Rabu, 29 April 2015

QUO VADIS HUKUMAN MATI

Eksekusi atas hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada 8 (delapan) pelaku tindak pidana narkoba telah dilaksanakan semalam (Rabu dinihari, 29 April 2015), minus seorang terpidana mati dari Philipina (Mery Jane V) setelah menit-menit terakhir  dinyatakan eksekusinya di tunda. Dalam kaitan ini ada beberapa catatan yang hendak dikedepankan yaitu: benarkah ini bentuk solusi tepat terhadap Indonesia yang disebut darurat narkoba; benarkah Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan bagaimana eksistensi hukuman mati sekarang ini.
Hukuman mati sejatinya bukanlah solusi yang tepat dan efektif untuk mencegah maraknya peredaran narkoba serta meningkatnya pengguna dan korban pengguna narkoba. Kenapa? karena hukuman secara keseluruhan dalam berbagai bentuknya (ic. hukuman mati) adalah efek dari merebaknya bisnis narkoba, jadi bukan solusi. Hukuman mati tidak akan mampu mencegah maraknya bisnis narkoba, karena para pelaku bisnis narkoba adalah orang-orang yang tidak memiliki "hati nurani", tidak memiliki "rasa kemanusiaan" dan tidak memiliki "nilai-nilai spiritualitas" di dalam dirinya. Dengan demikian yang harus kita lakukan (pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum) adalah bekerja sama secara massif, sistemik dan berkesinambungan untuk menutup segala pintu yang menjadi jalur peredaran dan penggunaan narkoba. Contoh sederhana adalah, tidak ada gunanya kita berkoar-koar untuk mencegah penyalah-gunaan minuman-minuman beralkohol (minuman keras) bila jual-beli atau penyedian barang tersebut masih terjadi. Jalan tepat yang harus kita lakukan adalah menutup semua pabrik-pabrik minuman keras serta menutup pintu impor, selesai titik!!!
Dalam kaitan dengan eksekusi terhadap 9 (sembilan) pelaku di atas yang ternyata kemudian hanya 8 (delapan) satu sementara ditunda, jelas memperlihatkan Indonesia tidak memiliki kedaulatan hukum. Sehingga pernyataan Presiden Jokowi yang disampaian diberbagai tempat hanyalah pernyataan politik kosong  yang tak bermakna. Sejatinya kalau Indonesia punya kedaulatan hukum, maka eksekusi terhadap Mery Jane pun harus dilakukan. Apa urusan kita dengan hukum Philipina, itupun kalau kasus penyerahan diri pelaku perdagangan manusia (yang memperalat Mery Jane V) itu benar, kalau hanya rekayasa, maka kita akan menjadi tertawaan orang-orang Philipina dan masyarakat dunia dan ini tentu membuat Australia marah besar dengan kebijakan itu.
Eksistensi hukuman mati sebenarnya bukan baru sekarang kita harus persoalkan, mestinya dari dulu. Ketika kita bicara manusia apalagi menyangkut: nyawa, jiwa dan ruh, maka itu bukan lagi ranah atau wilayahnya manusia, termasuk pemerintah (negara) sekalipun. Kematian menyangkut harkat dan martabat kemanusian yang merupakan otoritas penuh Tuhan (Allah SWT). Hal tersebut adalah wilayah agama (spiritualitas). Untuk itu hukuman teringgi yang bisa dijatuhkan oleh seorang hakim dan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan serta tetap tidak mencaplok kewenangan Tuhan adalah, "hukuman seumur hidup".* (Makassar, Rabu, 29-5-2015)..