Selasa, 22 Mei 2012

Kelakuan Anggota DPR

Hingga kini dan entah sampai kapan kelakuan buruk anggota DEwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) senantiasa menghiasi pemberitaan media massa dan menjadi tema diskusi publik di mana-mana. Sesungguhnya kita capek dan bosan dengan berbagai tingkah laku wakil rakyat yang terhormat tersebut mulai dari: perselingkuhan, pelecehan sexual, perjudian, penggemar situs-situs porno hingga di sidang umum tetap juga nonton, saling caci dan hina sesama anggota DPR, kolusi korupsi dan nepotisme dan yang lainnya.
Perbincangan tentang hal tersebut tiada henti terjadi dan ujung-ujunganya hanya saling menyalahkan satu sama lain, yang anehnya perilaku aneh atau kelakuan jahat tersebut tidak juga surut terjadi. Perbincangan yang terjadi untuk menanggapi hal tersebut tentu saja melahirkan paling tidak dua pandangan. Pandangan pertama, yang amat sangat menyayangkan perilaku wakil rakyat tersebut yang tidak sepantasnya dilakukan oleh wakil rakyat yang mulia dan terhormat. Pandangan kedua, yang melihat hal tersebut sebagai hal yang biasa saja dan bisa terjadi kapan dan dimana saja dan oleh siapa saja.
Bagi saya (penulis) yang lebih bagus dan penting untuk kita kaji adalah, hal tersebut dijadikan masalah penting dan manjadi pelajaran akan bobroknya rekruitmen politik yang ada di partai politik kita sekarang ini. Selayaknya partai politik tidak melahirkan kader-kader yang masih berwatak dan bermoral jahat. Kasian DPR sebagai lembaga negara harapan bangsa Indoneia, yang menjadi sasaran utama karena menerima atau di huni oleh wakil-wakil rakyat yang merupakan kader produk partai politik yang tidak sepantasnya menjadi anggota DPR-RI. Pada ranah ini jugalah tentu kita berharap agar masyarakat semakin cerdas di dalam memilih. Salah satu cara cerdas di dalam memilih adalah partai politik harus terbuka di dalam memberikan atau membuka kepada pubik jejak rekam kader yang bersangkutan.  BIla partai politik tidak mungkin melakukan ini maka disini lah juga kita berharap lembaga swadaya masayarakat (LSM) yang mengambil alih fungsi ini untuk membantu mewujudkan pemilih cerdas.Membantu membuka kepada publik tentang jejak rekam orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat di DPR.
Dalam konteks telah menjadi fakta di dalam diri anggota DPR (mis. telah melakukan kolusi, korupsi dan nepotise atau berbagai perilaku amoral dan asusila) maka sekecil apapun perbuatan yang dilakukan maka sanksi tegas haruslah dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Bila perlu adalah pemecatan, sanksi yang lemah hanya akan melanggengkan perilaku jahat di kalangan anggota DPR. Kita jangan mencederai dan bahkan merusak intitusi DPR sebagai tempat membicarakan masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia dengan melindungi seseorang yang sejatinya tidak pantas untuk dilindungi akibat perilaku jahat, amoral dan asusila yang dilakukannya. # (Mks, 23/5-12- 10.06 am).