Rabu, 29 Juni 2016

PERSELINGKUHAN DI REKLAMASI PANTAI



Oleh: Ahkam Jayadi
            Penulis sangat prihatin dengan sikap pemerintah, lembaga yudikatif, LSM dan para pakar berbagai bidang dalam menyikapi kasus reklamasi pantai baik yang terjadi Jakarta, Makassar maupun daerah lainnya. Kasus itu lebih banyak kita tempatkan sebagai kasus pidana dan obyek perdebatan berkaitan siapa yang salah siapa yang benar, siapa yang menikmati apa dan siapa yang tidak menikmati apa-apa dari pada kita tempatkan sebagai sebuah masalah besar dibidang politik dan hukum dalam bingkai pemerintahan dan negara. Masalah perselingkuhan antara pihak eksekutif, legislative dan para pemodal (konlomerat) yang dengan uangnya bisa mempermainkan pemerintahan dan legislative. Kita tidak pernah mencoba masuk lebih dalam dan massif bahwa kelakuan-kelakuan seperti inilah yang merusak tatanan pemerintahan sehingga pemerintah menjadi lemah dan menjadi penyebab semakin melebarnya jarak antara orang kaya raya yang segelintir dengan masyarakat yang mayoritas miskin.
            Dalam kasus reklamasi pantai di Jakarta sejatinya tidak bisa hanya M. Sanusi yang jadi tumbal akan tetapi ini keprihatinan institusional tentang adanya kebobrokan dan kebusukan ditubuh lembaga legislative (baik legislative puncak maupun legislative daerah). M. Sanusi hanya ketiban sial dan kebetulan punya kesempatan untuk itu. Masih banyak M. Sanusi lain yang akan menyusul jika memiliki kesempatan untuk itu. Kita semua sudah tahu dan paham bahwa ini kultur bangsa Indonesia yang dalam bahasa Koentjaraningrat dengan, “mentalitas menerabas”. Mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh seseorang jika ingin masuk ke ranah jabatan-jabatan publik. Sebagai konsekwensinya ketika menjabat maka ongkos yang telah dikeluarkan tersebut harus minimal kembali modal.
Demikian juga dengan fenomena aneh bin ajaib terjadi di Makassar oleh karena sampai hari ini belum ada satu pun orang yang menjadi tersangka reklamasi Pantai Losari padahal hotel-hotel mewah, mall mewah dan perumahan elit (yang milik siapa semua orang tahu) telah berdiri kokoh. Polemik yang terjadi hingga kini adalah saling salah menyalah antara pihak pemerintah, legislative dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana bisa terjadi laut yang tadinya adalah milik publik secara alamiah (pemerintah) hanya dengan bermodal tanah timbunan kemudian berhektar-hektar tanah itu akhirnya bisa menjadi milik pribadi dengan mempermainkan administrasi birokrasi. Persetan dengan urusan lingkungan dengan segala dampaknya.
            Apakah pola penyelesaian kasus-kasus seperti ini tetap dilakukan seperti pola pneyelesaian yang ada selama ini dengan menghukum M. Sanusi dan beberapa pihak swasta (pengembang) dan setelah itu kasus ini di anggap selesai. Efek penyakit atau virus kanker korupsi yang telah mengalir di dalam darah pemerintah dan lembaga legislative tidak di ‘kemo terapi”. Bila tidak dibersihkan maka tentu saja virus itu akan berkembang biak lebih dahsyat dan akhirnya kita baru tersadar lagi jika virus itu melahirkan korban baru seperti M. Sanusi. Terlepas dari benar tidaknya, maka penulis tegas bahwa ini harus diusut tuntas se tuntas-tuntasnya bahwa, dalam kasus rekalmasi pantai di Jakarta (termasuk kasus pembelian RS Sumber Waras) para konglomerat China telah menggelontoran uang ratusan milyar dalam prosesi pemilihan presiden yang lalu termasuk ke Teman Ahok yang dalam akitivitasnya tidak bisa dipungkiri membutuhkan dana milyaran rupiah. Sayangnya berita ini lebih banyak diperdebatkan sebagai isue dan saling salah menyalah, padahal seharusnya aparat penegak hukum menelusuri kebenar hal ini yang nota bene masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Salah satu institusi yang sangat pas diminta terlibat dalam penelusuran kasus ini adalah PPATK.
            Memang susah sebagaimana sering penulis sampaikan bahwa Negara kita ini sangat sulit untuk menjadi baik. Sangat sulit untuk kita memberantas berbagai tindak pidana (terkhusus tindak pidana korupsi) bila segenap stake holder yang ada bersikap setengah hati di dalam memberantasnya. Samadikun pengemplan dana masyarakat di BLBI yang trilyunan rupiah hanya di hukum 4 tahun dan di denda ratusan milyar. Setelah mendekam dalam penjara maka berkali-kali dalam setahun mendapat remisi sehingga hukuman hanya dilasanakan hitungan bulan. Inikah realitas penanganan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang katanya, “kejahata luar biasa”. Mungkin yang dimaksud luar biasa bahwa kasus yang seharusnya di hukum seberat-beratnya tapi karena keluar-biasaan mereka mempermainkan hukum maka hukumannya menjadi ringan dan dijalani tanpa susah payah.
            Dibutuhkan keberanian yang luar biasa dari jajaran yudikatif (Kepolisian, kejaksaan dan KPK) untuk memperbaiki tatanan politik dan hukum dalam bernegara kita. Dikatakan keberanian yang luar biasa oleh karena akan berhadapan dengan tembok raksasa yang selama ini sudah kokoh kuat menjalankan perselingkuhan politik dan hukum ini. Dalam kaitan ini ke depan sebaiknya, Jaksa Agung, Kapolri tidak menjadi bawahan pemerintah apalagi di angkat oleh pemerintah sebagaimana KPK akan tetapi independen dan terbebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis pemerintah dan legislatif.#

Selasa, 28 Juni 2016

HARAPAN TERHADAP KAPOLRI BARU

Oleh: Ahkam Jayadi
            Selangkah lagi Komjen polisi Tito Karnavian akan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yaitu melalui pelantikan. Presiden dan DPR telah bulat utuh menyetujuinya menjadi kapolri. Terlepas dari segala kehebatan sepak terjang beliau di institusi kepolisian baik mengenai kenaikan pangkatnya. Pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung-jawabnya sebagai pejabat di jajaran kepolisian sebagaimana di ekspos berbagai media belakang ini, termasuk kehebatan beliau untuk melangkahi 4 (empat) angkatan seniornya yang menjadi tradisi selama di kepolisian. Pada kesempatan ini penulis hanya akan menitipkan beberapa catatan ke beliau bila nantinya menjadi orang nomor satu di jajaran kepolisian.
Penulis teringat ketika mendapat penghargaan Dari KAPOLRI sebagai penulis terbaik dalam Lomba Penulisan Artikel dalam rangka Hari Ulang tahun Bhayangkara Tingkat Nasional ke 56, Jakarta 1997. Pada tulisan tersebut penulis uraikan tentang masalah yang dihadapi oleh kepolisian yang sayangnya hingga sekarang masih mewujud dan belum ada perubahan yang signifikan. Masyarakat masih menyimpan rasa takut pada kepolisian padahal polisi adalah  pelindung masyarakat, akibatnya masyarakat masih segan dan takut berurusan dengan kepolisian. Dengan mengutip pendapat Mochtar Lubis sebagai wujud pembuktian pandangan di atas. Ketika kita keluar tengah malam gelap gulita ditambah hujan deras dengan memakai kendaraan dan meskipun perlengkapan kendaraan lengkap termasuk surat-suratnya. Dalam suasana ketakutan karena tengah malam, gelap dan hujan ketika tiba-tiba muncul polisi yang berpatroli malam seharusnya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah, “Alhamdulillah ada polisi aman sudah”. Fakta sebenarnya yang terjadi kebanyakan di antara kita kata-kata yang keluar adalah, “ya ampun ada lagi polisi”. Ini ada apa koq masih seperti ini penghargaan kita kepada para polisi. Ini usulan pertama saya (penulis) kepada Bapak Kapolri baru untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.  
Usulan kedua untuk mendapat perhatian adalah aspek moral atau akhlak polisi sebagai penegak hukum. Polisi baik dalam statusnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat maupun sebagai penegak hukum maka mereka adalah, “personal manusia” sama dengan kita masyarakat pada umumnya yang penuh dengan berbagai problematika. Salah satu problematika esensial manusia yang kita tidak pahami dengan baik adalah, “esensi diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan”.
Pendekatan yang  selama ini kita gunakan dalam memahami hakekat manusia adalah pendekatan ilmu pengetahuan dan filsafat. Bagaimana mungkin ilmu pengetahuan dan filsafat yang ciptaan manusia sebagai hasil proses berfikir melalui akalnya hendak memperbaiki manusia yang menciptakannya. Termasuk memasuki aspek terdalam kedirian manusia yaitu mengenai, akhlak atau moralitasnya. Jika kita ingin melihat manusia menjadi baik maka kita mesti memahami manusia melalui buku petunjuk yang telah penciptanya (Tuhan) turunkan yaitu kitab suci (alqur’an).
            Sosok manusia dalam proses kejadiannya terdiri dari aspek fisik (jasmaniah) dan aspek non fisik (bathiniah). Jasad yang mewujud seperti yang kita lihat pada diri kita adalah seonggok makhluk yang berkaki dua, bertangan dua, bermata dua yang bisa berjalan, berbicara dan makan. Hal ini sumber asalnya adalah dari ibu bapak kita. Entitas fisik ini tidak punya kemampuan apa-apa kalau yang non fisik tidak ada (lihatlah orang yang meninggal). Entitas manusia adalah non fisik yang ada di dalam tubuh fisik padanya membawa sifat-sifat: hawa, nafsu, dunia dan setan. Esensi ini Tuhan berikan agar kita menjadi hidup dan punya dinamika untuk bekerja, menikah beranak pinak, akan tetapi hati-hati karena keinginan dan kemauannya itu tidak terbatas. Esensi ini sebenarnya tidak kuasa akan tetapi hidup. Esensi ini menjadi kuasa ketika asal kejadian dari Tuhan datan (Surat As Sajadah ayat 9) yaitu, “roh” yang membawa sifat asli yang berbeda dengan sifat manusia yaitu: siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Inilah sejatinya yang disebut akhlak atau moral, sayangnya sifat-sifat ini dalam kehidupan keseharian kita tidak muncul karena terkalahkan oleh sifat-sifat manusia tadi yaitu: hawa, nafsu, dunia dan setan.
            Jajaran kepolisian haruslah memahami betul hakekat diri manusia ini agar dapat menjadi sosok kepolisian yang sejati menjadi pengayom dan pelindung masyarakta termasuk menjadi penegak hukum sejatinya penegak hukum. Bila aparat kepolisian kita tidak memahami hakekat dirinya tersebut, maka kita jangan pernah berharap bahkan bermimpi sekalipun untuk terbentuknya jajaran kepolisian sebagai harapan masyarakat, bangsa dan Negara terlebih lagi sebagai khalifah Tuhan dipermukaan bumi.

Selamat hari ulang tahun kepolisian kami dambakan polisi-polisi yang bersih, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat serta menjadi garda depan sejatinya penegakan hukum yang berkeadilan untuk semua demi tegak dan berfungsinya Negara Hukum Republik Indonesia.# 

Sabtu, 25 Juni 2016

HILANGNYA FUNGSI PENGAWASAN DPR



Oleh: Ahkam Jayadi

            Kondisi pemerintahan kita sekarang ini kembali seperti saat Pemerintah Orde Baru berkuasa. Pemerintah Orde Baru bisa berkuasa selama lebih 30 tahun lebih oleh karena selama itu institusi pemerintah (eksekutif) sangat kuat dengan dukungan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sayangnya kekuasaan yang sangat kuat tersebut pelan-pelan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di lingkaran pemerintahan, dan pada akhirnya pemerintah menjadi otoriter dan jatuh.
            Kondisi seperti itu kembali diwujudkan dalam pemerintahan Jokowi dengan dukungan mayoritas anggota DPR sehingga implikasi yang sangat berbahaya kedepan adalah tidak berfungsinya lagi fungsi “pengawasan” DPR terhadap pemerintah. Fungsi pengawasan adalah jantung DPR, fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan di dalam menjalankan undang-undang dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa: fungsi pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Demikian juga Pasal 70 ayat (3) bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Fungsi ini jangan diartikan salah sebagai fungsi yang senantiasa akan mengganggu jalannya pemerintahan oleh karena DPR akan senantiasa berada pada posisi yang berhadap-hadapan dengan pemerintah, tentu saja salah. Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi untuk senantiasa mengawasi dan menuntun pemerintah agar senantiasa berada pada rel yang akan membawa kepada tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tentu saja sebuah fungsi pengawasan yang salah bila DPR terkhusus melalui fraksi-fraksi yang ada jika hanya mencari-cari kesalahan pemerintah baik yang tidak disengaja apalagi yang disengaja untuk menjelek-jelekkannya yang bahkan pada akhirnya dijadikan jalan untuk menjadikannya gagal di dalam menjalankan pemerintahan atau bahkan menjatuhkannya di tengah jalan. Undang Undang No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 pada Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa: DPR dalam melaksanakan wewenang dan fungsinya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara. Pada ayat (2) Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga Negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR dimaksud pada ayat (1).
            Hal tersebut akan makin terasa pentingnya bila dikaitkan dengan hasil-hasil pembangunan yang ada hingga kini. Kita telah menikmati alam kemerdekaan melalui pembangunan kurang lebih 71 tahun. Selama itu kita telah banyak mengeluarkan biaya dan pengorbanan guna mewujudkan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Namun apa yang terjadi? Hingga kini sebagai anak-anak bangsa belum ada satupun hal yang bisa kita banggakan sebagai hasil-hasil pembangunan. Bahkan beberapa tokoh bangsa seperti Buya Syafii Maarif mengkhawatirkan bangsa ini akan semakin menuju kepada kehancuran sempurna dengan maraknya konflik baik yang horizontal maupun vertikal. Lihat lah yang secara kasak mata kondisi bangsa kita bila dibandingkan dengan Negara-negara teangga ASEAN bahwa dalam banyak hal kita ketinggalan. Sangat mengherankan sebuah Negara besar dengan sumber daya alamnya yang luar biasa tapi mayoritas masyarakatnya masih miskin dan dililit dengan utang luar negeri yang semakin membenkak hinggat ribuan trilyun rupiah.
            Demikian juga sebaliknya pemerintah jangan mengira dengan dukungan yang kuat bagi pemerintah dari DPR akan menjadi jaminan bahwa pemerintahan akan berjalan dengan baik dan akan berhasil, tentu saja tidak. Terlebih lagi bila dukungan itu diberikan karena terpaksa atau iming-iming jabatan menteri. Lihat lah realitas yang ada sekarang, bahwa sulit untuk dihindari dukugan yang diberikan oleh beberapa partai politik (termasuk jajaran fraksinya di DPR) kepada pemerintah akibat penggunaan kekuasaan melalui kementerian hukum dan ham untuk membuat sebuah partai terpecah belah, kecuali kalau menyatakan akan mendukung pemerintah maka dengan segera masalah internal di partai itu akan selesai dengan segera.
            Penulis khawatir kedepan apa pun yang hendak dilakukan pemerintah maka DPR akan menyetujui. Hal ini tentu sangat berbahaya dilihat dari sisi hukum tata Negara dan pertanggung-jawaban publik pemerintah. Dalam beberapa hal kita lihat bahwa pemerintah tidak lagi menempatkan publik sebagai pemilih hak dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (pemegang dan pelaksana amanah rakyat) akan tetapi berbalik rakyat sebagai yang memiliki kewajiban dan pemerintah sebagai yang berhak. Akibatnya dalam semua hal rakyat yang harus membiaya berbagai aspek pembangunan baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun suprastruktur pembangunan. Bukankah rakyat sudah bayar pajak mengapa kita masih harus memperbanyak hutang luar negeri. Mengapa kita memperbanyak jalan tol padahal rakyat sudah bayar pajak. Sekolah harus bayar, perumahan harus bayar, kesehatan harus bayar, kendaraan harus bayar, semua hal rakyat harus bayar sementara sumber-sumber kehidupan masyarakat dikuasai oleh pemilik modal, masyarakat banyak hanya diposisikan sebagai buruh di rumah sendiri. Bagi pemerintah persetan dengan kesejahteraan rakyat, soal kesejahteraan adalah urusan pribadi masing-masing individu.   DPR tidak ada kata yang harus diucapkan selain kata bahwa, DPR harus berpegang teguh dan mewujudkan fungsinya yang sangat urgen yaitu: “fungsi pengawasan”.
DPR sebagai lembaga legislatif adalah mitra pemerintah di dalam membuat undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Negara, termasuk didalam menjalankan beberapa fungsi fit and proper test. Namun dalam fungsi pengawasan maka DPR bukan mitra pemerintah akan tetapi DPR adalah pengawas pemerintah, pengawas jalannya pemerintahan dalam upaya memenuhi tanggung-jawab mewujudkan tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini harus dicamkan dengan sebaik-baiknya oleh segenap anggota DPR baik dalam kapasitas sebagai anggota fraksi maupun sebagai perorangan. #

Kamis, 23 Juni 2016

MEMAHAMI UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA

Oleh: Ahkam Jayadi
            Setaip tahun di awal semester seperti ini anak-anak kita bersama orang tua atau keluarganya dibuat pusing tujuh keliling untuk mengurus membantu dan mendorong anak-anaknya agar bisa lolos dan diterima di salah satu perguruan tinggi sebagai mahasiswa sesuai dengan program studi pilihannya. Sebuah perhelatan yang sebenarnya tidak perlu ada dan terjadi jika kita memahami dengan baik substansi ujian atau tes tersebut dalam rangka memahami aspek intelektualitas calon mahasiswa. Termasuk di dalam memahami dan mempercayai hasil-hasil proses pendidikan dan pengajaran yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan tingkat bawahnya.
            Sistem pendidikan nasional kita yang di dalamnya ada aspek kurikulum yang sistemik telah menempatkan setiap jenjang pendidikan dengan sebaran mata pelajaran atau mata kuliahnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Demikian juga setiap semester dalam setiap jenjang pendidikan hingga saat akhir hendak menyelesaikan jenjang pendidikan, maka mereka harus melewati atau menghadapi berbagai bentuk ujian, baik ujian yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional. Pada ranah inilah menariknya ujian penerimaan mahasiswa baru termasuk ujian nasional jenjang pendidikan dasar dan  menengah karena di dalamnya ada unsur bisnis yang bisa menghasilkan keutungan yang lumayan besar.
            Ini tradisi atau kebiasaan pejabat publik kita untuk memanfaatkan masyarakat untuk meraih keuntungan dengan cara membebani masyarakat. Pada ranah ini jugalah banyak kebijakan publik yang dibuat dengan dasar pemikiran yang salah atau keliru. Sudah lah masyarakat kita masih miskin dan hidup pas-pasan untuk tidak mengatakan kebanyakan menderita, akan tetapi disisi lain dipaksa lagi untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu jika kita tetap berpijak kepada fungsi dan tujuan Negara atau pemerintah melalui pejabat-pejabat publiknya yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.
            Untuk mendeteksi atau mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap serta keperibadian seorang siswa atau calon mahasiswa sebenarnya tidak mesti harus melalui tes apalagi hanya untuk 2 atau 3 mata pelajaran atau mata kuliah. Bukankah mata pelajaran itu banyak, maka pertanyaannya atas dasar apa hanya  2 atau 3 mata pelajaran yang di ujikan? Semua itu sebenarnya bisa dideteksi atau dievakuasi melalui hasil-hasil proses belajar yang telah dilewati seorang siswa sejak SD bila dia ingin lanjut ke SMP, sejak SMP bila dia ingin lanjut ke SMU dan sejak dia SMU  bila dia ingin lanjut ke perguruan tinggi. Tapi semua itu kita tidak lakukan karena kalu kita coba jujur bahwa apa yang telah dilakukan di SD, SMP, SMU itu kita sesungguhnya tidak percaya sehingga kita harus tes atau evaluasi ulang.

            Sebuah cara kerja yang sejatinya tidak praktis dan efektif. Cara-cara kerja sepeti ini masih senantiasa ada dan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan Negara ini. Padahal kita telah hidup di era modern dengan sistem informatikanya. Proses pendidikan yang berkelanjutan adalah hak setiap warganegara dan kewajiban Negara untuk menyediakannya, hal ini adalah bahasa konstitusi (UUD 1945) yang tentu saja tidak bisa di tawar-tawar. Sayangnya yang masih terjadi hingga kini bahwa pendidikan itu adalah pilihan warganegara, Negara hanya menfasilitasi. Persoalannya pendidikan sekarang ini mahal, akibatnya yang bisa sekolah hanya yang punya duit banyak, yang tidak punya duit apaboleh buat silahkan nganggur, karena nganggur maka kebanyakan jadi penjahat.#   

Kamis, 09 Juni 2016

KODE ETIK HAKIM



Oleh: Ahkam Jayadi

            Tudingan bahwa dunia hukum kita secara umum dan dunia peradilan secara khusus sudah rusak parah akibat ulah dari hakim-hakim nakal tidak lah sepenuhnya benar. Ibarat kata pepatah, “karena nila rusak susu sebelanga”, betapa masih banyak aparat penegak hukum khususnya hakim-hakim yang baik dan benar di dalam menjalankan profesinya namun karena ulah segelintir hakim nakal maka rusaklah citra dunia peradilan di mata masyarakat. Dalam bahasa Yudi Latif (2013) bahwa, banyaknya pejabat-pejabat Negara dan pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum (penyalah-gunaan jabatan dan kewenangan) bukan semata persoalan moralitas akan tetapi sistem bernegara kita yang sudah rusak oleh karena mengabaikan nilai-nilai Pancsila. Dalam bahasa saya (penulis) lembaga pendidikan kita belum berhasil mewujudkan tujuan pendidikan untuk melahirkan orang-orang pintar, cerdas dan khususnya bertaqwa.
            Hakim sebenarnya kalau dia melaksanakan segenap tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya maka tidak perlu ada lembaga-lembaga pengawasan, tidak perlu ada kode etik segala macam mengapa? Bukan kah seorang hakim sebelum menjadi hakim telah melewati berbagai proses pendidikan profesi yang di dalam proses pendidikan tersebut diajarkan tentang bagaimana mulianya profesi hakim itu, bagaimana mulianya tugas dan fungsi seorang hakim, sehingga sosok hakim itu tentu saja harus terlebih dahulu menjadi baik dan benar sebelum menjalankan profesinya sebagai hakim. Jadi bila masih ada hakim-hakim nakal maka pertanyaannya adalah bagaimana bisa terjadi?
            Demikian juga berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman secara umum dan hakim secara khusus sudah mengatur secara baik dan benar bahkan paripurna tentang hakim itu. Misalnya UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya telah menegaskan bahwa peradilan harus di laksanakan berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan dasar itu maka hakim seringkali dilekatkan pada dirinya sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi. Betapa tidak hakim lah selain Tuhan yang bisa menentukan mati tidaknya seseorang melalui putusannya (hukuman mati).  Dengan dasar ini saja terasa lebih dari cukup untuk menjamin seorang hakim akan bekerja dengan sebaik-baiknya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain tidak ada alasan pembenar jika masih ada hakim-hakim nakal yang tega menyalah-gunakan profesinya (tugas dan fungsinya) untuk kepentingan-kepentingan pragmatis. Untuk itu apa yang menjadi penyebab sehingga masih saja ada hakim-hakim yang nakal?
            Mari kita lihat beberapa aspek yang telah diatur di dalam kode etik profesi hakim (Abdul Kadir Muhammad, 2001:102) bahwa seorang hakim haruslah:
a. percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b. menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim,
c.  berkelakuan baik dan tidak tercela,
d. menjadi teladan bagi masyarakat,
e. menjauhkan diri dari perbuatan asusila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat,
f. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim,
g. bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab,
h. berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu,
i. bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan),
j. dapat dipercaya, dan
k. berpandangan luas.
Dalam pandangan saya (penulis), bahwa penyebab masih adanya hakim-hakim nakal penyebabnya adalah, hakim masih belum memahami hakekat dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebanyakan kita pada umumnya dan hakim khususnya masih memahami diri dan kediriannya berdasarkan kajian ilmu pengetahuan, padahal ilmu pengetahuan adalah produk hasil berfikir manusia, mana mungkin nilai-nilai yang ada dalam ilmu pengetahuan dapat diganakan untuk memperbaiki penciptanya. Ilmu pengetahuan hanya membuat orang menjadi pintar, cerdas dan professional akan tetapi tidak dapat membuat seseorang menjadi baik dan benar dalam sikap dan perilakunya. Memperbaiki manusia agar menjadi baik dan benar haruslah melalui penciptaNya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai agama lah yang bisa membuat orang baik dan benar. Nilai-nilai agama sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan berdasarkan hasil tafsiran-tafsiran manusia sebagaimana yang ada. Untuk aspek terakhir ini baca tulisan saya yang lain yang telah penulis ulas tentang kedudukan manusia sebagai ciptaan Tuhan.#