Minggu, 02 Desember 2012

PEJABAT DAN RASA MALU

oleh: ahkam jayadi

       Rekruitmen pejabat publik di negara ini (Indonesia), kini agaknya perlu dipertanyakan. Mengapa karena kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang kinerjanya tidak sesuai dengan proses rekruitmen yang telah dilakukan. Kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang (baik itu di jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif) telah jauh menyimpan dari tugas dan fungsinya serta sumpah jabatan yang telah dilakukan saat pelantikan.
Bila kita merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada maka sejatinya semua pejabat publik yang telah terpilih, tidak lagi pada tempatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik itu dalam ranah tindak pidana korupsi, kolusi korupsi dan nepotisme, maupun tidank pidana kesusilaan sebagaimana terakhir dilakukan oleh Bupati Garut Acen (yang nikah siri dan 4 hari kemudian di cerai).
Inilah yang sering kali penulis sampaikan pada berbagai seminar atau pertemuan tentang salah satu syarat untuk menjadi pejabat publik dan menempati urutan pertama adalah. syarat: "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" yang disepelekan. Selama ini syarat itu cukup dimaknai dengan adanya bukti formal bahwa yang bersangkutan adalah penganut salah satu agama yang diakui oleh negara.
Sejatinya syarat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah dilakukan pengujian oleh tokoh agama yang kompeten. JIka perlu melalui suatu uji "kelayakan dan kepatutan" oleh panel ahli agama yang bersangkutan.  Penulis yakin dengan cara ini paling tidak kita bisa memberikan tekanan dan komitmen moral kepada sang pejabat publik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya nantinya akan senantiasa mengingat janjinya di saat rekruitmen (uji kelayakan dan kepatutan) tersebut.
Untuk itu mulai sekarang cara-cara rekruitmen pejabat publik sebagaimana selama ini dilakukan harus direvisi dengan massif. Salah satunya adalah implementasi syarat utama tersebut di atas agar di impelementasikan dengan sebaik-baiknya. Syarat tersebut tidak lagi hanya dimaknai secara formal adanya pengakuan penganut salah satu ajaran agama yang diakui oleh negara, akan tetapi harus diuji sejauh mana kedalaman penahaman agama yang dianutnya. # (makassar, mazagena,9.45.., 3-12-2012).