Jumat, 26 Februari 2016

NARKOBA DAN APARAT


Oleh: Ahkam Jayadi

            Penangkapan sejumlah aparat dalam sebuah pesta narkoba (tentara, polisi dan keterlibatan seorang anggota DPR yang anak mantan wakil presiden yang notabene seorang tokoh agama) sungguh mengagetkan yang sejatinya tidak perlu mengagetkan oleh karena realitas seperti ini memang ada di tengah masyarakat. Lagi-lagi peristiwa ini membuktikan secara berulang-ulang akan keterlibatan aparat di dalam penggunaan dan jaringan narkoba. Penulis yakin peristiwa ini hanya akan menyita perhatian selama beberapa hari dan setelah itu menghilang entah kemana dan baru lagi kita tersentak jika terjadi lagi secara berulang melibatkan aparat negara (baik sipil maupun militer).
            Terjeratnya seseorang menjadi pengguna, pengedar dan bandar narkoba sebenarnya tidak ada hubungan lansung dengan status seseorang sebagai aparatur negara. Apakah dia aparatur negara, masyarakat biasa ataupun  anggota legislatif bila godaan itu sudah mencul maka siapa pun bisa menjadi pengguna dan pengedar. Hanya saja bahwa seorang aparatur negara tentu seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi status dan kedudukannya sebagai aparatur negara atau anggota legislatif karena itu adalah, “status terhormat” yang harus dijaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Ternyata realitas menunjukkan bahwa status terhormat tersebut tidak mampu menghalangi seseorang ketika pikiran kotor dan nafsu setannya mulai menguasainya.
            Keterlibatan sebagai pengguna atau pengedar narkoba memang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat oleh karena bisnis narkoba adalah bisnis yang istilahnya adalah bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Bagi orang yang memiliki banyak uang (kaya raya) maka keterlibatan sebagai pengguna atau pengedar narkoba, disamping sebagai ajang hura-hura untuk memenuhi nafsu setannya maka juga untuk menghamburkan uang yang berlebihan (kultur hedonis). Bagi masyarakat miskin hingga menengah ini adalah bisnis yang tidak susah dan cepat bisa menghasilkan uang banyak. Bagi aparatur biasanya selain bisa berlindung dari statusnya sebagai aparat (penegak hukum) maka biasanya mereka dekat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba.
            Bila kita memandang aparatur negara, anggota legislatif (sebagai manusia biasa) baik pengguna maupun sebagai pengadar atau bandar, maka penyalahgunaan narkoba itu tidak akan pernah berhenti atau akan senantiasa terjadi setiap saat dan dimana saja serta bisa dilakukan oleh siapa saja. Manusia akibat proses kejadiannya akan senantiasa menjadi sumber atau penyebab terjadinya berbagai tindak kejahatan. Anasir yang membentuk dan membangun manusia adalah: hawa, nafsu, dunia dan setan. Keinginan dan perilaku manusia dari dahulu hingga sampai kapan pun adalah memenuhi atau menuruti keinginan dan kehendak hawa nafsunya. Manusia yang senantiasa di dalam hidup dan kehidupannya hanya memenuhi atau menuruti kehendak hawa nafsunya, maka itulah yang dalam bahasa alqur’an disebut atau digolongkan sebagai, “kafir”. Terminologi kafir bukanlahlah bangsanya akan tetapi ada di dalam diri setiap orang (esensi diri). Dalam bahasa Alqur’an Surat At Taghabuun ayat (2) menegaskan bahwa: “Dia Nya Allah yang telah menjadikan di antara mu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
            Bila esensi kafir ini kita tidak pahami maka diri kita tidak akan pernah dapat mengendalikannya, bahkan diri kita akan dibawa terjerumus ke kedalam lembah kenistaan  dengan berbagai bentuknya seperti: mencuri, memperkosah, membunuh dan menjadi pengguna, pengedar dan bandar narkoba. Pada tataran inilah “hukum negara” tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.  Sebaliknya dalam proses kejadian manusia juga dikenal adanya esensi “mukmin” yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, keselamatan dan kasih sayang kepada sesama manusia (hamba Allah). Untuk itu kita harus kenal betul kedua esensi diri ini dan senantiasa berusaha untuk mengenali dan mengasahnya melalui pengamalan. Ketika kita mendapatkan bisikan untuk berbuat jahat maka itulah kafir (ingkar) jangan dituruti akan tetapi ikuti bisikan dari si mukmin yang biasanya ketika bisikan kafir muncul maka dia pasti akan muncul untuk mengingatkan sebagi sesuatu yang salah, tinggalah terserah pada kita yang mana kita hendak ikuti.#

Senin, 22 Februari 2016

AKADEMISI DAN TOKOH AGAMA



Oleh: Ahkam Jayadi

            Kita tidak dapat pungkiri bahwa, hidup menjadi mudah, baik dan indah di jalani oleh karena jasa dari akademisi (berbagai disiplin ilmu) dan tokoh agama (dari berbagai agama). Kita permudah aktivitas kehidupan yang di jalani setiap hari dengan berbagai sarana dan prasarana kehidupan adalah berkat jasa dari akademisi dengan berbagai temuannya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui  ajaran dan nasehat dari tokoh-tokoh agama maka hidup kita menjadi indah, tenang, nyaman dan bijak di dalam menjalani hidup dan kehidupan termasuk di dalam interaksi dengan sesama manusia lainnya serta dengan alam lingkungannya. Hanya saja seiring dengan hal tersebut pertanyaan muncul kenapa hingga kini kejahatan tidak juga surut bahkan semakin menggila yang pelakunya adalah orang-orang terpelajar bahkan aktivis organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama.
            Sepintas uraian di atas tentu saja benar oleh karena selama ini hal tersebut dipahami oleh segenap masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Padahal pada dirinya terdapat kesalahan dan kekeliruan yang tidak di sadari sehingga menyebabkan hasil-hasil temuan segenap akademisi dan wejangan dari berbagai tokoh agama tidak pernah dapat memperbaiki kehidupan apalagi hendak menyelamatkan kehidupan. Lihatlah semakin maju perdabanan justru kejahatan juga semakin menjadi-jadi bahkan akademisi dan tokoh agama dijebloskan  masuk penjara. Koruptor dan pelaku berbagai kejahatan lainnya yang hingga kini masih merajalela adalah lepasan  perguruan tinggi bahkan hingga bergelar doktor dan profesor. Teroris yang hingga kini masih merajalela adalah produk dari ajaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Ada apa gerangan dengan hal ini?
            Selama ini kita telah dibuat keliru  dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan dengan berbagai tingkatannya (dari Taman Kanak Kanak hingga Perguruan Tinggi) termasuk lembaga pendidikan pesantren hingga pergurun tinggi Islam dan Teologi. Sejak awal kita diajarkan adanya perbedaan dan pengkotak-kotakan antara ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan agama sebagai sebuah ajaran. Padahal antara keduanya tidak bisa dipisahkan dan dibedakan. Kesalahan inilah yang menyebabkan lahirnya ide tentang sinergi antara iptek dengan agama. Dalam konsep lembaga pendidikan Islam dikenal dengan Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lah juga yang secara keliru di banggakan di universitas Islam dengan membuka fakultas umum dan fakultas agama secara sinergis. Bukankah sesuatu yang keliru dan aneh jika di dalam satu fakultas ekonomi Islam juga dibuka program studi ekonomi.
            Kesalahan tersebut terjadi oleh karena sejak kita ditinggal oleh Rasulullah (Muhammad saw) sekitar 1500 tahun lalu maka salah satu hakekat agama yang hilang adalah, “manusia tidak lagi memahami hakekat dirinya”. Padahal, hakekat diri adalah pusat segala hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Termasuk tentunya makna dan hakekat keberadaan ajaran agama (Islam)[1] di dalam menuntun hidup dan kehidupan umat manusia yang ada di permukaan bumi dan tersebar diberbagai belahan bumi dan dikenal sebagai penduduk atau warga negara dari berbagai negara yang ada. Bukankah suatu hal yang aneh dan tidak sepatutnya terjadi bahwa, kebanyakan umat manusia lebih memahami: konsep, teori dan pesan-pesan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya di lembaga pendidikan sekolah daripada ajaran agama yang didapatnya di Mesjid, Gereja, Vihara dan lain-lainnya.
            Sejatinya, hanyalah ajaran agama (Islam) sebagaimana termaktup di dalam kitab suci (Al-Qur’an dan Sunnah) yang bisa menjelaskan tentang hakekat diri manusia. Termasuk bagaimana menyelamatkan hidup dan kehidupan ini. Ilmu Pengetahuan dan teknologi tidak memiliki konsep, teori dan ajaran tentang hal tersebut. Pada tataran inilah kemudian timbul pertanyaan, bahwa masikah dapat dibenarkan sikap dan pandangan yang memberikan ruang khusus kepada ajaran agama di dalam mengatur hidup dan kehidupan ini. Ruang tersebut berbeda dan memiliki batasan dengan ruang yang menjadi domain ilmu pengetahuan dan teknologi.
            Tuhan menegaskan di dalam Surat As Sajadah (S.32) ayat 9 bahwa: Aku sempurnakan kejadian manusia, aku tiupkan roh kedalamnya (dalam rahim ibu), maka aku berikan pendengaran di telinga, penglihatan di mata dan kalbu untuk berfikir, namun sedikit sekali diantaranya yang bersyukur. Jadi roh lah yang menyebabkan saraf-saraf otak manusia bisa berfikir bukan otak yang berfikir. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian tidak mungkin lahir jika manusia tidak punya roh. Roh lah dengan pancaran nur Nya yang mendengar di telinga. Roh lah dengan pancaran nur Nya yang memancar dimata sehingga mata dapat melihat, demikian juga dengan bagian-bagian patologis tubuh lainnya dari setiap tubuh manusia.
            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa domain para akademisi adalah mengurus yang fisik material, bagaimana membuat hidup dan kehidupan ini menjadi mudah dan terfasilitasi dalam segenap kebutuhan kehidupan. Tokoh agama domainnya adalah mengurus yang non fisik (akhlak spiritual). Dengan terdidiknya manusia dari sisi akhlak spiritualitas maka ketika dia menjadi: ilmuan, aparat penegak hukum, anggota legislatif, pejabat (aparat sipil Negara) dan pegawai di jajaran eksekutif, maka tentu saja akan tidak pernah melupakan hakekat dirinya sebagai hamba Allah swt. Hanya saja persoalannya, lagi-lagi kita tidak mengenal mana itu akhlak/spiritual, yang kita pahami adalah defenisinya sehingga ketika kita hendak mendidik atau memperbaiki atau mengasah ketajaman akhlak/spiritual, tentu saja hal itu tidak bisa terwujud. Contoh, bila akhlak itu ibarat mobil, maka mobil tidak akan pernah dapat kita pakai apalagi perbaiki bila kita hanya menghafal tuntas buku petunjuk tentang mobil itu sedangkan mobilnya kita tidak pernah kenal dan temui. Akhlak ada wujud atau benda yang menjadi obyeknya. Demikian juga penjelasan alqur’an bahwa yang punya otoritas penuh atau hak prerogatif untuk memperbaiki akhlak adalah Rasulullah Muhammad Saw, sebagaima beliau katakan bahwa misi aku dibangkitkan adalah untuk memperbaiki akhlakul karimah. Peran tokoh-tokoh agama adalah menunjukkan dan memperkenalkan kepada kita tempat dimana Rasul memperbaiki akhlak.
            Dalam diri manusia (Surat at Taghabun ayat 2) ada esensi kafir (ingkar) dan esensi iman (mukmin) yang senantiasa berlomba dalam mengajak manusia kepada kejahatan atau kebaikan dan yang bisa mengendalikan hal tersebut agar yang senantiasa berperan adalah mukmin, tiada lain adalah Tuhan. Sebagaimana firman tersebut berikut ini:  
Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
                Eksistensi ayat ini akan semakin jelas maknanya  bila kita kaitkan dengan surat at-Taariq ayat (5) yang menyatakan bahwa: Ì
Maka hendaklah manusia memikirkan dari apakah asal kejadiannya?
Dengan memahami proses kejadian ini, maka kita akan tau bahwa, ada bagian dari diri kita yang berasal dari ibu bapak (hasil pertemuan sperma dan ovum) yang berasal dari sari pati tanah yang wujud utuhnya dapat dilihat pada bayi yang dalam kandungan ketika berusia empat bulan sepuluh hari. Asal usul inilah yang membawa sifat-sifat: angin, air, tanah dan api yang berwujud: hawa, nafsu dunia, setan. Inilah yang disebut manusia yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya wujud tersebut disempurnak oleh Tuhan dengan ditiupkan roh Nya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat as-Sajadah ayat (9) bahwa:
Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
Lihatlah dan cermatilah bahwa seluruh pelaku tindak pidana dengan berbagai wujudnya adalah orang-orang yang tidak memahami petunjuk agama tersebut. Mereka selama ini membanggakan akal pikirnya yang diwarnai oleh ilmu pengetahuan yang arahnya adalah melahirkan manusia-manusia materialistis, hedonis. Mereka menempatkan agama pada bagian belakang kehidupan atau sebagai pelengkap kehidupan, padahal agama adalah landasan, penuntun dan pegangan utama dalam hidup dan kehidupan agar menjadi  manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Iptek kegunaannya hanya sebatas dalam kehidupan duniawi semata, sedangkan agama selain untuk kehidupan duniawi maka juga untuk kehidupan akhirat. Ingat yang mau diselamatkan dalam kedirian manusia secara hakiki, kita kenal dalam ucapan, “Inna lillahi wa inna ilahi rajiun”, iptek jelas tidak memiliki: konsep, teori dan ajaran tentang hal tersebut, yang punya ajaran tentang hal tersebut tentu saja hanya agama. Mungki secara ekstrim dapat dikatakan bahwa iptek tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan baik skala personal, komunitas maupun alam jagad raya ini. Agamalah yang punya ranah untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan ini. Betapa hebatnya iptek yang telah dimiliki oleh Jepang dan Amerika Serikat tapi apa daya mereka bila  alam sudah marah semua hancur berantakan. Demikian sementara sebagai bahan pertimbangan semoga ada manfaatnya, amin.#


[1] Pemakaian dan penggunaan istilah, “agama islam” sebenarnya adalah keliru. Bagaimana bisa terjadi kata “agama” yang dari bahasa Sansekerta digabung dengan kata “islam” yang dari bahasa Arab, padahal kata yang tepat adalah “din” yang juga dari bahasa Arab. Kata agama kita artikan dengan “a” tidak dan “gama” kacau, jadi agama adalah tidak kacau. Kata “din” adalah iqamah atau pendirian sehingga kata dinul islam adalah bermakna “pendirian selamat”, tentu pertanyaan selanjutnya dimana berpendrian selamat kalau sudah tau itu bermakna sudah ketemu dengan agama Islam meskipun belum Agama Islam karena yang beragama islam itu memiliki tangga-tangga kenaikan.

Minggu, 21 Februari 2016

ASPEK RELIGIUS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Ahkam Jayadi
Korupsi sebagai penyakit kronis bangsa ini bukan tidak bisa dicegah
akan tetapi diagnosa dan pengobatan yang dilakukan selama ini
keliru. Korupsi adalah refleksi terdalam dari esensi diri manusia.
Untuk itu solusi yang tepat adalah nilai-nilai agama (Islam). Hanya agama
dengan nilai-nilai religiositasnya yang mampu menjelaskan hakekat diri
manusia yang padanya ada sifat mukmin dan ada sifat kafir.

Kata kunci: korupsi, manusia, agama.

A.      Latar Belakang
            Sistem hukum Indonesia hingga kini masih diselimuti dengan beragam masalah: baik dari sisi substansi hukum; institusi hukum dan budaya hukumnya.  Tekad untuk menegakkan nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum seiring dengan jatuh dan tumbangnya resim orde baru yang repressif justru realitas yang ada memperlihatkan lain. Perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum (the man on the street) tetapi juga oleh aparat penegak hukum bahkan semakin menggila dan sistemik melanda hingga ke lembaga legislatif (abuse of power). Untuk itu bagaimana sejatinya mencermati penegakan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang ada selama ini?
Sejatinya menurut penulis bangsa Indonesia harus revolusi total atas sistem hukum yang ada, sekaitan kejadian yang melanda berbagai lembaga negara kita belakang ini yang silih berganti dan berulang-ulang dari dulu hingga sekarang seperti: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung dan berbagai tingkatan peradilan yang ada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian dan jajaran eksekutif tingkat pusat hingga tingkat daerah. Lihat kejadian atau berbagai peristiwa yang menyertai sejarah panjang perjalanan dunia peradilan di Indonesia. Berapa banyak: polisis, jaksa, penasehat hukum dan hakim yang dicopot dari jabatannya bahkan mendekam di dalam penjara akibat menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya (corruption by goverment). Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Agustus 2010 lalu pernah melaporkan temuan rekening gendut perwira polisi ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Selain itu, elemen masyarakat melaporkan rekening mencurigakan sebesar Rp. 95 milyar itu ke KPK[1].
Masih ingat kasus salah satu perwira tinggi polisi (mantan Kabareskrim) Susno Duaji yang pada akhirnya di penjara dan diberhentikan dari dinas kepolisian karena terungkap bahwa beliau juga adalah salah seorang perwira polisi yang suka menerima suap[2]. Meskipun kasus perseteruan cicak dan buaya ini telah selesai akan tetapi substansi penyelewengan yang dilakukan belum lah tuntas hingga sekarang[3].
Demikian juga dengan keterlibatan perwira polisi Kombes Wiliardi Wizar dalam kasus pembunuhan Nasaruddin yang melibatkan Antasari Azhar, sehingga menyebabkan beliau juga di penjara dan berhenti dari dinas kepolisian. Antasari Azhar sendiri dipenjaran dan berhenti menjadi ketua KPK[4]. Kasus seperti ini tidak lagi mengagetkan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan[5].
Kejaksaan sebagai institusi penuntut umum juga terdapat beberapa kasus yang menarik adalah: Penangkapan jaksa senior ketua tim penyidik kasus BLBI, Agus Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima suap dari Ayin senilai Rp. 6.1 milyar. Suap senilai 500 ribu dollar US dari Gayus Tambuna untuk Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kamal Sofyan Nasution dan Abdul Hakim Ritonga. Penangkapan Jaksa Dwi Seno Widjanarko yang juga karena kasus suap dan banyak lagi kasus lainnya[6]. Kejaksaan yang seharusnya menjadi penuntut umum justru sebaliknya berbalik menjadi pelaku kejahatan.
Selanjutnya kasus yang melibatkan hakim diantaranya adalah: Kasus suap yang melibatkan Hakim Imas Dianasari di Bandung  Penangkapan hakim senior Syarifuddin yang tertangkap tangan menerima suap dalam kasus kepailitan. Penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi Asnun terkait dengan kasus perpajakan Gayus Tambunan. Ibrahim hakim PTUN Jakarta yang ditangkap karena kasus suap masalah pertanahan yang diperiksanya. Trend penyelewenangan oleh hakim pada periode 2009-2012 adalah kasus penyuapan, maka pada periode 2013-2014 trendnya hakim nakal bergeser ke kasus perselingkuhan seks. Serta laporan Komisi Yudisial dari 1000 hakim yang dilaporkan 437 sudah diperiksa (sejak Januari hingga  September 2011) 131 direkomendasikan untuk diberi sanksi, 18 hakim direkomendasikan untuk dipecat oleh Mahkamah Agung[7]. Terakhir di pertengahan tahun 2015 di tangkapnya Hakim Ketua PTUN Medan bersama panitera dan pengacara senior OC Kaligis lagi-lagi karena uang suap. Hakim-hakim nakal seperti mereka-mereka itu dimana mereka tempatkan harkat dan martabatnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Bagaimana mereka memahami asas peradilan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Kasus yang melibatkan penasehat hukum atau advokat diantaranya adalah: penahanan pengacara yang diduga terlibat kasus suap, Adner Sirait. Demikian juga pemeriksan Advokat Senior Ketua Peradi Otto Hasibuan oleh KPK terkait kasus penyuapan dari sebuah perusahaan yang dinyatakan Pailit[8] Demikian juga dengan advokat yang menjadi tersangka yang kemudian menjadi Ketua dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto dan Abraham Samad. Bukankah mereka-mereka sebelum menjalankan provesinya harus menjalani prosesi sumpah yang atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Mana pengaruh dari sumpah tersebut di dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya.
Demikian juga Laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2014 tidak bisa dianggap laporan biasa[9]. Ini menyangkut kualitas kepercayaan rakyat terhadap negara. Kompolnas merincikan; dari 1.036 pengaduan masyarakat yang masuk ke Kompolnas sepanjang 2014, sebanyak 785 surat atau 75 % berisi pengaduan atas pelayanan buruk polisi. Di posisi kedua, tercatat 221 surat atau 21 % keluhan atas penyalahgunaan wewenang aparat. Selebihnya pengaduan tindakan diskriminasi polisis sebanyak 27 surat atau 2,8 % dan tiga surat berisi pengaduan dugaan korupsi polisi. Dari jumlah total itu, mayoritasnya mengeluh atas pelayanan unit Reserse Polri sebanyak 949 surat.
Jelas sudah bila polisi, jaksa, advokat dan hakim sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta memeriksa dan memutus sebuah tindak pidana dan kemudian ternyata berbalik menjadi pelaku kejahatan, maka tamatlah sudah riwayat Negara Hukum Republik Indonesia. Korupsi benar-benar telah menjadi penyakit kronis bangsa ini.  Kemana lagi rakyat harus mengadu dan mencari keadilan. Hukum dalam realitas telah menjadi komoditi aparat penegak hukum untuk memperkaya diri dengan cara melawan hukum (judicial corruption). Sumpah jabatan, nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya serta kearifan yang telah diperolehnya melalui lembaga-lembaga pendidikan (baik formal maupun informal)  mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi (doktor atau lulusan S3) semuanya ternyata tidak ada pengaruhnya untuk mencegah melakukan korupsi. Virus korupsi melanda dimana-mana. Korupsi menjadi kanker kronis stadium empat, ada apa ini?

  
B.  Pengertian dan Ruang Lingkup Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”[10]. Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggeris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian[11]. Di Malaysia dipakai kata “resuah” yang juga mulai dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Arab “risywah” yang artinya sama dengan korupsi[12]. Korupsi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya[13].
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain[14] disebutkan bahwa: 1. Korup artinya buruk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; 2. Korupsi artinya perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio[15], yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Dalam buku saku tentang korupsi yang diterbitkan oleh KPK tahun 2006 diuraikan bahwa bentuk korupsi dan perbuatan korupsi antara lain terdiri dari: 1. Bentuk korupsi adalah: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 2. Bentuk perbuatan korupsinya antara lain adalah: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan jabatannya dan lain-lainnya.
Berdasarkan berbagai pengertian dan ruang lingkup korupsi di atas, maka dapa kita simpulkan bahwa, korupsi adalah tindak pidana yang merupakan sikap tindak, perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai hasil perbuatan manusia, maka pada ranah inilah kita dapat melihat pentingnya pengkajian tentang diri dan kedirian manusia itu. Dari mana sumber yang ada dalam diri manusia itu sehingga mereka terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa pula tingkat pendidikan dan kecerdasan yang tinggi (bergelar profesor doktor dan yang lainnya) tidak mampu mencegahnya berbuat jahat? Salah satu ajaran atau sumber nilai untuk mengkaji hal tersebut adalah agama (Islam) dengan nilai-nilai religiositasnya.
Ilmu pengetahuan (psikologi, patologi sosial, kriminologi, ilmu hukum dan berbagai bidang ilmu terkait) tentu saja tidak mampu memberi solusi terhadap penyimpanan perilaku manusia, oleh karena ilmu pengetahuan hanya mengkaji realitas kemanusian berdasarkan akal-akalannya (akal pikir manusia)[16]. Hakekat keberadaan manusia tidak mampu dikaji dan diungkap oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan dapat masuk pada ranah ini oleh karena menjawab pertanyaan dari mana manusia bisa memiliki kemampuan berpikir dan pada akhirnya kemampuan berpikir itu hilang entah kemana seiring dengan kematian yang menyertainya, tidak mampu di jawab.

C. Problematika dan Urgensi Keberagamaan  
Setiap hari kita semua berpikir sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada diri (kita) tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dalam Surat As-Sajadah ayat 9 dijelaskan bahwa:
  

Aku sempurnakan kejadian manusia Aku tiupkan roh, Aku berikan penglihatan, pendengaran dan hati, sedikit sekali manusia yang berterima kasih.
Demikian juga peringatan Tuhan di dalam alquran surat Al A’raf ayat 179 di nyatakan bahwa:
  

Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.
Ayat-ayat di atas jelas menginformasikan bahwa, dengan adanya roh lah sehingga manusia bisa: melihat, mendengar dan berpikir serta memahami segala sesuatu. Dengan dasar ayat ini pulah lah kita dapat memperoleh informasi bahwa, karena roh yang bermarkas di “qalbu” sehingga kita bisa berfikir, jadi yang berfikir dalam bahasa agama (Islam) adalah qalbu bukan “otak”. Otak hanya lah himpunan saraf-saraf tempat mengalirnya proses pikir itu yang kita sebuat akal, bukan akal yang berfikir. Demikian juga bukan mata yang melihat ada yang melihat di mata, bukan telinga yang mendengar akan tetapi ada yang mendengar di telinga.
            Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Roh yang non fisik inilah sebenarnya sumber energi diri kita. Esensi dialah sehingga raga fisik anatomis ini bisa berfungsi. Roh yang non fisik ini adalah ranah agama yang buku petunjuknya adalah kitab suci (alquran dan sunnah). Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama, sebab Tuhan telah tetapkan di dalam Kitab Al-Qur’an (Surat  Al-Israa ayat 85) bahwa:
š  
dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".
            Pesan Tuhan di ayat tersebut di atas sebenarnya lurus nian, bahwa agar kamu menjadi baik pikiran, sikap dan perilakumu maka serahkan  lah urusan roh itu padaku, bukan seperti yang kita maknai selama ini bahwa roh itu urusan Tuhan maka kita tidak boleh membicarakan roh. Bagaimana mungkin kita tidak bicara tentang roh padahal roh itu kita pakai setiap detik dalam sehari semalam. Roh bila diurus oleh Tuhan maka segala pikiran, sikap dan perilaku yang dihasilkannya akan senantiasa dilandasi oleh nur Tuhan, demikian juga sebaliknya.  Untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya, termasuk di dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, oleh karena agama mengajarkan bagaimana roh di urus oleh Tuhan.
            Hanya saja disamping sifat roh yang membawa sifat-sifat Tuhan (SATF), maka manusia juga membawa sifat-sifat asal kejadiannya yang berasal dari “saripati tanah” yang berasal dari kedua ibu bapaknya yaitu sifat ingkar (kafir). Sayangnya sifat “kafir” inilah yang senantiasa menguasai dan mengontrol hidup dan kehidupan manusia sehingga senantiasa berbuat jahat dalam berbagai inpelementasinya sehingga roh diperbudaknya, padahal seharusnya roh itulah yang harus jadi panglima, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sebagaimana dikemukakan di atas oleh karena roh kita tidak lagi di urus oleh Tuhan-Nya sebagai akibat karena kita tidak pernah tahu bagaimana roh di urus oleh Tuhan. Itulah salah satu esensi keberagamaan yang hilang sejak 15 abad kita di tinggal oleh Rasulullah SAW.
Betapa kita telah banyak melihat contoh dengan berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bagaimana mungkin bisa terjadi orang yang bergelar profesor doktor bisa menjadi koruptor? Bagaimana mungkin seorang menteri agama bisa menjadi koruptor bahkan bawahan yang dipimpinnya bisa menkorup pengadaan alquran. Demikian juga bencana alam dan gempa yang melanda berbagai negara di belahan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa dan Asia (Jepang) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi. Mereka adalah negara-negara dengan kemajuan sains dan teknologi yang luar biasa termasuk di dalam mendeteksi dan menangani gempa dan berbagai bencana yang terjadi, namun apa yang terjadi ternyata sains dan teknologi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika alam ini “marah” yang merupakan representasi kekuasaan Tuhan, maka manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa, namun pernakah kita sadari dan pikirkan hal tersebut?   
            Pendekatan agama (aspek religius) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus (termasuk maraknya tindak pidana korupsi yang tidak pernah bisa dihentikan) tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Oleh karena pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Islam) yang ada selama ini banyak tidak sesuai atau telah menyimpan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan, apa yang di terang atau benda yang diterang tidak pernah kita pahami, sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang.
            Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukakan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Para aulia dan anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar (sejak nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal (dari SD hingga perguruan-tinggi). Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT dan Muhammad abdi Rasulullah jadi guru. Dalam Surat At-Taubah ayat 33 dijelaskan bahwa: Dianya Allah yang mengutus seorang Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar dan mengalah agama yang lain walaupun benci orang musyrik itu.
            Dalam konteks dunia hukum kita yang semakin carut marut dengan berbagai tindak pidana korupsi dan penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita “analisis dan evaluasi” bersama dengan pendekatan berdasarkan asas hukum peradilan. Dalam dunia peradilan di Indonesia salah satu asas yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”.  Tentu saja asas ini telah dengan jelas menunjukkan wajibnya nilai-nilai ajaran agama (Islam) untuk terlibat di dalam dunia hukum pada umumnya dan pencegahan tindak pidana korupsi secara khusus. Persoalannya kemudian bagaimana ajaran agama (Islam) dilibatkan dalam hal tersebut?
Kebanyakan diantara kita pada awal menerima pertanyaan tersebut pasti akan kebingungan dan geleng-geleng kepala pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas. Elemen-elemen atau institusi-institusi keagamaan kita juga tidak pernah menyentuh hal tersebut. Kita sangat keliru ketika masalah seperti ini dipahami dapat diselesaikan melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai olah spiritual, bukan olah raga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Apa yang bisa diselesaikan pendekatan seperti ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah-Nya tidak dikenal. Dianggapnya Tuhan ada dimana-mana. Padahal bila Tuhan ada dimana-mana, maka disebuah kantor jika Tuhan ada tidak akan ada korupsi. Bila di kampus ada Tuhan maka mahasiswa tidak akan unjuk rasa hingga melakukan tindakan anarkhis.
Di jelaskan dalam Surat Ash-Shaff ayat 2-3 bahwa:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memperkatakan barang sesuatu yang tidak kamu ketahui, besar sekali benci Allah lantaran mereka itu memperkatakan barang sesuatu tapi hukumnya tidak diketaui.
Bahkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 175 Allah telah menyindir oang-orang seperti di atas dalam firmannya bahwa:
Dia telah membeli sesat dengan petunjuk, membeli siksa dengan ampun, alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka.  
Dalam kaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada pribadi masing-masing dan termasuk para aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai seperti mantan hakim agung Pak Bismar Siregar atau Pak Artidjo Alkotsar atau Yap Thiam Hien mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak karuan bagaimana? Hampir dapat dipastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum yang masih melakukan berbagai pelanggaran etika hukum pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak karuan. Sejatinya dengan asas ini maka tidak ada aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan melakukan tindak pidana korupsi. Pertanyaan yang kembali muncul kenapa bisa seperti itu?
            Pendekatan lain yang kita bisa gunakan adalah “sumpah jabatan”. Setiap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim) sebelum, pada saat atau setelah dilantik dan melaksanakan tugas, maka mereka terlebih dahulu harus melewati proses “sumpah”. Sebuah prosesi yang tidak hanya melibatkan diri dan pimpinan aparat yang bersangkutan akan tetapi dengan bangga kita libatkan Tuhan didalamnnya. Padahal Tuhan itu sendiri tidak dikenalnya. Salah satu substansi sumpah adalah ikrar untuk tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan tindak pidana (korupsi). Untuk itu pertanyaannya kenapa hingga kini sumpah jabatan tersebut ternyata tidak fungsional karena yang terjadi adalah sumpah tersebut dilanggar tanpa sedikitpun rasa bersalah.
Apa yang salah dalam hal ini, teks sumpah yang salah atau orang yang bersumpah yang tidak paham akan sumpahnya ataukah ada penyebab lain. Satu penyebab intinya sebagaimana dikemukakan di atas, adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang bersumpah, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di alam akhirat. Diri yang esensi dalam diri setiap manusia. Inilah yang selalu kita dengar dari ulama-ulama kita bahwa: Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu, hanya Allah melihat pada hatimu dan niat kamu. Hati itulah tempat bersemayamnya roh yang mengontrol akal pikir, sikap dan perilaku manusia. Roh inilah yang juga disebut “mukmin” atau kepercayaan Tuhan, amanah Tuhan (abdi fi qolbul mu’minin) disebut juga “umat pertengahan”. Dia lah yang pada akhirnya nanti bertanggung-jawab di hadapan Tuhan sebagaimana firman Tuhan berikut ini:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan  agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Roh itulah yang akan menjadi saksi atas segala kelakuan kita sebagai “manusia”. Bukan kita sebagai “manusia” menjadi saksi atas kesalahan orang lain (manusia-manusia lainnya) atau orang-orang yang ada disekitar kita. Bagaimana mungkin kita menjadi saksi atas kesalahan orang lain oleh karena di akhirat nantinya masing-masing orang akan  mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Menjadi saksi atas segala kelakuan kita sebagai manusia saja sungguh suatu perkara yang sulit dan berat apatah lagi menjadi saksi atas kelakuan manusia lainnya. Lagi-lagi itulah pertanda kekeliruan kita dalam beragama selama ini.

D. Penutup
Korupsi sebagai penyakit kronis sudah tidak bisa lagi ditangani hanya semata berharap pada hukum perundang-undangan yang ada serta bantuan ilmu pengetahuan. Solusi cerdas dan utama yang bisa diharapkan adalah pendekatan nilai-nilai agama (religiositas). Hanya saja nilai-nilai agama yang juga tidak seperti yang selama ini masyarakat pahami dan amalkan, akan tetapi nilai-nilai religiositas sebagaimana diajarkan oleh Rasulluallah 15 abad yang lalu.
Nilai-nilai ajaran agama Islam selama ini belum dilibatkan sebagaimana mestinya di dalam kampanye, pencegahan dan penindakan terhadap korupsi. Bahkan masyarakat cenderung keliru di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Untuk itu selama manusia secara umum (pelaku tindak pidana korupsi) dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini. Sains dan teknologi hanya berperan, berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi serta melayani kebutuhan material kehidupan manusia. Hal itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan kehidupan hingga kini tidak pernah bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka
Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
Anonim, 2005, Kumpulan Perundang-Undangan Anti KKN, Yogyakarta, Pustaka Widyatama.
Adwi Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Dalam Korupsi, Bandung, PT. Alumni.
Andi Hamzah, 2006, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
Ahkam Jayadi, 2015, Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah, Yogyakarta, Genta Press.
Laica Marzuki, M, 1997. Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII), Makalah, Ujung Pandang.
Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Bandung, PT. Alumni.
Mahfud, Moh MD, 1998. Politik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.
Roucek, Joseph S, 1951. Social Control, Doan Nostrand Company, Inc, London.
Rusli Effendy, dkk, 1991. Teori Hukum, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung, Mandar Maju.
Sudargo Gautama, 1973. Pembaharuan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1985. Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, CV. Remadja Karya, Bandung.
------------ 1993, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
------------  1987. Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
Sudikono Mertokusumo, 1986. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Schmidheiny, Stephan, 1992. Changing Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment, Massachusetts Institute of Technology, USA.
Syarif, 2013, Wujud Di Balik Teks Studi Alquran Dengan Pendekatan Hikmah, Bandung, Nusa Media.
Utrecht, E, 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia, PT.Ichtiar Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar harapan, Jakarta.














[1] Lihat:  www.tempointeraktif.com  di upload tanggal 14 Juli 2015.
[2] Lihat: aribicara.blodetik.com di upload  tanggal 25 Maret 2015.
[3] Ingat  kasus  Labora Sitorus  (2014) seorang polisi di Papua yang meskipun berpangkat rendah (Aiptu) bisa memiliki kekayaan sampai ratusan milyar yang pada akhirnya memang dipenjara akan tetapi substansi kasusnya tidak pernah dibuka ke publik, kemana saja kekayaannya itu mengalir.
[4] Lihat:  kabarnet.wordpress.com  di upload pada tanggal 13 Nopember 2015.
[5] Lihat berita yang sangat memalukan akan tetapi tidak mengagetkan masyarakat, ketika gembong narkoba (Fredy Budiman, awal April 2015) yang telah dijatuhi hukuman mati, ternyata masih mengendalikan peredaran narkoba di dalam penjara dengan bantuan dari sipir penjara.
[6] Lihat: infokorupsi.com di upload pada tanggal 14 Nopember 2015.
[7] Lihat: www.detiknews.com  di upload pada tanggal 14 Nopember 2015.  
[8] Lihat: nasional.kompas.com di upload pada tanggal  14 Juni 2015.
[9] Lihat:  Menumpas  Mafia  Tanpa Wewenang Ekstra di dalam website www.indonesianreview.com di upload pada tanggal 16 Pebruari 2015.
[10] Fockema Andrea, 1951, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen, Djakarta, Bj J B Uitgevermaatschappi.
[11] Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
[12] Andi Hamzah, 2002, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana,  Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.
[13] WJS Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.  
[14]  Muhammad Ali, 1993, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta, Pustaka Amani.
[15] Subekti dan Tjitorsoedibio, 1973, Kamu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.
[16] Pada ranah ini, keanehan manusia sejatinya dapat dipahami dengan baik, mengapa “akal manusia” itu pada satu sisi mampu mendorong manusia untuk berbuat baik akan tetapi mengapa akal itu pula di sisi lain yang mengajak manusia untuk melakukan perbuatan jahat. Akal yang memproduksi undang-undang  tindak pidana korupsi akan tetapi denga akalnya anggota DPR RI itu pula yang kemudian melanggar undang-undang yang dibuatnya dengan melakukan tindak pidana korupsi.