Senin, 11 April 2016

KEDAULATAN RAKYAT VS KEDAULATAN PARTAI

Oleh: Ahkam Jayadi

            Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Muatan pasal ini tentu saja hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di Negara Republik Indonesia adalah rakyat. Presiden baik sebagai kepala Negara maupun sebagai kepala pemerintahan dengan semua aparatnya baik dalam jajaran eksekutif, legislative maupun yudikatif semuanya hanyalah penerima amanah dari pemilik kedaulatan yaitu rakyat. Amanah untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas pemerintahan guna mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
            Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan proses pengisian berbagai jabatan publik (legistiaf, eksekutif maupun yudikatif). Dalam menentukan anggota legislative seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka rakyat lah yang berdaulat menentukan siapa yang menjadi anggota legislative melalui pemilihan umum pada semua level lembaga legislative mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga tingkat pusat. Segala proses tersebut semuanya telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 8 Tahun 2015 dan berbagai peraturan perundangan lainnya).
            Hanya saja seiring dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan kita, seringkali muncul hal-hal baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya atau belum diatur sebelumnya sehingga masalah yang ditimbulkannya menjadi problematik. Sebutlah beberapa kasus pemecatan sebagai anggota legislative oleh partai politik tempat seorang anggota legislative bernanung. Sebutlah kasus terakhir pemecatan salah satu anggota sekaligus wakil ketua DPR RI dari PKS (FH). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah menjatuhkan pilihannya kepada FH untuk mewakilinya atau memberikannya amanah sebagai anggota DPR RI (dengan jumlah pemilih dapil NTB adalah 125.083 suara). Pertanyaannya kemudian apakah bisa dibenarkan atau bisa diterima jika kedaulatan rakyat tersebut kemudian dikooptasi oleh partai poltik dengan memecat orang tersebut. Jawabannya tentu saja tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Jawaban lebih lanjut pertanyaan ini kita serahkan saja kepada kaum terpelajar para akademisi, guru besar dan para negarawan yang ada untuk menjawabnya.
            Hingga kini eksistensi dan keberadaan partai politik di Negara ini memang masih belum stabil dan cenderung membingunkan. Lihatlah partai yang mengusung idiologi agama (Islam) koq bisa-bisanya partai bercorak seperti itu begitu banyak sehingga rakyat dibuat bingun dan dibuat saling benci saling hujat saling firtnah satu sama lain. Koq bisa-bisanya ada partai islamnya PKS ada partai Islamnya PPP, ada partai Islamnya PAN, ada partai Islamnya PKB. Bahkan yang paling tragis partai Islam PPP terbelah dua. Koq partai Islam tapi ngurus dirinya saja tidak becus apalagi mau mengurus rakyat dan Negara, yang bener aja bro? Kami rakyat kecil butuh ketenangan, butuh kerja nyata untuk mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas dan sejahtera. Capek kami melihat bapak-bapak, ibu-ibu wakil rakyat dan petinggi Negara ini hanya bertengkar melulu yang tidak ada hentinya demi kepentingan politik praktis untuk melanggengkan kekuasaan yang merupakan amanah bukan wadah untuk berkuasa demi kepentingan pribadi dan kelompok. Bung sadarlah hidup ini hanya sementara dan pada akhirnya nanti semua sikap dan perilaku anda termasuk amanah yang ada di pundak anda akan dieprtanggung jawabkan di hadapan yang maha kuasa, maha adil dan maha mengetahui. Demikian sebagai bahan pertimbangan untuk dapat kita menemukan kebenaran sesungguhnya.#

Minggu, 03 April 2016

DUKUNGAN PARTAI KEPADA AHOK



Oleh: Ahkam Jayadi

            Sungguh aneh partai politik di negeri ini. Sebagai institusi politik yang berfungsi melahirkan sumber daya manusia sebagai tokoh-tokoh bangsa untuk berbagai jenis jabatan tidak bisa diwujudkan sebagaimana mestinya. Realitas memilukan tersebut terlihat secara jelas dalam fenomena Ahok menuju kursi DKI 1 pada pemilihan kepala daerah (Gubernur DKI) tahun 20017 mendatang. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada Pasal 10 telah jelas mengatur bahwa: partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Pada pasal 11 diatur bahwa: partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. Partisipasi politik warga Negara Indonesia dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
            Ahok bersama teman Ahok telah memproklamirkan bahwa Ahok akan maju sebagai calon gubernur melalui jalur independen. Dengan jumlah KTP awal yang berhasil dikumpulkan maka diputuskan juga tidak akan menggunakan jalur partai. Namun aneh bin ajaib serta tampa rasa malu dan rasa bersalah sedikit pun kemudian ada partai yang menyatakan dukungan dan mendukung Ahok sebagai calon gubernur, padahal Ahok tidak membutuhkannya. Pilihan Ahok untuk maju melalui jalur independen tentu saja pilihan yang rasional dan telah di pertimbangkan secara matang dalam berbagai aspek. Paling tidak Ahok melihat pengalamannya selama ini di dalam pemerintahan bahwa partai politik (melalui anggotanya yang duduk sebagai anggota legislatif) dalam banyak hal hanya merecoki pemerintahannya.
            Fenomena tersebut bagi penulis telah melahirkan dua kesimpulan, yaitu: pertama, partai tersebut tidak mampu membentuk serta melahirkan sumber daya manusia dan untuk itu tidak memiliki kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi calon gubernur yang hendak diajukan sebagai calon gubernur: kedua, partai politik tersebut numpang beken dengan elektabilitas Ahok yang sangat tinggi (mencapai kisaran di atas 75 persen). Bila begini wujud partai politik yang ada di negeri ini, maka pantas saja kita tidak bisa berharap banyak pada kehadiran partai politik sebagai institusi politik Negara sebagaimana tujuan dan fungsinya, kecuali hanya melahirkan orang-orang yang hanya taunya memanfaatkan jabatan politik dan jabatan publik yang diembannya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan partainya dengan cara melanggar hukum (korupsi, kolusi dan nepotisme).
            Sungguh kita tidak habis pikir dan bahkan akal sehat kita menjadi buntu ketika menyaksikan penangkapan (operasi tangkap tangan) anggota-anggota legislatif (mulai dari pusat hingga daerah)  yang tidak juga berhenti hingga kini. Ada apa sebenarnya dengan partai politik kita, ada apa sebenarnya dengan bangsa dan Negara ini? Bukankah bangsa ini dihuni oleh anak-anak bangsa yang religious. Sehari semalam tidak kurang sekitar 175 juta orang Indonesia yang melaksanakan shalat lima waktu tapi kenapa maksiat dan tindak pidana tidak juga hilang bahkan semakin merajalela dan dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Lembaga pendidikan kita mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi  setiap saat menggulirkan pentingnya akhlak sebagai anak-anak bangsa. Demikian juga pemerintahan sekarang telah menetapkan kebijakan, “revolusi mental”. Kemana semua pengaruh itu koq tidak mewujud? Kemana semua hal tersebut bermuara dan berujung? Akhirnya paling tidak ini pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama sebagai satu bangsa satu Negara, apakah kita bisa atau tidak memperbaikinya,  semuanya kembali kepada kita semua. Demikian sebagai bahan petimbangan semoga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran sesungguhnya.#

KAWIN ATAU NIKAH




Oleh: Ahkam Jayadi

            Terminologi kawin dan nikah masih banyak dipahami dan digunakan secara salah di tengah masyarakat. Perkawinan terbentuk dari kata kawin dan pernikahan terbentuk dari kata nikah. Kedua kata ini (kawin dan nikah) serta kata bentukannya (perkawinan dan pernikahan) memiliki makna dan asal usul yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008:639) diuraikan bahwa: kata kawin bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, menikahi, melakukan hubungan kelamin (untuk hewan), bersetubuh.  Kata nikah dimaknakan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
            Kata kawin berasal dari dan atau istilah yang dikenal dalam ilmu pengetahuan. Untuk itu kita kenal istilah “kawin” untuk mempertemukan serbuk sari dengan putik sari untuk menghasilkan pembuahan yang akhirnya menghasilkan buah. Istilah kawin ini juga digunakan untuk binatang sehingga misalnya terbentuk istilah kawin silang dan sebagainya. Kejadian seperti ini untuk manusia digunakan istilah “nikah” dan “pernikahan”. Dalam konteks manusia kawin tentu saja tidak boleh ditonton oleh siapa pun kecuali mereka berdua yang melakukannya di dalam kamar. Kejadian yang bisa kita tonton atau saksikan adalah pernikahan. Istilah “nikah” adalah bahasa agama (dalam agama Islam) tercantum di dalam Kitab Suci Alqur’an. Dalam Surat An Nisa ayat (3) dinyatakan bahwa: Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.
Dengan demikian penggunakan istilah kawin bermakna, “hubungan biologis untuk menghasilkan buah atau keturunan (untuk tanaman dan hewan bukan untuk manusia). Sayang sekali istilah itu juga digunakan untuk manusia dan bahkan telah memjadi istilah yang umum digunakan di tengah masyarakat. Kesalahan itu terjadi oleh karena kesalahan awal yang terbentuk akibat penggunaannya yang salah di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seharusnya undang-undang ini bukan bernama undang-undang perkawinan akan tetapi undang-undang pernikahan. Bagaimana mungkin urusan kawin hendak di atur-atur, yang bisa diatur adalah urusan pernikahan. Hal-hal yang diatur tentu saja antara lain adalah: tata cara pernikahan, syarat dan rukunnya serta hak dan kewajiban satu sama lainnya sebagai suami istri serta berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.
Mari kita lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal tersebut mengatur bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.  Peristiwa yang diuraikan ini dalam bahasa agama (Islam) adalah nikah bukan kawin. Kawin dalam bahasa agama (Islam) hanya bisa dilakukan dengan istri yang sah tidak boleh atau haram dilakukan dengan yang bukan istri atau suaminya.
Pasal di atas jelas sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwa yang hendak di atur sebenarnya adalah urusan pernikahan, bukan urusan perkawinan. Dengan demikian jelas pula bahwa kita keliru jika yang dimaksud adalah pernikahan tapi kita menggunakan istilah perkawinan, serta sebaliknya bila yang kita maksudkan adalah perkawinan maka tentu saja keliru jika kita menggunakan kata nikah. Dengan dasar pemikiran ini tentu saja kita mengusulkan kepada pemerintah (eksekutif) dan pihak DPR (legislatif) untuk merevisi undang-undang dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan apa yang di uraikan di atas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengaturannya dan pada akhirnya berimplikasi pada penggunannya di dalam masyarakat. Pernikahan adalah urusan dan menjadi ranah agama (urusan hamba dengan TuhanNya) dengan demikian kita tidak boleh salah atau keliru di dalam mengatur hal tersebut. Urusan nikah sudah jelas dan lengkap pengaturannya di dalam ajaran agam Islam sebagaimana di atur di dalam Alqur’an dan Hadits Nabi sebagaiman kita kenal dalam “kitab fiqih”. Demikian semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita menemukan kebenaran sesungguhnya.#