Minggu, 11 September 2016

PAJAK OH PAJAK

Oleh: Ahkam jayadi

            Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara untuk pembangunan. Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga Negara apabila telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, sudahkah pemerintah  menggunakan uang pajak tersebut dengan sebaik-baiknya dalam bentuk membiayai pembangunan sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Kesejahteraan adalah hak rakyat dan itu kewajiban Negara (pemerintah) sebagaimana perintah konstitusi (UUD 1945), “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
            Pajak hingga kini memang masih menjadi masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dirjen Pajak Tahun 2015 melaporkan bahwa hasil penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) mencapai 9,09 juta wajib pajak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 17 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk wajib pajak badan, jumlah pelaporan mencapai 164.359 wajib pajak, jumlah tersebut naik 33,13 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya sekitar 123.459 wajib pajak. Angka-angka tersebut masih sangat jauh dari jumlah wajib pajak yang seharusnya.
            Demikian juga dengan korupsi atau penyalah-gunaan pajak yang masih terjadi hingga sekarang. Korupsi pajak yang sangat menghebohkan adalah yang dilakukan oleh Gayus Tambun hingga ratusan milyar rupiah (muncul sejak tahun 2009). Suap yang menyertai pajak PT. The Master Steel senilai 160 milyar hingga Tax Amnesty yang muncul di tahun 2016 ini dan cukup meresahkan masyarakat golongan menengah ke bawah yang tadinya bukan menjadi sasaran. Pada awalnya sasaran pengampunan pajak adalah para konglomerat dan orang-orang yang markir uangnya di luar negeri dan menghindari pajak yang ditaksir hingga 165 trilyun.
            Kita tentu sangat berharap pemerintah memperhatikan dan mengelola dengan sebaik-baiknya persoalan pajak tersebut. Salah satu yang penulis maksudkan adalah pajak berganda yang setiap saat melanda kita terutama masyarakat bawah. Hidup kita dalam 24 jam penuh dengan pajak yang silih berganti dan celakanya masyarakat tidak pernah diberikan penjelasan secara massif dan tuntas termasuk pertanggung-jawaban uang-uang pajak yang ditarik tersebut berapa jumlahnya dan digunakan untuk apa saja.
            Rumah yang kita tinggali sudah kena pajak setiap tahun dalam bentuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Selanjutnya kita kena pajak lagi dalam pembayaran listrik rumah kita demikian juga pajak yang melekat pada pembayaran rekening air PDAM. Pembayaran pajak pada TV berlangganan yang kita pakai. Pajak terhadap kendaraan (mobil-mobil dan motor) yang kita punya dan ketika kita membeli bahan bakar untuk kendaraan tersebut kita juga kena pajak. Ketika kita singgah di berbagai tempat (seperti Mall) maka kendaraan kita akan kena pungutan uang parkir. Kemudian kita makan di restoran maka makanan tersebut juga kena pajak dan last but not least penghasilan atau gaji yang kita terima setiap bulan serta honor-honor yang kita terima setiap saat juga kena pajak. Dengan demikian msyarakat kita sebenarnya sangat patuh dan pembayar pajak yang baik. Hidup kita setiap hari bergelut dengan pajak. Hanya saja sudah kah dana-dana pajak yang terkumpul tersebut telah digunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
            Agaknya kita perlu pertanyakan dan dengan demikian pemerintah perlu memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya. Mengapa urusan pendidikan khususnya untuk sekolah dasar dan menengah masyarakat kita masih menghadapi masalah untuk menikmatinya. Demikian juga dengn urusan kesehatan khususnya masyarakat golongan bawah yang masih bergelut dengan berbagai penyakit. Jalan-jalan diberbagi wilayah masih buruk sehingga kendaraan akan kesulitan untuk melewatinya padahal jalan adalah infrastruktur yang sangat penting dalam berbagai lalu lintas sosial dan ekonomi. Oh pajak oh pajak memang menggiurkan untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.# (Makassar, 11 setember 2016).