Rabu, 20 Juni 2012

KORUPSI PALING INDONESIA

KORUPSI PALING INDONESIA 

Oleh: ahkam jayadi 

       Bila kita menengok sejenak sejarah perjalanan bangsa ini dengan segala fasenya, maka rasanya fase terakhir (Reformasi dan demokratisasi) pun ternyata tidak mampu membasmi virus-virus korupsi dan termasuk membasmi segenap sosok yang terjangkit virus korupsi yang membahayakan (extra ordinary crime), bahkan lebih bahaya dari virus HIV (penyakit Aids). 
       Benarkah bahwa korupsi di Indonesia telah membudaya sehingga sulit untuk dihilangkan. Korupsi telah menjadi proses yang sistemik. Pandangan tersebut tentu saja terlalu berlebihan. Korupsi adalah persoalan manusia. Korupsi terjadi karena kita yang menciptakannya termasuk birokrasi pemerintahan yang memang menjadi ibu kandung korupsi dan koruptornya. 
       Lihatlah remisi yang diberikan pemerintah melalui HUT ke-65 RI dari 330 koruptor yang dapat remisi 11 diantaranya langsung bebas diantaranya adalah mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani yang di hukum 6 tahun hanya jalani sekita 3 tahun. Demikian juga Aulia Pohan yang dihukum 4 tahun 6 bulan kemudian di kasasi jadi 3 tahun dan dijalani hanya sekita 9 bulan setelah itu bebas dengan pemberian remisi. Lihat juga koruptor yang alumni DPR RI dan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 
       Betapa begitu mudahnya para koruptor dimaafkan akan segala kesalahannya. Dimana hati nurani kita demi kepentingan sang koruptor derita yang dialami masyarakat karena korupsinya menjadi terabaikan. Bila korupsi kita yang menciptakannya, maka sangat tidak masuk akal bila kita tidak dapat menghilangkannya. Dengan kata lain hilang atau tidak hilangnya korupsi adalah persoalan kemauan (political will). Apakah kita serius, setengah hati atau sama sekali tidak ingin korupsi itu hilang dari bumi Negara Hukum Indonesia, atau kita terlalu banyak membuang waktu untuk hanya mendiskusikan persoalan korupsi itu sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk melawan korupsi dalam praktek. Ataukah kita semua telah menjadi bagian dari korupsi itu sebagai suatu sistem. 
       Banyak alasan yang telah diungkapkan bahwa, keinginan untuk mempertahankan korupsi terjadi oleh karena korupsi menjadi salah satu jalan pintas untuk memperkaya diri dan keluarga tujuh turunan. Alokasi dana rutin dan pembangunan baik dalam skala daerah maupun nasional melimpah ruah yang memang berpeluang untuk dikorupsi. 
       Pada aspek peraturan perundang-undangan kita telah memiliki berbagai peraturan yang dapat difungsikan untuk mencegah atau menghukum pelaku korupsi. Mulai dari peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian, KUHPidana hingga undang-undang tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian dirobah dengan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001). Meskipun perlu diejawantahkan dengan peraturan-peraturan tingkat bawah lainnya, seperti peraturan gubernur, bupati dan walikota. 
       Tentu saja pertanyaan yang kemudian muncul, bahwa jika benar kita telah memiliki peraturan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghukum para pelaku korupsi, kenapa hingga sekarang korupsi tersebut masih selalu terjadi dan ironisnya sangat kurang sekali pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman. Seakan koruptor itu makhluk halus. Kalaupun ada yang dihukum, maka pasti hukumannya sangat tidak sepadan dengan besarnya uang yang dikorupsi. Istilah Prof. Dr.Achmad Ali, hanya koruptor sial yang terjerat hukum dan dipenjara. 
       Pada tataran inilah wacana hukuman berat bagi pelaku korupsi menjadi niscaya. Korupsi milyaran (ex. Korupsi Aulia Pohan 100 milyar dana BI) hukumannya hanya 3 tahun dan dijalani hanya sekitar 1 tahun setelah itu bebas. Bagaimana dengan korupsi di dibidang perpajakan? Bukankah bentuk hukuman seperti ini justru membuat orang semakin berani dan semua ingin korupsi, apalagi bila uang negara yang dikorupsi tidak perlu dikembalikan dalam arti cukup diganti dengan hukuman pengganti berupa penjara tiga bulan. Hukuman tersebut setiap tahun dikurangi dengan remisi, sebagaimana dicontohkan di atas. 
       Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu saja dapat beragam. Peraturan tersebut tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bukan peraturan perundang-undangan dibidang korupsi yang tidak mampu menjerat para pelaku korupsi akan tetapi proses pembuktian korupsinya yang direkayasa dengan imbalan uang milyaran rupiah yang justru dari hasil korupsi. Bila kita ingin menghilangkan korupsi di Indonesia, maka seluruh komponen yang terlibat dalam pemberantasan korupsi haruslah bekerja-sama secara sinergis untuk menegakkan hukum bukan atas pertimbangan lain. Bila penyidik bermain mata dengan sang koruptor maka pengacara harus melawan, hakim harus melawan. Demikian juga sebaliknya lembaga-lembaga kemasyarakatan baik lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa harus ikut berpartisipasi dalam upaya membrantas korupsi. 
       Mungkin kita perlu mendesak segenap aparat penegak hukum agar dalam menangani suatu tindak pidana korupsi membutakan hatinya untuk menghilankan sejenak dalam dirinya rasa kemanusiaan dan diganti dengan rasa tega. Betapa tidak koruptor yang tentu saja tidak punya rasa kemanusiaan ketika melakukan korupsi uang rakyat, apa wajar bila kemudian kita proses korupsi tersebut justru mengedepankan rasa kemanusiaan.... rasanya tidak pantas....koruptor adalah musuh bersama karena korupsi dan koruptornya adalah virus berbahaya dari virus HIV (aids)....bagi penulis sanksi korupsi hanya ada dua, penjara seumur hidup atau hukuman mati... “paling Indonesia kan”.(Makassar, 21 Juni 2012, 10.30 am).