Rabu, 20 Juni 2012

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PALING INDONESIA

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PALING INDONESIA
 Oleh: ahkam jayadi 

       Terma yang harus kita ingat bahwa hukum itu bukan lah tujuan, hukum itu hanya alat (a tool). Tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam segenap proses hukum yang ada (implementasinya) semuanya harus diwujudkan guna kemaslahatan masyarakat. Baik dari sisi institusinya, substansinya maupun kultur sebagai satu sistem yang sinergis. Hukum sejatinya bukan untuk hukum tapi untuk manusia. 
       Hanya saja patut pula kita pahami bahwa perwujudan tujuan dan fungsi hukum dalam menggapai kemaslahatan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan gampang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo, akan senantiasa terjadi benturan dalam mewujudkan tujuannya. Negara dan pemerintah dengan segala institusinya sebagai pemegang kendali proses hukum menuju tujuan dan fungsinya juga bukan pesoalan mudah (easy going), oleh karena hukum bukanlah satu-satunya norma atau kaidah dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. 
       Banyak norma-norma yang celakanya satu sama lain saling berbenturan. Misalnya hukum negara dengan hukum agama hingga kini belum sinergis. Akibatnya kelompok-kelompok ekstrim senantiasa tidak mendukung program-program pemerintah, bahkan banyak melakukan penentangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Norma hukum dalam implementasinya akan berhadapan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah lain yang ada di tengah masyarakat seperti: norma agama, adat istiadat dan yang lainnya. Khusus norma agama pun yang idea dan substansi dasarnya adalah sama sebagai agama samawi, akibat perkembangan dan sejarah justru saling berbenturan. Padahal pada tataran ini kita harus ingat kenapa pada setiap agama senantiasa di akhir kalamnya menyatakan AMIN. Apa itu amin? 
       Problema lain yang dihadapi masyarakat kita (termasuk pemerintah dengan aparat penegak hukumnya) adalah agregasi perkembangan kehidupan masyarakat akibat perkembangan sains dan teknologi adalah jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan hukum dipahami dan di impelementasikan di tengah masyarakat (het recht in achter the faiten an). Sebuah fenomena nyata yang bagi penulis sangat memilukan adalah berkembangannya kepribadian masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan hukum (publik) yang terjadi. Bahkan ada kecenderungan aparat penegak hukum tidak berdaya (lihat kasus Islam jamaah, Front Pembela Islam, Forbes, dll). Aparat penegak hukum dalam banyak hal justru tidak berdaya dan membiarkan sebuah tindak pidana terjadi dihadapan matanya. 
       Hal tersebut semakin diperparah dengan alokasi dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai bidang yang timpang, tidak merata dan adil, sehingga keterbelakangan baik dari sisi sosial, politik, ekonomi dan hukum serta infra struktur dan supra struktur daerah semakin tak terkendali. Sungguh sebuah ironi, bahwa setelah 67 (enam puluh tujuh) tahun kemerdekaan Indonesia, hampir-hampir tidak ada sesuatu yang membanggakan sebagai bangsa dan negara dengan silih bergantinya pemerintahan kecuali konflik yang melanda semua elemen masyarakat. Mulai dari tingkat elit hingga masyarakat bawah (grass root). 
       Untuk itu, upaya yang seharusnya kita tempuh untuk memperbaiki hal tersebut: pertama, secara perlahan (step by step) adalah mereformasi serta menyegarkan ulang filososfi hukum negara kita dengan menegakkan fungsionalisasi Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dasar hukum yang menjunjung tinggi spiritualitas, kemanusian, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Kedua, memahami betul bahwa sains dan teknologi termasuk nilai-nilai adat istiadat tidak dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan manusia oleh karena ruang lingkupnya hanya sebatas kehidupan material duniawi. 
       Agamalah yang punya kewenangan dan otoritas untuk menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena kita semua tau yang hendak diselamatkan dalam hidup dan kehidupan ini adalah “substansi diri” yang datang daripada Tuhan (Allah) yang kita kenal dengan “ sebagaimana dia datang dan sebagaimana dia kembali (dalam bahasa agama Islam: inna lillahi wa inna ilahi rajiun). Bila kita ingin bangsa dan negara ini menjadi “paling Indonesia” maka caranya hanya dengan menghidupkan nilai-nilai agama menjadi “paling Indonesia” yang mendorong teruwujudnya tujuan dan fungsi hukum untuk kemaslahatan ummat manusia. (Makassar, 21 Juni 2012, 10.45 am).