Sabtu, 19 Mei 2012

Refisi Pola Penanganan Tindak Pidana

Imbas dari corak sistem hukum Indonesia yang bernuansa Eropa KOntinental adalah, "hukum perundang-undangan" terkadang bahkan seringkali 'rasa keadilan masyarakat" tergadaikan. Jarang sekali kita temukan putusan hakim bisa diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Bagaimana sejatinya kita mencermati, "pola penanganan tindak pidana " yang selama ini telah mewarnai dan menjadi watak resim perundang-undangan yang sekaligus mewarnai paham, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana, yang kita kenal dengan, "penanganan tindak pidana terpadu" (criminal justice system).
Bila terjadi suatu tindak pidana, maka proses penanganannya adalah di awali dengan penyelidikan oleh penyidik (aparat kepolisian). Bila hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti yang cukup atas terjadinya suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan "penyidikan" yang selanjutnya dituangkan di dalam "berita acara pemeriksaan" (BAP). Hasil pemeriksaan penyidik (BAP) selanjutnya diserahkan kepada "penuntut umum" bersama alat-alat bukti yang ada dalam hal ini  kejaksaan, untuk penuntutan. Penetapan pasal atau pasal-pasal yang dilanggar termasuk sanksi atau tuntutan yang akan dijatuhkan. Selanjutnya hasil tuntutan atau dakwaan jaksa (penuntut umum) dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, untuk selanjutnya dijatuhkan putusan (sanksi). Sesuai dengan aturan hukum acara maka seorang tersangka atau terdakwa biasanya atau terkadang harus didampingi oleh penasehat hukum (advokat).
Begitulah pola penanganan suatu tindak pidana (seperti: pembunuhan, korupsi, pencurian, pemerkosaan dll) yang formalistik dan kaku. SEbuah tindak pidana senantiasa harus berakhir di Lembaga Peradilan. Terlepas apakah putusan hakim akan menghukum atau melepaskan atau membebaskan terdakwa. Pola inilah yang menyebabkan lahirnya putusan-putusan yang tidak adil bahkan melanggar rasa keadilan masyarakat.
Sudah saatnya pola tersebut harus direvisi dengan mengedepankan efektifitas penanganan suatu tindak pidana. Asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan harus diterapkan pada semua tahapan yang ada. Bukan seperti sekarang ini dimana asas tersebut hanya diterapkan pada fase pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada ranah inilah kita melihat pentingnya pemikiran, "hukum progressif" dan "keadilan restoratif".
DEngan demikian sebuah tindak pidana meskipun masih dalam proses penyelidikan, akan tetapi demi hukum dan keadilan sebuah kasus sudah bisa terselesaikan sehingga tidak perlu masuk ke tahap berikutnya penyusunan dakwaan oleh penuntut umum (kejaksaan). Demikian juga hal yang sama bisa diselesaikan di tahap penuntutan. Dalam konteks ini polisi sebagai penyelidik atau penyidik demikian juga dengan penuntut umum bisa menjadi mediator untuk menyelesaikan suatu perkara. Perkara-perkara seperti pencurian 1 biji kakao yang melibatkan seorang nenek tua renta dan miskin, pencurian tiga biji semangka, pencurian sandal jepit apalagi melibatkan anak yang masih di bawah umur tidak selayaknya masuk sampai ke pengadilan. SEjatinya kasus-kasus seperti itu cukup diselesaikan pada tingkat institusi kepolisian. Pola penyelesaian seperti ini bahkan bisa lebih kental substansi keadilannya dibanding dengan diproses hingga di lembaga peradilan.
Kita sepatutnya berfikir apa yang kita ingin capai di dalam penanganan kasus korupsi Nazaruddin, bila biaya yang dikeluarkan sudah milyaran rupiah.Terlalu buang-buang waktu bila untuk menghukum Nazaruddin atas tindak pidana yang dilakukan terlalu panjang (memakan waktu) berbelit-belit belum lagi dengan silat lidah dan silang sengketa antara jaksa sebagai penuntut umum dengan hakim dan dengan penasehat hukum yang lebih berwujud sandiwara. Bahwa berdasarkan pemikiran penulis di atas, maka Nazaruddin sudah bisa dijatuhi hukuman sejak dalam tahap penyelidikan sepanjang dia mengakui akan kesalahan yang di perbuat. Patut pula kita ingat "kepastian hukum" tidak lah selalu hanya bermakna sesuai dengan proses dan aturan peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi menegakkan rasa keadilan hukum, keadilan tersangka/terdakwa dan rasa keadilan masyarakat. Pada ranah ini lah terasa urgensi pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang "hukum progressif" termasuk tentunya pemikiran yang sekarang berkembang tentang "keadilan restoratif". (Mks. 25/5-12, 1.20 am).