Jumat, 19 Februari 2016

PELEMAHAN KPK


Oleh: Ahkam Jayadi
Mengakhiri tahun 2015 hingga memasuki tahun 2016 berbagai elemen masyarakat  masih belum berhenti berwacana dan berdemo mempersoalkan upaya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk merevisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentant Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Revisi tersebut dikhawatirkan akan melemahkan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususya berkaitan dengan rencana menghilangkan kewenangan KPK untuk tidak mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) termasuk pengaturan penyadapan yang harus mendapatkan izin. Apakah kekhawatiran ini benar dan substantif adanya?
Hal yang hingga kini dan seringkali penulis khawatirkan adalah sikap kebanyakan kita  (mulai dari masyarakat awam, aktivis LSM dan Korupsi, Ilmuan, politisi dan yang lainnya) yang senantiasa menganggap diri sendiri atau kelompoknya lah yang benar serta kebiasaan untuk tidak mnempercayai orang atau kelompok lain hatta terhadap institusi Negara yang ada. Negara ini sudah punya institusi kepolisian akan tetap seringkali kerja-kerja kepolisian kita tidak percaya sehingga kita perlu mendemonya, mengkritiknya bahkan mencaci makinya, padahal kepolisian masih sedang melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap suatu kasus. Kejaksaan demikian juga adanya tidak pernah luput dari berbagai keritikan dan hujatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terlebih lagi hakim yang notabene kita sendiri telah memberikan gelar kepada mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi, kenapa masih juga kita kritik dan caci maki dan tidak pernah mau menerima keputusan yang dibuatnya dengan alasan tidak adil, ada rekayasa dan sebagainya padahal alasan penolakan adalah bersif subyektif. Masyarakat kita sudah kehilangan kesabaran di dalam menghadapi sesuatu, padahal sabar adalah salah satu substansi kehidupan.
Penyebab dari apa yang dikemukakan di atas adalah, kita seringkali di dalam memandang, melihat atau mencermati sesuatu kita tidak melihatnya sebagai “satu sistem”, akan tetapi kita menggunakan pendekatan-pendekatan subyektif sesuai dengan kepentingan yang melatarinya. Pendekatan yang bersifat sepenggal-sepenggal. Bukankah sesuatu yang aneh, bangsa ini sudah mengeluarkan dan menghabiskan trilyunan rupiah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR hingga DPRD)  dan kita sudah memilih mereka semua yang kini menjadi anggota legislatif tapi apa yang terjadi mereka yang sudah kita pilih itu kemudian kita caci maki dan tidak percaya sebagai wakil rakyat yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Kita telah memilih Presiden dan memberikan hak prerogatif kepadanya untuk memilih pembantunya (kabinetnya) akan tetapi baru hitungan bulanan sebagian menteri-menteri itu kita kritik habis dan menggapnya sebagai tidak layak jadi menteri. Ada apa sebenarnya koq kita aneh begitu, mau kemana kita bawa bangsa ini jika senantiasa begitu adanya?
Kembali kepada persoalan KPK, maka pendekatan yang seharusnya kita gunakan adalah melihat KPK itu sebagai satu sistem. KPK adalah institusi Negara yang terdiri dari manusia-manusia yang menjadi pimpinan dan stafnya (mulai dari ob hingga penyidiknya dan yang lainnya), sarana prasarananya serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta pihak-pihak yang ada diluar institusi KPK seperti masyarakat, ilmuan, pemerintah dan legislatif.
Pimpinan KPK adalah orang-orang cerdas dan pilihan dan melalui proses panjang untuk terpilih menjadi komisioner. Tentu mereka harus kita percayai untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan visi misi KPK dan kalaupun itu dilakukan disinilah peran masyarakat dan pihak-pihak yang ada diluar KPK untuk melakukan penekanan. Untuk itu pagi penulis kita tidak perlu khawatir dengan adanya kewenangan atau tidak adanya kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3. Demikian juga dengan kewenangan penyadapan, hal tersebut sejatinya jangan hanya kita persoalkan dalam hubungannya dengan KPK akan tetapi soal penyadapan seharusnya ada pada semua level pejabat Negara dan daerah khsusnya pada pihak kepolisian, TNI dan tokoh masyarakat agar kita benar-benar bersatu didalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pihak legislative, eksekutif bahkan yudikatif jangan sama sekali memberikan ruang sedikit pun untuk terjadinya korupsi. Mencegah terjadi nya korupsi sejatinya jauh lebih penting dan utama dibanding dengan upaya menghukum pelakunya dan celakanya ini yang lebih banyak menyita perhatian kita, “quo vadis KPK”.#