Sabtu, 17 September 2016

KETUA DPD TERTANGKAP

Oleh: Ahkam Jayadi

            Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui operasi tangkap tangan (OTT, Sabtu 16 September 2016 dini hari) karena kasus korupsi mengingatkan kita kejadian beberapa tahun lalu ketika ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga ditangkap karena korupsi. Kita rakyat hanya bisa menangis dan semakin percaya bahwa pejabat-pejabat Negara kita kebanyakan hanya memikirkan diri, kroni dan keluarganya ketimban memikirkan rakyat. Pantas saja kehidupan rakyat secara umum masih tidak berubah secara signifikan kehidupannya dari berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, kesehatan, keamanan hingga masalah pendidikan untuk anak-anak bangsa.
            Celakanya kebangkrutan dan kekurangan anggaran pembangunan mulai dari pusat hingga kedaerah yang kini melanda, karena penyalahguaan yang salah satu bentuknya adalah korupsi dan konspirasi antara pejabat Negara dengan pengusaha (Pengpem), kembali harus ditanggung oleh rakyat banyak melalui tidak terpenuhinya hak-hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesejahteraan hingga kewajiban pajak untuk memenuhi anggaran pembangunan yang seharusnya. Ketika kehidupan rakyat morat-marit karena kondisi ekonomi bangsa yang bermasalah eh anggota-anggota DPRD malah berfikir bagaimana menaikkan gaji dan tunjangan.
            Kalau Ketua DPD saja bisa menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya (dengan cara menekan institusi-institusi Negara lainnya untuk memenuhi hasrat serakah para pengusaha dalam hal ini impor gula untuk kebutuhan di daerah Padang) bagaimana dengan pejabat-pejabat Negara tingkat bawahnya. Bila Ketua DPD saja melakukan hal-hal seperti itu maka kepada siapa lagi (pejabat-pejabat Negara itu) kita akan menaruh kepercayaan untuk mengurus bangsa dan Negara ini. Kepada siapa lagi kita akan berharap untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak bangsa ini  yang katanya berideologikan Pancasila.
            Pada tataran inilah kita sejatinya harus merekonstruksi kembali nalar dan konstruksi berfikir kita di dalam melihat manusia dan diri kita baik sebagai pribadi maupun sebagai satu komunitas bangsa Indonesia.  Institusi-institusi pusat hingga daerah  termasuk badan-badan usaha yang dikelola swasta adalah institusi mati (dalam arti tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan dirinya sendiri) yang dalam berfungsinya sangat tergantung kepada manusia yang menjalankan isntitusi-institusi tersebut. Mohon maaf mulai dari institusi yang ada dipedesaan hingga jabatan puncak bernegara (Presiden) tidak ada jaminan bahwa para pemangku jabatannya tidak akan mungkin melakukan penyalahgunaan jabatan.
            Kita hanya bisa berharap bahwa pejabat-pejabat Negara hingga daerah (baik eksekutif, legislative hingga yudikatf) atau direktur-direktur berbagai perusahaan dapat melaksanakan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya oleh karena mereka adalah orang-orang pintar lepasan perguruan tinggi (di tambah berbagai pengalaman yang bertahun-tahun dalam lingkup tugasnya). Sebagai orang Indonesia kita juga sangat tahu mereka adalah orang-orang yang berbudaya, orang-orang beragama sehingga memiliki pengatahuan yang maksimal sebagai orang pintar dan cerdas serta orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman agama dan keimanan yang tinggi. Kesimpulannya, mereka-mereka itu sangat tahu dan paham mana perbuatan-perbuatan yang tercala atau tidak benar sehingga tidak pantas dan tidak boleh dilakukan baik karena pertimbangan dalam ranah ilmu pengetahuan dan terlebih lagi dari sudut pandang agama yang dianutnya.
            Pertanyaan besarnya sekarang kenapa semua hal yang kita uraikan di atas tidak mewujud sebagaimana seharusnya. Justru orang-orang pinter itu silih berganti menyalahguakan kekuasaan dan jabatannya. Pimpinan-pimpinan perusahaan silih berganti masuk penjara karena perbuatan korupsi. Apakah hal-hal ini akan senantiasa terjadi secara berulang-ulang. Selajutnya kita tentu hanya bisa bertanya, apa yang salah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Sekolah gagal membuat  kita menjadi baik dan benar. Insituisi agama juga gagal membuat seseorang tercerahkan. Bagaimana bisa terjadi pengadaan Kitab Suci Alqur’an saja dikorupsi? Urusan naik hanya saja disalahgunakan dengan memanfaatkan kebodohan dan kelemahan masyarakat? Siapa lagi ya yang akan menyusul di tangkap oleh KPK? Kita tunggu saja dengan segala kesedihan yang melingkupi kita sebagai anak-anak bangsa.# (MKs, AJ, 18/9-16).

Minggu, 11 September 2016

PAJAK OH PAJAK

Oleh: Ahkam jayadi

            Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara untuk pembangunan. Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga Negara apabila telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, sudahkah pemerintah  menggunakan uang pajak tersebut dengan sebaik-baiknya dalam bentuk membiayai pembangunan sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Kesejahteraan adalah hak rakyat dan itu kewajiban Negara (pemerintah) sebagaimana perintah konstitusi (UUD 1945), “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
            Pajak hingga kini memang masih menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dirjen Pajak Tahun 2015 melaporkan bahwa hasil penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) mencapai 9,09 juta wajib pajak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 17 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk wajib pajak badan, jumlah pelaporan mencapai 164.359 wajib pajak, jumlah tersebut naik 33,13 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya sekitar 123.459 wajib pajak. Angka-angka tersebut masih sangat jauh dari jumlah wajib pajak yang seharusnya.
            Demikian juga dengan korupsi atau penyalah-gunaan pajak yang masih terjadi hingga sekarang. Korupsi pajak yang sangat menghebohkan adalah yang dilakukan oleh Gayus Tambun hingga ratusan milyar rupiah (muncul sejak tahun 2009). Suap yang menyertai pajak PT. The Master Steel senilai 160 milyar hingga Tax Amnesty yang muncul di tahun 2016 ini dan cukup meresahkan masyarakat golongan menengah ke bawah yang tadinya bukan menjadi sasaran. Pada awalnya sasaran pengampunan pajak adalah para konglomerat dan orang-orang yang markir uangnya di luar negeri dan menghindari pajak yang ditaksir hingga 165 trilyun.
            Kita tentu sangat berharap pemerintah memperhatikan dan mengelola dengan sebaik-baiknya persoalan pajak tersebut. Salah satu yang penulis maksudkan adalah pajak berganda yang setiap saat melanda kita terutama masyarakat bawah. Hidup kita dalam 24 jam penuh dengan pajak yang silih berganti dan celakanya masyarakat tidak pernah diberikan penjelasan secara massif dan tuntas termasuk pertanggung-jawaban uang-uang pajak yang ditarik tersebut berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa saja.
            Rumah yang kita tinggali sudah kena pajak setiap tahun dalam bentuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Selanjutnya kita kena pajak lagi dalam pembayaran listrik rumah kita demikian juga pajak yang melekat pada pembayaran rekening air PDAM. Pembayaran pajak pada TV berlangganan yang kita pakai. Pajak terhadap kendaraan (mobil-mobil dan motor) yang kita punya dan ketika kita membeli bahan bakar untuk kendaraan tersebut kita juga kena pajak. Ketika kita singgah di berbagai tempat (seperti Mall) maka kendaraan kita akan kena pungutan uang parkir. Kemudian kita makan di restoran maka makanan tersebut juga kena pajak dan last but not least penghasilan atau gaji yang kita terima setiap bulan serta honor-honor yang kita terima setiap saat juga kena pajak. Dengan demikian msyarakat kita sebenarnya sangat patuh dan pembayar pajak yang baik. Hidup kita setiap hari bergelut dengan pajak. Hanya saja sudah kah dana-dana pajak yang terkumpul tersebut telah digunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
            Agaknya kita perlu pertanyakan dan dengan demikian pemerintah perlu memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya. Mengapa urusan pendidikan khususnya untuk sekolah dasar dan menengah masyarakat kita masih menghadapi masalah untuk menikmatinya. Demikian juga dengn urusan kesehatan khususnya masyarakat golongan bawah yang masih bergelut dengan berbagai penyakit. Jalan-jalan diberbagi wilayah masih buruk sehingga kendaraan akan kesulitan untuk melewatinya padahal jalan adalah infrastruktur yang sangat penting dalam berbagai lalu lintas sosial dan ekonomi. Oh pajak oh pajak memang menggiurkan untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.# (Makassar, 11 setember 2016).

HAJI ILEGAL

Oleh: Ahkam Jayadi

            Orang-orang Indonesia memang luar biasa hebat dan kehebatan itu tidak hanya dalam hal-hal yang baik dan benar akan tetapi juga dalam hal-hal yang gak benar seperti pelanggaran hukum (tindak pidana). Sebagaimana kasus yang lagi ramai menjadi sorotan sekarang ini ketika 177 orang Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina yang kemudian setelah ketahuan oleh pejabat otoritas di sana akhirnya harus gigit jari tidak jadi menunaikan ibadah haji dan juga dengan terpaksa harus mengikhlaskan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah untuk setiap jamaah. Sebelumnya melalui jalur yang sama tersebut telah lolos kurang lebih 600 orang jamaah.
            Salah satu pertanyaan yang muncul adalah dimana diletakkan akal sehat mereka (para jamaah, para pengelola atau biro perjalanan haji dan umroh) bahwa ini adalah urusan agama (ibadah haji) koq tega-teganya mereka mau memanfaatkan peristiwa itu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang gak benar (melanggar hukum Negara apalagi hukum agama, membodoh-bodohi masyarakat yang lemah dan kurang pengetahuan baik pengetahuan umum terlebih lagi pengetahuan agama). Seperti halnya beberapa waktu lalu di Kementerian Agama proyek pengadaan Alqu’ran juga dikorupsi (Tahun Anggaran 2011-2012 dengan nilai proyek 130 milyar). Demikian juga korupsi dana haji dan dana abadi umat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Memang hebat dan aneh sebagian orang Indonesia itu. Pengadaan Kitab Suci Alqur’an sekalipun tidak luput dari tindakan korupsi.
            Menyikapi persoalan seperti haji ilegal (via Philipina) tidak lah cukup dan tepat bila hanya disikapi sebagai sebuah tindak pidana (tipu menipu untuk maraup keuntungan dengan cara-cara yang tidak wajar). Demikian juga hal tersebut tidak lah cukup bila setelah pelakunya diproses secara hukum kemudian di hukum, maka masalahnya telah selesai. Persoalan haji illegal adalah persoalan besar bangsa dan Negara ini. Persoalan masyarakat yang bersifat sistemik, sehingga seluruh stakeholder yang terlibat dan terkait harus bekerja-sama menyelesaikan ha tersebut agar semua pihak dapat menerima cara penyelesaian yang ada. Demikian juga hal-hal seperti itu tidak lagi berulang dan berulang di masa datang.
            Biro perjalanan haji dan umroh yang merekrut calon jemaah haji via Philipinan tersebut jelas itu hanya bisa terjadi oleh karena pemerintah dan aparatnya kurang mengawasi. Tanggung-jawab publik termasuk pengawasan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat (seperti Lembaga Konsumen) tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan institusi keimigrasian (Kantor Imigrasi setempat) tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ketika imigrasi melihat ada pergerakan massa menuju Philipina maka seharusnya segera timbul kecurigaan (ini ada apa), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atau pengusutan lebih lanjut. Tapi memang begitu lah cara kerja aparat-aparat pemerintah kita baik di pusat hingga daerah pada aspek-aspek tertentu, kita seringkali kaget dan heboh bila sesuatu peristiwa sudah terjadi. Kita akhirnya saling salah menyalah, padahal bila fungsi-fungsi pengawasan dan tanggung jawab kelembagaan yang ada berjalan sebagaimana mestinya, maka tentu saja peristiwa-peristiwa seperti itu tidak akan terjadi.
            Peristiwa-peristiwa seperti itu (haji ilegal, vaksin palsu, obat palsu dan kadaluarsa, teroris dan peledakan bomnya) biasanya tidak berlansung lama. Dalam hitungan hari, mungkin atau mungkin bulan pelan-pelan akan hilang dalam perhatian masyarakat. Kita kembali akan kaget jika hal tersebut terjadi lagi. Lihatlah haji illegal ini sudah berlansung beberapa tahun, vaksin palsu sudah berlansung sekitar 10 tahun. Obat illegal dan kadaluarsa juga sudah bertahun-tahun. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apa kerja kita semua selama ini sehingga berbagai tindakan-tindakan berbahaya dan merugikan publik bahkan masuk dalam ranah tindak pidana bisa terjadi, kemana fungsi-fungsi pengawasan itu sembunyi selama ini. Akhirnya penulis hanya bisa berharap marilah kita mulai dari diri kita masing-masing untuk membiasakan diri kita bersikap dan berbuat sesuai dengan hukum perundang-undangan yang ada bila ada hal-hal yang kita tidak pahami dan ada indikasi penipuan maka segeralah laporkan kepihak berwajib agar tidak menjadi korban pada akhirnya.#(Makassar, 10 September 2016).   

Jumat, 09 September 2016

SENYUMAN KORUPTOR DAN TANGISAN RAKYAT


Oleh: Ahkam Jayadi

            Penulis tidak habis pikir dalam melihat sikap dan tingkah laku para perampok uang rakyat (uang Negara) yang lebih dikenal dengan koruptor. Sebagaimana yang semua orang sering saksikan ketika seorang koruptor (Damayanti, Rohadi, Gatot dan isterinya, Fuad Amin, Andi Topan Tiro dan yang lainnya) keluar dari ruang pemeriksaan (Kejaksaan, Kepolisian atau KPK) dan kemudian ditanya oleh wartawan maka yang kita saksikan mereka tersenyum layaknya orang yang sedang senang dan bahagia.
            Pertanyaan kita koq bisa seperti itu, dengan demikian ada apa dan gejala apa ini? Seorang koruptor yang seharusnya menyesal dengan demikian tertunduk malu akan kejahatan besar yang telah dilakukannya ini malah tersenyum lebar kepara wartawan sepertinya tidak sedikit pun dia merasa bersalah, tidak sedikit pun dia merasa malu disebabkan telah melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Pantasan saja mereka melakukan berbagai tindak pidana korupsi dengan merampok uang Negara atau uang rakyat tanpa rasa takut dengan tanggung-jawabnya oleh karena sudah ketangkap pun mereka masih hebatnya tersenyum lebar di hadapan petugas dan para wartawan. Bahkan hal yang aneh bin ajaib, seringkali para koruptor tersebut menyebut bahwa kejadian yang menimpanya adalah cobaan Tuhan dan sudah kehendak Tuhan. Korupsi koq Tuhan di bawah-bawah, dasar orang-orang bejat yang tidak kenal Tuhan dan tidak memiliki kepahaman agama yang baik dan benar.
            Demikian juga dengan Bupati Banyuasin (Yan Anton Ferdian) yang ditangkap KPK karena korupsi (4 September 2016). Mereka diciduk KPK di saat melakukan pengajian dan doa atas keberangkatannya tahun ini untuk menunaikan ibadah Haji bersama keluarganya. Ibadah haji yang dilakukan tersebut bersama isterinya menggunakan uang hasil korupsi, astagfirullah. Bupati Kepala daerah pasti adalah orang-orang pilihan dan pintar. Bahkan Anton adalah pimpinan partai dan sebelumnya adalah anggota DPRD. Koq bisa-bisanya uang hasil korupsi (uang hasil mencuri, uang hasil kejahatan dan uang haram) digunakan untuk ongkos melaksanakan ibadah haji). Dia pun tersenyum ketika keluar dari Gedung KPK saat dicegat dan ditanya oleh para wartawan. Sudah separah ini kah realitas moral atau akhlak anak-anak bangsa ini. Di saat mereka harus menangis dan menyesali perbuatannya justru mereka malah tersenyum tertawa seakan sedang merasa bahagia dan tidak bersalah. Bahkan uang haram yang dari hasil korupsi digunakan pula untuk membiaya ibadah haji yang dilakukannya.
            Tangisan justru terjadi di masyarakat yang lagi kelaparan, yang lagi digusur, yang anak-anaknya tidak bisa sekolah, yang anak-anaknya sakit dan tidak bisa berobat  oleh karena uang yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai hal-hal tersebut disalah-gunakan oleh para koruptor yang mencurinya. Hal yang lebih sadis terjadi, bahwa ketika Negara dan pemerintah kekurangan dana untuk pembangunan mulai dari pUsat hingg ke daerah-daerah karena dirampok dan dikorupsi oleh pejabat-pejabat bejat bersama para keroni-keroninya justru rakyatlah yang kembali harus bertanggung-jawab melalui maksimalisasi pajak dan berbagi pembayaran-pembayaran lainnya seperti kenaikan harga-harga.
            Serasa sudah sepantasnya bahwa salah satu makna yang harus kita tarik dari kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa  (darurat korupsi) yang entah bagaimana menghadapinya agar berkurang atau bahkan hilang sama sekali dari Bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah bahwa: “pelaku korupsi harus di hukum dengan sebarat-beratnya dimiskin kan dengan cara seluruh harta bendanya disita untuk negara”. Kita berharap kepada para hakim yang menangani sebuah perkara korupsi agar mengabaikan pendekatan-pendekatan hak asasi manusia dan hak-hak hukum seorang koruptor karena ketika dia melakukan perbuatan korupsi dia juga telah mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi milik rakyat untuk sejahtera dan yang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum (tindak panda korupsi). Kita harus lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan dari hanya seorang pelaku tindak  pidana korupsi, yang telah melakukan perbuatan jahat dengan merampok uang Negara (uang rakyat) dengan melanggar sumpah dan janjinya yang telah diikrarkan ketika dilantik sebagai pejabat pemerintahan.# (Makassar, 10/9-2016).