Jumat, 25 Maret 2016

PENDEKATAN AGAMA DALAM PENEGAK HUKUM




Oleh: Ahkam Jayadi


            Kita semua pasti akan pusing bila memikirkan realitas bangsa ini. Mencermati berbagai kejadian yang melanda negeri kita (Republik Indonesia) dalam semua aspek kehidupan, maka rasanya kita tidak percaya kalau bangsa dan negara ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Kita tidak habis pikir dan begitu terenyuh melihat tingkah laku saudara-saudara kita pemeluk agama Islam (umat Islam) dengan alasan agama harus saling menghina, mencaci, mengusir dan merusak segala harta benda orang lain  bahkan membunuhnya hanya karena alasan sepihak bahwa kelompok tertentu memiliki tharekat (jalan pencarian kebenaran) yang berbeda dengan kelompok lain sehingga dianggap sesat. Demikian juga tentunya cap sebagai teroris menjadi alasan pembenar untuk membunuh anak-anak bangsa ini tanpa ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bukankah lebih bijak bila saudara-saudara kita yang dianggap sesat kita ajak dan kita tunjukkan kepada mereka dimana kesesatannya dan yang mana yang dianggap tidak sesat dibandingkan dengan melakukan tindakan anarkhis. Pada tataran ini kita tidak bisa beharap pada dunia peradilan dan hukuman penjara yang dijatuhkan, oleh karena institusi itu tidak dapat menyelesaikan masalah keyakinan yang dianggap menyimpan. Pertanyaan yang muncul dimana implementasi nilai-nilai konstitusi (UUD 1945) tentang persamaan di depan hukum (equality before the law) dan jaminan perlindungan dan penegakan HAM khususnya kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
            Sistem hukum bernegara dan berbangsa di Indonesia dengan segala sub sistemnya, hingga kini masih diselimuti dengan beragam masalah: baik dari sisi substansi hukum; struktur hukum; dan budaya hukumnya. Betapa tidak tekad untuk menegakkan nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum seiring dengan jatuh dan tumbangnya resim Orde Baru yang repressif justru realitas yang ada memperlihatkan lain. Perilaku korup, memperkaya diri sendiri, jual beli keadilan dan berbagai pelanggaran etika hukum oleh aparat penegak hukum semakin menggila dan sistemik, bahkan melanda hingga ke lembaga legislatif. Untuk itu bagaimana sejatinya kita mencermati dan memaknai hal tersebut? Dimana peran nilai-nilai agama selama ini yang nota bene menjadi penuntun (way of live) dari segenap sikap dan prilaku kita sebaga hamba Allah.
            Pada tulisan ini yang akan diulas adalah sisi religius aparat penegak hukumnya. Pada sisi inilah penulis ingin memberi catatan atas sikap banyak kalangan yang masih selalu melihat manusia dari sisi fisik dengan pelekatan peran sains dan teknologi terlepas dari sisi non fisik dengan peran nilai-nilai agama. Pernah kah kita sejenak merenung: bahwa: “hukum yang merupakan hasil atau produk dari akal akan tetapi akal itu pula lah yang kemudian menginjak-injak atau mensalahgunakan hukum itu”.
            Selama manusia secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi, terkhusus dalam penegakan hokum. Bahkan secara umum ini juga menimpa umat beragama sehingga bersikap agressif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Sains dan teknologi adalah produk akal, sedangkan akal hanya bisa berfikir karena adanya pancaran ruh (Nur Muhammad) yang berfikir di akal (otak) sedangkan ruh itu buku manualnya adalah di dalam Kitab Suci (ic. Al-Qur’an)
Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini bila sains dan teknologi itu lepas dari induk centrumnya yaitu: hakikat diri menurut agama atau dalam istilah lain adalah yang berpikir di akal, bukan akal yang berpikir. Itulah sebabnya orang yang meninggal meskipun otak atau akalnya masih ada akan tetapi tidak bisa lagi berpikir oleh karena yang berpikir di akal itu yang sudah tidak ada dan itulah ruh. Ketika semua bayi berusia 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari maka Tuhan meniupkan ruh (S. As-Sajadah ayat 9) maka memancarlah pendengaran di telingan penglihatan di mata dan yang lainnya. Demikian pula konflik internal umat beragama tidak akan pernah hilang bila kita hanya memiliki “kelompok-kelompok persatuan” tetapi tidak mengenal dan tidak memahami “tempat kesatuan”.
Setiap hari para ilmuan dan atau umat Islam berpikir sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama, sebab Tuhan telah tetapkan bahwa urusan non fisik (ruh) adalah urusanku bukan urusan manusia. Maknanya sebenarnya bahwa, bila roh manusia ingin baik agar sikap dan prilakunya juga menjadi baik maka rohNya harus senantiasa terhubung secara hakekat dengan Tuhan.
            Kita tidak dapat pungkiri (kecuali terhadap orang-orang yang belum memahaminya) bahwa hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya. Contoh berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bencana alam dan gempa yang melanda berbagai Negara di permukaan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja Negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa dan Asia (Jepang) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi, tetapi ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
            Pendekatan agama (aspek religius) sebagai sumber nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda umat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama (hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan Rasulullah SAW serta hubungan dengan Baitullah serta memahami hakekat diri) mulai bergeser dengan berbagai tafsiran. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang. Pada tataran inilah salah satu hakekat agama yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang telah hilang sekarang adalah “tempat kesatuan”. Kelompok persatuan boleh berbeda akan tetapi jika memahami tempat kesatuan (tempat ke-Tauhid-an) maka konflik pasti tidak akan pernah terjadi (lihat: S. Al-Baqarah ayat 125, 144, 149, 150 dan S.Al-Imran ayat 96 dan 97).
            Disinilah lagi-lagi kita secara tidak sadar juga banyak memahami agama dengan pendekatan sains dan teknologi padahal sebagaimana dikemukkan di atas sains dan teknologi tidak akan dapat menyelematkan hidup dan kehidupan manusia. Sains dan teknologi hanya bisa lahir karena manusia memiliki roh. Aulia dan anbiya yang menjadi tulang punggung penyebarluasan nilai-nilai agama yang benar (sejak Nabi Adam hingga Muhammad) tidak ada satupun yang keluaran sekolah formal atau perguruan-tinggi apalagi bergelar professor doktor. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT melalui rasulNya.
            Dalam konteks dunia hukum kita yang dikatakan pada awal tulisan ini semakin carut marut dengan berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita analisis dengan pendekatan asas hukum dunia peradilan. Satu asas peradilan di Indonesia yang harus selalu dijunjung tinggi adalah asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” pertanyaan kita sekarang bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam asas tersebut?
Bila pertanyaan di atas kita tanyakan kepada aparat penegak hukum, maka kebanyakan diantara mereka pada awal menerima pertanyaan tersebut pasti akan kebingungan dan geleng-geleng kepala pertanda tidak paham karena selama ini kita memang tidak punya standar nilai dan pemahaman yang benar dan bisa dijadikan sandaran bersama untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam realitas. Kalau mereka paham maka yang dipahami hanya dalam makna bahwa segala hal yang kita lakukan harus bisa dipertanggung-jawabkan dunia akhirat, akan tetapi bagaimana implementasinya, disinilah kesulitan semakin muncul. Kita sangat keliru ketika masalah seperti ini dipahami dapat diselesaikan melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai olah spiritual, bukan olah raga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Apa yang bisa diselesaikan pendekatan seperti ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah-Nya tidak dikenal. Dianggapnya Tuhan ada dimana-mana. Padahal bila Tuhan ada dimana-mana, maka disebuah kantor jika Tuhan ada tidak akan ada korupsi. Bila di kampus adaTuhan maka mahasiswa tidak akan demo.
Dalam kaitan dengan asas di atas, yang kita bisa pahami paling tidak asas itu kita serahkan semua kembali kepada para aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin bila aparat penegak hukumnya memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai seperti mantan hakim agung Pak Bismar Siregar  mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepamahan agamanya tidak karuan bagaimana? Karena hampir dapat dipastikan bahwa aparat penegak hukum yang masih melakukan berbagai pelanggaran etika hukum pasti adalah orang-orang yang kepahaman agamanya tidak memadai.
            Pendekatan lain yang kita bisa gunakan adalah “sumpah jabatan”. Setiap aparat penegak hukum (polisi, jaksa, advokat, hakim dll) sebelum dilantik maka mereka terlebih dahulu harus melewati proses sumpah. Sebuah prosesi yang tidak hanya melibatkan diri dan pimpinan aparat yang bersangkutan akan tetapi dengan bangga kita libatkan Tuhan didalamnnya. Padahal Tuhan itu sendiri tidak dikenalnya. Untuk itu pertanyaannya kenapa hingga kini sumpah jabatan tersebut ternyata tidak fungsional karena yang terjadi adalah sumpah tersebut dilanggar tanpa sedikitpun merasa bersalah. Apa yang salah dalam hal ini, teks sumpah yang salah atau orang yang bersumpah yang tidak paham akan sumpahnya ataukah ada penyebab lain. Satu penyebab intinya adalah mereka tidak memahami diri yang sebenarnya diri pada dirinya, diri yang bersumpah, diri yang beragama dan diri yang pada akhirnya nanti menghadap dan bertanggung-jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
            Substansi diri inilah ruh (S. As-Sajadah ayat 9) yang menjadi pusat energi diri kita. Padanyalah akan keluar dua sifat yang senantiasa bersinggungan dalam diri kita yang kita bisa kenali melalui apa yang kita kenal dengan bisikan hati nurani (S. At-Taghabung ayat 2). Bila dia tidak di kontrol oleh Tuhan (untuk ini kita diperintahkan untuk senantiasa berhakekat, memalingkan wajah ke masjidil haram) maka yang akan keluar senantiasa sifat2 kesetanan berupa hawa nafsu yang tidak terkendali (S.Al-Baqarah ayat 10). Sedangkan bila diri kita senantiasa terkontrol hubungannya secara hakekat dengan Tuhan  (S. Al-Israa’ ayat 185) maka senatiasa keluar adalah sifat-sifat ke-Tuhanan (siddiq, amanah, tabligh dan fatanah)
            Satu hal lagi tulisan ini penulis yakini akan membuka sedikit nalar pikir kita untuk bersama-sama memikirkan bagaimana dunia hukum Indonesia dalam lingkup sempit dan bangsa Indonesia secara luas agar bisa lebih baik. Kening kita yang berkerut setelah membaca tulisan ini mudah-mudah membuka rasa akademik dan spiritual kita untuk kita prihatin terhadap peran agama dalam hidup kita. Mudah-mudahan uraian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kita menemukan kebenaran sesungguhnya. amin.**





Jumat, 18 Maret 2016

PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN (HUKUM)


Oleh: Ahkam Jayadi

            Sejak lama sebenarnya telah terjadi kesalahan paradigma berfikir dalam ilmu pengetahuan (sains dan teknologi). Telah menjadi keyakinan di kalangan ilmuan bahwa ilmu pengetahuan adalah sebuah maha karya manusia yang terlepas dari keterlibatan ilahi (spiritualitas). Tentu saja sebuah pemikiran yang sangar keliru jika kita pahami dari mana asal usul kejadian manusia. Hanya saja dalam awal proses berfikir manusia (khususnya para filosof) yang pada akhirnya melahirkan berbagai corak dan ragam ilmu  pengetahuan, manusia hanya menerima begitu saja kehadiran akal pikirnya sehingga tinggal digunakan dan tidak pernah mencoba untuk mempertanyakan dari mana asal usul kemampuan akal untuk berfikir. Paling banter yang bisa dilakukan adalah melahirkan metode-metode berfikir agar proses dan cara berfikir itu bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah sehingga hasil nya juga dapat diterima.
            Memang mungkin, ada hal yang sulit dipertemukan ketika ilmu pengetahuan dengan paradigmanya serta semua ilmuan yang ada hendak diajak untuk berfikir di rana spiritual. Hal itu terjadi oleh karena ilmu pengetahuan basisnya adalah realitas kehidupan dengan segala aspeknya baik yang mikro kosmos maupun makro kosmos, sehingga hal-hal yang bagi mereka bersifat hayalan atau pun keyakinan agama yang bersifat transenden akan ditolak mentah-mentah. Ranah iptek adalah rasional obyektif dan hasil-hasil temuanya harus bisa diuji secara empiris baik oleh penemunya maupun oleh orang lain yang hendak menguji kembali. Ranah agama adalah “hikmah” dan pengalaman bathin yang terkadang wujud empirikalnya tidak massif.
            Sebenarnya pola berfikir kontradiktif seperti dikemukakan di atas tidak perlu terjadi bila kita sedikit terbuka dan mau menerima masukan. Kehebatan konstruksi patologis dan akal manusia bukanlah sebuah proses alamiah yang berawal dari proses pembuahan sperma dan ovum yang alamiah, akan tetapi sebuah kehidupan yang dikontrol oleh Ilahi (kekuatan spiritual). Ingat bahwa hingga kini salah satu hal yang tidak bisa di jawab oleh ilmu pengetahuan (khususnya ilmu kedokteran) adalah dari mana jantung itu bisa memperoleh denyutan dan bagaimana pula denyutan itu pada akhirnya hilang?        Demikian juga dari mana dan kenapa mesti seorang janin yang bertumbuh di dalam rahim ibunya baru akan bisa terasa bergerak bila telah ada roh di dalam tubuhnya dan itu baru terjadi setelah janin berusia empat bulan sepuluh hari? Pada tataran inilah sejatinya kita dapat tersadar ketika ajaran agama (Islam) mengingatkan kepada kita bahwa: “hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya”. Dari mana, sedang dimana dan hendak kemana akhirnya? Dalam kaitan ini kematian tidak seharusnya dipahami hanyalah sekedar proses bilogis hilangnya kehidupan dan atau berhentinya kehidupan. Sebab bila itu hanya proses biologis, kenapa hingga kini tidak ada ilmuan yang mampu menahan kematian itu (atau menahan ketuaan) serta menghentikan kematian itu?
            Kehebatan seorang ilmuan sebenarnya bukan karena memiliki akal (otak) centrum proses berfikir terjadi yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun ilmu pengetahuan terapan) akan tetapi yang hebat sebenarnya adalah karena adanya anugerah Tuhan yang ditiupkan pada saat janin berusia empat bulan sepuluh hari yang pada akhirnya itulah yang berfikir di otak (akal). Jadi bukan otak atau akal yang berfikir, otak atau akal hanya alat akan tetapi ada yang berfikir di otak atau akal itu. Bukan mata yang melihat tapi ada yang melihat dimana. Bukan telingan yang mendengar akan tetapi ada yang mendengar di telinga.
            Pembuktian akan kebenaran pemikiran di atas dapat dilihat ketika seorang ilmuan yang bergelar professor sekalipun meninggal, apakah otak, mata, telinga dan akalnya masih ada? Jelas masih ada dan lengkap, pertanyaannya kemudian kenapa otak atau akalnya tersebut tidak bisa lagi berfikir? Jelas sudah karena bukan otak atau akal yang berfikir, akan tetapi yang berfikir di otak atau akal  yaitu, “roh” telah tidak ada di dalam tubuhnya. Roh itu telah kembali ke Tuhan-Nya. Inilah yang sesungguhnya yang disebut dengan kematian (innalillah wainna ilaihi rajiun). Hal Inilah dalam setiap kehidupan manusia siapa pun dia-Nya dan dimana pun dia-Nya yang harus diselamatkan (sebagaimana dia datang sebagaimana dia kembali).
            Dengan uraian singkat di atas kita dapat simpulkan bahwa, peran ilmu pengetahuan hanya sebatas kehidupan duniawi. Demikian juga ilmu pengetahuan tidak ada satu pun (dari disiplin ilmu mana pun baik ilmu-ilmu sosial atau humaniora maupun ilmu-ilmu exacta) yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia (baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak). Kita semua mungkin sudah tau bahwa yang hendak diselamatkan adalah yang datang dari pada Tuhan tadi “roh” (innalillahi wainna ilaihi rajiun). Coba kita ingat kembali bidang-bidang ilmu yang pernah kita pelajari di bangku sekolah bidang ilmu pengetahuan yang mana yang memiliki ajaran atau sistem nilai yang mengajarkan bagaimana menyelamatkan roh itu.  Satu-satunya yang mempunyai ajaran tentang bagaimana menyelamatkan roh kita itu adalah “agama (Islam)”.
            Pada tataran ini pulah lah kita harus pahami bahwa gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan yang telah bergulir selama ini akan salah langkah dan tidak akan pernah dapat mencapai tujuan bila yang dipahami hanyalah sebatas bagaimana ayat-ayat Kitab Suci seperti Alqur’an itu diselipkan pada konsep-konsep ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah menyadarkan semua ilmuan dan orang-orang yang terlibat dalam proses keilmuan yang terjadi bahwa: siapa pun dia Nya dan dimana pun dia Nya, tidak akan mungkin dapat melahirkan ilmu pengetahuan bila dia tidak memiliki roh. Roh inilah yang menyebabkan otak atau akal bisa berfikir sehingga lahir ilmu pengetahuan. Demikian untuk sementara semoga bisa menjadi bahan pertimbangan guna menemukan kebenaran sesungguhnya.#    

Kamis, 17 Maret 2016

DPD SEBAGAI AKSESORI DEMOKRASI


Oleh: Ahkam Jayadi

            Sejak awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, Oktober 2004) penulis nyatakan bahwa lembaga ini tidak perlu ada dan tumpang tindih dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan DPD tidak sesuai dengan bentuk Negara dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Bahkan bagi penulis pembentukan DPD adalah wujud kekeliruan amandemen III Undang Undang Dasar 1945 akibat terjebak pada perubahan kedudukan dan komposisi MPR masa Orde Baru.
            Bila kita bertanya apa yang baru dan apa yang urgen dengan kehadiran DPD? Lach semua tugas dan fungsinya selama ini sudah di laksanakan oleh DPR. Wakil rakyat dengan sendirinya adalah wakil daerah sehingga segala problema daerah dan problema masyarakat dengan sendirinya dapat terakomodasi dan dibicarakan dalam sidang-sidang dengan pemerintah dan mitra kerja lainnya khususnya Komisi II. Pertanyaan berikutnya, dimana kita posisikan peran, tugas serta fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dalam urusan daerah, untuk itu dimana perlunya ada lagi DPD?
            Memang benar birokrasi pemerintahan Negara kita sangat tidak efektif dan saling tumpang tindih satu lembaga Negara (lembaga daerah) dengan yang lainnya. Kita bayangkan berapa besar dana yang dialokasikan untuk DPD bahkan mulai dari proses pencalonan dan pemilihan anggota DPD. Bagaimana seandainya dana yang besar itu (hitungan-hitungan penulis hingga trilyunan rupiah) dialokasikan kepada proyek-proyek pengembangan ekonomi kerakyatan yang hingga kini masih menjadi masalah karena belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai Negara kepulauan, sejatinya para nelayan harusnya menjadi kaya raya namun apa yang terjadi nelayan kita hingga kini masih dililit dengan kemiskinan dalam segala hal. Petani kita di desa-desa setengah mati menanam padi dan merawatnya agar bisa di panen namun apa yang terjadi pemerintah dan pihak swasta justru melakukan impor beras yang mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar bagi mereka meskipun petani nyaris teraniaya dan terabaikan.
            Memang sudah menjadi problematik untuk membubarkan DPD oleh karena telah menjadi ketentuan konstitusi (UUD 1945). Demikian juga dampak sistemiknya, misalnya 250 an anggota DPD yang selama ini menikmati fasilitas Negara dengan segala kehebatannya akan kehilangan status tersebut. Bagi penulis ini sejatinya bukan masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh karena problematikanya bisa di urai secara jelas. Pembubaran DPD terkait dengan kepentingan Institusi kenegaraan dan untuk itu tidak bisa di tawar-tawar. Anggota DPD dan pihak-pihak terkait yang akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan adalah masalah pribadi yang tentu saja jauh kedudukannya bila dibandingkan dengan persoalan pertama di atas. DPD sejatinya dibubarkan saja (untuk itu perlu amandemen terhadap UUD 1945) oleh karena keberadaannya tidak urgen dan hanya memperpanjang birokrasi dalam mengurus urusan daerah termasuk urusan pada tingkat pedesaan. Untuk itu kedepan mestinya juga tidak ada lagi level pemerintahan desa seharusnya semuanya dalam bentuk kelurahan.  Demikian semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menuju pembubaran DPD bukan justru mencari-cari alasan untuk mempertahankannya secara tidak cerdas dan urgen.#