Minggu, 23 Oktober 2016

SISI LAIN PUNGUTAN LIAR

Oleh: Ahkam Jayadi


            Pungutan liar (pungli) sebagai pungutan tidak sah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara berkaitan dengan pemenuhan suatu kepentingan masyarakat, adalah salah satu penyakit masyarakat yang usianya sebenarnya setua dengan usia manusia. Pungli telah ada bersama dengan munculnya kesadaran manusia akan pentingnya interaksi sosial akibat adanya saling kepentingan satu sama lain. Hal inilah sebenarnya yang menjadi penyebab mengapa pungli itu dari dulu hingga kini ada pada semua corak dan kultur masyarakat hingga instansi pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah paling bawah (RT dan RW).
            Salah satu penyebab pungli yang tidak disadari adalah rendahnya gaji para aparatur sipil Negara (ASN) yang dengan menggunakan hitungan-hitungan apa pun tidak pernah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar setiap aparatur sipil Negara. Dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut maka dilakukan lah berbagai upaya salah satunya adalah dengan pungli. Bagaimana mungkin kita punya anak bayi bisa dipenuhi kebutuhan gizinya seperti susunya untuk perbulan dimana tunjangannya hanya sekitar 100 ribu rupiah tentu sangat tidak masuk akal. Demikian juga anak-anak kita yang sekolah, dengan uang sekolah, uang transport semuanya tidak ada dalam rincian penggajian sedangkan itu adalah kebutuhan yang harus dan mendesak, apakah pemerintah pernah berfikir tentang hal tersebut, dan ketika pungli itu marak maka semua kesalahan dan kemarahan ditumpahkan kepada ASN yang menjadi pelakunya, tentu saja tindakan yang tidak adil.
            Dengan demikian Pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) selama ini telah tertipu dengan kesabaran yang ada pada setiap aparatur sipil Negara yang dengan senang hati menerima gaji setiap bulan meskipun sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuahan dasar (sandang, papan dan pangan) sebagai manusia apalagi sebagai sebuah keluarga dengan anak-anaknya dengan segala kebutuhannya. Kita jangan lupa bahwa pungli itu sangat berbeda dengan korupsi. Pungli hanya untuk memenuhi pembiayan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti: makan, minum, transportasi dan hal-hal lainnya yang amat sangat penting dan mendesak sedangkan kalau korupsi adalah untuk memperkaya diri tujuh turunan tanpa pernah ada puasnya.
            Bila pemerintah benar-benar ingin menghilankan pungli yang terjadi dimana-mana pada berbagai tempat dan isntansi, maka tentu tidaklah cukup dengan hanya menangkap dan memecat para pelaku pungli tersebut. Pemerintah juga harus memikirkan ulang tata cara dan besaran penggajian kepada seluruh aparatur sipil Negara, sebab bila tidak maka tentu kita khawatir tindakan pemberantasan terhadap pungli ini hanya akan sesaat dan dalam waktu yang tidak lama akan kambuh lagi kembali dengan tata cara yang baru dan berbeda dengan apa yang terjadi selama ini. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan identitas kependudukan sebaiknya hanya diurus sekali dan berlaku seumur hidup seperti KTP, SIM apakah A, B atau C, demikian juga dengan Pasport dan berbagai aspek lainnya.
            Pungli memang perbuatan yang tidak benar karena dilakukan secara tidak sah (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan di bawah meja dan itu sangat tidak sesuai dengan, “sumpah jabatan” yang telah diucapkan oleh setiap aparatur sipil Negara atau pejabat Negara. Untuk itu apa pun alasannya maka mari kita semua dukun berbagai upaya untuk memberantas berbagai bentuk pungli (pungutan liar) dan juga mendorong pemerintah agar juga kembali memikirkan kenaikan dari gaji segenap aparatur sipil Negara agar sesuai dengan kelayakan sebagai manusia termasuk bila berkeluarga agar dapat melahirkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas demi masa depana bangsa dan Negara ke depan.#Aj, 24-10-2016,MKS.