Sabtu, 04 Juli 2015

KORUPSI SPIRITUALITAS

Korupsi adalah termina yang menggambarkan sejahat-jahatnya kelakuan manusia. Betapa jahatnya entitas itu oleh karena efeknya tidak hanya merugikan komunitas yang ada di institusi tempat dia korupsi akan tetapi merugikan dan menyengsarakan seluruh anak-anak bangsa (Indonesia).  Korupsi inilah yang membuat bangsa dan negara ini (Indonesia) hingga kini tidak juga bisa membawa anak-anak bangsa ini guna meraih kesejahteraan dan keadilan serta mencerdaskannya.
Sebenarnya korupsi dalam wujud uang (merampok uang negara atau uang rakyat) meskipun dampaknya sangat luar biasa telah menyengsarakan anak-anak bangsa ini belum lah berarti apa-apa jika dibandingkan dengan korupsi spiritualitas. Mengapa demikian oleh karena jika kita pahami sisi terdalam perilaku korupsi (inner space) maka korupsi atau merampok uang negara terjadi akibat korupsi spiritual yang mendahuluinya.
Fenomena korupsi spiritualitas sangat jelas dan marak kita saksikan di bulan ramadhan ini.. Ramadhan sebagai bulan suci bulan dimana setan di rantai, pintu-pintu neraka tertutup dan pintu-pintu surga terbuka justru tidak sadar kita cederai dengan korupsi spiritualitas yang hampir dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Tentu saja sponsor utama korupsi spiritualitas ini adalah tokoh-tokoh agama dalam berbagai penamaan (ustadz, muballig, intelektual muslim dan muslim intelektual).
Korupsi spiritual adalah pemahaman keliru terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalam nilai-nilai ajarana agama Islam (sebagaimana terangkum di dalam alquran dan sunnah), baik pemahaman keliru yang tidak di sadari maupun yang di sadari. Korupsi spiritualitas ini lah yang menyebabkan kehidupan dan perilaku beragama masyarakat kita tidak mewujud dan terimplementasi sebagaimana mestinya untuk memberikan keselamatan dunia dan akhirat atau menjadi rahmat bagi alam semesta. 
Sejatinya kehadiran institusi agama Islam yang telah ada sejak 1500 tahun lebih, mestinya telah lebih dari cukup untuk membuat manusia atau ummat manusia ini untuk berfikir, bersikap dan berprilaku yang baik. Namun apa yang terjadi kesemarakkan syiar dan dakwah Islam tidak berbanding lurus dengan pengamalannya. Apa yang menjadi penyebabnya? Jelas sebagaimana dikemukakan di atas oleh karena selama ini pesan-pesan agama yang sampai ke kita dan yang kita amalkan adalah pesan-pesan agama yang merupakan hasil korupsi (korupsi spiritualitas).
Bagaimana mungkin bisa terjadi bahwa syarat rukun sembahyang salah satunya adalah, "membaca fatihah" namun apa yang terjadi yang kita lakukan kan bukan membaca akan tetapi "menghafal fatihah" itulah salah satu bentuk korupsi spiritualitas yang menyebabkan sembahyang yang kita lakukan tidak akan pernah dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar...... Demikian utuk sementara sebagai bahan diskusi kali ini.  Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menemukan kebenaran sesungguhnya, #

Rabu, 29 April 2015

QUO VADIS HUKUMAN MATI

Eksekusi atas hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada 8 (delapan) pelaku tindak pidana narkoba telah dilaksanakan semalam (Rabu dinihari, 29 April 2015), minus seorang terpidana mati dari Philipina (Mery Jane V) setelah menit-menit terakhir  dinyatakan eksekusinya di tunda. Dalam kaitan ini ada beberapa catatan yang hendak dikedepankan yaitu: benarkah ini bentuk solusi tepat terhadap Indonesia yang disebut darurat narkoba; benarkah Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan bagaimana eksistensi hukuman mati sekarang ini.
Hukuman mati sejatinya bukanlah solusi yang tepat dan efektif untuk mencegah maraknya peredaran narkoba serta meningkatnya pengguna dan korban pengguna narkoba. Kenapa? karena hukuman secara keseluruhan dalam berbagai bentuknya (ic. hukuman mati) adalah efek dari merebaknya bisnis narkoba, jadi bukan solusi. Hukuman mati tidak akan mampu mencegah maraknya bisnis narkoba, karena para pelaku bisnis narkoba adalah orang-orang yang tidak memiliki "hati nurani", tidak memiliki "rasa kemanusiaan" dan tidak memiliki "nilai-nilai spiritualitas" di dalam dirinya. Dengan demikian yang harus kita lakukan (pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum) adalah bekerja sama secara massif, sistemik dan berkesinambungan untuk menutup segala pintu yang menjadi jalur peredaran dan penggunaan narkoba. Contoh sederhana adalah, tidak ada gunanya kita berkoar-koar untuk mencegah penyalah-gunaan minuman-minuman beralkohol (minuman keras) bila jual-beli atau penyedian barang tersebut masih terjadi. Jalan tepat yang harus kita lakukan adalah menutup semua pabrik-pabrik minuman keras serta menutup pintu impor, selesai titik!!!
Dalam kaitan dengan eksekusi terhadap 9 (sembilan) pelaku di atas yang ternyata kemudian hanya 8 (delapan) satu sementara ditunda, jelas memperlihatkan Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum. Sehingga pernyataan Presiden Jokowi yang disampaian diberbagai tempat hanyalah pernyataan politik kosong  yang tak bermakna. Sejatinya kalau Indonesia punya kedaulatan hukum, maka eksekusi terhadap Mery Jane pun harus dilakukan. Apa urusan kita dengan hukum Philipina, itupun kalau kasus penyerahan diri pelaku perdagangan manusia (yang memperalat Mery Jane V) itu benar, kalau hanya rekayasa, maka kita akan menjadi tertawaan orang-orang Philipina dan masyarakat dunia dan ini tentu membuat Australia marah besar dengan kebijakan itu.
Eksistensi hukuman mati sebenarnya bukan baru sekarang kita harus persoalkan, mestinya dari dulu. Ketika kita bicara manusia apalagi menyangkut: nyawa, jiwa dan ruh, maka itu bukan lagi ranah atau wilayahnya manusia, termasuk pemerintah (negara) sekalipun. Kematian menyangkut harkat dan martabat kemanusian yang merupakan otoritas penuh Tuhan (Allah SWT). Hal tersebut adalah wilayah agama (spiritualitas). Untuk itu hukuman teringgi yang bisa dijatuhkan oleh seorang hakim dan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan serta tetap tidak mencaplok kewenangan Tuhan adalah, "hukuman seumur hidup".* (Makassar, Rabu, 29-5-2015)..

Selasa, 14 April 2015

NEGARA DAN PELAKU TINDAK PIDANA

Sejatinya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum ada untuk kemaslahatan manusia (masyarakat). Hukum hanyalah alat bukan tujuan. Pada tataran inilah kita harus merekonstruksi pemikiran hukum positif dengan legalistik formalnya yang dimotori oleh pemikiran yuridis formal yang mengedepankan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.
Hukum (peraturan perundang-undangan) bila bertentangan dengan harkat dan nilai-nilai kemanusiaan maka konsekwensinya, hukum tersebut harus disingkirkan (tidak diberlakukan). Nilai-nilai kemanusiaan lah yang harus lebih dikedepankan. Pada ranah inilah pentingnya pemikiran Satijpto Rahardjo tentang "hukum progresif". Seperti yang kini menjadi perdebatan di banyak kalangan tentang "praperadilan". Praperadilan sejatinya menjadi penting, karena pada ranah inilah seringkali harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusian berhadapan dengan nilai-nilai kepastian hukum. Hukum dari manusia untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Salah satu lapangan hukum yang banyak melakukan penganiyaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah, " hukum pidana". Bila kita contohkan berbagai tindak pidana yang terjadi: korupsi, pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan dan berbagai tindak pidana lainnya, maka nyata dapat kita lihat, bahwa hukum pidana (negara) lebih pro dan memberikan perhatian penuh kepada pelaku tindak pidana ketimbang kepada korban tindak pidana.
Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga menjalani hukuman penjara, negara sepenuhnya memberikan perhatian bahkan mengeluarkan dana (ingat demi menjaga keamanan pelaku tindak pidana narkoba, "Bali nine" di penjara negara  mengeluarkan dana 2 milyar bahkan mengerahkan peralatan militer beberapa waktu lalu) untuk membiayai pelaku tindak pidana dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari di dalam penjara bahkan diajarkan berbagai keterampilan untuk modal hidupnya kelak bila keluar  dari penjara. Korban tindak pidana beserta keluarganya yang menderita tidak pernah mendapat perhatian sedikit pun dari Negara. Contoh seorang Bapak (yang bekerja sebagai tukang becak) kehidupan keluarganya sepenuhnya bergantung kepada sang Bapak (suami). Begitu dia terbunuh maka kehidupan keluarga yang ditinggalkan hari-harinya bergelut dengan segala penderitaan, dan Negara sedikit pun tidak ada pedulinya terhadap hal tersebut.
Nyata senyata-nyata, Negara telah melakukan kesalahan besar dengan melakukan tindakan diskriminatif. Memberikan perhatian yang berlebihan kepada pelaku tindak pidana dan menyepelekan korban tindak pidana beserta keluarganya. Hukum ternyata lebih memberikan perhatian dan penghormata kepada pelaku tindak pidana (apalagi pelaku tindak pidana korupsi, setelah mencuri uang negara/rakyat ratusan milyar, maka dengan mudahnya mereka mendapat remisi dan pada akhirnya bebas) ketimbang kepada korban tindak pidana, quo vadis hukum pidana Indonesia?.