Kamis, 23 Juni 2016

MEMAHAMI UJIAN PENERIMAAN MAHASISWA

Oleh: Ahkam Jayadi
            Setaip tahun di awal semester seperti ini anak-anak kita bersama orang tua atau keluarganya dibuat pusing tujuh keliling untuk mengurus membantu dan mendorong anak-anaknya agar bisa lolos dan diterima di salah satu perguruan tinggi sebagai mahasiswa sesuai dengan program studi pilihannya. Sebuah perhelatan yang sebenarnya tidak perlu ada dan terjadi jika kita memahami dengan baik substansi ujian atau tes tersebut dalam rangka memahami aspek intelektualitas calon mahasiswa. Termasuk di dalam memahami dan mempercayai hasil-hasil proses pendidikan dan pengajaran yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan tingkat bawahnya.
            Sistem pendidikan nasional kita yang di dalamnya ada aspek kurikulum yang sistemik telah menempatkan setiap jenjang pendidikan dengan sebaran mata pelajaran atau mata kuliahnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Demikian juga setiap semester dalam setiap jenjang pendidikan hingga saat akhir hendak menyelesaikan jenjang pendidikan, maka mereka harus melewati atau menghadapi berbagai bentuk ujian, baik ujian yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional. Pada ranah inilah menariknya ujian penerimaan mahasiswa baru termasuk ujian nasional jenjang pendidikan dasar dan  menengah karena di dalamnya ada unsur bisnis yang bisa menghasilkan keutungan yang lumayan besar.
            Ini tradisi atau kebiasaan pejabat publik kita untuk memanfaatkan masyarakat untuk meraih keuntungan dengan cara membebani masyarakat. Pada ranah ini jugalah banyak kebijakan publik yang dibuat dengan dasar pemikiran yang salah atau keliru. Sudah lah masyarakat kita masih miskin dan hidup pas-pasan untuk tidak mengatakan kebanyakan menderita, akan tetapi disisi lain dipaksa lagi untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu jika kita tetap berpijak kepada fungsi dan tujuan Negara atau pemerintah melalui pejabat-pejabat publiknya yang seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.
            Untuk mendeteksi atau mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap serta keperibadian seorang siswa atau calon mahasiswa sebenarnya tidak mesti harus melalui tes apalagi hanya untuk 2 atau 3 mata pelajaran atau mata kuliah. Bukankah mata pelajaran itu banyak, maka pertanyaannya atas dasar apa hanya  2 atau 3 mata pelajaran yang di ujikan? Semua itu sebenarnya bisa dideteksi atau dievakuasi melalui hasil-hasil proses belajar yang telah dilewati seorang siswa sejak SD bila dia ingin lanjut ke SMP, sejak SMP bila dia ingin lanjut ke SMU dan sejak dia SMU  bila dia ingin lanjut ke perguruan tinggi. Tapi semua itu kita tidak lakukan karena kalu kita coba jujur bahwa apa yang telah dilakukan di SD, SMP, SMU itu kita sesungguhnya tidak percaya sehingga kita harus tes atau evaluasi ulang.

            Sebuah cara kerja yang sejatinya tidak praktis dan efektif. Cara-cara kerja sepeti ini masih senantiasa ada dan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan Negara ini. Padahal kita telah hidup di era modern dengan sistem informatikanya. Proses pendidikan yang berkelanjutan adalah hak setiap warganegara dan kewajiban Negara untuk menyediakannya, hal ini adalah bahasa konstitusi (UUD 1945) yang tentu saja tidak bisa di tawar-tawar. Sayangnya yang masih terjadi hingga kini bahwa pendidikan itu adalah pilihan warganegara, Negara hanya menfasilitasi. Persoalannya pendidikan sekarang ini mahal, akibatnya yang bisa sekolah hanya yang punya duit banyak, yang tidak punya duit apaboleh buat silahkan nganggur, karena nganggur maka kebanyakan jadi penjahat.#