Senin, 27 Maret 2017

KORUPSI E-KTP



Oleh: Ahkam Jayadi

            Untuk kesekian kalinya anak-anak bangsa ini berduka gara-gara korupsi terhadap uang negara (rakyat) yang susah payah masyarakat mendapatkannya dan kemudian dihimpun melalui pembayaran pajak. Korupsi gila-gilaan yang pernah terjadi dan entah sampai kapan akan terjadi adalah: BLBI, Bank Century, Ambalan kemudian E-KTP belum lagi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang anehnya tidak ada satu pun dari kasus-kasus korupsi itu yang tuntas penyelesaiannya.
            Kenapa korupsi berjamaah itu senantiasa terjadi dan anehnya hanya satu dua orang yang harus bertanggung-jawab dan mendekam di dalam penjara. Salah satu penyebabnya menurut penulis adalah, karena di dalam proses penyelesaiannya terselip kebohongan-kebohongan. Kebohongan yang menyebabkan orang-orang yang punya kuasa (baik kuasa politik maupu kuasa uang) tidak terjamah oleh hukum. Lagi-lagi kita masyarakat hanya bisa menangis dalam hati dan menyesali realitas tersebut disertai dengan sumpah serapah yang entah harus kita tujukan kepada siapa.
            Sejak awal penanganan korupsi E-KTP kebohongan tersebut mulai terlihat secara nyata. Mana mungkin penetapan anggaran negara yang disetujui melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) tidak dipahami betul kalau di dalamnya sudah nyata ada permainan terhadap anggaran tersebut. Proyek E-KTP yang hanya membutuhkan  anggara sekitar 3 trilyun membenkak menjadi 5 trilyun lebih. Pasti lah penetapan anggaran tersebut sudah disertai dengan niat jahat untuk melakukan korupsi untuk memperkaya diri secara berjamaah, memperkaya orang lain dan juga memperkaya institusi. Demikian juga kerugian negara sekitar 2 trilyun tersebut hanya dinikmati oleh dua tiga orang yang kini menjadi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan.
            Kalau lah Pemerintah bersama aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ingin menuntasan kasus korupsi yang gila-gilaan ini, maka sebenarnya tidak susah-susah amat menurut penulis. Silahkam KPK telusuri sejak awal pengajuan proyek E-KTP ini ke DPR (tidak hanya Komisi II yang menjadi pokjanya) hingga proyek itu disetujui penganggarannya. Penelusuran tersebut pasti akan sampai kepada kesimpulan siapa-siapa pihak yang harus bertanggung-jawab. Baik yang bertanggung-jawab atas disetujuinya proyek E-KTP ini hingga pihak-pihak yang harus bertanggung-jawab atas kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat korupsi. Tidak perlu KPK meminta mereka untuk bertanggung-jawab sebab suka tidak suka atau mau atau tidak yang pasti bahwa bila secara alur adiministrasi dan hukum administrasi mereka harus bertanggung-jawab mereka harus diseret sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa.
            Demikian juga para pihak yang kebaran jenggot akibat dipublikasikannya korupsi E-KTP ini tidak perlu mereka komprensi pers membela diri dengan cara-cara yang naif, masyarakat tidak bodoh dan masyarakat sudah sangat paham realitas-realitas kebohongan yang tersembunyi di gedung rakyat yang mulia itu (DPR). Cukup lah bapak-bapak dan ibu-ibu yang amat sangat terhormat untuk tanya hati nuraninya masing-masing apakah benar bapak-bapak dan ibu-ibu terlibat atau ikut menikmati uang korupsi itu, pasti akan terjawab dengan nyata dan jelas. Di dalam hati nurani itulah bersemayam kebenaran (al-haq) dan di dalam hati nurani itulah tersimpan segala macam kelakuan kita sejak akil balik hingga akhir hayat kita nanti, tidak ada satu pun orang yang bisa menipunya. Suami, isteri, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman, seluruh bangsa Indonesia tidak sulit untuk kita tipu dan bohongi, akan tetapi terhadap diri kita sendiri tidak akan bisa kita bohongi.
            Bukankah dalam hidup dan kehidupan ini bukan hanya ada hukum untuk menjaga dan mengatur berbagai interaksi kehidupan yang kita perankan masing-masing, termasuk untuk menjadi institusi untuk menyelesaikan jika terjadi konflik di dalam interaksi sosial tersebut. Di sampingnya ada Adat kebiasaan, ada moralitas apalagi yang terpenting ada agama. Agama tidak hanya akan meminta pertanggung-jawaban anda di dunia akan tetapi juga menanti anda di dalam peradilan akhirat. Mungkin di dunia anda bisa lolos dari jeratan hukum akan tetapi di akhirat tidak akan bisa, sadarlah wahai para koruptor, rakya banyak menderita gara-gara ulah anda sebagai pencuri intelek.#(Mks, aj, 27-3-2017).