Rabu, 29 Juni 2016

PERSELINGKUHAN DI REKLAMASI PANTAI



Oleh: Ahkam Jayadi
            Penulis sangat prihatin dengan sikap pemerintah, lembaga yudikatif, LSM dan para pakar berbagai bidang dalam menyikapi kasus reklamasi pantai baik yang terjadi Jakarta, Makassar maupun daerah lainnya. Kasus itu lebih banyak kita tempatkan sebagai kasus pidana dan obyek perdebatan berkaitan siapa yang salah siapa yang benar, siapa yang menikmati apa dan siapa yang tidak menikmati apa-apa dari pada kita tempatkan sebagai sebuah masalah besar dibidang politik dan hukum dalam bingkai pemerintahan dan negara. Masalah perselingkuhan antara pihak eksekutif, legislative dan para pemodal (konlomerat) yang dengan uangnya bisa mempermainkan pemerintahan dan legislative. Kita tidak pernah mencoba masuk lebih dalam dan massif bahwa kelakuan-kelakuan seperti inilah yang merusak tatanan pemerintahan sehingga pemerintah menjadi lemah dan menjadi penyebab semakin melebarnya jarak antara orang kaya raya yang segelintir dengan masyarakat yang mayoritas miskin.
            Dalam kasus reklamasi pantai di Jakarta sejatinya tidak bisa hanya M. Sanusi yang jadi tumbal akan tetapi ini keprihatinan institusional tentang adanya kebobrokan dan kebusukan ditubuh lembaga legislative (baik legislative puncak maupun legislative daerah). M. Sanusi hanya ketiban sial dan kebetulan punya kesempatan untuk itu. Masih banyak M. Sanusi lain yang akan menyusul jika memiliki kesempatan untuk itu. Kita semua sudah tahu dan paham bahwa ini kultur bangsa Indonesia yang dalam bahasa Koentjaraningrat dengan, “mentalitas menerabas”. Mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung oleh seseorang jika ingin masuk ke ranah jabatan-jabatan publik. Sebagai konsekwensinya ketika menjabat maka ongkos yang telah dikeluarkan tersebut harus minimal kembali modal.
Demikian juga dengan fenomena aneh bin ajaib terjadi di Makassar oleh karena sampai hari ini belum ada satu pun orang yang menjadi tersangka reklamasi Pantai Losari padahal hotel-hotel mewah, mall mewah dan perumahan elit (yang milik siapa semua orang tahu) telah berdiri kokoh. Polemik yang terjadi hingga kini adalah saling salah menyalah antara pihak pemerintah, legislative dan lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana bisa terjadi laut yang tadinya adalah milik publik secara alamiah (pemerintah) hanya dengan bermodal tanah timbunan kemudian berhektar-hektar tanah itu akhirnya bisa menjadi milik pribadi dengan mempermainkan administrasi birokrasi. Persetan dengan urusan lingkungan dengan segala dampaknya.
            Apakah pola penyelesaian kasus-kasus seperti ini tetap dilakukan seperti pola pneyelesaian yang ada selama ini dengan menghukum M. Sanusi dan beberapa pihak swasta (pengembang) dan setelah itu kasus ini di anggap selesai. Efek penyakit atau virus kanker korupsi yang telah mengalir di dalam darah pemerintah dan lembaga legislative tidak di ‘kemo terapi”. Bila tidak dibersihkan maka tentu saja virus itu akan berkembang biak lebih dahsyat dan akhirnya kita baru tersadar lagi jika virus itu melahirkan korban baru seperti M. Sanusi. Terlepas dari benar tidaknya, maka penulis tegas bahwa ini harus diusut tuntas se tuntas-tuntasnya bahwa, dalam kasus rekalmasi pantai di Jakarta (termasuk kasus pembelian RS Sumber Waras) para konglomerat China telah menggelontoran uang ratusan milyar dalam prosesi pemilihan presiden yang lalu termasuk ke Teman Ahok yang dalam akitivitasnya tidak bisa dipungkiri membutuhkan dana milyaran rupiah. Sayangnya berita ini lebih banyak diperdebatkan sebagai isue dan saling salah menyalah, padahal seharusnya aparat penegak hukum menelusuri kebenar hal ini yang nota bene masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. Salah satu institusi yang sangat pas diminta terlibat dalam penelusuran kasus ini adalah PPATK.
            Memang susah sebagaimana sering penulis sampaikan bahwa Negara kita ini sangat sulit untuk menjadi baik. Sangat sulit untuk kita memberantas berbagai tindak pidana (terkhusus tindak pidana korupsi) bila segenap stake holder yang ada bersikap setengah hati di dalam memberantasnya. Samadikun pengemplan dana masyarakat di BLBI yang trilyunan rupiah hanya di hukum 4 tahun dan di denda ratusan milyar. Setelah mendekam dalam penjara maka berkali-kali dalam setahun mendapat remisi sehingga hukuman hanya dilasanakan hitungan bulan. Inikah realitas penanganan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang katanya, “kejahata luar biasa”. Mungkin yang dimaksud luar biasa bahwa kasus yang seharusnya di hukum seberat-beratnya tapi karena keluar-biasaan mereka mempermainkan hukum maka hukumannya menjadi ringan dan dijalani tanpa susah payah.
            Dibutuhkan keberanian yang luar biasa dari jajaran yudikatif (Kepolisian, kejaksaan dan KPK) untuk memperbaiki tatanan politik dan hukum dalam bernegara kita. Dikatakan keberanian yang luar biasa oleh karena akan berhadapan dengan tembok raksasa yang selama ini sudah kokoh kuat menjalankan perselingkuhan politik dan hukum ini. Dalam kaitan ini ke depan sebaiknya, Jaksa Agung, Kapolri tidak menjadi bawahan pemerintah apalagi di angkat oleh pemerintah sebagaimana KPK akan tetapi independen dan terbebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis pemerintah dan legislatif.#