Minggu, 23 Oktober 2016

PEMBODOHAN DALAM PEMILUKADA

Oleh: Ahkam Jayadi   

            Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah institusi demokrasi dalam lingkup pemerintahan daerah. Institusi dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengevaluasi pemerintahan di daerah dan memilih pejabat kepala daerah (Provinsi, kabupaten dan kota). Aspek lain yang bisa dinilai dari calon adalah dalam menyampaikan visi dan misinya agar dapat menarik hati pemilih dan jika terpilih sebagai kepala daerah  maka visi dan misi itulah yang jadi patokan yang akan dilaksanakan dalam pemerintahannya.
            Salah satu calon kepala daerah yang senantiasa menjadi sorotan adalah calon petahana (calon yang sekarang masih berkuasa sebagai kepala daerah dan hendak maju lagi untuk  periode kedua). Hal yang seringkali menjadi sorotan dan menjadi jualan agar terpilih  lagi periode kedua adalah menyangkut keberhasilannya di dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpinnya. Sayangnya pada sisi inilah seringkali yang terjadi adalah pembodohan kepada masyarakat yang tidak disadari. Pembodohan dalam arti tidak memahami bagaimana menilai keberhasilan seorang kepala daerah di dalam menjalankan pemerintahannya?
            Menilai keberhasilan seorang calon petahana sehingga layak untuk kembali maju sebagai calon kepala daerah tentu saja tidak boleh dengan sepenggal-sepenggal. Menilai keberhasilan seorang calon petahana (kepala daerah) harus lah secara massif atau sistematik. Penilaian keberhasilan tidak bisa hanya karena berhasil menyulap bantaran sungai yang kumuh dan jorok menjadi indah, berhasil melakukan penggusuran yang tentu saja sangat-sangat tidak sigifikan. Menilai keberhasilan seorang kepala daerah di dalam menjalankan pemerintahannya tentu saja nanti di akhir masa jabatannya dengan mempertanggung-jawabkan pemerintahannya selama lima tahun. Meskipun demikian pelaksanaan pemerintahan tentu saja juga dapat dievaluasi atau dinilai setiap tahun di dalam menjalankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan seluruh muatan APBD itulah yang harus dinilai capaiannya untuk sampai kepada kesimpulan tentang keberhasilannya dan layak tidak nya untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Termasuk peningkatan pencapaian pada setiap tahun bila dibandingkan dengan hasil-hasil pembangunn pada tahun sebelumnya.
            Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kejujuran untuk mengakui dan menyampaikan hal-hal yang belum berhasil dia laksanakan sebagaimana telah diamanahkan di dalam APBD bahkan termasuk kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dia lakukan. Misalnya ketika ada bawahannya yang telah melakukan berbagai perbuatan tidak terpuji, apakah itu tindak pidana atau perbuatan asusila. Tentu tidak selayaknya seorang kepala daerah akan berbangga dan tertawa ketika ada bawahannya yang di tangkap oleh Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau yang di tangkap oleh polisi karena pungli, padahal itu adalah bagian dari tanggung-jawabnya sebagai atasan yang tidak mampu mencegah bawahannya melakukan suatu tindak pidana.
            Momen pemilihan kepala daerah sejatinya adalah institusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat di dalam berdemokrasi dan memahami persoalan pemerintahan daerah. Hal itu menjadi tugas kita semua (pemerintah, politisi, ilmuan, mahasiswa dan pekerja-pekerja lembaga swadaya masyarakat) untuk menginformasikan apa yang sebenarnya kepada masyarakat. Bukan malah sebaliknya menjadi budak para calon kepala daerah untuk membodoh-bodohi masyarakat dengan tidak menyampaikan apa yang sebenarnya atau apa yang sesungguhnya. Termasuk tentunya di dalam menggunakan atau menyalah-gunakan sarana dan sarana pemerintahan untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilihan kepala daerah. Marilah kita semua pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pelaksana maupun pengawas dan kita seluruh masyarakat agar benar-benar menjaga dan melaksanaka pemilihan kepala daerah dengan obyektif demi masa depan daerah yang lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Yang Maha Esa, amin ya rabbul alamin.# Mks, 24-10-2016,Aj.