Minggu, 11 September 2016

HAJI ILEGAL

Oleh: Ahkam Jayadi

            Orang-orang Indonesia memang luar biasa hebat dan kehebatan itu tidak hanya dalam hal-hal yang baik dan benar akan tetapi juga dalam hal-hal yang gak benar seperti pelanggaran hukum (tindak pidana). Sebagaimana kasus yang lagi ramai menjadi sorotan sekarang ini ketika 177 orang Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji melalui Philipina dengan menggunakan paspor Philipina yang kemudian setelah ketahuan oleh pejabat otoritas di sana akhirnya harus gigit jari tidak jadi menunaikan ibadah haji dan juga dengan terpaksa harus mengikhlaskan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah untuk setiap jamaah. Sebelumnya melalui jalur yang sama tersebut telah lolos kurang lebih 600 orang jamaah.
            Salah satu pertanyaan yang muncul adalah dimana diletakkan akal sehat mereka (para jamaah, para pengelola atau biro perjalanan haji dan umroh) bahwa ini adalah urusan agama (ibadah haji) koq tega-teganya mereka mau memanfaatkan peristiwa itu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang gak benar (melanggar hukum Negara apalagi hukum agama, membodoh-bodohi masyarakat yang lemah dan kurang pengetahuan baik pengetahuan umum terlebih lagi pengetahuan agama). Seperti halnya beberapa waktu lalu di Kementerian Agama proyek pengadaan Alqu’ran juga dikorupsi (Tahun Anggaran 2011-2012 dengan nilai proyek 130 milyar). Demikian juga korupsi dana haji dan dana abadi umat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Memang hebat dan aneh sebagian orang Indonesia itu. Pengadaan Kitab Suci Alqur’an sekalipun tidak luput dari tindakan korupsi.
            Menyikapi persoalan seperti haji ilegal (via Philipina) tidak lah cukup dan tepat bila hanya disikapi sebagai sebuah tindak pidana (tipu menipu untuk maraup keuntungan dengan cara-cara yang tidak wajar). Demikian juga hal tersebut tidak lah cukup bila setelah pelakunya diproses secara hukum kemudian di hukum, maka masalahnya telah selesai. Persoalan haji illegal adalah persoalan besar bangsa dan Negara ini. Persoalan masyarakat yang bersifat sistemik, sehingga seluruh stakeholder yang terlibat dan terkait harus bekerja-sama menyelesaikan ha tersebut agar semua pihak dapat menerima cara penyelesaian yang ada. Demikian juga hal-hal seperti itu tidak lagi berulang dan berulang di masa datang.
            Biro perjalanan haji dan umroh yang merekrut calon jemaah haji via Philipinan tersebut jelas itu hanya bisa terjadi oleh karena pemerintah dan aparatnya kurang mengawasi. Tanggung-jawab publik termasuk pengawasan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat (seperti Lembaga Konsumen) tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan institusi keimigrasian (Kantor Imigrasi setempat) tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ketika imigrasi melihat ada pergerakan massa menuju Philipina maka seharusnya segera timbul kecurigaan (ini ada apa), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atau pengusutan lebih lanjut. Tapi memang begitu lah cara kerja aparat-aparat pemerintah kita baik di pusat hingga daerah pada aspek-aspek tertentu, kita seringkali kaget dan heboh bila sesuatu peristiwa sudah terjadi. Kita akhirnya saling salah menyalah, padahal bila fungsi-fungsi pengawasan dan tanggung jawab kelembagaan yang ada berjalan sebagaimana mestinya, maka tentu saja peristiwa-peristiwa seperti itu tidak akan terjadi.
            Peristiwa-peristiwa seperti itu (haji ilegal, vaksin palsu, obat palsu dan kadaluarsa, teroris dan peledakan bomnya) biasanya tidak berlansung lama. Dalam hitungan hari, mungkin atau mungkin bulan pelan-pelan akan hilang dalam perhatian masyarakat. Kita kembali akan kaget jika hal tersebut terjadi lagi. Lihatlah haji illegal ini sudah berlansung beberapa tahun, vaksin palsu sudah berlansung sekitar 10 tahun. Obat illegal dan kadaluarsa juga sudah bertahun-tahun. Pertanyaan kita selanjutnya adalah apa kerja kita semua selama ini sehingga berbagai tindakan-tindakan berbahaya dan merugikan publik bahkan masuk dalam ranah tindak pidana bisa terjadi, kemana fungsi-fungsi pengawasan itu sembunyi selama ini. Akhirnya penulis hanya bisa berharap marilah kita mulai dari diri kita masing-masing untuk membiasakan diri kita bersikap dan berbuat sesuai dengan hukum perundang-undangan yang ada bila ada hal-hal yang kita tidak pahami dan ada indikasi penipuan maka segeralah laporkan kepihak berwajib agar tidak menjadi korban pada akhirnya.#(Makassar, 10 September 2016).