penyidik (aparat kepolisian). Bila hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti yang cukup atas terjadinya suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan "penyidikan" yang selanjutnya dituangkan di dalam "berita acara pemeriksaan" (BAP). Hasil pemeriksaan penyidik (BAP) selanjutnya diserahkan kepada "penuntut umum" bersama alat-alat bukti yang ada dalam hal ini  kejaksaan, untuk penuntutan. Penetapan pasal atau pasal-pasal yang dilanggar termasuk sanksi atau tuntutan yang akan dijatuhkan. Selanjutnya hasil tuntutan atau dakwaan jaksa (penuntut umum) dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, untuk selanjutnya dijatuhkan putusan (sanksi). Sesuai dengan aturan hukum acara maka seorang tersangka atau terdakwa biasanya atau terkadang harus didampingi oleh penasehat hukum (advokat).
Begitulah pola penanganan suatu tindak pidana (seperti: pembunuhan, korupsi, pencurian, pemerkosaan dll) yang formalistik dan kaku. SEbuah tindak pidana senantiasa harus berakhir di Lembaga Peradilan. Terlepas apakah putusan hakim akan menghukum atau melepaskan atau membebaskan terdakwa. Pola inilah yang menyebabkan lahirnya putusan-putusan yang tidak adil bahkan melanggar rasa keadilan masyarakat.
Sudah saatnya pola tersebut harus direvisi dengan mengedepankan efektifitas penanganan suatu tindak pidana. Asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan harus diterapkan pada semua tahapan yang ada. Bukan seperti sekarang ini dimana asas tersebut hanya diterapkan pada fase pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada ranah inilah kita melihat pentingnya pemikiran, "hukum progressif" dan "keadilan restoratif".
DEngan demikian sebuah tindak pidana meskipun masih dalam proses penyelidikan, akan tetapi demi hukum dan keadilan sebuah kasus sudah bisa terselesaikan sehingga tidak perlu masuk ke tahap berikutnya penyusunan dakwaan oleh penuntut umum (kejaksaan). Demikian juga hal yang sama bisa diselesaikan di tahap penuntutan. Dalam konteks ini polisi sebagai penyelidik atau penyidik demikian juga dengan penuntut umum bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan suatu perkara. Perkara-perkara seperti pencurian 1 biji kakao yang melibatkan seorang nenek tua renta dan miskin, pencurian tiga biji semangka, pencurian sandal jepit apalagi melibatkan anak yang masih di bawah umur tidak selayaknya masuk sampai ke pengadilan. SEjatinya kasus-kasus seperti itu cukup diselesaikan pada tingkat institusi kepolisian. Pola penyelesaian seperti ini bahkan bisa lebih kental substansi keadilannya dibanding dengan diproses hingga di lembaga peradilan.
Kita sepatutnya berfikir apa yang kita ingin capai di dalam penanganan kasus korupsi Nazaruddin, bila biaya yang dikeluarkan sudah milyaran rupiah.Terlalu buang-buang waktu bila untuk menghukum Nazaruddin atas tindak pidana yang dilakukan terlalu panjang (memakan waktu) berbelit-belit belum lagi dengan silat lidah dan silang sengketa antara jaksa sebagai penuntut umum dengan hakim dan dengan penasehat hukum yang lebih berwujud sandiwara. Bahwa berdasarkan pemikiran penulis di atas, maka Nazaruddin sudah bisa dijatuhi hukuman sejak dalam tahap penyelidikan sepanjang dia mengakui akan kesalahan yang di perbuat. Patut pula kita ingat "kepastian hukum" tidak lah selalu hanya bermakna sesuai dengan proses dan aturan peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi menegakkan rasa keadilan hukum, keadilan tersangka/terdakwa dan rasa keadilan masyarakat. Pada ranah ini lah terasa urgensi pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang "hukum progressif" termasuk tentunya pemikiran yang sekarang berkembang tentang "keadilan restoratif". (Mks. 25/5-12, 1.20 am).

Rabu, 16 Mei 2012

Memahami Aspek Terdalam Hukum

Bila kita coba cermati berbagai kejadian yang melanda negeri kita (Republik Indonesia) dalam semua aspek kehidupan (hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya), maka rasanya kita tidak percaya kalau bangsa dan negara ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kita tentu tidak habis pikir dan begitu terenyuh melihat tingkah laku saudara-saudara kita sesama ummat Islam harus saling menghina, mencaci, mengusir dan merusak segala harta bendanya bahkan membunuh hanya karena kelompok tertentu memiliki tarekat yang berbeda dengan kelompok lain sehingga dianggap sesat.
Bukankah lebih bijak bila saudara-saudara kita yang dianggap sesat kita ajak dan kita tunjukkan kepada mereka dimana kesesatannya dan yang mana yang dianggap tidak sesat dibandingkan dengan melakukan tindakan anarkhis. Apalagi menyebarkan isu sesat yang belum tentu kebenarannya.Disinilah pemerintah (aparat penegak hukumnya) juga kita saksikan banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membiarkan sebuah kelompok atau etnis dianiaya tanpa tindakan apa pun dari pemerintah
Tujuan dan fungsi hukum misalnya, hingga kini masih diselimuti dengan beragam masalah, salah satunya adalah sosok aparat penegak hukumnya. Sehari-hari kita saksikan perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum yang semakin menggila dan sistemik. Kesemua itu pada akhirnya merusak upaya mewujudkan tujuan dan fungsi hukum di tengah masyarakat. Dengan dasar ini penulis menyimpulkan bahwa hukum telah gagal ditegakkan. Hukum telah gagal mencapai tujuan dan fungsinya.
Terlepas dari pendekatan etika profesi, disiplin PNS, mereka juga umat beragama bahkan mayoritas mereka bergama Islam. Kenapa nilai-nilai Islam itu seakan tidak meresap dan terimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Pada sisi inilah penulis ingin memberi catatan atas sikap banyak kalangan yang masih selalu melihat manusia dari sisi fisik dengan pelekatan peran sains dan teknologi terlepas dari sisi non fisik sehingga nilai-nilai agama menjadi tidak fungsional.
Selama manusia secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Bahkan secara umum ini juga menimpa ummat beragama kita sehingga bersikap agressif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia.
Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini bila sains dan teknologi tidak di dasari oleh nilai-nilai agama (hakikat diri menurut agama). Demikian pula konflik internal ummat beragama tidak akan pernah hilang bila kita hanya memiliki “kelompok-kelompok persatuan” tetapi tidak mengenal dan tidak memahami “tempat kesatuan”.
Setiap hari kita semua berpikir, sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama.
Untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya. Contoh berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bencana alam dan gempa yang melanda berbagai Negara di belahan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja Negara-negara maju (dengan segala kehebatan sains dan teknologinya) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi, tetapi ternyata sains dan teknologi tidak bisa berbuat apa-apa.
Pendekatan agama (aspek religius) yang secara sempit oleh Ronald D. Dwarkis, Guru Besar Hukum pada Universitas New York dimaknai dengan “moral” (“Moral Principles is the Foundation of Law”) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang.
Betapa tidak selama ini kita hanya memahami agama pada tataran keterangan apa yang diterang di dalam keterangan itu bendanya tidak pernah kita kenal. Pada tataran inilah salah satu hakekat agama yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah hilang sekarang adalah “tempat kesatuan”.Kelompok persatuan boleh berbeda akan tetapi jika memahami tempat kesatuan (tempat ke-Tauhid-an) maka konflik pasti tidak akan pernah terjadi.
Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukkan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Padahal para Aulia dan Anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar (sejak nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal/perguruan-tinggi apalagi bergelar professor. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi ikutan.
Proses peradilan di Indonesia di tuntut senantiasa menjunjung tinggi asas-asas peradilan. Demikian halnya dengan asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” pertanyaan kita sekarang bagaimana para aparat penegak hukum mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas tersebut?
Pertanyaan tersebut tidak dapat kita temukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum ketika menerima pertanyaan tersebut pasti akan kebingungan dan geleng-geleng kepala pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas.
Berkaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada para aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin, bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai, mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak karuan bagaimana? Karena hampir dapat dipastikan bahwa aparat penegak hukum yang masih melakukan berbagai pelanggaran etika hukum pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak memadai.
Kita setuju atau tidak, kita sependapat atau tidak, tetapi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, penyebab carut marutnya masalah kebangsaan dan kenegaraan kita termasuk di dalamnya masalah hukum dan agama adalah karena faktor manusianya. Mungkin sudah begitu adanya bahwa di era sekarang ini tidak hanya di Indonesia akan tetapi diseantero jagar raya ini “manusia mengamuk di mana-mana”.
Semoga tulisan ini dapat membuka rasa akademik dan spiritual kita untuk kita prihatin terhadap peran agama dalam institusi hukum kita secara khusus dan kehidupan bangsa dan negara secara umum. Tentu saja agama yang meng-Indonesia, bukan Indonesia yang beragama. Dalam bahasa Pak Satjipto Rahardjo, sekarang kita kehilangan “keindonesiaan”. Indonesia seakan bukan lagi miliki kita semua sebagai bangsa yang plurel dan majemuk akan tetapi milik kelompok-kelompok tertentu baik dengan alasan etnis, budaya bahkan agama yang ekslusif. (Mks, 16/5-12, 23.00.pm).#

Senin, 14 Mei 2012

Sukhoi dan Kesombongan Manusia

Entah apa gerangan yang melatari sehingga peristiwa jatuhnya Pesawat Jet Sukhoi begitu menyita perhatian seluruh komponen bangsa melebihi pemberitaan korupsi yang jauh lebih urgen. Akibatnya hirup pikuk masalah korupsi yang melibatkan petinggi negara menjadi hilang entah kemana? Gaya rezim Orde Baru dalam menutup-nutupi sebuah kebobrokan penguasa, yang ternyata juga masih digunakan oleh rezim Reformasi meski pun sudah masuk di dasa warsa kedua. 
Satu pelajaran besar yang senantiasa berulang yang sepatutnya kita tangkap dalam peristiwa jatuhnya pesawat tersebut adalah: kesombongan dan ketidak mampuan manusia untuk melawan kehendak Tuhan semesta alam. Sejatinya kehebatan hasil-hasil ilmu pengetahuan (seperti mampu memproduksi pesawat jet Sukhoi) semakin meningkatkan keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun apa yang terjadi sains dan teknologi justru semakin menjauhkan kita dari substansi ke-Tuhanan bahkan melahirkan orang-orang kafir dengan segala kesombongannya.
Orang-orang menjadi ilmuan (cerdas) dengan segala gelar yang menyertai namanya (Ir.,DR,Dr, Professor,S.H,MH,PHd), hingga melahirkan temuan-temuan menakjubkan baru bisa lahir ketika Tuhan meniupkan "Roh" kedalam dadanya ketika dia berusia 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari dalam kandungan ibunya. Dengan masuknya roh itulah maka memancar pendengaran di telinga, memancar penglihatan di mata, memancar perasa di lidah dan seterusnya. Roh inilah yang substansi dalam diri manusia yang menyebabkan manusia bisa melahirkan ilmu pengetahuan dengan segala temuannya.
Roh (Nur Tuhan) ini lah yang memancar di sel-sel otak sehingga otak dengan nalarnya bisa berfikir. Bila dia sudah tidak ada maka tidak ada lagi kemampuan berfikir. Lihat si genius Enstein ketika meninggal sel-sel otaknya masih ada kenapa dia tidak bisa lagi befikir karena yang memancar (Nur Tuhan) di sel-sel otaknya sudah tidak ada dengan kata lain kembali ke Tuhan-Nya.  Bagaimana roh itu bekerja dan bertanggung jawab, buku petunjuknya adalah Kitab Suci yang telah di bawah oleh para Nabi dan Rasul. 
Dengan demikian tidak ada alasan bila ada orang yang tidak peduli dengan ajaran agama. Ajaran agama adalah kebutuhan vital ummat manusia. Bahwa ada manusia yang menyepelekan ajaran agama, sejatinya hal itu terjadi oleh karena pengetahuan yang belum sampai kepadanya, termasuk orang-orang yang berkompoten menyampaikan pesan-pesan agama itu kepadanya. Manusia boleh tidak beragama, akan tetapi ketidak-beragamaan itulah yang membuat manusia tidak memiliki kontrol hakikat diri dan kedirian manusia termasuk masyarakat dan alam jagad raya. Manusia seperti ini akan senantiasa hidupnya hanya akan memenuhi dan memuaskan hawa nafsunya. Manusia-manusia yang hanya akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi.
Bukankah dari sudut pandang keilmuan pesawat Jet Sukhoi tidak sepatutnya jatuh oleh karena telah dilengkapi dengan super komputerasisasi. Namun apa yang terjadi, masalah itu kemudian dilarikan ke kesalahan manusia (human error) dan titik. Seharusnya kita lanjutnya kenapa terjadi human error, ya itu karena manusia punya keterbatasan apalagi ketika dia senantiasa melupakan Tuhan dengan segala kesombongannya dan senantiasa berbuat maksiat, seakan hidupnya tanpa batas. Kelemahan manusia yang kita kenal dengan human erorr sejatinya dapat diminimalisir dengan senantiasa menyertakan serta menyandaran diri kita pada kekuatan spirtualitas Tuhan Yang Maha Esa.# (Mks, 15/5-12, 12.35 pm). 

Senin, 07 Mei 2012

KPK yang Setengah Hati

Indonesia adalah villa tempat beristirahat dan bersenang-senangnya para koruptor. Indonesia adalah negeri yang subur tempat berkembang biaknya rezim koruptor. Indonesia adalah negara sandiwara tempat bersemainya segala bentuk kebohongan. Indonesia adalah negara yang pelan tapi pasti sedang menuju ke kehancuran sempurna.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir sebagai anti tesa terhadap kelemahan yang melekat dan nyaris menjadi kultur di lembaga kepolisian dan kejaksaan yang tidak pernah bisa sepenuh hati menyelesaikan segala bentuk tindak pidana korpupsi. KPK telah di beri power yang luar biasa untuk menjadi institusi paling depan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu masyarakat memberikan amanah dan harapan besar  kepada institusi ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun apa yang terjadi? KPK hingga kini masih setengah hati di dalam memberantas tindak pidana korupsi yang justru semakin menjadi-jadi. Memang tidak mudah oleh karena tindak pidana korupsi di negara ini di backup oleh kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang justru seharusnya menjadi pendukung utama pemasok energi KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK ternyata hingga kini masih "setengah hati" dalam melaksanakan segenap tugas-tugas dan fungsinya.
Simpulan setengah hati itu dapat dibuktikan dengan berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini, baik yang di tangani langsung oleh KPK maupun yang di tangani oleh institusi kepolisian serta kejaksaan. Sikap setengah hati di dalam menuntaskan segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk segenap pihak yang terlibat di dalamnya, padahal kasus-kasus tersebut telah nyata terjadi (terutama yang sudah diputus oleh Pengadilan) dengan segala bukti-bukti hukumnya. 
Lihat lah kan betapa aneh dan lucunya sandiwara yang dipertontonkan oleh institusi KPK, kepolisian dan kejaksaan. Tatkala Gayus Tambunan telah terbukti korupsi uang pajak hingga milyaran rupiah, kenapa hanya dia yang dihukum sementara pengusaha-pengusaha yang menyogok Gayus dan tidak membayar pajak kepada negara justru tidak tersentuh sedikit pun. Tatkala anggota DPR RI dipidana karena sogokan dari pihak pendukung Miranda Gultom dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, justru pihak pemberi atau penyogoknya tidak tersentuh hingga sekarang. Ketika Nazaruddin si putra mahkota raja koruptor Indonesia telah bernyanyi tentang koruptor-koruptor yang terlibat dalam kasus yang melibatkannya, KPK, kepolisian dan kejaksaan jelas sekali komitmennya yang setengah hati.
Jika begini terus-terus sandiwara hukum dipertontonkan oleh institusi penegak hukum kita maka jangan pernah berharap banyak untuk mematikan segenap virus-visrus korupsi yang telah menjadi kanker ganas stadium 4 di negara ini, mungkin masyarakat perlu bertindak untuk membuat peradilan jalanan terhadap segenap pelaku korupsi. (Mks. 8/5-12, 9.15.pm)#

Minggu, 06 Mei 2012

Problematika Resim Hukum Perundang-Undangan

Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanya alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis.
            Hanya saja patut pula kita pahami bahwa perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
            Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti:  norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama samawi, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin?
            Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk pemerintah dengan aparat penegak hukumnya) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sains dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat (het recht in achter the faiten an). Sebuah fenomena nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkembangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, dll).
            Hal tersebut semakin di perparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari  sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahun kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (grass root).
            Untuk itu, upaya yang seharusnya kita tempuh untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta menyegarkan ulang  filososfi  hukum negara kita dengan menegakkan fungsionalisasi Pancasila  sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kedua memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Dengan demikian jelas bahwa resim hukum perundang-undangn harus didasari oleh kaidah-kaidah agama bila kita tidak berkenang menamakannya dengan hukum agama. (Mks, 7/5-12, 23.15.pm)#

Polisi Masyarakat....

Seluruh jajaran kepolisian seharusnya sadar se sadar-sadarnya tentang citra buruk polisi yang masih tertanam di benak masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan pada nantinya akan melahirkan kesadaran massif di segenap jajaran kepolisian untuk membangun citra polisi yang baik sebagai: pelindung dan pengayom masyarakat.
Mau lihat wujud citra jelek polisi yang masih tertanam di benak masyarakat? Coba anda keluar tengah malam di tengah hujan deras plus gelap lagi kalau perlu lewat di daerah-daerah yang rawan dengan tawuran antar masyarakat. Maka apa yang terjadi ketika tiba-tiba di hadapan anda muncul seorang atau beberapa orang polisi dengan seragamnya? Meskipun surat-surat kendaraan saudara (misalnya mobil) lengkap dan kelengkapan sarana dan prasarana mobil anda juga lengkap, sekali lagi apa yang terjadi atau apa yang anda rasakan.
Sejatinya sebagai polisi masyarakat, maka dalam kondisi seperti itu seharusnya dari suasana kejiwaan yang takut tak terkira, ketika muncul polisi kan kita seharusnya merasa aman dan plong. Rasa ketakutan yang tak terkira seharusnya hilang seketika. Tapi, apa yang terjadi, rasa takut justru semakin menjadi-jadi.. dalam logat dan bahasa Makassar akan terlontar ucapan..."mati mija ada polisi"!
Untuk itu bagi oknum-oknum polisi yang masih melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melanggat etika kepolisian, makanya jangan di sayang-sayang pecat langsung. Tentu saja kita tidak pada tempatnya mempertahankan satu oknum polisi dan membiarkan semakin rusaknya citra kepolisian. Polisi masyarakat adalah polisi yang benar-benar menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.# (Mks. 7/5-12, 19.10 pm).

Jumat, 04 Mei 2012

Premanisme....?

Pertanyaan yang sering kali saya ajukan adalah, ada apa dengan bangsa ini sehingga tindak pidana dan tindakan anarkhis semakin menggila yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak kita yang tidak selayaknya dilakukan seperti anak-anak yang masih berstatus pelajar SMP? Demikian juga yang senantiasa berulang-ulang adalah tindakan semena-mena dari seorang aparat penegak hukum dan aparat pemerintah (premanisme), seperti beberapa hari lalu yang ditunjukkan oleh koboi Palmerah (Tentara) yang dengan senjata di tangan menganiaya seorang pengendara motor yang tentu saja dengan alasan apa pun tidak bisa di benarkan apalagi kemudian sampai meletuskan senjata hingga dua kali.
Pada bagian lain tulisan saya di blog ini saya sudah nyatakan bahwa, pendidikan formal demikian juga pendidikan kultur telah gagal memanusiakan bangsa ini. Kegagalan terbukti dengan hasil yang bukannya menjadi bangsa ini semakin manusiawi dengan nilai-nilai pendidikan dan kulturnya akan tetapi justru membuat anak-anak bangsa ini semakin anarkhis dan berprilaku binatang yang tidak pernah lagi menghargai saudara-saudaranya sesama manusia.
Untuk itu bagi saya tiada lain kita perlu rembuk nasional seperti layaknya "MUSREMBANG" agar kita bisa menemukan akar-akar masalah dan solusi yang bisa kita tawarkan untuk membangun kembali karakter anak-anak bangsa yang lebih baik. Bukan saatnya lagi segenap aparat pemerintah demikian juga aparat penegak hukum untuk membiarkan hal ini sekedar sebagai gejolak biasa yang terjadi dimana-mana. Kita harus mencermati hal ini sebagai bahaya besar yang mengancam keselamatan bangsa dan  negara. Ayo mari kita perbaiki watak dan karakter anak-anak bangsa...? (Mks. 5/5.12 10.20).#