Kamis, 28 Juni 2012

KORUPSI KEMENTERIAN AGAMA GILA....?

Sungguh terlalu? Korupsi terjadi di jajaran Kementerian Agama, korupsi pengadaan Kitab Al-Qur'an. Bila di kementerian agama saja terjadi korupsi bagaimana dengan kementerian yang lain? Habis sudah harapan bangsa dan negara ini untuk membasmi virus-virus korupsi, yang paling mengagetkan dan membuat kita tidak percaya bahwa yang dikorupsi adalah pengadaan Kitab Suci bagi ummat Islam.
Kalau sudah wataknya koruptor memang tidak bisa tidak apapun akan dikorupsi. Kemana selama ini harapan besar masyarakat kepada kementerian agama yang menjadi benteng harapan masyarakat untuk menjadi tempat segenap sumber daya manusia yang diharapkan dapat berperang besar dalam memperbaiki moral dan akhlak bangsa ini. Ternyata pengalaman masa lalu akan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kementerian ini (seperti: korupsi dana haji) tidak bisa jadi pelajaran akan rusaknya bathin masyarakat akibat ulah orang-orang tidak bertanggung jawab di kementerian agama.
Kita tentu percaya bahwa jika KPK sudah masuk dalam suatu indikasi korupsi maka tentu saja itu bukan main-main. Harapan kita kasus ini jangan sampai tidak dituntaskan. Kepada pelakunya sepantasnya untuk dihukum mati oleh karena telah mempermainkan kehidupan beragama ummat Islam dengan korupsi pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. Begitu juga semua pihak yang terkait harus diproses secara hukum ditambah rasa keadilan hukum ummat Islam. 
Meskipun korupsi ini seperti dikatakan oleh Dirjen Bimas Islam ketika itu dikelola oleh sebuah direktorat dibawahnya, tentu saja tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh aparat penegak hukum untuk hanya menjadikan tersangka pejabat tingkat bawahnya. Proyek ini adalah tanggung jawab segenap jajaran kementerian agama hingga menterinya. Harapan penulis momen ini juga sebaiknya dijadikan jalan masuk oleh KPK untuk menelusuri segenap celah-celah korupsi yang terjadi di kementerian agama seperti pengelolaan dana haji yang hingga kini masih tertutup. 
Korupsi pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an  ini bukan main-main karena telah merusak tatanan kesucian Agama Islam dan Ummat Islam yang selama ini telah tercoreng dengan tingkah laku para teroris yang mengatas-namakan ajaran Islam. Sebagai penganut ajaran Islam penulis sangat mendorong penuntasan kasus ini oleh karena telah merobek-robek rasa keberagamaan kita sebagai ummat Islam.
Sebagai catatan terakhir inilah mungkin salah satu akibat jika kementerian agama itu dijabat oleh orang partisan (dari partai politik). Hal ini sejak awal penulis pernah ungkapkan bahwa sejatinya jajaran kementerian seperti kementerian agama itu jangat diangkat menteri yang dari partai politik oleh karena pasti akan menjadikan jajaran kementeriannya sebagai objek kepentingan politik dan itulah yang kita saksikan sekarang.# (Makassar, 29 Juni 2012, 11.10 am).

Rabu, 20 Juni 2012

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PALING INDONESIA

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PALING INDONESIA
 Oleh: ahkam jayadi 

       Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanya alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis. Hukum sejatinya bukan untuk hukum tapi untuk manusia. 
       Hanya saja patut pula kita pahami bahwa perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. 
       Banyak norma-norma yang celakanya satu sama lain saling berbenturan. Misalnya hukum negara dengan hukum agama hingga kini belum sinergis. Akibatnya kelompok-kelompok ekstrim senantiasa tidak mendukung program-program pemerintah, bahkan banyak melakukan penentangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti: norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama samawi, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin? 
       Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk pemerintah dengan aparat penegak hukumnya) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sains dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat (het recht in achter the faiten an). Sebuah fenomena nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkembangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, dll). Aparat penegak hukum dalam banyak hal justru tidak berdaya dan membiarkan sebuah tindak pidana terjadi dihadapan matanya. 
       Hal tersebut semakin diperparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahun kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (grass root). 
       Untuk itu, upaya yang seharusnya kita tempuh untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta menyegarkan ulang filososfi hukum negara kita dengan menegakkan fungsionalisasi Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi spiritualitas, kemanusian, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Kedua, memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. 
       Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama Islam: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Bila kita ingin bangsa dan negara ini menjadi “paling Indonesia” maka caranya hanya dengan menghidupkan nilai-nilai agama menjadi “paling Indonesia” yang mendorong teruwujudnya tujuan dan fungsi hukum untuk kemaslahatan ummat manusia. (Makassar, 21 Juni 2012, 10.45 am).

KORUPSI PALING INDONESIA

KORUPSI PALING INDONESIA 

Oleh: ahkam jayadi 

       Bila kita menengok sejenak sejarah perjalanan bangsa ini dengan segala fasenya, maka rasanya fase terakhir (Reformasi dan demokratisasi) pun ternyata tidak mampu membasmi virus-virus korupsi dan termasuk membasmi segenap sosok yang terjangkit virus korupsi yang membahayakan (extra ordinary crime), bahkan lebih bahaya dari virus HIV (penyakit Aids). 
       Benarkah bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya sehingga sulit untuk dihilangkan. Korupsi telah menjadi proses yang sistemik. Pandangan tersebut tentu saja terlalu berlebihan. Korupsi adalah persoalan manusia. Korupsi terjadi karena kita yang menciptakannya termasuk birokrasi pemerintahan yang memang menjadi ibu kandung korupsi dan koruptornya. 
       Lihatlah remisi yang diberikan pemerintah melalui HUT ke-65 RI dari 330 koruptor yang dapat remisi 11 diantaranya langsung bebas diantaranya adalah mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani yang di hukum 6 tahun hanya jalani sekita 3 tahun. Demikian juga Aulia Pohan yang dihukum 4 tahun 6 bulan kemudian di kasasi jadi 3 tahun dan dijalani hanya sekita 9 bulan setelah itu bebas dengan pemberian remisi. Lihat juga koruptor yang alumni DPR RI dan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 
       Betapa begitu mudahnya para koruptor dimaafkan akan segala kesalahannya. Dimana hati nurani kita demi kepentingan sang koruptor derita yang dialami masyarakat karena korupsinya menjadi terabaikan. Bila korupsi kita yang menciptakannya, maka sangat tidak masuk akal bila kita tidak dapat menghilangkannya. Dengan kata lain hilang atau tidak hilangnya korupsi adalah persoalan kemauan (political will). Apakah kita serius, setengah hati atau sama sekali tidak ingin korupsi itu hilang dari bumi Negara Hukum Indonesia, atau kita terlalu banyak membuang waktu untuk hanya mendiskusikan persoalan korupsi itu sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk melawan korupsi dalam praktek. Ataukah kita semua telah menjadi bagian dari korupsi itu sebagai suatu sistem. 
       Banyak alasan yang telah diungkapkan bahwa, keinginan untuk mempertahankan korupsi terjadi oleh karena korupsi menjadi salah satu jalan pintas untuk memperkaya diri dan keluarga tujuh turunan. Alokasi dana rutin dan pembangunan baik dalam skala daerah maupun nasional melimpah ruah yang memang berpeluang untuk dikorupsi. 
       Pada aspek peraturan perundang-undangan kita telah memiliki berbagai peraturan yang dapat difungsikan untuk mencegah atau menghukum pelaku korupsi. Mulai dari peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, KUHPidana hingga undang-undang tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian dirobah dengan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001). Meskipun perlu diejawantahkan dengan peraturan-peraturan tingkat bawah lainnya, seperti peraturan gubernur, bupati dan walikota. 
       Tentu saja pertanyaan yang kemudian muncul, bahwa jika benar kita telah memiliki peraturan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghukum para pelaku korupsi, kenapa hingga sekarang korupsi tersebut masih selalu terjadi dan ironisnya sangat kurang sekali pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman. Seakan koruptor itu makhluk halus. Kalaupun ada yang dihukum, maka pasti hukumannya sangat tidak sepadan dengan besarnya uang yang dikorupsi. Istilah Prof. Dr.Achmad Ali, hanya koruptor sial yang terjerat hukum dan dipenjara. 
       Pada tataran inilah wacana hukuman berat bagi pelaku korupsi menjadi niscaya. Korupsi milyaran (ex. Korupsi Aulia Pohan 100 milyar dana BI) hukumannya hanya 3 tahun dan dijalani hanya sekitar 1 tahun setelah itu bebas. Bagaimana dengan korupsi di dibidang perpajakan? Bukankah bentuk hukuman seperti ini justru membuat orang semakin berani dan semua ingin korupsi, apalagi bila uang negara yang dikorupsi tidak perlu dikembalikan dalam arti cukup diganti dengan hukuman pengganti berupa penjara tiga bulan. Hukuman tersebut setiap tahun dikurangi dengan remisi, sebagaimana dicontohkan di atas. 
       Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu saja dapat beragam. Peraturan tersebut tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bukan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi yang tidak mampu menjerat para pelaku korupsi akan tetapi proses pembuktian korupsinya yang direkayasa dengan imbalan uang milyaran rupiah yang justru dari hasil korupsi. Bila kita ingin menghilangkan korupsi di Indonesia, maka seluruh komponen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi haruslah bekerja-sama secara sinergis untuk menegakkan hukum bukan atas pertimbangan lain. Bila penyidik bermain mata dengan sang koruptor maka pengacara harus melawan, hakim harus melawan. Demikian juga sebaliknya lembaga-lembaga kemasyarakatan baik lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa harus ikut berpartisipasi dalam upaya membrantas korupsi. 
       Mungkin kita perlu mendesak segenap aparat penegak hukum agar dalam menangani suatu tindak pidana korupsi membutakan hatinya untuk menghilankan sejenak dalam dirinya rasa kemanusiaan dan diganti dengan rasa tega. Betapa tidak koruptor yang tentu saja tidak punya rasa kemanusiaan ketika melakukan korupsi uang rakyat, apa wajar bila kemudian kita proses korupsi tersebut justru mengedepankan rasa kemanusiaan.... rasanya tidak pantas....koruptor adalah musuh bersama karena korupsi dan koruptornya adalah virus berbahaya dari virus HIV (aids)....bagi penulis sanksi korupsi hanya ada dua, penjara seumur hidup atau hukuman mati... “paling Indonesia kan”.(Makassar, 21 Juni 2012, 10.30 am).