Kamis, 17 Maret 2016

DPD SEBAGAI AKSESORI DEMOKRASI


Oleh: Ahkam Jayadi

            Sejak awal pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD, Oktober 2004) penulis nyatakan bahwa lembaga ini tidak perlu ada dan tumpang tindih dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan DPD tidak sesuai dengan bentuk Negara dan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Bahkan bagi penulis pembentukan DPD adalah wujud kekeliruan amandemen III Undang Undang Dasar 1945 akibat terjebak pada perubahan kedudukan dan komposisi MPR masa Orde Baru.
            Bila kita bertanya apa yang baru dan apa yang urgen dengan kehadiran DPD? Lach semua tugas dan fungsinya selama ini sudah di laksanakan oleh DPR. Wakil rakyat dengan sendirinya adalah wakil daerah sehingga segala problema daerah dan problema masyarakat dengan sendirinya dapat terakomodasi dan dibicarakan dalam sidang-sidang dengan pemerintah dan mitra kerja lainnya khususnya Komisi II. Pertanyaan berikutnya, dimana kita posisikan peran, tugas serta fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dalam urusan daerah, untuk itu dimana perlunya ada lagi DPD?
            Memang benar birokrasi pemerintahan Negara kita sangat tidak efektif dan saling tumpang tindih satu lembaga Negara (lembaga daerah) dengan yang lainnya. Kita bayangkan berapa besar dana yang dialokasikan untuk DPD bahkan mulai dari proses pencalonan dan pemilihan anggota DPD. Bagaimana seandainya dana yang besar itu (hitungan-hitungan penulis hingga trilyunan rupiah) dialokasikan kepada proyek-proyek pengembangan ekonomi kerakyatan yang hingga kini masih menjadi masalah karena belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai Negara kepulauan, sejatinya para nelayan harusnya menjadi kaya raya namun apa yang terjadi nelayan kita hingga kini masih dililit dengan kemiskinan dalam segala hal. Petani kita di desa-desa setengah mati menanam padi dan merawatnya agar bisa di panen namun apa yang terjadi pemerintah dan pihak swasta justru melakukan impor beras yang mendatangkan keuntungan finansial yang sangat besar bagi mereka meskipun petani nyaris teraniaya dan terabaikan.
            Memang sudah menjadi problematik untuk membubarkan DPD oleh karena telah menjadi ketentuan konstitusi (UUD 1945). Demikian juga dampak sistemiknya, misalnya 250 an anggota DPD yang selama ini menikmati fasilitas Negara dengan segala kehebatannya akan kehilangan status tersebut. Bagi penulis ini sejatinya bukan masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh karena problematikanya bisa di urai secara jelas. Pembubaran DPD terkait dengan kepentingan Institusi kenegaraan dan untuk itu tidak bisa di tawar-tawar. Anggota DPD dan pihak-pihak terkait yang akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan adalah masalah pribadi yang tentu saja jauh kedudukannya bila dibandingkan dengan persoalan pertama di atas. DPD sejatinya dibubarkan saja (untuk itu perlu amandemen terhadap UUD 1945) oleh karena keberadaannya tidak urgen dan hanya memperpanjang birokrasi dalam mengurus urusan daerah termasuk urusan pada tingkat pedesaan. Untuk itu kedepan mestinya juga tidak ada lagi level pemerintahan desa seharusnya semuanya dalam bentuk kelurahan.  Demikian semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menuju pembubaran DPD bukan justru mencari-cari alasan untuk mempertahankannya secara tidak cerdas dan urgen.#