Rabu, 16 Januari 2013

QUO VADIS FIT AND PROPER TEST

Oleh: ahkamjayadi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) oleh undang-undang diberikan satu kekuasaan untuk menguji "kelayakan dan kepatutan" kepada orang-orang yang akan dipilih untuk menduduki suatu jabatan publik (pejabat negara) antara lain untuk menjadi: Panglima  TNI, Komisioner KPK, Komisoner KPU, Hakim Agung dan yang lainnya.
Kekuasaan tersebut sejatinya dimaksud kan agar pejabat publik yang terpilih adalah pejabat publik yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas dan jastifikasi publik meskipun hanya dilakukan oleh wakil rakyat yang ada di DPR RI. Hanya saja masalahnya pada implementasi kekuasaan tersebut terdapat masalah yang tidak di sadar oleh anggota DPR RI yang melaksanakan kekuasaan tersebut.
Kekuasaan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan sejatinya tidak lah kemudian bermakna bahwa anggota DPR RI yang terkait lah yang sepenuhnya berkuasa untuk melakukan uji tersebut. Sejatinya anggota DPR RI harus menyadari bahwa bila dia tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut kenapa tidakdibentuk, "panel ahli" untuk melakukan hal tersebut dan hasilnyalah yang kemudian diserahkan ke anggota DPR RI terkait atau yang melaksanakan kekuasaan untuk melakukan uji kalayakan dan kepatutan tersebut.
Bukan kah sesuatu yang tidak masuk di akal seorang jenderal TNI yang sudah memiliki masa tugas di TNI selama sekitar 30 tahun harus di uji oleh anggota DPR RI yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang pertahanan dan keamanan. Demikian juga seorang calon hakim agung yang sudah bergelar Profesor Doktor harus diuji oleh anggota DPR RI yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengamalan di bidang hukum dan peradilan. 
Untuk itu rekomendasi penulis kepada anggota DPR RI yang mulia dan terhormat, apakah tidak sebaiknya dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan tersebut di serahkan kepada suatu panel ahli yang dibentuk sebelumnya sesuai dengan kepentingan pejabat negara yang akan dipilih. DEngan demikian kemungkinan terjadinya infiltrasi, "suka tidak suka" akan dapat terhindarkan. Demikian juga interfensi kekuasaan dan kepentingan politik akan dapat di eliminasi demi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat negara yang terpilih di kemudian hari.* (Makassar, 17 Januari 2013).