Sabtu, 17 September 2016

KETUA DPD TERTANGKAP

Oleh: Ahkam Jayadi

            Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui operasi tangkap tangan (OTT, Sabtu 16 September 2016 dini hari) karena kasus korupsi mengingatkan kita kejadian beberapa tahun lalu ketika ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga ditangkap karena korupsi. Kita rakyat hanya bisa menangis dan semakin percaya bahwa pejabat-pejabat Negara kita kebanyakan hanya memikirkan diri, kroni dan keluarganya ketimban memikirkan rakyat. Pantas saja kehidupan rakyat secara umum masih tidak berubah secara signifikan kehidupannya dari berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, kesehatan, keamanan hingga masalah pendidikan untuk anak-anak bangsa.
            Celakanya kebangkrutan dan kekurangan anggaran pembangunan mulai dari pusat hingga kedaerah yang kini melanda, karena penyalahguaan yang salah satu bentuknya adalah korupsi dan konspirasi antara pejabat Negara dengan pengusaha (Pengpem), kembali harus ditanggung oleh rakyat banyak melalui tidak terpenuhinya hak-hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesejahteraan hingga kewajiban pajak untuk memenuhi anggaran pembangunan yang seharusnya. Ketika kehidupan rakyat morat-marit karena kondisi ekonomi bangsa yang bermasalah eh anggota-anggota DPRD malah berfikir bagaimana menaikkan gaji dan tunjangan.
            Kalau Ketua DPD saja bisa menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya (dengan cara menekan institusi-institusi Negara lainnya untuk memenuhi hasrat serakah para pengusaha dalam hal ini impor gula untuk kebutuhan di daerah Padang) bagaimana dengan pejabat-pejabat Negara tingkat bawahnya. Bila Ketua DPD saja melakukan hal-hal seperti itu maka kepada siapa lagi (pejabat-pejabat Negara itu) kita akan menaruh kepercayaan untuk mengurus bangsa dan Negara ini. Kepada siapa lagi kita akan berharap untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi anak-anak bangsa ini  yang katanya berideologikan Pancasila.
            Pada tataran inilah kita sejatinya harus merekonstruksi kembali nalar dan konstruksi berfikir kita di dalam melihat manusia dan diri kita baik sebagai pribadi maupun sebagai satu komunitas bangsa Indonesia.  Institusi-institusi pusat hingga daerah  termasuk badan-badan usaha yang dikelola swasta adalah institusi mati (dalam arti tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan dirinya sendiri) yang dalam berfungsinya sangat tergantung kepada manusia yang menjalankan isntitusi-institusi tersebut. Mohon maaf mulai dari institusi yang ada dipedesaan hingga jabatan puncak bernegara (Presiden) tidak ada jaminan bahwa para pemangku jabatannya tidak akan mungkin melakukan penyalahgunaan jabatan.
            Kita hanya bisa berharap bahwa pejabat-pejabat Negara hingga daerah (baik eksekutif, legislative hingga yudikatf) atau direktur-direktur berbagai perusahaan dapat melaksanakan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya oleh karena mereka adalah orang-orang pintar lepasan perguruan tinggi (di tambah berbagai pengalaman yang bertahun-tahun dalam lingkup tugasnya). Sebagai orang Indonesia kita juga sangat tahu mereka adalah orang-orang yang berbudaya, orang-orang beragama sehingga memiliki pengatahuan yang maksimal sebagai orang pintar dan cerdas serta orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman agama dan keimanan yang tinggi. Kesimpulannya, mereka-mereka itu sangat tahu dan paham mana perbuatan-perbuatan yang tercala atau tidak benar sehingga tidak pantas dan tidak boleh dilakukan baik karena pertimbangan dalam ranah ilmu pengetahuan dan terlebih lagi dari sudut pandang agama yang dianutnya.
            Pertanyaan besarnya sekarang kenapa semua hal yang kita uraikan di atas tidak mewujud sebagaimana seharusnya. Justru orang-orang pinter itu silih berganti menyalahguakan kekuasaan dan jabatannya. Pimpinan-pimpinan perusahaan silih berganti masuk penjara karena perbuatan korupsi. Apakah hal-hal ini akan senantiasa terjadi secara berulang-ulang. Selajutnya kita tentu hanya bisa bertanya, apa yang salah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Sekolah gagal membuat  kita menjadi baik dan benar. Insituisi agama juga gagal membuat seseorang tercerahkan. Bagaimana bisa terjadi pengadaan Kitab Suci Alqur’an saja dikorupsi? Urusan naik hanya saja disalahgunakan dengan memanfaatkan kebodohan dan kelemahan masyarakat? Siapa lagi ya yang akan menyusul di tangkap oleh KPK? Kita tunggu saja dengan segala kesedihan yang melingkupi kita sebagai anak-anak bangsa.# (MKs, AJ, 18/9-16).