Minggu, 23 Oktober 2016

PEMBODOHAN DALAM PEMILUKADA

Oleh: Ahkam Jayadi   

            Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah institusi demokrasi dalam lingkup pemerintahan daerah. Institusi dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengevaluasi pemerintahan di daerah dan memilih pejabat kepala daerah (Provinsi, kabupaten dan kota). Aspek lain yang bisa dinilai dari calon adalah dalam menyampaikan visi dan misinya agar dapat menarik hati pemilih dan jika terpilih sebagai kepala daerah  maka visi dan misi itulah yang jadi patokan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahannya.
            Salah satu calon kepala daerah yang senantiasa menjadi sorotan adalah calon petahana (calon yang sekarang masih berkuasa sebagai kepala daerah dan hendak maju lagi untuk  periode kedua). Hal yang seringkali menjadi sorotan dan menjadi jualan agar terpilih  lagi periode kedua adalah menyangkut keberhasilannya di dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya. Sayangnya pada sisi inilah seringkali yang terjadi adalah pembodohan kepada masyarakat yang tidak disadari. Pembodohan dalam arti tidak memahami bagaimana menilai keberhasilan seorang kepala daerah di dalam menjalankan pemerintahannya?
            Menilai keberhasilan seorang calon petahana sehingga layak untuk kembali maju sebagai calon kepala daerah tentu saja tidak boleh dengan sepenggal-sepenggal. Menilai keberhasilan seorang calon petahana (kepala daerah) harus lah secara massif atau sistematik. Penilaian keberhasilan tidak bisa hanya karena berhasil menyulap bantaran sungai yang kumuh dan jorok menjadi indah, berhasil melakukan penggusuran yang tentu saja sangat-sangat tidak sigifikan. Menilai keberhasilan seorang kepala daerah di dalam menjalankan pemerintahannya tentu saja nanti di akhir masa jabatannya dengan mempertanggung-jawabkan pemerintahannya selama lima tahun. Meskipun demikian pelaksanaan pemerintahan tentu saja juga dapat dievaluasi atau dinilai setiap tahun di dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan seluruh muatan APBD itulah yang harus dinilai capaiannya untuk sampai kepada kesimpulan tentang keberhasilannya dan layak tidak nya untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Termasuk peningkatan pencapaian pada setiap tahun bila dibandingkan dengan hasil-hasil pembangunn pada tahun sebelumnya.
            Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kejujuran untuk mengakui dan menyampaikan hal-hal yang belum berhasil dia laksanakan sebagaimana telah diamanahkan di dalam APBD bahkan termasuk kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dia lakukan. Misalnya ketika ada bawahannya yang telah melakukan berbagai perbuatan tidak terpuji, apakah itu tindak pidana atau perbuatan asusila. Tentu tidak selayaknya seorang kepala daerah akan berbangga dan tertawa ketika ada bawahannya yang di tangkap oleh Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau yang di tangkap oleh polisi karena pungli, padahal itu adalah bagian dari tanggung-jawabnya sebagai atasan yang tidak mampu mencegah bawahannya melakukan suatu tindak pidana.
            Momen pemilihan kepala daerah sejatinya adalah institusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat di dalam berdemokrasi dan memahami persoalan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi tugas kita semua (pemerintah, politisi, ilmuan, mahasiswa dan pekerja-pekerja lembaga swadaya masyarakat) untuk menginformasikan apa yang sebenarnya kepada masyarakat. Bukan malah sebaliknya menjadi budak para calon kepala daerah untuk membodoh-bodohi masyarakat dengan tidak menyampaikan apa yang sebenarnya atau apa yang sesungguhnya. Termasuk tentunya di dalam menggunakan atau menyalah-gunakan sarana dan sarana pemerintahan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan kepala daerah. Marilah kita semua pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pelaksana maupun pengawas dan kita seluruh masyarakat agar benar-benar menjaga dan melaksanaka pemilihan kepala daerah dengan obyektif demi masa depan daerah yang lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Yang Maha Esa, amin ya rabbul alamin.# Mks, 24-10-2016,Aj.
              

SISI LAIN PUNGUTAN LIAR

Oleh: Ahkam Jayadi


            Pungutan liar (pungli) sebagai pungutan tidak sah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara berkaitan dengan pemenuhan suatu kepentingan masyarakat, adalah salah satu penyakit masyarakat yang usianya sebenarnya setua dengan usia manusia. Pungli telah ada bersama dengan munculnya kesadaran manusia akan pentingnya interaksi sosial akibat adanya saling kepentingan satu sama lain. Hal inilah sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa pungli itu dari dulu hingga kini ada pada semua corak dan kultur masyarakat hingga instansi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah paling bawah (RT dan RW).
            Salah satu penyebab pungli yang tidak disadari adalah rendahnya gaji para aparatur sipil Negara (ASN) yang dengan menggunakan hitungan-hitungan apa pun tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar setiap aparatur sipil Negara. Dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut maka dilakukan lah berbagai upaya salah satunya adalah dengan pungli. Bagaimana mungkin kita punya anak bayi bisa dipenuhi kebutuhan gizinya seperti susunya untuk perbulan dimana tunjangannya hanya sekitar 100 ribu rupiah tentu sangat tidak masuk akal. Demikian juga anak-anak kita yang sekolah, dengan uang sekolah, uang transport semuanya tidak ada dalam rincian penggajian sedangkan itu adalah kebutuhan yang harus dan mendesak, apakah pemerintah pernah berfikir tentang hal tersebut, dan ketika pungli itu marak maka semua kesalahan dan kemarahan ditumpahkan kepada ASN yang menjadi pelakunya, tentu saja tindakan yang tidak adil.
            Dengan demikian Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) selama ini telah tertipu dengan kesabaran yang ada pada setiap aparatur sipil Negara yang dengan senang hati menerima gaji setiap bulan meskipun sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahan dasar (sandang, papan dan pangan) sebagai manusia apalagi sebagai sebuah keluarga dengan anak-anaknya dengan segala kebutuhannya. Kita jangan lupa bahwa pungli itu sangat berbeda dengan korupsi. Pungli hanya untuk memenuhi pembiayan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti: makan, minum, transportasi dan hal-hal lainnya yang amat sangat penting dan mendesak sedangkan kalau korupsi adalah untuk memperkaya diri tujuh turunan tanpa pernah ada puasnya.
            Bila pemerintah benar-benar ingin menghilankan pungli yang terjadi dimana-mana pada berbagai tempat dan isntansi, maka tentu tidaklah cukup dengan hanya menangkap dan memecat para pelaku pungli tersebut. Pemerintah juga harus memikirkan ulang tata cara dan besaran penggajian kepada seluruh aparatur sipil Negara, sebab bila tidak maka tentu kita khawatir tindakan pemberantasan terhadap pungli ini hanya akan sesaat dan dalam waktu yang tidak lama akan kambuh lagi kembali dengan tata cara yang baru dan berbeda dengan apa yang terjadi selama ini. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan identitas kependudukan sebaiknya hanya diurus sekali dan berlaku seumur hidup seperti KTP, SIM apakah A, B atau C, demikian juga dengan Pasport dan berbagai aspek lainnya.
            Pungli memang perbuatan yang tidak benar karena dilakukan secara tidak sah (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan di bawah meja dan itu sangat tidak sesuai dengan, “sumpah jabatan” yang telah diucapkan oleh setiap aparatur sipil Negara atau pejabat Negara. Untuk itu apa pun alasannya maka mari kita semua dukun berbagai upaya untuk memberantas berbagai bentuk pungli (pungutan liar) dan juga mendorong pemerintah agar juga kembali memikirkan kenaikan dari gaji segenap aparatur sipil Negara agar sesuai dengan kelayakan sebagai manusia termasuk bila berkeluarga agar dapat melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas demi masa depana bangsa dan Negara ke depan.#Aj, 24-10-2016,MKS.

Rabu, 12 Oktober 2016

PUNGLI DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Oleh: Ahkam Jayadi
         
  Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi dalam bentuk pungutan liar atau tidak sah terjadi lagi di kementerian perhubungan berkaitan dengan pengurusan berbagai surat-surat kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah kapal laut dan yang lainnya (11/10-2016) dan ditemukan uang senilai 95 juta rupiah dan rekening berisi sekitar 1 milyar rupiah dan bersamaan dengan itu telah ditangkap dan ditahan sebanyak 6 (enam) orang sebagai pelaku pungli. Tak ayal lagi peristiwa tersebut sangat mencoreng institusi eksekutif di tengah tekad Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi besar-besaran di institusi hukum. Seketika itu juga Presiden langsung melakukan inspeksi kelokasi kejadian.
            Kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya tidak mengagetkan, kecuali kalau kita pura-pura kaget plus marah karena perbuatan itu sangat tidak sejalan dengan tekad pemerintah untuk menghapus korupsi dan melakukan reformasi mental kepada aparat birokrasi dari pusat hingga daerah. Mengapa dikatakan sejatinya tidak mengagetkan? Oleh karena kejadian-kejadian seperti itu sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terjadi hampir di semua institusi pemerintahan dan institusi kenegaraan jadi apanya yang bikin kaget. Dengan demikian mungkin juga ada benarnya untuk pengalihan issue berkaitan dengan kesalahan luar biasa yang dilakukan oleh Ahok yang telah menghina umat Islam dengan menghina alqur’an dan ulama. Namun sayang jumlah uang yang ditemukan dari hasil pungli tersebut terlalu kecil untuk dibikin heboh. Gaungnya terlalu kecil untuk menutupi gaung yang luar biasa besar dari peristiwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu itu.   
            Benar lah kata Yudi Latif bahwa bukan hanya moral para pejabat dan aparat birokrasi kita yang rusak tapi yang lebih fatal adalah sistem birokrasi kita juga yang sudah rusak sehingga korupsi dengan segala variannya itu masih senantiasa terjadi dan tumbuh subur di Negara ini. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghilankan atau mencegah terjadi korupsi itu. Sudah sejak dulu kita punya polisi, punya jaksa, punya hakim punya berbagai lembaga Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPKP ada inspektorat ada lembaga swadaya masyarakat, ada KPK tapi mengapa korupsi itu tetap saja ada berulang dan berulang terus menerus seperti tidak ada perubahan signifikan dan hukuman juga tidak berfungsi untuk membuat para pelaku jera’.
            Sebuah Koran lokal di daerah ini (Sulawesi Selatan) awal Oktober 2016 ini secara berturut-turut memberitakan bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode sekarang ini ternyata adalah mafia projek dengan memanfaatkan projek-projek yang dibiayai melalui Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan korupsi hingga ratusan milyar rupiah. Padahal kita masyarakat umum telah dijanjikan oleh semua partai pada saat kampanye pemilu legislative dan pemilu presiden akan melawan berbagai tindak pidana korupsi, ehh yang ada malah anggota-anggota legislatif justru silih berganti mlakukan berbagai tindak pidana korupsi.
            Salah satu cara yang  paling ampuh sebenarnya bila pemerintah dan kita semua benar-benar ingin memberantas habis segala bentuk korupsi yang ada di Negara ini adalah memperbanyak tenaga-tenaga intelejen yang khusus diberi tugas dalam memantau dan menguntit para pelaku korupsi yang ada diberbagai lapisan kehidupan, yang ada diberbagai instansi dan proyek, yang ada di jalan-jalan, yang ada di kantor-kantor, yang ada proyek-proyek infra struktur, yang ada di dalam penerimaan pegawai negeri sipil yang ada pada penerimaan personil polisi dan tentara serta yang lainnya. Nah tenaga intelejen itu dapat menyatu di masyarakat tanpa ketahuan dan akan dengan mudah dapat menangkap para pelaku korupsi. Pesoalannya kita benar-benar mau gak memberantas korupsi itu atau kita hanya bersikap setengah hati untuk memberantasnya oleh karena hasil-hasil korupsi itu juga ternyata dibutuhkan untuk menculnya orang-orang yang kaya mendadak kemudian menjadi donatur partai yang membutuhkan banyak dana dalam berbaga akrivitasnya ataukah ada alasan lainnya, wallahau’a’lam.#Aj, Mks.12-10.2016.

HUKUM VS AHOK

Oleh: Ahkam Jayadi
           
 Awal bulan Oktober 2016 ini kita dihebohkan lagi dengan pernyataan yang dibuat oleh Gubernur DKI Ahok yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) disimpulkan  bahwa Ahok telah melakukan penghinaan terhadap Alqur’an dan Ulama, untuk itu peristiwa ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Untungnya saja ketersinggungan umat Islam atas penghinaan tersebut tidak sampai menimpulkan gejolak atau kemarahan sebagaimana yang selama ini terjadi. Kita patut memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada umat Islam Indonesia secara umum dan di Jakarta secara khusus karena meskipun kejadian itu sangat fatal namun umat Islam dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan balasan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa.
            Pertanyaan yang sekarang muncul, mungkikah aparat kepolisian benar-benar dapat menyelidiki dan menyidik kasus ini hingga dapat dibawa sampai ke pengadilan? Harapan kita tentu saja hal tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun jika kita bercermin pada realitas hukum Negara ini mungkin ada benarnya juga bila kita pesimis hal itu dapat terwujud. Lihatlah Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa hukum kita saat ini masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum di Negara ini masih bisa dibeli sehingga silih berganti aparat penegak hukum terjerat operasi tangkap tangan.
            Mari kita lihat beberapa hal yang bisa membuat kasus ini akan berhenti di tengah jalan. Kita semua mungkin sudah sangat tau sosok Basuki Cahaya Purnama alias Ahok? Sekarang ini adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi tulang punggung dan sandaran kejayaan bisnis-bisnis yang menggurita dari para konglomerat etnis China (lihat kasus Reklamasi Pantai Jakarta yang menjadi proyek mercusuar Ahok hingga Menko maritim Rizal Ramli harus terjungkal dari  kursi menteri), artinya apa? untuk soal uang yang bisa digunakan untuk menutup kasus ini tinggal bilang mau berapa, merekalah deretan orang-orang terkaya di Indonesia bahkan Asia dan dunia. Ahok kini bersandar kepada Megawati sebagai tokoh kharismatik PDIP yang mengusungnya sebagai calon Gubernur petahana. Dengan demikian seperti yang juga kita sudah tau bahwa Ahok kini bersandar mendapat dukungan dari pihak Istana. Kapolri sebagai pihak penegak hukum berada dibawah kendali Presiden sebagai Kepala Negara. Maka kesimpulannya suka tidak suka senang atau tidak senang setuju atau tidak setuju, kasus penistaan agama oleh Ahok hanya akan ramai di awalnya setelah itu akan hilang dengan sendirinya atau paling tidak kasus ini akan menggunakan waktu lama dan diusahakan tidak akan mempengaruhi keikut-sertaan Ahok dalam proses pemilihan Gubenrur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan kemungkinannya akan terpilih.
            Itulah realitas hukum Negara ini bahwa hukum hanya keras dalam kata-katanya atau dalam pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi terkadang sangat lembek dan tidak berdaya bila berhadapan dengan orang kuat (baik karena uangnya atau karena power politiknya). Dalam kasus ini kita dapat simpulkan bahwa hukum tidak akan mampu melawan Ahok yang perkasa. Betapa kita bisa melihat kenapa bisa terjadi, koq kita sebagai se sama umat Islam bisa berpecah belah tokoh-tokohnya termasuk masyarakatnya, ada yang melawan Ahok (seperti: MUI dan Ormas Islam) dan ada yang membela Ahok dan menjadi lawan MUI dan sebagainya. Fenomena apa ini? Sangat kasian kita umat Islam dibuat bertengkar satu sama lain demi kepentingan kelompok tertentu.
            Mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apa pun yang kita lakukan tidak ada satu pun yang bisa lepas dari aturan dan pantauan Tuhan Yang Maha Esa atau aturan agama. Kita jualah karena kebodohan kita kemudian agama ditempatkan pada posisi-posisi tertentu dalam kehidupan yang kata Cak Nur almarhum (Nurcholis Madjid) agama seringkali ditempatkan pada bagian belakang kehidupan. Hukum-hukum dan nilai-nilai ajaran agama dengan nilai-nilai universalitasnya seharusnya di tempatkan pada puncak piramida kehidupan sistem hukum dan kehidupan kita darinya lah kemudian turun hukum-hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.# AJ.Mks, 12-10-16.

Sabtu, 01 Oktober 2016

PENIPUAN BERKEDOK AGAMA

Oleh: Ahkam Jayadi
        
   Entah apa sebenarnya yang terjadi sehingga berbagai kebohongan dalam beragama satu demi satu bermunculan. Mulai dari kebohongan yang selama ini ditutup tutupi oleh tokoh spiritual para artis yang sekaligus juga artis Gatot B (yang ternyata maniak sex dan pengguna narkoba) hingga Dimas Kanjeng dengan fenomena kemampuannya mendatangkan uang yang milyaran rupiah dengan cara gaib. Apakah benar fenomena seperti ini layak disebut sebagai penipuan berkedok agama? Sejatinya sudahkah kita (masyarakat) memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya? Pertanyaan ini penting kita ajukan mengingat hingga kini masih seringkali terjadi hujatan kepada berbagai pihak dengan menggunakan jastifikasi agama.
            Sejatinya dibutuhkan kearifan pada segenap komponen bangsa ini: mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, tokoh-tokoh agama dan ilmuan serta masyarakat di dalam mendudukan dan mempersoalkan agama. Termasuk di dalam menempatkan agama sebagai dasar untuk menilai seseorang telah melakukan penghinaan terhadap agama atau melakukan aktifitas yang bertentangan dengan agama. Agama jangan dijadikan alat atau sarana untuk dengan mudah kita menkafirkan seseorang hingga menjadi alat pembenar untuk melakukan penganiayaan dan penrusakan, padahal kita yang melakukan itu juga belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama dengan benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
            Mungkin lebih bijak bila kasus-kasus seperti yang dijalankan oleh Dimas Kanjen Taat Pribadi di bahas dari sisi hukum Negara (hukum pidana) ketimbang melihat dan membahasnya dari sudut agama yang sejatinya dari awal apa yang dilakukan di padepokannya bukanlah aktivitas agama yang benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Bagi penulis kalau pun kita ingin mengkaitkan dengan agama maka bukan pada aspek substansi keberagama dengan demikian tidak lah tepat bila disebut sebagai penipuan berkedok agama. Aktivitas yang dilakukan Dimas Kanjen adalah aktivitas dari seorang manusia biasa yang berkolaborasi dengan jin (roh sesat) atau di dalam kehidupan masyarakat sangat dikenal dengan permainan “tuyul” sehingga kita (orang-orang yang terlibat di komunitas ini yang ribuan orang) akan mudah tertipu bila melihat nya dari sisi akal yang berbasis pada ilmu pengetahuan empirik.
            Fenomena tersebut sekaligus juga telah memperlihatkan dan membuktikan kesalahan awal yang terjadi akibat penggunaan terminologi, “agama dan Islam” sehingga terbentuk kata, “agama Islam”. Bagaimana mungkin satu kata dari bahasa Sansekerta digabung dengan kata yang berasal dari bahasa Arab, padahal ada kata Arab yang lebih pas dan cocok untuk digunakan yaitu, “din, dinul”. Coba kita liat kata agama dari perpaduan “a” yang diartikan dengan “tidak” dengan “ gama” yang diartikan dengan “kacau” jadi agama Islam adalah agama yang tidak kacau, apanya yang tidak kacau? Sementara kata “din dinul” adalah berarti “pendirian” jadi dinul Islam adalah pendirian selamat, dimana kita seharusnya berpendirian selamat? Disini mulai tersingkap akan entitas Tuhan dan Rasul yang menjadi tumpuan tempat kita berpendirian agar selamat. Pada akhirnya kita juga bisa memahami dengan baik dan benar apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam Alqur’an Surat Ali Imran ayat (19) bahwa: Sesungguhnya pendirian disisi Tuhan Selamat. Kita sebagai orang yang berpegang dan mempercayai dinul Islam haruslah tahu betul dimana itu disisi Allah (Tuhan) agar selamat. Dinul Islam bukanlah sekedar ucapan kosong tapi dia nyata dalam pemahaman kita yang kemudian mewujud di dalam setiap pengamalan ibadah dan aktivitas hidup keseharian kita. Pada tempat berpendirian itulah Tuhan menjanjikan kita tidak akan dapat digoda oleh iblis dan api neraka menjilat dan membakar kulit kita, diluar tempat itu Tuhan halalkan untuk kita digoda oleh iblis dan terbakar oleh api neraka, sebenarnya jangankan untuk digoda berteman pun kita bisa dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang seperti Dimas Kanjeng, dengan berkolaborasi dengan setan atau iblis untuk kepentingan dan kesenangan semu duniawi serta menjadi teman iblis di neraka kelak .#Aj,Mks,2/10/16.