Jumat, 03 Agustus 2012

SYARAT BERTAQWA BAGI CALON KEPALA DAERAH

Oleh: Ahkam Jayadi
            Semakin mendekati perhelatan pemilukada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Walikota pada sejumlah kabupaten/kota (2013) maka tensi politik (persaingan antar kandidat) di wilayah ini semakin panas. Konflik, benturan dan cacian menjadi pemandangan sehari-hari. Faktor pendorong naiknya tensi politik tersebut adalah, semakin dekatnya hari “H” pemungutan suara. Biasalah, para kandidat semakin gencar melakukan sosialisasi (kampanye). Kampanye yang berkaitan dengan jejak langkah kesuksesan yang telah dibuatnya. Kampanye pencitraan diri berkaitan dengan: kapasitas serta pengalaman. Bahkan  kampanye hitam (black campaign) guna merayu konstituen agar memilih dirinya dan tidak memilih yang lainnya, celakanya cenderung menggunakan cara-cara the end justice the mean.
            Guna pencerahan politik masyarakat, pada kesempatan ini penulis akan  ulas aspek keberagamaan (religius) dari sosok calon kepala daerah yang akan kita pilih. Hal ini penting oleh karena selama ini tidak pernah di bahas oleh para pengamat secara umum dan secara khusus tokoh-tokoh agama yang sejatinya harus mengedepankan hal tersebut.
            Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 58 tentang syarat untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dari 16 syarat yang ada syarat yang menduduki urutan petama adalah: “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Tentu saja dapat kita pahami bersama bahwa ditempatkannya syarat ini pada urutan pertama adalah pertanda betapa syarat ini sangat penting dan utama dari syarat-syarat yang lainnya. Persoalannya sekarang bagaimana kita memahami syarat tersebut?
            Pertanyaan tersebut di atas patut kita jawab dengan baik oleh karena hingga sekarang syarat itu tidak pernah digubris. Meskipun syarat itu adalah syarat pertama dan utama akan tetapi dalam praktik sekaligus menjadi syarat yang paling diabaikan dan di injak-injak dalam arti tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari segenap pihak terkait (stake holder) pelaksanaan pemilukada di seluruh wilayah tanah air termasuk yang terjadi di Sulawesi Selatan.
            Bagaimana mungkin kita bisa menghidupkan nilai-nilai agama Islam di tengah-tengah  masyarakat, bila kepala daerah yang kita pilih adalah kepala daerah yang pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya menyedihkan. Dari  sudut level starata sosial, tentu saja yang pertama-tama harus memiliki pemahaman agama yang paripurna adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota beserta wakilnya). Bagaimana mungkin nilai-nilai ajaran agama bisa tegak bila orang nomor satu di daerah itu tidak memiliki pemahaman agama yang benar dan baik? Apatah lagi berharap sang kepala daerah beserta aparat di bawahnya dapat memberantas maksiat bila kebijakan politik pemerintah daerah tidak didukung oleh nilai-nilai ajaran agama.
            Belum lagi bila kita lihat, bahwa masyarakat kita (umat Islam), cenderung  keliru dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Bahkan tokoh-tokoh agama bersama pemerintah daerah secara tidak sadar menambah kekeliruan umat Islam dalam memahami nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya, kita umumnya belum bisa membedakan: mana manusia, kafir dan mana mukmin (orang beriman), padahal ketiganya sangat berbeda baik dari sudut terminologi maupun benda yang diterangnya.
            Sejatinya manusia sudah kodratnya tidak bisa diperbaiki. Bila kita menelusuri proses kejadian manusia sebagaimana telah ditegaskan di dalam Kitab Al-Qur’an (Surat Attoriq ayat 5) bahwa: hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiaannya. Hal tersebut kemudian di perjelas dalam Hadis Nabi bahwa: musuh yang paling perlu kamu lawan adalah: musuh yang ada pada tubuhmu yakni sebangsa hawa nafsu dunia setan.
Dengan dasar ini ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis bila bicara tentang manusia yang ada adalah: manusia itu merugi, sak wasangka, celaka dan ingkar kepada Tuhannya (Surat Al-Baqarah ayat 9). Sifat-sifat inilah yang membawa kepada kekafiran. Dalam memahami hal di atas tidaklah cukup bila dipahami hanya dari sudut pandang syari’at tetapi harus dipahami dari sudut hakikat. Sebab syari’at tanpa hakikat lumpuh dan hakikat tanpa syari’at batal.
Mengapa masyarakat kita masih beragama pada tataran syari’at. Masalahnya adalah sejak 15 (lima belas) abad kita ditinggal oleh Rasul hakikat bergama juga hilang. Pada komponen ini aspek hakikat keberagamaan yang hilang adalah memahami diri yang sebenarnya diri dan memahmi hakikat Kiblat (Baitullah) serta memahami hakikat Tuhan. Bila persoalan hakikat diri tidak dipahami, jangan berharap nilai-nilai kebenaran ajaran Islam dapat fungsional pada diri kita, masyarakat, bangsa dan negara. Bukankah Al-Quran telah menegaskan, barangsiapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini lah salah satu pemahaman yang kita bisa tarik dari makna, “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”
            Untuk itu menyertai proses suksesi kepala daerah di wilayah ini tentu tidak ada salahnya bila penulis menegaskan agar masyarakat jangan salah pilih Kepala daerah  (gubernur atau bupati). Dengan kata lain figur yang tidak mengenal hakikat dirinya. Bukankah tanggung-jawab sebagai gubernur atau bupati/walikota  tidak hanya kepada masyarakat bangsa dan negara akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah tanggung-jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin.
Untuk itu Al-Qur’an telah sangat jelas di dalam Surat At-Taubah ayat 23 memberikan petunjuk bagaimana memilih pemimpin (kepala daerah) yang menyatakan bahwa:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka lebih menyukai kekafiran atas keimanan, dan barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Terlalu naif bila perintah agama ini kita sepelekan hanya karena alasan pertemanan, keluarga, sesuku serta se partai. Ayat di atas jelas memerintahkan, jangankan teman atau se suku, terhadap bapak kita, saudara sekandung dilarang kita memilihnya menjadi pemimpin bila iya lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan.
Tentu saja yang harus mendapat perhatian dengan baik dalam konteks ayat di atas adalah pemahaman kita tentang “kafir dan mukmin”. Makna kafir bukanlah sekedar seperti yang selama ini kita pahami sebagai orang yang tidak beragama Islam. Demikian juga mukmin adalah orang yang beragama Islam. Pemahaman kita harus lah ditingkatkan lebih dari sekedar itu. Kafir sebagai kata dari bahasa Arab padanannya adalah “ingkar”, tentu saja ingkar yang utama adalah ingar kepada Tuhan dan agamanya, ingkar kepada janjinya, ingkar kepada amanah masyarakat yang memilihnya, ingkar kepada sumpahnya saat dilantik menjadi pejabat (kepala daerah).
Penulis berharap bila KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak punya kapasitas untuk menilai hal ini maka apa salahnya dibentuk tim panel ahli yang akan membuat indikator dan menilai sisi duniawi dan sisi kapasitas dari makna ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada calon kepala daerah. Hal ini perlu penulis garis bawahi oleh karena selama ini syarat tersebut diabaikan dengan alasan bahwa urusan ketaqwaan adalah urusan yang bersangkutan dengan Tuhannya, apa benar seperti itu?
Dengan demikian marilah kita memulai memilih orang-orang yang sesuai dengan patron dan petunjuk ajaran Agama Islam. Jangan lagi kita terjerembab pada rayuan dan pembodohan yang didasarkan kepada suku, organisasi dan yang lainnya. Mari kita kedepankan nilai-nilai ajaran Agama (Islam) sebagaimana dikemukakan di atas.        
Dalam ranah kehidupan tidak ada satu pun hal yang bisa lepas dari aturan agama. Agama harus menjadi aspek terdalam dan sumber nilai dalam menilai sosok seorang pemimpin. Pertanyaannya sekarang sudahkah calon gubernur atau calon bupati/walikota beserta wakilnya yang kita jagokan memahami hal ini? Bila tidak harapan saya hati-hatilah, jangan sampai kita salah pilih. Jangan lagi kita dipimpin oleh kepala daerah yang tidak memahami konstruksi diri, agama dan Tuhan dengan baik.
            Bila tidak, yakinlah kepemimpinannnya lima tahun ke depan pasti tidak akan membawa masyarakat dan wilayahnya yang senantiasa mendapat curahan rahmat dan ampunan dari Allah SWT, kecuali memanfaatkan institusi agama untuk kepentintan politiknya. Masih kah kita akan menginjak-injak syarat pertama tersebut “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, semuanya terpulang kepada anda semua.**