Minggu, 18 November 2012

ASPEK HAM PERLINDUNGAN KONSUMEN


Oleh: Ahkam Jayadi


            Hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Materson (Baharuddin Lopa, 1996:1) adalah hak-hak  yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kodrat manusia dalam kehidupannya tentu saja tidak dapat lepas dari konteks kultur, alam semesta, dan Sang Pencipta (Allah SWT).
Manusia dengan segala dimensinya dalam relasinya dengan Tuhannya, masyarakatnya, dan alam lingkungannya haruslah terpadu dan sinergis. Bahkan pada tataran ini Tuhanlah yang menjadi centrum segala-galanya. Hidup dan kehidupan manusia bahkan alam semesta semuanya tergantung dan terpusat pada-Nya. Dalam kaitan ini sebagai manusia kita sepatutnya bersyukur oleh karena manusialah (insan) yang terpanggil untuk mempergunakan alam semesta, mengembangkan dirinya untuk mencapai kesempurnaannya sesuai dengan harkat dan martabatnya.
Mengingat bahwa hak asasi manusia (HAM) melekat pada diri setiap orang, sejak orang itu dilahirkan ke bumi, maka keberadaan HAM itu berlaku secara universal. Setiap orang memiliki hak asasi itu tanpa memandang perbedaan berdasarkan sekat-sekat bangsa, ras, suku, agama dan jenis kelamin. Dasar dari adanya hak asasi itu adalah berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan hati nurani. Dengan dasar ini maka perjuangan penegakan hak asasi manusia menjadi perjuangan universal ummat manusia.
            Hingga kini di Indonesia perjuangan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia masih terfokus kepada masalah politik dan keamanan sehingga aspek-aspek lain dari HAM itu belum tersentuh sebagaimana mestinya. Bahkan secara umum perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia masih setengah hati.
Salah satu aspek HAM yang hingga kini belum tersentuh secara baik dalam perlindungan dan penegakan HAM adalah dalam perlindungan konsumen. Implikasi dari hal ini semakin menghawatirkan oleh karena akselerasi pemberdayaan masyarakat dibidang konsumen dan HAM masih sangat kurang dilaksanakan, sementara para produsen lebih mementingkan keuntungan perusahaan ditengah persaingan yang semakin ketat dan mengabaikan kepentingan konsumen.
            Dasar hukum dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya dapat kita lihat pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “…Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…” adalah suatu komitmen moral yang berdimensi kemanusiaan. Komitmen moral ini harus dijabarkan secara lebih luas oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan perlindungan HAM setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.  Sekali lagi bukan hanya perlindungan dan penegakan HAM dalam ruang lingkup hak-hak di bidang politik dan keamanan secara sempit.
Sebagaimana dinyatakan di atas salah satu aspek yang hingga kini belum tersentuh secara memadai oleh perlindungan dan penegakan HAM adalah aspek-aspek dari pembangunan dibidang ekonomi, baik secara luas maupun secara khusus dibidang konsumen. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai sektor pembangunan yang saling terkait. Salah satu bentuk keterkaitan tersebut bahwa pembangunan di bidang  ekonomi sangat berkaitan dengan persoalan HAM.
Bila kita mengkhususkan lagi, maka dimensi ekonomi yang masih kurang tersentuh selama ini baik dalam kajian teoritis apalagi dalam praktik adalah perlindungan konsumen dari perspektif hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang bersifat asasi, yakni menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat mendasar bagi manusia. Dalam kaitan ini, konsumen adalah manusia yang mengkonsumsi barang dan jasa.
            Dengan demikian bila soal pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang manusia menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka tepatlah bila kita katakan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari hak asasi manusia. Pengabaian  terhadap perlindungan konsumen dengan sendirinya juga bermakna pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik dalam tataran masyarakat secara keseluruhan maupun manusia secara individu.

            Untuk itu sudah saatnya sekarang senantiasa kita galakkan pengkajian dan penegakan perlindungan konsumen berbasis HAM. Demikian juga spektrum pemberdayaan masyarakat dibidang perlindungan konsumen sudah harus menyebar sampai ke pasar-pasar rakyat (ke desa-desa), dengan pola yang tentu saja dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakat yang ada.
Dengan demikian kegiatan yang dilakukan selama ini bukan sebatas bergerak pada tataran perusahaan-perusahaan industri dan pasar-pasar swalayan. Oleh karena fakta yang setiap hari dapat kita lihat justru pelanggaran terhadap hak-hak konsumen juga banyak terjadi pada pasar-pasar rakyat. Untuk itu gerakan perlindungan konsumen bukan saatnya lagi untuk bergerak sebatas persoalan ekonomi semata akan tetapi juga harus dikaitkan secara massif dengan dimensi-dimensi pembangunan lainnya, oleh karena persoalan perlindungan konsumen adalah bagian dari masalah perlindungan hak-hak asasi manusia.
            Bukankah suatu hal yang lucu bila merebaknya kasus formalin dan makanan bermuatan racun serta air sungai dan laut yang tercemar racun mengisyaratkan lemahnya perlindungan konsumen yang berbasis perlindungan HAM. Pemerintah terkesan hendak lepas tangan dalam masalah ini dengan hanya merasia dan menyalahkan  para pedagang dan produsennya. Demikian juga dengan praktik tabib pengobatan segala macam penyakit serta mall-mall yang menjajakan makanan dan kebutuhan pakain yang setiap hari diskon 70 % tiada henti. Padahal Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghindarkan konsumen dari hal seperti itu pada satu sisi dan pada sisi lain juga memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan suatu usaha ekonomi masyarakat.
            Dengan demikian perlindungan konsumen yang disamping sebagai hak dan kewajiban semua pihak maka sekaligus menjadi HAM. Hal ini tentu saja tidak dapat terlaksana tanpa kerjasama secara sinergis dari seluruh komponen bangsa dan negara, terutama dengan kementerian teknis dan terkait serta dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang HAM dan perlindungan konsumen.
Dari sisi negara pemberlakuan dan penegakan undang-undang perlindungan konsumen tidak akan ada artinya tanpa dibarengi dengan penyediaan dana yang cukup oleh pemerintah. Dukungan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan keterlibatan masyarakat secara intens dan berkesinambungan. Bukan lagi keterlibatan sebagaimana kita lihat selama ini, hanya sebatas bila telah terjadi kasus akan tetapi sebelum terjadinya kasus (tindakan preventif) adalah sebuah keniscayaan
Dalam kaitan ini Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan (advokasi HAM) dan dibidang konsumen haruslah mengembangkan  peran pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan diri sebagai mitra pemerintah (pemerintah daerah). Kini bukan lagi saatnya LSM-LSM menempatkan diri sebagai lawan atau pihak yang senantiasa tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain lembaga-lembaga swadaya masyarakat haruslah menjadi katalisator kebijakan-kebijakan pemerintah (pemerintah daerah). Kunci utamanya tentu saja harus ada saling kepercayaan dan saling kemitraan antara pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada.*  
           
*) Ahkam jayadi.S.H,MH.
    Dosen Ilmu Hukum UIN Alauddin