Kamis, 10 Maret 2016

PENGHENTIAN PERKARA OLEH KEJAKSAAN


Oleh: Ahkam Jayadi
            Kasus yang melilit Novel Baswedan, Bambang W dan Abraham S, sudah dihentikan oleh kejaksaan (Jaksa Agung). Sungguh sebuah ironi yang memperlihatkan betapa hukum di Indonesia masih menjadi mainan para petinggi negeri dan para pemilik modal. Alasan yang digunakan jaksa agung untuk menghentikan (deponering) karena  kepentingan umum, jelas sama sekali tidak terpenuhi dan tidak masuk akal. Sebuah tindak pidana biasa melibatkan pribadi (Bambang W dan Abraham serta Novel) dikaitkan dengan kepentingan umum. Hal pertama yang di injak-injak oleh Jaksa Agung adalah wibawa hukum Negara dan kepastian hukum. Kasus itu seharusnya tetap di proses di pengadilan dan hakim lah yang akan menentukan hasil akhirnya. Hal kedua kasus itu tidak ada alasan urgennya untuk dihentikan betapa masih banyak kasus-kasus yang besar dan urgen untuk diurus dan ditangai oleh kejaksaan dibanding dengan kasus tersebut. Apa boleh buat inilah resiko dari apa yang kita sayangkan sebelumnya jaksa agung yang berasal daripartai politik, tingkah lakunya jadi dipolitisasi.
            Sungguh terbukti kembali, bahwa: “hukum adalah institusi yang tidak mandiri”. Eksistensinya sangat dipengaruhi oleh realitas yang ada disekelilingnya. Semestinya kasus di atas jangan dilihat secara sempit (kepentingan perseorangan) akan tetapi dilihat secara sistemik atau dilihat dan dikaitkan dengan kasus-kasus lain yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana dengan orang-orang yang lainnya yang memiliki kasus yang sama? Dimana perbedaannya? Kenapa kasus-kasus mereka tidak juga dihentikan? BW dan AS adalah masyarakat biasa apa privelegenya sehingga kasusnya dihentikan?
            Kini Indonesia sejatinya bukan lagi “negara hukum” akan tetapi “negara suka-suka”. Suka-sukanya pejabat Negara mau diapakan Negara ini, hendak kemana dibawa Negara ini dan masyarakat harus tunduk pada keinginan mereka. Memang masyarakat dihargai hak demokrasinya, untuk itu silahkan protes bila tidak setuju dan ada yang salah dilakukan oleh para petinggi Negara akan tetapi hanya sampai disitu. Setelah itu maka petinggi Negara tetap melakukan apa yang dinginkannya dan protes masyarakat hanya dianggap sebagai angin lalu.
            Negara ini bukan lagi milik rakyat akan tetapi milik petinggi Negara. Pembangunan tidak lagi dilaksanakan dengan bersandar pada konstitusi (UUD 1945) akan tetapi tergantung kepada keinginan politik pemerintah. Apa yang menjadi hak-hak konstitusional rakyat dan kewajiban Negara untuk dipenuhi kini terkadang berbalik menjadi kewajiban rakyat dan hak pemerintah. Lihat pembangunan infrastruktur (jalan) yang menjadi hak rakyat karena sangat penting dalam berbagasi aktivitas masyarakat, maka kita bersyukur pemerintah membangun jalan-jalan bagus, mulus bebeas hambatan hanya saja pemerintah mewajibkan rakyat untuk membiayainya dan swasta yang meminjam uang diluar negeri untuk membiayainya maka kita rakyat yang kemudian membayar utang tersebut dengan cara membayar ketika lewat jalan tol tersebut. Bila rakyat ingin sehat yang menjadi hak konstitusionalnya harus membayar. Bila rakyat ingin pintar dan cerdas maka rakyat harus membayarnya untuk sekolah. Pendidikan yang merupakan asset bangsa untuk masa depan ditempatkan sebagai urusan pribadi masing-masing rakyat. Akibatnya anak-anak bangsa ini memang ada satu dua yang pintar akan tetapi itu usaha sendiri. Kebanyakan menjadi pengangguran setelah lulus SMP atau SMU, quo vadis anak-anak bangsa?