Senin, 11 April 2016

KEDAULATAN RAKYAT VS KEDAULATAN PARTAI

Oleh: Ahkam Jayadi

            Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Muatan pasal ini tentu saja hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di Negara Republik Indonesia adalah rakyat. Presiden baik sebagai kepala Negara maupun sebagai kepala pemerintahan dengan semua aparatnya baik dalam jajaran eksekutif, legislative maupun yudikatif semuanya hanyalah penerima amanah dari pemilik kedaulatan yaitu rakyat. Amanah untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas pemerintahan guna mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
            Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan proses pengisian berbagai jabatan publik (legistiaf, eksekutif maupun yudikatif). Dalam menentukan anggota legislative seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka rakyat lah yang berdaulat menentukan siapa yang menjadi anggota legislative melalui pemilihan umum pada semua level lembaga legislative mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga tingkat pusat. Segala proses tersebut semuanya telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 8 Tahun 2015 dan berbagai peraturan perundangan lainnya).
            Hanya saja seiring dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan kita, seringkali muncul hal-hal baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya atau belum diatur sebelumnya sehingga masalah yang ditimbulkannya menjadi problematik. Sebutlah beberapa kasus pemecatan sebagai anggota legislative oleh partai politik tempat seorang anggota legislative bernanung. Sebutlah kasus terakhir pemecatan salah satu anggota sekaligus wakil ketua DPR RI dari PKS (FH). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah menjatuhkan pilihannya kepada FH untuk mewakilinya atau memberikannya amanah sebagai anggota DPR RI (dengan jumlah pemilih dapil NTB adalah 125.083 suara). Pertanyaannya kemudian apakah bisa dibenarkan atau bisa diterima jika kedaulatan rakyat tersebut kemudian dikooptasi oleh partai poltik dengan memecat orang tersebut. Jawabannya tentu saja tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Jawaban lebih lanjut pertanyaan ini kita serahkan saja kepada kaum terpelajar para akademisi, guru besar dan para negarawan yang ada untuk menjawabnya.
            Hingga kini eksistensi dan keberadaan partai politik di Negara ini memang masih belum stabil dan cenderung membingunkan. Lihatlah partai yang mengusung idiologi agama (Islam) koq bisa-bisanya partai bercorak seperti itu begitu banyak sehingga rakyat dibuat bingun dan dibuat saling benci saling hujat saling firtnah satu sama lain. Koq bisa-bisanya ada partai islamnya PKS ada partai Islamnya PPP, ada partai Islamnya PAN, ada partai Islamnya PKB. Bahkan yang paling tragis partai Islam PPP terbelah dua. Koq partai Islam tapi ngurus dirinya saja tidak becus apalagi mau mengurus rakyat dan Negara, yang bener aja bro? Kami rakyat kecil butuh ketenangan, butuh kerja nyata untuk mewujudkan anak-anak bangsa yang cerdas dan sejahtera. Capek kami melihat bapak-bapak, ibu-ibu wakil rakyat dan petinggi Negara ini hanya bertengkar melulu yang tidak ada hentinya demi kepentingan politik praktis untuk melanggengkan kekuasaan yang merupakan amanah bukan wadah untuk berkuasa demi kepentingan pribadi dan kelompok. Bung sadarlah hidup ini hanya sementara dan pada akhirnya nanti semua sikap dan perilaku anda termasuk amanah yang ada di pundak anda akan dieprtanggung jawabkan di hadapan yang maha kuasa, maha adil dan maha mengetahui. Demikian sebagai bahan pertimbangan untuk dapat kita menemukan kebenaran sesungguhnya.#