Rabu, 12 Oktober 2016

HUKUM VS AHOK

Oleh: Ahkam Jayadi
           
 Awal bulan Oktober 2016 ini kita dihebohkan lagi dengan pernyataan yang dibuat oleh Gubernur DKI Ahok yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) disimpulkan  bahwa Ahok telah melakukan penghinaan terhadap Alqur’an dan Ulama, untuk itu peristiwa ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Untungnya saja ketersinggungan umat Islam atas penghinaan tersebut tidak sampai menimpulkan gejolak atau kemarahan sebagaimana yang selama ini terjadi. Kita patut memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada umat Islam Indonesia secara umum dan di Jakarta secara khusus karena meskipun kejadian itu sangat fatal namun umat Islam dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan balasan yang bisa membahayakan keutuhan bangsa.
            Pertanyaan yang sekarang muncul, mungkikah aparat kepolisian benar-benar dapat menyelidiki dan menyidik kasus ini hingga dapat dibawa sampai ke pengadilan? Harapan kita tentu saja hal tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya. Namun jika kita bercermin pada realitas hukum Negara ini mungkin ada benarnya juga bila kita pesimis hal itu dapat terwujud. Lihatlah Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa hukum kita saat ini masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum di Negara ini masih bisa dibeli sehingga silih berganti aparat penegak hukum terjerat operasi tangkap tangan.
            Mari kita lihat beberapa hal yang bisa membuat kasus ini akan berhenti di tengah jalan. Kita semua mungkin sudah sangat tau sosok Basuki Cahaya Purnama alias Ahok? Sekarang ini adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi tulang punggung dan sandaran kejayaan bisnis-bisnis yang menggurita dari para konglomerat etnis China (lihat kasus Reklamasi Pantai Jakarta yang menjadi proyek mercusuar Ahok hingga Menko maritim Rizal Ramli harus terjungkal dari  kursi menteri), artinya apa? untuk soal uang yang bisa digunakan untuk menutup kasus ini tinggal bilang mau berapa, merekalah deretan orang-orang terkaya di Indonesia bahkan Asia dan dunia. Ahok kini bersandar kepada Megawati sebagai tokoh kharismatik PDIP yang mengusungnya sebagai calon Gubernur petahana. Dengan demikian seperti yang juga kita sudah tau bahwa Ahok kini bersandar mendapat dukungan dari pihak Istana. Kapolri sebagai pihak penegak hukum berada dibawah kendali Presiden sebagai Kepala Negara. Maka kesimpulannya suka tidak suka senang atau tidak senang setuju atau tidak setuju, kasus penistaan agama oleh Ahok hanya akan ramai di awalnya setelah itu akan hilang dengan sendirinya atau paling tidak kasus ini akan menggunakan waktu lama dan diusahakan tidak akan mempengaruhi keikut-sertaan Ahok dalam proses pemilihan Gubenrur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan kemungkinannya akan terpilih.
            Itulah realitas hukum Negara ini bahwa hukum hanya keras dalam kata-katanya atau dalam pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi terkadang sangat lembek dan tidak berdaya bila berhadapan dengan orang kuat (baik karena uangnya atau karena power politiknya). Dalam kasus ini kita dapat simpulkan bahwa hukum tidak akan mampu melawan Ahok yang perkasa. Betapa kita bisa melihat kenapa bisa terjadi, koq kita sebagai se sama umat Islam bisa berpecah belah tokoh-tokohnya termasuk masyarakatnya, ada yang melawan Ahok (seperti: MUI dan Ormas Islam) dan ada yang membela Ahok dan menjadi lawan MUI dan sebagainya. Fenomena apa ini? Sangat kasian kita umat Islam dibuat bertengkar satu sama lain demi kepentingan kelompok tertentu.
            Mari kita sadar sesadar-sadarnya bahwa apa pun yang kita lakukan tidak ada satu pun yang bisa lepas dari aturan dan pantauan Tuhan Yang Maha Esa atau aturan agama. Kita jualah karena kebodohan kita kemudian agama ditempatkan pada posisi-posisi tertentu dalam kehidupan yang kata Cak Nur almarhum (Nurcholis Madjid) agama seringkali ditempatkan pada bagian belakang kehidupan. Hukum-hukum dan nilai-nilai ajaran agama dengan nilai-nilai universalitasnya seharusnya di tempatkan pada puncak piramida kehidupan sistem hukum dan kehidupan kita darinya lah kemudian turun hukum-hukum bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.# AJ.Mks, 12-10-16.