Kamis, 19 Juli 2012

PERBEDAAN HARI PERTAMA PUASA

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya penganut "agama Islam", bahkan di nyatakan sebagai penduduk negara yang terbesar muslimnya. Hanya saja, meskipun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam akan tetapi fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam masih sangat minim dan menyedihkan. Sungguh ironis...?
Setiap saat kita masih menyaksikan banyaknya konflik atau benturan antara penganut ajaran Islam, koq bisa ya...? Konflik yang terkadang nyawa yang menjadi taruhannya. Konflik yang bahkan terkadang telah menafikan keberadaan Pemerintah, sehingga kuasa pemerintah terkadang diambil alih yang celakanya aparat pemerintah (aparat penegak hukum) tidak dapat berbuat maksimal bahkan membiarkan suatau tindakan main hakim sendiri terjadi di depan matanya (state violance).
Demikian juga dengan perbedaan hari pertama puasa ( 1 ramadhan) dan perbedaan akhir ramadhan (hari raya idul fitri) meskipun semua aliran yang berbeda tersebut memiliki dasar syar'i yang kuat akan tetapi yang tidak bisa dipungkiri adalah akibat dari perbedaan tersebut. Paling tidak perbedaan tersebut dengan kasak mata telah menunjukkan "tidak adanya wujud persatuan dan kesatuan di kalangan ummat Islam". Akibatnya kekuatan dan potensi besar yang dimiliki umat Islam (dan ajaran Islam) tidak dapat difungsikan secara maksimal.
Mengapa kita tidak berfikir demi persatuan dan kesatuan bahwa, jika kedua aliran perbedaan tersebut sama dasar syar'i dan kebenarannya, maka kita memilih satu hari yang sama demi persatuan dan kesatuan umat Islam, kan lebih elok dan cantik tuch....? Bukan tetap kukuh dan bepegang pada keputusan dan organisasi masing-masing yang cenderung hanya  diri dan kelompoknya yang memiliki otoritas keberan sehingga hanya dia juga yang berhak masuk sorga dan yang lainnya harus sabar masuk negara, wouhhh ampunkan segalah salah dan dosa hambamu ya Allah... amin...! (mks jumat, 20/7/2012, 11.00 wita).

Kamis, 05 Juli 2012

QUO VADIS KORUPSI GAYUS

Kita patut berterima kasih kepada Majelis Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan No. 22/PID/TPK/2010/PT.DKI) yang telah menambah hukuman Gayus (koruptor perpajakan) dari enam tahun menjadi delapan tahun sehingga total hukuman penjaranya adalah 22 tahun. Pagi penulis hukuman itu tidak cukup mestinya Gayus harus dihukum mati dan disita seluruh harta bendanya. Bagimana tidak Gayus telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pemalsuan pasport dan kasus suap kepada hakim dan jaksa.
Hanya sayangnya, sebagaimana kebiasaan dalam penanganan kasus korupsi di negara ini, maka hanya orang-orang kecil yang jadi tumbal dan itulah yang dialami oleh Gayus. Lagi-lagi  dari kasus Gayus ini dengan kasak mata kita melihat sikap institusi pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian yang setengah hati dalam menangani suatu kasus korupsi. Bagaimana tidak kasus besar yang menyeret si Gayus ini telah terbukti di dalam persidangan melibatkan Roberto Santonius dalam kasus perpajakan PT. Metropolitan Retailmart dengan menerima Rp. 925 juta, menerima 3,5 juta dollar AS dari Alif Kuncoro sehubungan dengan kasus pajak tiga perusahaan Grup Bakri yakni: PT. Arutmin, PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Bumi Resources.Hingga kini semua perusahaan tersebut tidak ada satupun yang diproses, padahal nyata perusahaan tersebut telah menggelapkan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara.  Demikian juga dalam skala Sulawesi Selatan, korupsi dana bantuan sosial (bansos) dari anggota DPRD Sulawesi Selatan yang merugikan negara milyaran rupiah, maka yang diseret ke meja hijau hanyalah bendahara pemprop, sedangkan anggota DPRD yang terlibat dan telah jelas namanya di sebut-sebut bahkan mengembalikan sebagian uang korupsinya justru tidak tersentuh hingga sekarang.
Seharusnya KPK atau Kejaksaan atau Kepolisian melakukan pejidikan kepada ketiga perusahaan tersebut dan kemudian memprosesnya di pengadilan. Jangan karena pertimbangan bahwa perusahaan itu adalah milik seorang petinggi partai yang dulu menjadi elit pemerintahan. Quo vadis semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan. Lips service? Hukum di negara kita ternyata masih membeda-bedakan status orang. Hukum negara ini ternyata masih pandang bulu, masih tebang pilih.
Demikian juga nyanyian Koruptor Nazaruddin dan Wa Ode Nurhayati tentang keterlibatan petinggi Partai Demokrat, jajaran pimpinan DPR (Marzuki Ali, Anis Matta, Tamzil Linrung) dan elit partai dari PDIP, Golkar dan yang lainnya. Bila kita gunakan logika lurus-lurus saja, tidak mungkin hanya Wa Ode Nurhayati yang terlibat dalam kasus itu karena ini adalah hasil kerjasama dari permainan kotor Badan Anggaran DPR. Apalagi yang anda tunggu KPK. Di pundak anda masyarakat menitipkan amanah mulia ini untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya agar negara ini segera bebas dari virus-virus korupsi.
Mana janji dan taringmu Abraham Samad cs, kami menagih janji mu untuk tidak pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus korupsi. jangan sampai sumpah dan janjimu akan menjadi bumeran bagi saudara yang kami banggakan dalam mengawal KPK sekarang ini. Jangan jadikan soal sulitnya dan masalah waktu dari penanganan suatu kasus, kami tau koq kalau anda menggunakan itu sebagai apologi. # (Makassar, 5 Juli 2010, 9.30 am).