Senin, 07 Juli 2014

SURAT UNTUK PRESIDEN



SURAT TERBUKA
UNTUK CALON PRESIDEN 2014-2019

Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga semoga bapak senantiasa istiqamah serta mendapat petunjuk dan bimbingan Allah swt di dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah yang dipercayakan kepada bapak apa pun itu adanya, terlebih lagi bila bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
Bersama surat ini perkenangkan saya (Ahkam Jayadi, salah satu warga masyarakat di Kota Makassar Sulawesi Selatan, yang sehari-hari bekerja sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat Development Wacht dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) melalui surat ini memberikan beberapa pandangan di dalam Bapak menjalankan tugas-tugas pemerintahan khususnya di dalam memilih dan mengangkat pejabat-pejabat (termasuk pejabat publik) yang menurut saya telah bergeser dari koridor yang seharusya sehingga yang terjadi adalah  pejabat-pejabat yang ada justru menyalah-gunakan tugas dan tanggung-jawabnya. Berikut tulisan saya dengan judul: “Pejabat dan Rasa Malu”.
Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang terhormat,
       Rekruitmen pejabat publik di negara ini (Indonesia), kini agaknya perlu dipertanyakan. Mengapa karena kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang kinerjanya tidak sesuai dengan proses rekruitmen yang telah dilakukan. Kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang (baik itu di jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif) telah jauh menyimpan dari tugas dan fungsinya serta sumpah jabatan yang telah dilakukan saat pelantikan. Mari kita lihat sebagian cuplikan sumpah jabatan:
 “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji, Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undanq-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.“
Untuk pejabat, teks sumpahnya adalah sebagai berikut:
"Demi Allah saya bersumpah/ berjanji, bahwa Saya, untuk diangkat pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapa pun juga, langsung ataupun tidak langsung, suatu janji atau pemberian. Bahwa saya setia kepada UUD 1945, dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara republik Indonesia. Bahwa saya akan setia pada nusa dan bangsa, dan akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara."
Bila kita merujuk kepada sumpah di atas serta aturan perundang-undangan yang ada baik yang mengatur tentang pegawai negeri sipil (UU No. 43 tahun 1999), tentang ASN (UU No. 5 tahun 2014), dan tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (UU No. 28 tahun 1999) dan yang lainnya. Pejabat publik (seperti Gubernur/Bupati/Walikota, anggota legislatif serta jabatan di lembaga yudikatif dan berbagai tingkatan jabatan di jajaran eksekutif Pusat hingga daerah) maka sejatinya semua pejabat publik yang telah terpilih, tidak lagi pada tempatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik itu dalam ranah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun tindak pidana kesusilaan sebagaimana banyak melibatkan pejabat publik dari berbagai  tingkatan (seperti yang  dilakukan oleh Bupati Garut Acen (yang nikah siri dan 4 hari kemudian di cerai, korupsi oleh Gubernur Banteng, korupsi di Dinas Perhubungan DKI, dll).
Sejatinya dengan sumpah tersebut tidak ada satupun pejabat yang bisa melakukan berbagai tindak pidana seperti korupsi dan yang lainnya. Namun, apa yang terjadi sumpah tersebut hanya sebatas ucapan kosong yang hanya bermakna ketika seremoni pelantikan, sesudahnya sang pejabat akan melenggang melakukan korupsi kolusi dan nepotisme tanpa sedikit pun merasa bersalah. Apa yang salah disini? Padahal di dalam materi sumpah itu ada sumpah dan janji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kenapa tidak bermakna dalam realitas kehidupan sang pejabat? 
Inilah yang sering kali penulis sampaikan pada berbagai seminar atau pertemuan tentang salah satu syarat untuk menjadi pejabat publik dan menempati urutan pertama adalah. syarat: "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" yang disepelekan. Selama ini syarat itu cukup dimaknai dengan adanya bukti formal bahwa yang bersangkutan adalah penganut salah satu agama yang diakui oleh negara.
Sejatinya syarat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah dilakukan pengujian oleh tokoh agama yang kompeten. Jika perlu melalui suatu uji "kelayakan dan kepatutan" oleh panel ahli agama yang bersangkutan.  Penulis yakin dengan cara ini paling tidak kita bisa memberikan tekanan dan komitmen moral kepada sang pejabat publik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya nantinya akan senantiasa mengingat janjinya di saat rekruitmen (uji kelayakan dan kepatutan) tersebut.
Untuk itu mulai sekarang cara-cara rekruitmen pejabat publik sebagaimana selama ini dilakukan harus direvisi dengan massif. Salah satunya adalah implementasi syarat utama tersebut di atas agar di impelementasikan dengan sebaik-baiknya. Syarat tersebut tidak lagi hanya dimaknai secara formal adanya pengakuan penganut salah satu ajaran agama yang diakui oleh negara, akan tetapi harus diuji sejauh mana kedalaman penahaman agama yang dianutnya.
Dalam ajaran Agama Islam misalnya telah ada rujukannya di dalam Surat At-Taubah ayat 23 yang menetapkan bahwa:
 Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin diantara mu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
Ajaran Islam telah menetapkan dan sejatinya kita ikuti tuntunan tersebut bahwa, kita dilarang memilih pemimpin diantara kita meskipun itu bapak-bapak kita atau saudara-saudara kita bila mereka itu lebih mengutamakan kekafiran dari pada keimanan. Norma agama di atas menjadi tidak implementatif oleh karena dipahami secara salah bahkan dijadikan azimat bagi kalangan ekstrim untuk mendiskreditkan anak-anak bangsa yang lain yang bukan penganut ajaran Islam. Ayat diatas perlu dipahami secara benar. Kafir sebagai istilah dalam  bahasa Arab alih bahasanya adalah “ingkar” dan “keimanan” juga bahasa Arab yang alih bahasanya adalah kepercayaan Allah. Dengan demikian kafir seharusnya kita maknai dalam arti luas adalah orang-orang yang tidak jujur, tidak ikhlas, tidak melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan serta senantiasa melanggar sumpah jabatan sebagaimana dikemukakan di atas. Seharusnya yang ditegakkan adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keikhlasan serta menjunjung tinggi amanah rakyat, amanah bangsa dan negara serta yang paling tinggi adalah menegakkan amanah atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa
Demikian semoga ada manfaatnya dan teriring doa Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih senantiasa mendapat ridho, petunjuk serta kasih sayang Allah SWT beserta Rasul Nya dan  sehat selalu, panjang umur amin ya Rabbul Alamin.
Wassalam
Ahkam Jayadi
(kontak person: 081341949099).

Minggu, 06 Juli 2014

Profile LKBH



LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
(LKBH)
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Sekretariat: Jl. Sultan Alauddin No. 36, Samata Gowa Tlp. 081341949099


LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
(LKBH)
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

A.   Profil
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar merupakan lembaga independen yang didirikan untuk menjadi garda depan pelaksana tri dharma fakultas. Lembaga ini diharapkan berperan dalam membantu masyarakat yang mengalami berbagai kasus hukum, baik hukum islam maupun hukum positif lainnya yang ada Indonesia. Kasus-kasus hukum dimaksud adalah: pernikahan, izbat nikah, perceraian, hak dan tanggung jawab terhadap anak, pembagian harta waris, sengketa waris, pembagian harta bersama, kasus perdata, kasus pidana, kasus tata usaha negara, kasus ketatanegaraan, arah kiblat dan lain-lain.

B.   Visi Misi LKBH
Visi
          Pemberdayaan Masyarakat dibidang hukum berbasis justice for all dan equality before the law.
Misi
1.    Mewujudkan UIN Alauddin sebagai kampus peradaban.
2.    Memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat baik litigasi maupun non litigasi
3.    Membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang dihadapinya.
4.    Meningkatkan kemampuan dan keterlibatan mahasiswa, alumni dan dosen dalam pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada warga masyarakat.
5.    Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan praktik hukum di masyarakat.
6.    Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.


C.   PROGRAM KERJA

a). Sekretariat

1.    Penatalaksanaan dan tersedianya sekretariat atau kantor LKBH yang permanen dan representatif.
2.    Mengelola tata administrasi dan persuratan.
3.    Pengelola registrasi keanggotaan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat dan data base LKBH.

b). Bidang Litigasi
1.    Memberikan konsultasi dan bantuan hukum pada kasus-kasus hukum melalui pengadilan.
2.    Melakukan kajian terhadap kasus yang ditangani untuk peningkatan pengetahuan mahasiswa, dosen dan pengurus LKBH.

c). Bidang Non Litigasi
1.    Memberikan konsultasi dan bantuan hukum di luar pengadilan.
2.    Memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
     d). Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan
          1. Melakukan penelitian dan pengembangan LKBH.
2. Melakukan pengkajian terhadap pembentukan dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia baik secara umum maupun yang bernuansa syariah.
3. Melakukan seminar, dialog, lokakarya untuk membahas berbagai persoalan hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
     e). Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
1. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah.
2. Melakukan pelatihan dan pemberdayaan di bidang hukum.

D.   SUSUNAN PENGURUS
Direktur      : Ahkam Jayadi,S.H,M.Hum
Sekretaris   : Rahman Syamsuddin,S.H,M.Hum
Bendahara : Dra. Hj. Hartini,M.HI

Bidang Litigasi
Ketua          : Dr. Marilang,S.H,M.Hum
Anggota      : 1). Dr. Jumadi,S.H,M.Hum
  2). Dr. Hamsir,S.H,M.Hum
  3). Istiqamah,S.H,M.Hum
       4). Eman Sulaeman,S.H,M.Hum
      
Bidang Non Litigasi
Ketua          : Dr. H. Lomba Sultan,MA
Anggota      : 1). Dr. Abdillah Mustari,M.Ag
                      2). Dra. Nila Sastrawati,M.Si
                      3). Alimuddin., S.Ag,M.Ag
                      4). Drs. M. Thahir Maloko,M.HI

Bidang Kajian dan Kerjasama
Ketua          : Dr. H. Abd. Halim Talli,M.Ag
Anggota      : 1). Dr. Kurniati,M.HI
  2). Dr. Muhammad Sabir,M.Ag
  3). Drs. Dudung Abdullah,M.Ag
  4). Ahmad Musyahid.,S.Ag,M.Ag
  5). Irfan.,S.Ag,M.Ag
  6). Andi Intan Cahyani,S.Ag,M.Ag


E.   PROGRAM KERJA

SEKRETARIAT
Gedung Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata Kabupaten Gowa
Telp. 081341949099.


Selasa, 29 April 2014

Pileg 2014 yang Memilukan

Pemilihan umum untuk calon-calon anggota lembaga legislatif (pileg) tahun 2014 baik untuk tingkatan DPRD Kota, Kabupaten, Provinsi dan DPR RI baru saja usai. Hampir semua pihak kecuali Komisi pemilihan umum (KPU) menyatakan bahwa pileg kali ini adalah pileg yang aling buruk pasca reformasi. Apakah tuduhan itu dapat dibenarkan dan pihak mana yang telah merusak penghelatan kedaultan rakyat tersebut yang telah menghabiskan trilyunan rupiah.
Bila dilhat dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengatur pileg tersebut sejatinya sudah cukup lengkap dan tertib mengatur tentang pileg kalau begitu apa yang menyebabkan amburadulya pileg tersebut. Berdasarkan catatan penulis maka yang merusak atau yang membuat pileg tersebut aburadul adalah: pertama, adalah clon-calon anggota legislatif yang ikut berkompetisi. Mayoritas caleg-caleg pada semua tingkatan lembaga legislatif tahu persis bahwa penggunaan uang dengan cara melanggaran undang-undang untuk merah kemenangan (money politics) adalah tindak pidana atau sebuah kejahatan, akan tetapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Akibatnya terjadilah saling salah, saling hujat, saling sikut sana sini, oleh karena uang setan yang digunakan dimakan jin alias tidak mampu mendorong dirinya untuk terpilih menjadi anggota legislatif.
Kedua, adanya keterlibatan elit-elit politik daerah dan pusat (seperti: bupati, walikota, gubernur bahkan menteri yang menjadi pimpinan partai) Lihatlah di beberaa daerah yang bermasalah misalnya, penghituan suara oleh KPU daerah terlambat, demikian juga adanya pemilihan ulang. Bila kita lihat daerah-daerah yang bermasalah tersebut, terdapat caleg-caleg yang keluarga sang pejabat (misalnya: anak, saudara, ipar atau mertua). 
Kesimpulan sementara yang bisa kita peroleh dari uraian di atas adalah bila dari awal saja segenap caleg tersebut telah berani melakukan pelanggaran hukum (tindak pidana), maka bagaimana kelak setelah dia terpilih dimana power legislatf telah digenggamannya, tentu saja mereka akan lebih leluasa melakukan tindak pidana (seperti korupsi). Akhirnya, kita mesti banyak bersabar untuk lima tahun ke depan karena msa depan bangsa masih akan tergadaikan oleh anggota-anggota legislatif yang mulia, mudah-mudah Tuhan tidak melaknat bangsa ini...astagfirullahal adim.#