Senin, 07 Mei 2012

KPK yang Setengah Hati

Indonesia adalah villa tempat beristirahat dan bersenang-senangnya para koruptor. Indonesia adalah negeri yang subur tempat berkembang biaknya rezim koruptor. Indonesia adalah negara sandiwara tempat bersemainya segala bentuk kebohongan. Indonesia adalah negara yang pelan tapi pasti sedang menuju ke kehancuran sempurna.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir sebagai anti tesa terhadap kelemahan yang melekat dan nyaris menjadi kultur di lembaga kepolisian dan kejaksaan yang tidak pernah bisa sepenuh hati menyelesaikan segala bentuk tindak pidana korpupsi. KPK telah di beri power yang luar biasa untuk menjadi institusi paling depan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu masyarakat memberikan amanah dan harapan besar  kepada institusi ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Namun apa yang terjadi? KPK hingga kini masih setengah hati di dalam memberantas tindak pidana korupsi yang justru semakin menjadi-jadi. Memang tidak mudah oleh karena tindak pidana korupsi di negara ini di backup oleh kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang justru seharusnya menjadi pendukung utama pemasok energi KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK ternyata hingga kini masih "setengah hati" dalam melaksanakan segenap tugas-tugas dan fungsinya.
Simpulan setengah hati itu dapat dibuktikan dengan berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini, baik yang di tangani langsung oleh KPK maupun yang di tangani oleh institusi kepolisian serta kejaksaan. Sikap setengah hati di dalam menuntaskan segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk segenap pihak yang terlibat di dalamnya, padahal kasus-kasus tersebut telah nyata terjadi (terutama yang sudah diputus oleh Pengadilan) dengan segala bukti-bukti hukumnya. 
Lihat lah kan betapa aneh dan lucunya sandiwara yang dipertontonkan oleh institusi KPK, kepolisian dan kejaksaan. Tatkala Gayus Tambunan telah terbukti korupsi uang pajak hingga milyaran rupiah, kenapa hanya dia yang dihukum sementara pengusaha-pengusaha yang menyogok Gayus dan tidak membayar pajak kepada negara justru tidak tersentuh sedikit pun. Tatkala anggota DPR RI dipidana karena sogokan dari pihak pendukung Miranda Gultom dalam pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, justru pihak pemberi atau penyogoknya tidak tersentuh hingga sekarang. Ketika Nazaruddin si putra mahkota raja koruptor Indonesia telah bernyanyi tentang koruptor-koruptor yang terlibat dalam kasus yang melibatkannya, KPK, kepolisian dan kejaksaan jelas sekali komitmennya yang setengah hati.
Jika begini terus-terus sandiwara hukum dipertontonkan oleh institusi penegak hukum kita maka jangan pernah berharap banyak untuk mematikan segenap virus-visrus korupsi yang telah menjadi kanker ganas stadium 4 di negara ini, mungkin masyarakat perlu bertindak untuk membuat peradilan jalanan terhadap segenap pelaku korupsi. (Mks. 8/5-12, 9.15.pm)#