Selasa, 01 Maret 2016

PROBLEMATIKA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM


Oleh: Ahkam Jayadi

Abstrak
Hingga kini kesadaran hukum dan penegakan hukum belum terintegrasi secara maksimal. Akibatnya penegakan hukum belum bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum secara massif dan maksimal. Salah satu penyebanya adalah manusia selaku masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi). Ketidak-pahaman tersebut menjadi penyebab terjadinya kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup
dan kehidupan ini senantiasa terjadi. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Sumber energi kesadaran hukum dan penegakan hukum adalah esensi diri
yang bermukim di dalam qolbu setiap diri.

Kata kunci: kesadaran hukum, penegakan hukum, agama.

1.       Pendahuluan
            Negara Republik Indonesia secara formal didirikan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Usianya sudah mencapai 71 tahun, sebuah usia yang secara patologis anatomis cukup tua dalam rata-rata usia orang Indonesia sekarang ini. Bahkan dari sudut sejarah bangsa  usianya bahkan mencapai ratusan tahun. Untuk itu  Provinsi DKI Jakarta misalnya usianya sudah mencapai 489 tahun, Provinsi Sulawesi Selatan sudah mencapai 347 tahun demikian juga daerah-daerah lainnya. Usia tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan kualitas peradaban dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Dari sisi hukum negara misalnya hingga kini masih diselimuti dengan berbagai masalah secara sistemik. Aspek hukum bernegara kita yang kini masih menjadi masalah adalah, “kesadaran hukum dan penegakan hukum”. 
Dasar konstitusional (UUD 1945) kesadaran hukum dan penegakan hukum diatur antara lain dalam pasal 24 ayat (1) bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa “kesadaran hukum dan penegakan hukum” adalah kewajiban konstitusi. Keduanya saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan atau aspek yang satu mendapat perhatian yang lebih dari aspek lain. Perwujudan keduanya adalah kewajiban konstitusi. Kewajiban bagi seluruh komponen bangsa secara sistemik, baik dari sisi peraturan perundang-undangannya, sisi institusi (aparat penegak hukumnya) maupun dari sisi masyarakatnya. Sayangnya realitas hukum di masyarakat masih memperlihatkan fakta yang lain. Pelanggaran hukum masih terjadi dimana-mana. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh semua level masyarakat, bahkan melibatkan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum (abuse of power).
Beberapa kasus pelanggaran hukum yang menarik perhatian publik yang mewakili berbagai bentuk dan jenis pelanggaran hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Agustus 2010 lalu pernah melaporkan temuan rekening gendut perwira polisi ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Selain itu, elemen masyarakat juga melaporkan kasus rekening mencurigakan sebesar Rp. 95 milyar itu ke KPK. Masih ingat kasus salah satu perwira tinggi polisi (mantan Kabareskrim) Susno Duaji yang berani mengunkapkan kebobrokan institusinya yang dikenal dengan perseteruan cicak dan buaya. Demikian juga Kombes Wiliardi Wizar dalam kasus pembunuhan Nasaruddin yang melibatkan Antasari Azhar. Kasus-kasus seperti ini menjadi pemandangan memilukan dalam kehidupan keseharian masyarakat.
Penangkapan jaksa senior ketua tim penyidik kasus BLBI, Agus Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima suap dari Ayin senilai Rp. 6.1 milyar. Suap senilai 500 ribu dollar US dari Gayus Tambuna untuk Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kamal Sofyan Nasution dan Abdul Hakim Ritonga. Penangkapan Jaksa Dwi Seno Widjanarko yang juga karena kasus suap dan banyak lagi kasus lainnya. Kasus suap yang melibatkan Hakim Imas Dianasari di Bandung  Penangkapan hakim senior Syarifuddin yang tertangkap tangan menerima suap dalam kasus kepailitan. Penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi Asnun terkait dengan kasus perpajakan Gayus Tambunan. Ibrahim hakim PTUN Jakarta yang ditangkap karena kasus suap masalah pertanahan yang diperiksanya. Terakhir suap yang melibatkan hakim dan Ketua PTUN Medan dan pengacara senior dan terkenal OC Kaligis (Juli 2015). 
Kasus yang melibatkan advokat adalah: penahanan pengacara yang diduga terlibat kasus suap, Adner Sirait. Demikian juga pemeriksan Advokat Senior Ketua Peradi Otto Hasibuan oleh KPK terkait kasus penyuapan dari sebuah perusahaan yang dinyatakan Pailit. Demikian juga dengan advokat yang menjadi tersangka yang kemudian menjadi Ketua dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayantodan Abraham Samad.
 Demikian juga Laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2014 tidak bisa dianggap laporan biasa. Ini menyangkut kualitas kepercayaan rakyat terhadap negara. Kompolnas merincikan; dari 1.036 pengaduan masyarakat yang masuk ke Kompolnas sepanjang 2014, sebanyak 785 surat atau 75 % berisi pengaduan atas pelayanan buruk polisi. Di posisi kedua, tercatat 221 surat atau 21 % keluhan atas penyalahgunaan wewenang aparat. Selebihnya pengaduan tindakan diskriminasi polisi sebanyak 27 surat atau 2,8 % dan tiga surat berisi pengaduan dugaan korupsi polisi. Dari jumlah total itu, mayoritasnya mengeluh atas pelayanan unit Reserse Polri sebanyak 949 surat. Jelas sudah bila polisi, jaksa, advokat dan hakim sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan, penuntutan serta memeriksa dan memutus sebuah tindak pidana dan kemudian ternyata berbalik menjadi pelaku kejahatan, maka tamatlah sudah riwayat Negara Hukum Republik Indonesia.  Kemana lagi rakyat harus mengadu dan mencari keadilan. Hukum dalam realitas telah menjadi komoditi aparat penegak hukum untuk memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sumpah jabatan, nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya serta kearifan yang telah diperolehnya melalui lembaga-lembaga pendidikan (baik formal maupun informal)  mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi (doktor atau lulusan S3) semuanya ternyata tidak ada pengaruhnya, ada apa ini?
Uraian di atas memperlihatkan bahwa kesadaran hukum dan penegakan hukum menjadi sulit untuk terwujud secara massif dan konsisten oleh karena masyarakat setiap saat masih menyaksikan berbagai tindak pidana yang justru dilakukan dan melibatkan aparat penegak hukum (judicial corroption). Peristiwa-peristiwa tersebut jelas merepresentasikan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu bagaimana problematika dasar dan pengaruh kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung penegakan hukum akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikut.


2.      Pengertian dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum
Seringkali dikacaukan pengertian, kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dan ketaatan hukum. Achmad Ali[1] menjelaskan bahwa, sebagaimana diketahui “kesadaran hukum” ada dua macam yaitu: 1. Kesadaran hukum yang positif, identik dengan ketaatan hukum; 2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada[2].
Sudikno Mertokusumo[3] menyatakan bahwa, manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “onrecht”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum. Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi. Kalau hukum itu dilaksanakan atau dihayati, tidak dilanggar, maka kepentingan saya, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat terlindingi.
Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan sebagian dari cita-sita manusia, sebagai sesuatu yang tidak nyata, suatu presumption yang banyak terdapat didunia hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan kita atau masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya, meskipun kenyataannya tidak tahu. Bahkan asas hukum tersebut mengasumsikan asas hukum lain yang berbunyi “ketidak tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf” (“ignorantia leges excusat neminem”).
Selanjutnya Sudikno Mertokusumo[4] menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Paul Scholten[5] menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa, kesadaran hukum telah menurun secara memprihatinkan yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemenrintah. Seperti yang dikatakan diatas kesadaran hukum itu berhubungan dengan manusianya bukan dengan hukum. Bukan hukumnyalah yang harus direformasi. Oleh karena itu yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Moral, mental dan intelektualitasnya harus ditingkatkan. Hanya saja sistem pendidikan kita rupa-rupanya kurang menaruh perhatian dalam menanamkan kesadaran hukum.
Dengan demikian kesadaran hukum menjadi dasar pijak untuk mewujudkan penegakan hukum. Ada tiga syarat[6] yang harus dipenuhi untuk dimungkinkannya ditegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; 2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh  atau memiliki integritas  moral yang terpuji; 3. Adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.
            Semua orang mungkin sudah mengetahui atau paling tidak telah pernah mendengar bahwa “setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum” akan tetapi berapa banyak orang yang telah memahami apa makna dan bagaimana implementasi hal tersebut dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun negara. Apakah norma atau asas hukum tersebut telah di implementasikan secara maksimal dan telah dinikmati juga oleh masyarakat secara maksimal.
Richard Susskind dalam bukunya: The Future of Law (Facing The Challenges of Information Technology, 2002) secara akurat berhasil melakukan penelaahan dari sudut fungsi hukum. Menurutnya, dilihat dari fungsinya, selama ini ada tiga fungsi hukum yang tak terbantahkan. Pertama, hukum merupakan jantung kehidupan yang mengatur pola hidup seseorang dan pola interaksi dengan sesamanya. Kedua, hukum merupakan urat nadi sendi-sendi dunia perdagangan (dunia bisnis). Ketiga, hukum merupakan benteng pertahanan dalam menunjang keamanan. Dengan begitu, hukum menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat modern. Hukum memang telah menjadi alat kontrol sosial saat ini. Masalahnya, kebanyakan masyarakat tidak peduli dengan bagaimana hukum bekerja, dikembangkan dan diatur. Hukum, terutama institusi yang ada di dalamnya, lebih dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada dengan sendirinya. Padahal, hukum harus bisa dikelola, diterapkan, disediakan, direalisasikan, dan dikaitkan secara sederhana dengan setiap aspek kehidupan sosial. Celakanya, hal itu sampai saat ini belum juga terealisir. Tak mengherankan jika masyarakat masih selalu mengeluh dan protes jika ada sesuatu yang dinilai tidak memuaskan. Ketidak-puasan seperti ini tidak hanya muncul di negara berkembang, seperti Indonesia yang memang menyimpan begitu banyak permasalahan dalam dunia hukum akan tetapi juga di negara-negara maju.
            Kondisi seperti ini sebetulnya terjadi lebih karena kuantitas dan kompleksitas hukum itu sendiri. Dari segi kuantitas, saat ini terlalu banyak aturan hukum yang membutuhkan pengelolaan tersendiri. Dari segi kompleksitas, bisa dibilang, tak ada satu orang pun yang benar-benar memahami cara penerapan hukum, kecuali sekelompok kecil anggota masyarakat, yaitu para aparat penegak hukum seperti penasehat hukum. Kondisi seperti ini oleh Richard Susskind disebut sebagai masa masa hyperregulated, dan masyarakatnya disebut sebagai masyarakat hyperregulated. Jika tidak dikelola dengan benar, kondisi hyperregulated ini bisa membuat hukum terasing dari warga negara, terasing dari dunia bisnis, dan terasing dari masyarakat. Secara teoretik tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja pertanyaan yang muncul adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya sehingga tujuan tersebut melenceng?
            Aktifitas penegakan hukum melibatkan beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan sulit terwujud. Refleksinya terlihat pada semakin semrawutnya penegakan hukum di tengah masyarakat. Komponen pertama adalah aspek peraturan perundang-undangan (substansi). Pada komponen ini di dalamnya juga terdapat lagi beberapa sub komponen yaitu: proses pembuatannya; muatannya dan kondisi sosial masyarakat yang diaturnya. Pada sub komponen proses pembuatannya pada lingkup proses legislasi di negara kita (Indonesia), proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan selalu dari atas (top down). Peraturan perundang-undangan dibuat dengan dasar untuk kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian peraturan (hukum) tersebut dalam banyak hal akan berbenturan dengan kondisi masyarakat. Padahal suatu hukum yang baik haruslah dari bawah (bottom up).
            Pada komponen muatan, maka didalamnya juga terdiri dari sub-sub komponen seperti: nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Kita tentu tidak bisa berharap banyak suatu hukum akan efektif dan dipatuhi oleh masyarakat bila muatannya saja sudah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terlebih lagi bila hukum tersebut tidak memiliki kepastian. Demikian juga nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum materil tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
            Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengatakan, terdapat tujuh faktor yang menjadi penyebab sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi lemah.
"Salah satu faktor yang utama adalah undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lebih mencerminkan kepentingan pengusaha dan penguasa daripada kepentingan rakyat kebanyakan,"
. Faktor yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum yang kedua, menurut Imam, adalah lemahnya kehendak konstitusional dari para pemimpin dan penyelenggara negara di Indonesia."Lihat saja partai yang dulu beriklan banyak soal anti korupsi, namun justru sekarang paling banyak melakukan pelanggaran hukum tersebut,". Faktor ketiga, menurut Imam, adalah rendahnya integritas aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dan advokat."Kami di Komisi Yudisial banyak menerima aduan tentang bagaimana perilaku hakim yang banyak melanggar kode etik. Laporan ini meskipun sulit dibuktikan, paling tidak menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, integritas aparat penegak hukum sangat rendah,". Faktor keempat yang dalam pandangan Imam tidak kalah penting dari yang pertama, adalah paradigma penegakan hukum yang positivistik atau lebih menekankan pada aspek legal formal. "Kasus pencurian sandal yang terjadi baru-baru ini atau karena seorang nenek yang dihukum karena mencuri barang yang nilainya kecil adalah contoh bagaimana hukum di negara ini sangat positivistik, padahal hukum seharusnya bersifat transformatif (memberdayakan masyarakat kecil) dan liberatif (membebaskan),". Tiga faktor lain yang menjadi sebab lemahnya penegakan hukum, menurut Imam, adalah minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum, sistem hukum yang tidak sistematis dan tingkat kesadaran dan budaya hukum yang kurang di masyarakat.
            Kita bisa bayangkan bagaimana bila hukum atau perundang-undangan tersebut berkaitan dengan dunia peradilan. Belum lagi bila berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat kita yang belum menunjang. Khususnya yang berkaitan dengan tatanan kesadaran hukum masyarakat kita yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang tidak mendukung nilai-nilai hukum positif. Misalnya asas hukum positif yang berbunyi: hukum melindungi yang benar dan menghukum yang salah berhadapan secara diameteral dengan kebiasaan masyarakat kita untuk melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme. Hukum yang berparadigma melindungi yang benar men hukum yang salah berhadapan dengan stigma masyarakat bahwa hukum melindungi yang lemah meskipun yang lemah itu salah.
            Pada tataran ini mulai jelas terlihat bahwa pemahaman tentang hukum akan menentukan lahir dan terwujudnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan menentukan tegak atau tidak tegaknya hukum sebagaimana mestinya. Tentu saja muara dari pemahaman hukum dan kesadaran hukum adalah entitas diri yang ada dalam diri setiap manusia. Entitas diri itu yang kita kenal dengan “akal dan moral”. Namun pertanyaan kemudian sudah kah kita kenal apa itu “akal dan apa itu moral” mana wujudnya dalam diri kita?

3.        Entitas Kesadaran Hukum dan Pengaruhnya
            Dengan terwujudnya kesadaran hukum yang memadai di tengah kehidupan masyarakat. Memadai dalam arti masyarakat tidak lagi memiliki pengetahuan, pemahaman serta persepsi yang salah tentang dunia hukum (positif) pada umumnya dan dunia peradilan pada khususnya. Sepanjang hal-hal yang dikemukakan di atas belum berjalan secara holisitik dan interdependensi, maka kita jangan pernah berharap untuk tegaknya hukum di tengah masyarakat. Dengan kata lain imeg masyarakat yang masih belum percaya dengan dunia hukum (peradilan) kita akan senantiasa terbentuk.
            Pada tataran ini seyogyanya setiap aparat penegak hukum yang sedang menangani sebuah perkara (tindak pidana), tidak selalu harus bekerja dengan sudut pandang hukum positif (legalistik formal) akan tetapi juga selayaknya menggunakan pendekatan sosiologis (yang dalam istilah Satjipto Rahardjo adalah pendekatan “hukum progressif”). Salah satu wujudnya dengan menggunakan pendekatan “humanistik” untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahan yang dia lakukan[7]. Bila kita menggunakan teori “reinstitutionalis” dari Paul Bohanan[8] tentu saja setiap aturan (kaidah) hukum yang ada seharusnya secara diametral sejalan dengan kultur hukum masyarakat. Hukum seharusnya mendapat respon publik tidak hanya untuk mengatur problem sosial yang ada akan tetapi juga terjaga dan mendapat dukungan penegakannya oleh publik. Oleh karena hukum menurut pemilik teori ini tiada lain adalah, pelembagaan kembali kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat.
            Hal itulah yang disinyalir oleh Ronald D. Dwarkis, seorang guru besar Ilmu Hukum pada Universitas New York yang menyimpulkan bahwa: Moral Principles is the Foundation of Law. Namun dari melihat sejumlah besar fenomena maka hati kecil kita, apakah itu hati kecil sang hakim, apakah itu hati kecil jaksa, apakah itu hati kecil pengacara, sulit untuk mengakui bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini yang namanya proses penegakan hukum telah kehilangan fondasinya yaitu prinsip moral. Sehingga sah kiranya apabila disimpulkan bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini profesi hukum dan proses penegakan hukum dilanda oleh demoralisasi.
            Diingatkan oleh Allah SWT di dalam Kitab Al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 58 bahwa:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
            Selanjutnya di dalam ayat 135 diingatkan bahwa: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
Muatan ayat di atas kalau direnungkan maknanya, maka pesannya sungguh sangat keras. Tuntutan untuk berlaku adil tidak hanya kepada orang lain akan tetapi juga kepada diri sendiri. Logika ayat di atas juga sangat jelas bahwa, mana mungkin kita bisa berbuat adil kepada orang lain termasuk kepada diri sendiri bila dalam hidup dan kehidupan, kita belum bisa memahami wujud dari hawa nafsu yang melekat pada diri kita. Hawa nafsu yang senantiasa mendorong seseorang untuk tidak berlaku adil dalam melakukan suatu tindakan atau membuat suatu keputusan.
Hukum dengan demikian semakin tergerus nilai moralitas keadilannya, akibat ulah dari manusia yang menjadi subyek sekaligus objek hukum. Pada tataran ini lah juga hukum sejatinya harus direkonstruksi ulang agar menjadi nilai yang secara intrinsik menyatu dalam diri publik. Hukum bukan lagi sekedar konsep dan kaidah di atas kertas (law in the book) akan tetapi benar-benar menjelma sebagai dewi keadilan di dalam realitas (law in action) pada setiap relung-relung kehidupan masyarakat. Tentu dengan syarat bahwa peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang diproduksi dalam setap proses legislasi haruslah senantiasa mampu menangkap dan menampung nilai-nilai hukum (agama) yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena dari sisi keyakinan beragama dalam hal apa pun secara idealisme, masyarakat kita masih mempercayai dan berpegang teguh pada prinsip bahwa, ketika kita harus memilih hukum negara dengan hukum agama maka dapat dipastikan masyarakat masih akan memilih hukum-hukum agamanya untuk ditegakkan.
Hal tersebut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang cara berfikir manusia yang sudah sedemikian rupa, menampilkan macam berpikir yang beragam. Ratusan tahun lalu kita hanya mengenal satu macam berpikir, berpikir rasional. Hanya ada satu ukuran yang dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang, yaitu dengan menggunakan IQ (intellectual quotient)[9]. Namun, kini ditemukan tiga macam berpikir atau kecerdasan, sehingga selain yang rasional, masih ada berpikir dengan perasaan, dan spiritual. Pola  berpikir spiritual lahir sekitar akhir abad ke-20, model berpikir yang memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Ini disebut berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual amat menarik untuk dikaitkan kepada cara-cara berpikir dalam hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan kita dalam menjalankan hukum[10].
Dengan demikian penerapan paradigma religiositas dalam sistem hukum tidak hanya memiliki dasar historis akan tetapi juga punya landasan berpikir ilmiah. Pelibatan nilai-nilai spiritualitas dalam hukum diharapkan sekaligus mampu mengeliminir kelemahan-kelemahan yang ada selama ini dalam sistem hukum positivisme legalistik. Institusi keagamaan yang dimaksud dilibatkan sisi spiritualitasnya adalah, “Agama Islam”, sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya.  Kesempurnaan ajaran Agama Islam diakui tidak saja secara konsepsional dan teoretik mengatur hal-hal yang bersifat ibadah kepada Tuhan, akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum (hukum Islam) tidak hanya memiliki aturan tentang ibadah (aqidah dan akhlaq) akan tetapi juga dibidang kemasyarakatan (muamalah).
Allah SWT, telah menegaskan dan mengingatkan di dalam Surat Al-Baqarah sebagaimana berikut ini:
Ayat (2) menegaskan: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
Ayat (3) menegaskan: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
Ayat (4) menegaskan: dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.
Ayat (5) selanjutnya menegaskan: mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran  Islam yaitu: al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Sebuah kitab suci  yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di dalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional.[11] Hal yang menjadi kendala adalah kekeliruan awal yang telah terbangun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa, nilai-nilai ajaran agama hanya di hargai dan ditegakkan dari sisi hukum-hukum peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah cara berfikir yang melanda kita semua hingga kini.
 Setiap hari, kita semua berpikir sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami. Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Pernyataan filosofis seperti ini jarang sekali kita gumuli. Kita sudah cukup hanya memanfaatkan kemampuan berfikir tersebut dan bisa menikmati kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur lalu ke tempat kerja sesudah itu pulang ke rumah istirahat dan pada akhirnya besok pagi rutinitas itu berulang kembali hingga akhirnya kita sakit dan meninggal dunia dan selesailah sudah hidup dan kehidupan diri ini. Tidak pernah atau jarang sekali kita mau memikirkan dari manakah asal kejadian diri kita, kenapa mesti melewati alam rahim. Kenapa diri ini bisa hidup dan bernafas, serta memiliki kemampuan untuk mendengar, merasakan berbagai jenis makanan, memiliki indera penciuman serta kemampuan untuk berbicara melalui pita suara yang kita miliki, serta yang tak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk berfikir yang telah melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam Surat As-Sajadah ayat (9) dijelaskan bahwa: kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
Roh itulah sebenarnya yang esensi dari diri kita. Kehadirannyalah yang kemudian membuat kita bisa memiliki pancaindera dan akhlak. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama, sebab Tuhan telah tetapkan di dalam Kitab Al-Qur’an (Surat  Al-Israa ayat 85) sebagaimana berikut ini: dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".
Roh lah yang membuat manusia bisa hidup dan bisa melakukan apa saja seenaknya dan melupakan asal-usul dan pemilik roh itu. Tanpa adanya roh manusia tidak akan bisa melakukan apa pun. Jelas sudah, hanya nilai-nilai ajaran agama yang dapat menyelematkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya, karena urusan roh adalah urusan agama (Islam). Ilmu kedokteran sekalipun hingga kini belum bisa menjawab misteri “roh”. Betapa kita telah banyak melihat contoh dengan berbagai kejadian yang menimpa hidup dan kehidupan di tengah masyarakat membuktikan bahwa: sains dan teknologi tidak mampu berbuat apa-apa. 
Pendekatan agama (aspek religius) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melanda ummat manusia di berbagai belahan bumi secara umum dan Indonesia secara khusus tentu saja bukan dengan pemaknaan yang umum sebagaimana selama ini kita pahami. Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena 15 abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran sesuai dengan keinginan para pihak yang menafsirkannya. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan, apa yang di terang atau benda yang diterang tidak pernah kita pahami, sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang.
Dalam Surat At-Taubah ayat (33) dijelaskan bahwa: Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.[12]
Dalam konteks dunia hukum kita yang dikatakan pada awal tulisan ini semakin carut marut dengan berbagai penyimpangan yang justru dilakukan oleh para aparat penegak hukum dapat kita analisis bersama dengan pendekatan nilai-nilai spiritual Islam. Peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang ada, sisi kelemahannya adalah tidak pernah mau tau situasi kejiwaan baik yang ada secara internal pada diri seseorang maupun sisi kejiwaan masyarakat mengapa sampai suatu peristiwa hukum atau pelanggaran hukum (kejahatan/tindak pidana) terjadi. Bagi rezim hukum positif yang penting adalah ada hukum yang mengatur kemudian ada kesalahan yang memenuhi kriteria undang-undang (dan terbukti) maka orang tersebut harus di hukum. Diingatkan oleh Sayyid  Mujtaba bahwa: Apabila dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal dan hati nurani dan menjadikan manusia tawanan hawa nafsu, keimanan muncul sebagai dukungan yang terbaik untuk diandalkan. Iman adalah dukungan terbesar dan pancangan nurani dan akal. Dengan dukungannya akal dan nurani mendapatkan kemampuan untuk menekan naluri-naluri pemberontak dalam segala keadaan, melawan tekanan permusuhan hawa nafsu dan mengatasi setiap jenis kecenderungan berbahaya. Seorang manusia yang dipersenjatai dengan iman adalah manusia yang dalam kata-kata Al-Qur’an, telah berpegang pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus[13].
Kita sangat keliru ketika pemahaman keagamaan (nilai-nilai spiritualitas) dipahami dapat diselesaikan melalui penyadaran diri dalam bentuk: introspeksi, refleksi, kontemplasi, yoga (sebagai olah spiritual, bukan olah raga), meditasi, iktikaf, tafakur, atau zikir. Apa yang bisa diselesaikan pendekatan seperti ini apabila diri yang sebenarnya diri pada kita tidak dipahami. Tuhan yang disembah-Nya tidak dikenal. Dianggapnya Tuhan ada dimana-mana. Padahal bila Tuhan ada dimana-mana, maka disebuah kantor jika Tuhan ada tidak akan ada korupsi. Bila di kampus ada Tuhan maka mahasiswa tidak akan unjuk rasa hingga melakukan tindakan anarkhis.
Di jelaskan dalam Surat Ash-Shaff ayat (2-3) bahwa: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperkatakan barang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Besar sekali benci Allah lantaran mereka itu memperkatakan barang sesuatu tapi hukumnya tidak diketahui.
Bahkan dalam Surat Al-Baqarah ayat (175) Allah telah menyindir orang-orang seperti di atas dalam firmannya bahwa: mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli siksa dengan ampunan. Maka Alangkah ajaibnya mereka itu sabar masuk neraka.
Akhirnya terbukalah nalar pikir kita untuk bersama-sama memikirkan bagaimana dunia hukum Indonesia agar bisa lebih baik. Kening kita yang berkerut setelah membaca uraian di atas mudah-mudah membuka rasa akademik dan spiritualitas kita untuk merasa prihatin terhadap peran agama dalam kehidupan kita. Sejatinya banyak hal yang harus kita restorasi di dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Islam) yang selama ini kita yakini dan amalkan. Terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan hakikat agama yang hilang sejak kita ditinggal oleh Rasulullah.         Sulit bagi kita ummat Islam dengan ajaran Islamnya yang ada untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan sistem hukum nasional bila pemahaman dan pengamalan ajaran agama kita juga belum terbentuk secara baik dan benar. Termasuk berbagai masalah internal bahkan eksternal yang melingkupi masyarakat Islam Indonesia saat ini.
Sejatinya ruang kosong yang terbentuk dan semakin menganga dalam sistem hukum positif negara ini akibat kelemahan yang melekat padanya, ajaran (nilai-nilai) Islam harus masuk untuk memperbaiki dan memberikan perannya sebagai rahmat bagi segenap alam semesta. Diingatkan oleh Allamah M.H. Thabathaba’i[14] bahwa: Agama Islam yang mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun umat manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, dapat diketahui dasar-dasar dan perundang-undangannya melalui Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah sumber utama dan mata air yang memancarkan ajaran Islam. Hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan.
Dasar-dasarnya antara lain dapat dilihat pada Surat Al-Israa (surat ke-17) ayat (9) yang mengatur: Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dalam Surat An-Nahl (surat ke-16) ayat (89) dinyatakan bahwa: (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Benar lah bahwa hukum bukan merupakan tujuan, hanya merupakan jembatan, yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. Demokrasi sebagai lahan tenpat tumbuhnya hukum di negara ini memang masih jadi masalah baik secara konsepsional apalagi dalam praktek[15]. Dalam kaitan itu kehadiran pengadilan menjadi niscaya adanya[16]. Padahal Indonesia sebagai Negara Hukum, bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi hukum) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Supremasi hukum dalam hal ini bermakna bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting di dalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, termasuk pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif itu sendiri[17].
Baik atau buruknya sesuatu hukum atau sesuatu lembaga hukum tak dapat dilepaskan daripada golongan untuk siapa hukum itu berlaku dan siapa pelaksana hukumnya. Apabila sesuatu hukum yang dibebankan dari atas hendak menjadi hukum yang hidup, haruslah pertama-tama hukum ini dapat diterima oleh kesadaran dan keyakinan dari mereka untuk siapa hukum itu berlaku[18]. Hukum itu tentu saja dibuat dan diberlakukan untuk manusia guna mencapai tujuan hukum[19]. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk beriman kepada Allah yang  dengan akalnya mampu memahami dan mengamalkan wahyu serta gejala-gejala alam lainnya, memiliki rasa tanggung jawab atas segala tingkah lakunya dan berakhlak mulia[20].
Masalah laten yang tidak banyak dipahami, sehingga hukum sebagai sistem kaedah tidak berfungsi maksimal adalah hukum sebagai produk pikir manusia. Hukum dalam wujudnya sebagai hukum negara (peraturan perundang-undangan) adalah produk akal yang secara representatif “perdebatan akal” pembentukannya terlihat pada sidang-sidang di parlemen atau lembaga legislatif atau yang lebih dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Allamah M.H. Thabathba’i dalam teorinya menyatakan bahwa: “Akal tidak memadai untuk membimbing manusia kepada hukum”. Dari itu jelas bahwa akal saja tidak mungkin dapat membimbing manusia kepada hukum yang akan menghilangkan perbedaan-perbedaan. Karena akal ini pulalah yang menimbulkan pertentangan dan membangkitkan keinginan untuk mengeksploitasi dan melestarikan kepentingan-kepentingan secara tak semena-mena. Karena itu, adanya kendali membuat masyarakat seimbang[21]. Dengan fenomena yang diuraikan di atas, maka masihkah kita akan menaruh harapan penuh kepada hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan: keadilan, kemanfaatan dan daya guna serta kepastian hukum. Rasa-rasanya jangan. Bukan masanya lagi untuk kita berharap penuh pada hukum atau undang-undang yang ada tanpa melibatkan norma-norma agama (nilai-nilai agama) yang salah satu esensinya adalah membangun atau memperbaiki sisi kedirian (moralitas) manusia yang menjadi wakil rakyat (anggota DPR dan DPRD) serta aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum), demikian juga dengan masyarakat. Terutama sekali ajaran agama (Islam) memberikan pemahaman tentang hakekat diri yang pada esensinya ada unsur iblis (jahat) yang mendorong berbuat jahat dan ada unsur malaikat (baik) yang mendorong kepada kebaikan.
Era sekarang ini, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang terjadi tidak lagi mewujud seperti di masa lalu yang melibatkan masyarakat golongan bawah (akar rumput) dengan berbagai problematika sosial yang dialaminya seperti: rendahnya pendidikan, kemiskinan yang mendera serta rendah dan lemahnya tingkat keimanan dan pemahaman keagamaan[22]. Sekarang ini yang mengherangkan pelakunya justru banyak orang-orang terpelajar serta memiliki tingkat ekonomi yang mapan (white colour crime). Lihatlah orang-orang yang di jajaran pemerintahan yang korupsi. Orang-orang di jajaran legislatif dan di jajaran lembaga yudikatif semuanya adalah orang-orang berpendidikan tinggi.
Allah SWT di dalam Surat Al-Maa’idah ayat (7) telah mengingatkan bahwa: dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan Kami taati". dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu). Paling tidak lima (5) kali sehari se malam kita (umat Islam) senantiasa bersumpah di hadapan Allah SWT sebagaimana di dalam Surat Al-An’am ayat (162) diingatkan bahwa: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.
Dengan demikian, kaidah hukum buatan manusia tidak akan pernah bisa diharapkan untuk dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena hukum yang merupakan produk akal manusia di satu sisi dan disisi lain akal itu pulah lah yang kemudian melanggar dan menginjak-nginjak hukum itu. Sungguh sebuah ironi yang sangat memilukan oleh karena pelaku pelanggaran hukum atau pelaku tindak pidana yang semakin marak sekarang ini adalah elit-elit pemerintahan dan elit-elit politik yang seharusnya menjadi garda depan penegakan hukum. Berbagain kejadian tersebut jelas menjadi gambaran akan buramnya sistem hukum kita, suramnya penegakan hukum di negeri ini. Pada hal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan kalau negara ini adalah negara hukum. Negara yang telah mewajibkan setiap warga negaranya untuk menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.  Gambaran yang sangat kasat mata betapa sistem hukum kita telah gagal mewujudkan tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum di tengah masyarakat.
            Terasalah urgensi restorasi bangsa ini mewujud sebagai gerakan kolektif. Unuk itu selama manusia secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari (inner substantive) sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Bahkan secara umum ini juga menimpa ummat beragama kita sehingga bersikap agressif, repressif dan anarkhis. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Padahal sebagaimana ulasan di atas sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan.  Kebanyakan kita masih belum memahami benar siapa sesungguhnya  yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya.  Itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Diri yang sebenarnya diri ini adalah “domain agama”, jadi baik tidaknya akhlak dan moral seseorang amat sangat ditentukan sejauh mana tingkat kepahaman agamanya tentang hakekat dirinya. Semakin rendah pemahaman kediriannya akan semakin cenderung untuk melakukan kejahatan. Semakin tinggi tingkat kepahaman hakekat dirinya maka akan semakin tinggi tingkat ketaqwaannya. Hal tersebut ditegaskan di dalam Al-Quran Surat As-Shaff ayat (2-3) bahwa: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
            Esensi iblis pada diri kedirian manusia menyebabkan manusia sudah kodratnya tidak bisa diperbaiki, untuk itu semua ayat-ayat alqur’an dan hadist-hadits bila bicara tentang manusia maka yang ada adalah: manusia itu merugi, manusia sak wasangka, manusia celaka. Di dalam Al-Qur’an pada Surat At-Taghabun ayat (2) ditegaskan dan diingatkan bahwa: Dia-lah yang menciptakan kamu Maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
            Persoalan dasar dan esensial yang harus kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat Islam untuk melakukan restorasi sekarang ini adalah mengembalikan hakekat keberagamaan yang sudah hilang ratusan abad yang lalu, sejak kita ditinggal oleh Rasulullah. Akibatnya kebanyakan di antara kita pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam senantiasa berada level syari’at. Pada komponen ini aspek-aspek hakekat keberagamaan yang hilang yang dimaksud adalah: pertama, memahami diri yang sebenarnya diri pada kita;kedua, memahami hakekat kiblat (baitullah) serta memahami hakekat Tuhan. Demikian juga hakekat dan makna yang ada di balik dari setiap perintah ajaran agama Islam (baik ibadah maupun muamalah). Bila persoalan pertama tentang memahami hakekat diri (diri sebenarnya diri) yang beragama tidak dipahami, maka jangan pernah berharap nilai-nilai kebenaran ajaran Islam dapat fungsional pada diri kita, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam kaitan ini Al-Qur’an Surat At-Thaariq  ayat (5) telah mengingatkan bahwa: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan? Demikian juga di dalam Surat Ali-Imron ayat (3) ditegaskan dan diingatkan bahwa: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, Selanjutnya di dalam  Surat Al-An’am ayat 46 ditegaskan dan diingatkan bahwa: รถKatakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang Kuasa mengembalikannya kepadamu" perhatikanlah bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran (Kami), kemudian mereka tetap berpaling (juga).
Manusia dengan tubuhnya tidaklah sekedar dapat dibagi atas fisik dan non fisik, atau jasad dengan non jasad akan tetapi memahami betul mana yang dimaksud dengan jasad dan mana yang dimaksud dengan non jasad. Jasad adalah tubuh ini yang nampak di mata yang memiliki kepala leher, dada dan kaki dan termasuk elemen-elemen internalnya secara patologis. Non fisik adalah yang tidak nampak oleh mata kepala tidak material tetapi terasa adanya. Inilah juga yang kita kenal dengan roh. Inilah yang datang dari pada Tuhan dan saatnya nanti juga akan kembali ke Tuhan (Innalillahiwainnailahirajiun). Inilah yang ditiupkan Tuhan ketika bayi berusia empat bulan sepuluh hari di dalam kandungan. Inilah juga yang kita sebut dengan NurMuhammad (turunan Muhammad). Inilah juga yang diusebut dengan muknim. Inilah yang bersaudara karena asalnya satu dari Tuhan. Baik roh yang ada pada orang Arab, Indonesia, Jepang, Amerika, Afrika satu asalnyadari Tuhan yang sama. Yang berbeda-beda adalah tubuh jasad kita yang turunan ibu bapak yang hasil perkawinan sel sperma dngan ovun. Dari sini kita mengnenal Bangsa Arab, Bangsa Indonesia dan bangsa yang lain-lainnya yang ada diberbagai belahan bumi.
Kenapa diri yang sebenarnya diri (roh) itu yang esensi dalam diri kita, oleh karena jasad tidak bisa apa-apa dengan segala komponen patologisnya jika roh tidak ada. Lihatlah orang yang sudah meninggal dunia apanya yang tidak ada secara fisik (patologis) kenapa tidak bisa lagi berbuat apa-apa? Oleh karena yang beragama, yang berjalan, yang berfikir yang berbuat yang mendengar yang merasa yang berbicara melalui panca  indera itu yang sudah tidak ada. Pancaindera inilah yang disebut dengan budi yang melahirkan adat istiadat, sehingga setiap wilayah masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Budi ini tidak dapat lepas dari kontrol bathin yang kita sebut juga dengan akhlak dengan empat sifatnya yaitu: siddiq, amanah, tablig dan fathanah. Sedangkan nyawa adalah perpaduan empat unsur yang membentuk jasad yaitu: angin, air, tanah dan api yang malahirkan hawa dengan sifatnya yang pantang kelintasan, nafsu dengan sifatnya yang pantang kerendahan , dunia dengan sifatnya yang pantang kekurangan dan setan dengan sifatnya yang pantang kekalahan.
            Allah SWT telah menegaskan dan mengingatkan di dalam Surat Yusuf ayat (53) bahwa: dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.             Demikian juga yang sejak awal diingatkan Alah SWT di dalam Surat Al-Ashr ayat (1-3) bahwa: demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
Dalam keseharian keberagamaan masyarakat kita. Hawa nafsu dunia setan inilah yang memerintah roh kita. Roh menjadi budaknya, padahal yang harus terjadi adalah sebaliknya rohlah yang harus menjadi panglima dalam diri ini. Ini pulahlah yang melahirkan 10 maksiat bathin (lima yang keji dan lima yang mungkar). Korupsi, membunuh, zinah, pencurian pornografi dan porno-aksi hanyalah tindak lanjut atau implementasi dari 10 maksiat bathin itu secara nyata dalam bentuk prilaku. Pada tataran inilah peraturan perundang-undangan sehebat apapun tidak akan pernah dapat berfungsi dengan baik bila hal ini tidak tertata dengan baik.
Dalam Al-Qur’an Surat As-Shaff ayat (2-3) Allah SWT telah menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa: Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
Diingatkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa: Indonesia adalah negara dengan segala kemajemukannya. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk untuk kondisi sosial budaya tersebut. Selanjutnya beliau katakan bahwa: bagi suatu bangsa yang sedang bergolak dinamis untuk menjadi modern, hukum memang diperlukan. Tetapi Indonesia sebagai komunitas yang sangat majemuk dan memiliki nilai-nilai serta tradisi yang berbeda dari yang dominan di dunia, perlu berhati-hati dengan caranya berhukum.[23]
Misi agama (ke-Rasulan) yaitu hendak menyelamatkan roh kita yang daripada Tuhan agar dapat selamat kembali ke asalnya di maqom roh. Manusia (mukmin) sesungguhnya tidak ada yang mati. Demikian juga dengan roh dia tidak mati akan tetapi dia kembali ke asalnya. demikian juga dengan komponen-komponen fisik (patologis) lainnya tidak ada yang mati yang terjadi adalah kembali ke asalnya. Itulah sebabnya ketika sesorang meninggal dan diprosesi melalui shalat jenazah haruslah kita memahami betul yang mana yang dikubur, yang mana yang dikebumikan dan yang mana yang dimaqomkan. Diri yang sebenarnya diri inilah yang beragama. Fisik atau jasad ini hanyalah pelaksana perintah-perintah agama. Dengan kata lain tubuh tidak akan bisa rukuk jika roh sudah tidak ada. Akal tidak bisa berpikir bila roh kita sudah tidak ada. Telinga tidak bisa lagi mendengar bila roh sudah tidak ada, bibir ini tidak bisa lagi membaca ayat-ayat dari Kitab Suci al-Qur’an bila roh tidak ada. Persoalan klimaks yang kemudian muncul adalah bagaimana roh itu beragama. Budi yang sering disebut dengan Akal dalam arti sempit, tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengatur roh karena sebagaimana dikemukakan di atas justru akal kita baru bisa berfungsi bila roh ada. Artinya apa bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengurus roh. Di dalam al-Qur’an jelas sekali Tuhan berfirman bahwa roh itu urusanku bukan urusan manusia. Dengan kata lain agar roh itu bisa beragama dan berfungsi dengan baik maka roh iru harus kita serahkan kepada pemiliknya untuk di urus. Bagaimana agar roh kita diurus oleh Tuhan itulah gunanya ada Rasul, itulah gunanya ada tempat pertemuan (Baitullah). Untuk itu, selama hal-hal ini tidak dipahami dengan baik maka selama itu pula fungsi agama untuk menjadi rahmat bagi diri kita, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara tidak akan pernah dapat terwujud. Dalam ranah agama aspek terdalamlah yang harus kita pahamai terlebih dahulu dengan baik baru kita bicara ke luar.
Bila ajaran Agama Islam diharapkan bisa memberi sumbangsih di dalam mencegah perbuatan maksiat, maka tidak ada jalan lain kecuali ummat Islam harus merestorasi kepahaman agamanya agar kembali seperti apa yang dajarkan oleh Rasullah. Hal-hal inilah juga yang harus dipahami dengan baik oleh segenap aparat hukum sebagai manusia. Bila tidak maka kita jangan pernah berharap hukum bisa tegak dengan setegak-tegaknya oleh aparat penegak hukum, kecuali akan menggunakan kekuasaannya untuk menyalah-gunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Aparat penegak hukum selamanya tidak akan bisa diharap jika hanya mengandalkan kcerdasan intelektualnya dan mengabaikan kecerdasan spiritual. Sebab bila tidak maka sungguh keras peringatan Allah SWT di dalam Surat An-Naazi’aat  ayat (34-39)  bahwa: Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang,  pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya).
            Dengan demikian jelaslah sudah bahwa diri dan kedirian kita dalam lingkup kehidupan beragama haruslah dipahami secara benar agar mewujud pemahaman yang benar sehingga pengamalannya juga nantinya dapat baik dan benar. Dalam konteks dunia hukum (sistem hukum) Indonesia juga sudah jelas bahwa, tidak lah pada tempatnya lagi membuat jarak antara hukum negara dengan hukum agama (Islam). Nilai-nilai ajaran Islam haruslah mewarnai peraturan hukum (peraturan perundang-undangan) dalam keseluruhan tahapan dan materi dalam proses legisasi di lembaga legislatif (DPR dan DPRD) agar hukum yang lahir dan akan ditegakkan (ius constituendun dan ius constitutum) sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang religius.  Demikian juga segenap aparat penegak hukum haruslah memahami betul diri dan kediriannya. Hakekat dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sebab hanya dengan memahami diri dan kediriannya dia juga akan memahami Tuhannya. Dengan pemahaman yang paripurna tersebut dengan sendirinya akan melahirkan aparat penegak hukum yang amanah, jujur dan bekerja dengan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4.        Penutup
Kesadaran hukum terbangun melalui pahaman hukum, namun bukan menjadi dasar utama di dalam mewujudkan penegakan hukum. Kesadaran hukum, pemahaman hukum dan penegakan hukum adalah aspek terdalam dari kedirian manusia. Untuk itu selama masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum secara khusus belum memahami hakekat dirinya dari sudut pandang agama (religi) maka selama itu pula kekeliruan dan penghancuran terhadap hidup dan kehidupan ini akan selalu terjadi. Apatah lagi bila manusia yang ada di permukaan bumi ini masih membanggakan kemampuan sains dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia. Sains dan teknologi sejatinya tidak akan pernah dapat menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang melingkupi kehidupan ini. Sains dan teknologi hanya berperan, berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi serta melayani kebutuhan material kehidupan manusia. Hal itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan kehidupan hingga kini tidak pernah bisa tertangani dan terselesaikan dengan baik.


Daftar Pustaka
Achmad Ali, 1996. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
Laica Marzuki, M, 1997. Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum Repelita VII), Makalah, Ujung Pandang.
Mahfud, Moh MD, 1998. Politik Hukum di Indonesia, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.
Roucek, Joseph S, 1951. Social Control, Doan Nostrand Company, Inc, London.
Rusli Effendy, dkk, 1991. Teori Hukum, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang.
Sudargo Gautama, 1973. Pembaharuan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1985. Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, CV. Remadja Karya, Bandung.
------------ 1993, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 1986. Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
------------  1987. Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
Sudikono Mertokusumo, 1986. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Schmidheiny, Stephan, 1992. Changing Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment, Massachusetts Institute of Technology, USA.
Utrecht, E, 1983. Pengantar dalam Hukum Indonesia, PT.Ichtiar Baru bekerjasama dengan Penerbit Sinar harapan, Jakarta.


  
     





[1] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Prenada Media Grup, Jakarta 2009.
[2] Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm, 152.
[3] Blogspot Sudkino Mertokusumo, Kesadaran Hukum Sebagai landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum, di kutip, 2 Januari 2016.
[4] Sudikno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 3
[5] Paul Scholten: Algemeen Deen, Hlm. 166 N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J Tjeenk Willink 1954, Kutipan diambil dari buku Sudikno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 2.

[6] Baharuddin Lopa, 1987:4.
[7] Satjipto Rahardjo, 2009, Loc. Cit.
[8] Achmad Ali, 1996, Loc Cit.
[9] Satjipto Rahardjo, 2006,  Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,  hlm. 16-17.
[10]Ibid.
[11] Alfian menyatakan bahwa: Salah satu  hal yang menarik dari perkembangan sejarah bangsa kita adalah bahwa dari dulu hingga sekarang, apa yang disebut dengan golongan Islam, selalu ikut memainkan peranan penting dalam perkembangan bangsa dan negara ...  selanjutnya dikatakan bahwa: Salah satu hal yang menarik adalah bahwa, Islam tidak memisahkan secara tegas apa yang diisebut dimensi agama, dimensi sosial dan dimensi-dimensi lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. (Panji Masyarakat, No. 542 tanggal 11 Juni 1987).
[12] Kata musyrik adalah lawan kata dari muslim, muslim adalah orang yang secara bebas telah memilih untuk menyesuaikan kehendaknyadengan kehendak Tuhan, disebut muslim. Seorang muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan ilahi. Artinya seorang muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal bebasnya menerima dan mematuhi petunjuk Tuhan. (dalam S. Hussein Nasr, 1981, Islam Dalam Cita dan Fakta, Jakarta: Leppenas, hlm. 11). 
[13] Sayyid Mujtaba Musawi Lari, Akal dan Kesadaran Hati Nurani, Majalah Yaum Al Qudus No. 38 Dzulhijjah 1413 H, Jakarta: Kedubes Iran,  hlm. 16.
[14] Lihat, Allamah M.H. Thabathaba’i, 1997, Mengungkap Rahasia Al-Quran, Bandung: Mizan.
[15] Sunaryati Hartono, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor) “Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional”, 1986, Loc. Cit.
[16]Ibid hlm. 7.
[17] Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 59.
[18] Satjipto Rahardjo, 1983, Loc.  Cit.
[19] Sudargo Gautama, 1973, Op. Cit.  hlm. 49.
[20] M. Daud Ali, dkk, 1988, Op.Cit. hlm. 10-19.  Bandingkan dengan NA. Rasyid, 1983, Manusia dalam Konsepsi Islam, Jakarta: Karya Indah, hlm. 19.
[21] Allama M.H. Thabathaba’i, 1997 Loc. Cit. 
[22] Baca Yusuf al-Qardhawy, Attarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Banna, terjemahan oleh, Bustani A. Gani dan  Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 52.
[23] Satjipto Rahardjo, 2009, Loc. Cit.