Rabu, 12 Oktober 2016

PUNGLI DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Oleh: Ahkam Jayadi
         
  Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi dalam bentuk pungutan liar atau tidak sah terjadi lagi di kementerian perhubungan berkaitan dengan pengurusan berbagai surat-surat kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah kapal laut dan yang lainnya (11/10-2016) dan ditemukan uang senilai 95 juta rupiah dan rekening berisi sekitar 1 milyar rupiah dan bersamaan dengan itu telah ditangkap dan ditahan sebanyak 6 (enam) orang sebagai pelaku pungli. Tak ayal lagi peristiwa tersebut sangat mencoreng institusi eksekutif di tengah tekad Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi besar-besaran di institusi hukum. Seketika itu juga Presiden langsung melakukan inspeksi kelokasi kejadian.
            Kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya tidak mengagetkan, kecuali kalau kita pura-pura kaget plus marah karena perbuatan itu sangat tidak sejalan dengan tekad pemerintah untuk menghapus korupsi dan melakukan reformasi mental kepada aparat birokrasi dari pusat hingga daerah. Mengapa dikatakan sejatinya tidak mengagetkan? Oleh karena kejadian-kejadian seperti itu sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terjadi hampir di semua institusi pemerintahan dan institusi kenegaraan jadi apanya yang bikin kaget. Dengan demikian mungkin juga ada benarnya untuk pengalihan issue berkaitan dengan kesalahan luar biasa yang dilakukan oleh Ahok yang telah menghina umat Islam dengan menghina alqur’an dan ulama. Namun sayang jumlah uang yang ditemukan dari hasil pungli tersebut terlalu kecil untuk dibikin heboh. Gaungnya terlalu kecil untuk menutupi gaung yang luar biasa besar dari peristiwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu itu.   
            Benar lah kata Yudi Latif bahwa bukan hanya moral para pejabat dan aparat birokrasi kita yang rusak tapi yang lebih fatal adalah sistem birokrasi kita juga yang sudah rusak sehingga korupsi dengan segala variannya itu masih senantiasa terjadi dan tumbuh subur di Negara ini. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghilankan atau mencegah terjadi korupsi itu. Sudah sejak dulu kita punya polisi, punya jaksa, punya hakim punya berbagai lembaga Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPKP ada inspektorat ada lembaga swadaya masyarakat, ada KPK tapi mengapa korupsi itu tetap saja ada berulang dan berulang terus menerus seperti tidak ada perubahan signifikan dan hukuman juga tidak berfungsi untuk membuat para pelaku jera’.
            Sebuah Koran lokal di daerah ini (Sulawesi Selatan) awal Oktober 2016 ini secara berturut-turut memberitakan bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode sekarang ini ternyata adalah mafia projek dengan memanfaatkan projek-projek yang dibiayai melalui Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan korupsi hingga ratusan milyar rupiah. Padahal kita masyarakat umum telah dijanjikan oleh semua partai pada saat kampanye pemilu legislative dan pemilu presiden akan melawan berbagai tindak pidana korupsi, ehh yang ada malah anggota-anggota legislatif justru silih berganti mlakukan berbagai tindak pidana korupsi.
            Salah satu cara yang  paling ampuh sebenarnya bila pemerintah dan kita semua benar-benar ingin memberantas habis segala bentuk korupsi yang ada di Negara ini adalah memperbanyak tenaga-tenaga intelejen yang khusus diberi tugas dalam memantau dan menguntit para pelaku korupsi yang ada diberbagai lapisan kehidupan, yang ada diberbagai instansi dan proyek, yang ada di jalan-jalan, yang ada di kantor-kantor, yang ada proyek-proyek infra struktur, yang ada di dalam penerimaan pegawai negeri sipil yang ada pada penerimaan personil polisi dan tentara serta yang lainnya. Nah tenaga intelejen itu dapat menyatu di masyarakat tanpa ketahuan dan akan dengan mudah dapat menangkap para pelaku korupsi. Pesoalannya kita benar-benar mau gak memberantas korupsi itu atau kita hanya bersikap setengah hati untuk memberantasnya oleh karena hasil-hasil korupsi itu juga ternyata dibutuhkan untuk menculnya orang-orang yang kaya mendadak kemudian menjadi donatur partai yang membutuhkan banyak dana dalam berbaga akrivitasnya ataukah ada alasan lainnya, wallahau’a’lam.#Aj, Mks.12-10.2016.