Senin, 07 Juli 2014

SURAT UNTUK PRESIDEN



SURAT TERBUKA
UNTUK CALON PRESIDEN 2014-2019

Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga semoga bapak senantiasa istiqamah serta mendapat petunjuk dan bimbingan Allah swt di dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah yang dipercayakan kepada bapak apa pun itu adanya, terlebih lagi bila bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.
Bersama surat ini perkenangkan saya (Ahkam Jayadi, salah satu warga masyarakat di Kota Makassar Sulawesi Selatan, yang sehari-hari bekerja sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat Development Wacht dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) melalui surat ini memberikan beberapa pandangan di dalam Bapak menjalankan tugas-tugas pemerintahan khususnya di dalam memilih dan mengangkat pejabat-pejabat (termasuk pejabat publik) yang menurut saya telah bergeser dari koridor yang seharusya sehingga yang terjadi adalah  pejabat-pejabat yang ada justru menyalah-gunakan tugas dan tanggung-jawabnya. Berikut tulisan saya dengan judul: “Pejabat dan Rasa Malu”.
Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang terhormat,
       Rekruitmen pejabat publik di negara ini (Indonesia), kini agaknya perlu dipertanyakan. Mengapa karena kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang kinerjanya tidak sesuai dengan proses rekruitmen yang telah dilakukan. Kebanyakan pejabat publik yang ada sekarang (baik itu di jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif) telah jauh menyimpan dari tugas dan fungsinya serta sumpah jabatan yang telah dilakukan saat pelantikan. Mari kita lihat sebagian cuplikan sumpah jabatan:
 “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji, Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undanq-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.“
Untuk pejabat, teks sumpahnya adalah sebagai berikut:
"Demi Allah saya bersumpah/ berjanji, bahwa Saya, untuk diangkat pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapa pun juga, langsung ataupun tidak langsung, suatu janji atau pemberian. Bahwa saya setia kepada UUD 1945, dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara republik Indonesia. Bahwa saya akan setia pada nusa dan bangsa, dan akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara."
Bila kita merujuk kepada sumpah di atas serta aturan perundang-undangan yang ada baik yang mengatur tentang pegawai negeri sipil (UU No. 43 tahun 1999), tentang ASN (UU No. 5 tahun 2014), dan tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (UU No. 28 tahun 1999) dan yang lainnya. Pejabat publik (seperti Gubernur/Bupati/Walikota, anggota legislatif serta jabatan di lembaga yudikatif dan berbagai tingkatan jabatan di jajaran eksekutif Pusat hingga daerah) maka sejatinya semua pejabat publik yang telah terpilih, tidak lagi pada tempatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik itu dalam ranah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun tindak pidana kesusilaan sebagaimana banyak melibatkan pejabat publik dari berbagai  tingkatan (seperti yang  dilakukan oleh Bupati Garut Acen (yang nikah siri dan 4 hari kemudian di cerai, korupsi oleh Gubernur Banteng, korupsi di Dinas Perhubungan DKI, dll).
Sejatinya dengan sumpah tersebut tidak ada satupun pejabat yang bisa melakukan berbagai tindak pidana seperti korupsi dan yang lainnya. Namun, apa yang terjadi sumpah tersebut hanya sebatas ucapan kosong yang hanya bermakna ketika seremoni pelantikan, sesudahnya sang pejabat akan melenggang melakukan korupsi kolusi dan nepotisme tanpa sedikit pun merasa bersalah. Apa yang salah disini? Padahal di dalam materi sumpah itu ada sumpah dan janji di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kenapa tidak bermakna dalam realitas kehidupan sang pejabat? 
Inilah yang sering kali penulis sampaikan pada berbagai seminar atau pertemuan tentang salah satu syarat untuk menjadi pejabat publik dan menempati urutan pertama adalah. syarat: "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" yang disepelekan. Selama ini syarat itu cukup dimaknai dengan adanya bukti formal bahwa yang bersangkutan adalah penganut salah satu agama yang diakui oleh negara.
Sejatinya syarat, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa haruslah dilakukan pengujian oleh tokoh agama yang kompeten. Jika perlu melalui suatu uji "kelayakan dan kepatutan" oleh panel ahli agama yang bersangkutan.  Penulis yakin dengan cara ini paling tidak kita bisa memberikan tekanan dan komitmen moral kepada sang pejabat publik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya nantinya akan senantiasa mengingat janjinya di saat rekruitmen (uji kelayakan dan kepatutan) tersebut.
Untuk itu mulai sekarang cara-cara rekruitmen pejabat publik sebagaimana selama ini dilakukan harus direvisi dengan massif. Salah satunya adalah implementasi syarat utama tersebut di atas agar di impelementasikan dengan sebaik-baiknya. Syarat tersebut tidak lagi hanya dimaknai secara formal adanya pengakuan penganut salah satu ajaran agama yang diakui oleh negara, akan tetapi harus diuji sejauh mana kedalaman penahaman agama yang dianutnya.
Dalam ajaran Agama Islam misalnya telah ada rujukannya di dalam Surat At-Taubah ayat 23 yang menetapkan bahwa:
 Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin diantara mu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
Ajaran Islam telah menetapkan dan sejatinya kita ikuti tuntunan tersebut bahwa, kita dilarang memilih pemimpin diantara kita meskipun itu bapak-bapak kita atau saudara-saudara kita bila mereka itu lebih mengutamakan kekafiran dari pada keimanan. Norma agama di atas menjadi tidak implementatif oleh karena dipahami secara salah bahkan dijadikan azimat bagi kalangan ekstrim untuk mendiskreditkan anak-anak bangsa yang lain yang bukan penganut ajaran Islam. Ayat diatas perlu dipahami secara benar. Kafir sebagai istilah dalam  bahasa Arab alih bahasanya adalah “ingkar” dan “keimanan” juga bahasa Arab yang alih bahasanya adalah kepercayaan Allah. Dengan demikian kafir seharusnya kita maknai dalam arti luas adalah orang-orang yang tidak jujur, tidak ikhlas, tidak melaksanakan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan serta senantiasa melanggar sumpah jabatan sebagaimana dikemukakan di atas. Seharusnya yang ditegakkan adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keikhlasan serta menjunjung tinggi amanah rakyat, amanah bangsa dan negara serta yang paling tinggi adalah menegakkan amanah atau kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa
Demikian semoga ada manfaatnya dan teriring doa Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih senantiasa mendapat ridho, petunjuk serta kasih sayang Allah SWT beserta Rasul Nya dan  sehat selalu, panjang umur amin ya Rabbul Alamin.
Wassalam
Ahkam Jayadi
(kontak person: 081341949099).