Rabu, 16 Mei 2012

Memahami Aspek Terdalam Hukum

Bila kita coba cermati berbagai kejadian yang melanda negeri kita (Republik Indonesia) dalam semua aspek kehidupan (hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya), maka rasanya kita tidak percaya kalau bangsa dan negara ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kita tentu tidak habis pikir dan begitu terenyuh melihat tingkah laku saudara-saudara kita sesama ummat Islam harus saling menghina, mencaci, mengusir dan merusak segala harta bendanya bahkan membunuh hanya karena kelompok tertentu memiliki tarekat yang berbeda dengan kelompok lain sehingga dianggap sesat.
Bukankah lebih bijak bila saudara-saudara kita yang dianggap sesat kita ajak dan kita tunjukkan kepada mereka dimana kesesatannya dan yang mana yang dianggap tidak sesat dibandingkan dengan melakukan tindakan anarkhis. Apalagi menyebarkan isu sesat yang belum tentu kebenarannya.Disinilah pemerintah (aparat penegak hukumnya) juga kita saksikan banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membiarkan sebuah kelompok atau etnis dianiaya tanpa tindakan apa pun dari pemerintah
Tujuan dan fungsi hukum misalnya, hingga kini masih diselimuti dengan beragam masalah, salah satunya adalah sosok aparat penegak hukumnya. Sehari-hari kita saksikan perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum yang semakin menggila dan sistemik. Kesemua itu pada akhirnya merusak upaya mewujudkan tujuan dan fungsi hukum di tengah masyarakat. Dengan dasar ini penulis menyimpulkan bahwa hukum telah gagal ditegakkan. Hukum telah gagal mencapai tujuan dan fungsinya.
Terlepas dari pendekatan etika profesi, disiplin PNS, mereka juga umat beragama bahkan mayoritas mereka bergama Islam. Kenapa nilai-nilai Islam itu seakan tidak meresap dan terimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Pada sisi inilah penulis ingin memberi catatan atas sikap banyak kalangan yang masih selalu melihat manusia dari sisi fisik dengan pelekatan peran sains dan teknologi terlepas dari sisi non fisik sehingga nilai-nilai agama menjadi tidak fungsional.
Selama manusia secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Bahkan secara umum ini juga menimpa ummat beragama kita sehingga bersikap agressif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia.
Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini bila sains dan teknologi tidak di dasari oleh nilai-nilai agama (hakikat diri menurut agama). Demikian pula konflik internal ummat beragama tidak akan pernah hilang bila kita hanya memiliki “kelompok-kelompok persatuan” tetapi tidak mengenal dan tidak memahami “tempat kesatuan”.
Setiap hari kita semua berpikir, sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama.
Untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya. Contoh berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bencana alam dan gempa yang melanda berbagai Negara di belahan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja Negara-negara maju (dengan segala kehebatan sains dan teknologinya) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi, tetapi ternyata sains dan teknologi tidak bisa berbuat apa-apa.
Pendekatan agama (aspek religius) yang secara sempit oleh Ronald D. Dwarkis, Guru Besar Hukum pada Universitas New York dimaknai dengan “moral” (“Moral Principles is the Foundation of Law”) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang.
Betapa tidak selama ini kita hanya memahami agama pada tataran keterangan apa yang diterang di dalam keterangan itu bendanya tidak pernah kita kenal. Pada tataran inilah salah satu hakekat agama yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah hilang sekarang adalah “tempat kesatuan”.Kelompok persatuan boleh berbeda akan tetapi jika memahami tempat kesatuan (tempat ke-Tauhid-an) maka konflik pasti tidak akan pernah terjadi.
Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukkan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Padahal para Aulia dan Anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar (sejak nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal/perguruan-tinggi apalagi bergelar professor. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi ikutan.
Proses peradilan di Indonesia di tuntut senantiasa menjunjung tinggi asas-asas peradilan. Demikian halnya dengan asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” pertanyaan kita sekarang bagaimana para aparat penegak hukum mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas tersebut?
Pertanyaan tersebut tidak dapat kita temukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum ketika menerima pertanyaan tersebut pasti akan kebingungan dan geleng-geleng kepala pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas.
Berkaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada para aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin, bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai, mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak karuan bagaimana? Karena hampir dapat dipastikan bahwa aparat penegak hukum yang masih melakukan berbagai pelanggaran etika hukum pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak memadai.
Kita setuju atau tidak, kita sependapat atau tidak, tetapi satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri, penyebab carut marutnya masalah kebangsaan dan kenegaraan kita termasuk di dalamnya masalah hukum dan agama adalah karena faktor manusianya. Mungkin sudah begitu adanya bahwa di era sekarang ini tidak hanya di Indonesia akan tetapi diseantero jagar raya ini “manusia mengamuk di mana-mana”.
Semoga tulisan ini dapat membuka rasa akademik dan spiritual kita untuk kita prihatin terhadap peran agama dalam institusi hukum kita secara khusus dan kehidupan bangsa dan negara secara umum. Tentu saja agama yang meng-Indonesia, bukan Indonesia yang beragama. Dalam bahasa Pak Satjipto Rahardjo, sekarang kita kehilangan “keindonesiaan”. Indonesia seakan bukan lagi miliki kita semua sebagai bangsa yang plurel dan majemuk akan tetapi milik kelompok-kelompok tertentu baik dengan alasan etnis, budaya bahkan agama yang ekslusif. (Mks, 16/5-12, 23.00.pm).#