Minggu, 06 Mei 2012

Problematika Resim Hukum Perundang-Undangan

Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanya alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis.
            Hanya saja patut pula kita pahami bahwa perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
            Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti:  norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama samawi, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin?
            Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk pemerintah dengan aparat penegak hukumnya) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sains dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat (het recht in achter the faiten an). Sebuah fenomena nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkembangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, dll).
            Hal tersebut semakin di perparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari  sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahun kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (grass root).
            Untuk itu, upaya yang seharusnya kita tempuh untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta menyegarkan ulang  filososfi  hukum negara kita dengan menegakkan fungsionalisasi Pancasila  sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kedua memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Dengan demikian jelas bahwa resim hukum perundang-undangn harus didasari oleh kaidah-kaidah agama bila kita tidak berkenang menamakannya dengan hukum agama. (Mks, 7/5-12, 23.15.pm)#