Sabtu, 25 Juni 2016

HILANGNYA FUNGSI PENGAWASAN DPR



Oleh: Ahkam Jayadi

            Kondisi pemerintahan kita sekarang ini kembali seperti saat Pemerintah Orde Baru berkuasa. Pemerintah Orde Baru bisa berkuasa selama lebih 30 tahun lebih oleh karena selama itu institusi pemerintah (eksekutif) sangat kuat dengan dukungan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sayangnya kekuasaan yang sangat kuat tersebut pelan-pelan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang ada di lingkaran pemerintahan, dan pada akhirnya pemerintah menjadi otoriter dan jatuh.
            Kondisi seperti itu kembali diwujudkan dalam pemerintahan Jokowi dengan dukungan mayoritas anggota DPR sehingga implikasi yang sangat berbahaya kedepan adalah tidak berfungsinya lagi fungsi “pengawasan” DPR terhadap pemerintah. Fungsi pengawasan adalah jantung DPR, fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan di dalam menjalankan undang-undang dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa: fungsi pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Demikian juga Pasal 70 ayat (3) bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Fungsi ini jangan diartikan salah sebagai fungsi yang senantiasa akan mengganggu jalannya pemerintahan oleh karena DPR akan senantiasa berada pada posisi yang berhadap-hadapan dengan pemerintah, tentu saja salah. Fungsi pengawasan DPR adalah fungsi untuk senantiasa mengawasi dan menuntun pemerintah agar senantiasa berada pada rel yang akan membawa kepada tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tentu saja sebuah fungsi pengawasan yang salah bila DPR terkhusus melalui fraksi-fraksi yang ada jika hanya mencari-cari kesalahan pemerintah baik yang tidak disengaja apalagi yang disengaja untuk menjelek-jelekkannya yang bahkan pada akhirnya dijadikan jalan untuk menjadikannya gagal di dalam menjalankan pemerintahan atau bahkan menjatuhkannya di tengah jalan. Undang Undang No 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 pada Pasal 74 ayat (1) menegaskan bahwa: DPR dalam melaksanakan wewenang dan fungsinya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan Negara. Pada ayat (2) Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga Negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR dimaksud pada ayat (1).
            Hal tersebut akan makin terasa pentingnya bila dikaitkan dengan hasil-hasil pembangunan yang ada hingga kini. Kita telah menikmati alam kemerdekaan melalui pembangunan kurang lebih 71 tahun. Selama itu kita telah banyak mengeluarkan biaya dan pengorbanan guna mewujudkan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Namun apa yang terjadi? Hingga kini sebagai anak-anak bangsa belum ada satupun hal yang bisa kita banggakan sebagai hasil-hasil pembangunan. Bahkan beberapa tokoh bangsa seperti Buya Syafii Maarif mengkhawatirkan bangsa ini akan semakin menuju kepada kehancuran sempurna dengan maraknya konflik baik yang horizontal maupun vertikal. Lihat lah yang secara kasak mata kondisi bangsa kita bila dibandingkan dengan Negara-negara teangga ASEAN bahwa dalam banyak hal kita ketinggalan. Sangat mengherankan sebuah Negara besar dengan sumber daya alamnya yang luar biasa tapi mayoritas masyarakatnya masih miskin dan dililit dengan utang luar negeri yang semakin membenkak hinggat ribuan trilyun rupiah.
            Demikian juga sebaliknya pemerintah jangan mengira dengan dukungan yang kuat bagi pemerintah dari DPR akan menjadi jaminan bahwa pemerintahan akan berjalan dengan baik dan akan berhasil, tentu saja tidak. Terlebih lagi bila dukungan itu diberikan karena terpaksa atau iming-iming jabatan menteri. Lihat lah realitas yang ada sekarang, bahwa sulit untuk dihindari dukugan yang diberikan oleh beberapa partai politik (termasuk jajaran fraksinya di DPR) kepada pemerintah akibat penggunaan kekuasaan melalui kementerian hukum dan ham untuk membuat sebuah partai terpecah belah, kecuali kalau menyatakan akan mendukung pemerintah maka dengan segera masalah internal di partai itu akan selesai dengan segera.
            Penulis khawatir kedepan apa pun yang hendak dilakukan pemerintah maka DPR akan menyetujui. Hal ini tentu sangat berbahaya dilihat dari sisi hukum tata Negara dan pertanggung-jawaban publik pemerintah. Dalam beberapa hal kita lihat bahwa pemerintah tidak lagi menempatkan publik sebagai pemilih hak dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (pemegang dan pelaksana amanah rakyat) akan tetapi berbalik rakyat sebagai yang memiliki kewajiban dan pemerintah sebagai yang berhak. Akibatnya dalam semua hal rakyat yang harus membiaya berbagai aspek pembangunan baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun suprastruktur pembangunan. Bukankah rakyat sudah bayar pajak mengapa kita masih harus memperbanyak hutang luar negeri. Mengapa kita memperbanyak jalan tol padahal rakyat sudah bayar pajak. Sekolah harus bayar, perumahan harus bayar, kesehatan harus bayar, kendaraan harus bayar, semua hal rakyat harus bayar sementara sumber-sumber kehidupan masyarakat dikuasai oleh pemilik modal, masyarakat banyak hanya diposisikan sebagai buruh di rumah sendiri. Bagi pemerintah persetan dengan kesejahteraan rakyat, soal kesejahteraan adalah urusan pribadi masing-masing individu.   DPR tidak ada kata yang harus diucapkan selain kata bahwa, DPR harus berpegang teguh dan mewujudkan fungsinya yang sangat urgen yaitu: “fungsi pengawasan”.
DPR sebagai lembaga legislatif adalah mitra pemerintah di dalam membuat undang-undang dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Negara, termasuk didalam menjalankan beberapa fungsi fit and proper test. Namun dalam fungsi pengawasan maka DPR bukan mitra pemerintah akan tetapi DPR adalah pengawas pemerintah, pengawas jalannya pemerintahan dalam upaya memenuhi tanggung-jawab mewujudkan tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini harus dicamkan dengan sebaik-baiknya oleh segenap anggota DPR baik dalam kapasitas sebagai anggota fraksi maupun sebagai perorangan. #