Selasa, 14 April 2015

NEGARA DAN PELAKU TINDAK PIDANA

Sejatinya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hukum ada untuk kemaslahatan manusia (masyarakat). Hukum hanyalah alat bukan tujuan. Pada tataran inilah kita harus merekonstruksi pemikiran hukum positif dengan legalistik formalnya yang dimotori oleh pemikiran yuridis formal yang mengedepankan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.
Hukum (peraturan perundang-undangan) bila bertentangan dengan harkat dan nilai-nilai kemanusiaan maka konsekwensinya, hukum tersebut harus disingkirkan (tidak diberlakukan). Nilai-nilai kemanusiaan lah yang harus lebih dikedepankan. Pada ranah inilah pentingnya pemikiran Satijpto Rahardjo tentang "hukum progresif". Seperti yang kini menjadi perdebatan di banyak kalangan tentang "praperadilan". Praperadilan sejatinya menjadi penting, karena pada ranah inilah seringkali harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusian berhadapan dengan nilai-nilai kepastian hukum. Hukum dari manusia untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
Salah satu lapangan hukum yang banyak melakukan penganiyaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah, " hukum pidana". Bila kita contohkan berbagai tindak pidana yang terjadi: korupsi, pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan dan berbagai tindak pidana lainnya, maka nyata dapat kita lihat, bahwa hukum pidana (negara) lebih pro dan memberikan perhatian penuh kepada pelaku tindak pidana ketimbang kepada korban tindak pidana.
Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga menjalani hukuman penjara, negara sepenuhnya memberikan perhatian bahkan mengeluarkan dana (ingat demi menjaga keamanan pelaku tindak pidana narkoba, "Bali nine" di penjara negara  mengeluarkan dana 2 milyar bahkan mengerahkan peralatan militer beberapa waktu lalu) untuk membiayai pelaku tindak pidana dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari di dalam penjara bahkan diajarkan berbagai keterampilan untuk modal hidupnya kelak bila keluar  dari penjara. Korban tindak pidana beserta keluarganya yang menderita tidak pernah mendapat perhatian sedikit pun dari Negara. Contoh seorang Bapak (yang bekerja sebagai tukang becak) kehidupan keluarganya sepenuhnya bergantung kepada sang Bapak (suami). Begitu dia terbunuh maka kehidupan keluarga yang ditinggalkan hari-harinya bergelut dengan segala penderitaan, dan Negara sedikit pun tidak ada pedulinya terhadap hal tersebut.
Nyata senyata-nyata, Negara telah melakukan kesalahan besar dengan melakukan tindakan diskriminatif. Memberikan perhatian yang berlebihan kepada pelaku tindak pidana dan menyepelekan korban tindak pidana beserta keluarganya. Hukum ternyata lebih memberikan perhatian dan penghormata kepada pelaku tindak pidana (apalagi pelaku tindak pidana korupsi, setelah mencuri uang negara/rakyat ratusan milyar, maka dengan mudahnya mereka mendapat remisi dan pada akhirnya bebas) ketimbang kepada korban tindak pidana, quo vadis hukum pidana Indonesia?.