Jumat, 07 April 2017

KRITIK TERHADAP SUMPAH JABATAN

Oleh: Ahkam Jayadi

            Sumpah jabatan adalah proses yang wajib dilakukan oleh seorang pejabat atau seorang aparatur sipil negara sebelum dilantik dan diresmikan sebagai pejabat yang akan memimpin sebuah institusi. Bahkan sumpah ini seringkali dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang pejabat yang berkali-kali dilantik sebagai pejabat. Sejatinya sumpah jabatan dapat mencegah seorang pejabat atau aparatur sipil negara untuk melakukan berbagai perbuatan melanggar hukum dengan menyalah-gunakan kekuasaan dan jabatan. Dengan demikian pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi seorang pejabat dengan mudahnya melanggar sumpah yang telah di ucapkannya. Kenapa seorang pejabat dengan mudahnya melakukan berbagai bentuk perbuatan yang bersifat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
            Bila dia seorang kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota), maka hampir dipastikan seluruh dinas-dinas atau badan-badan yang ada di bawah jajaran kantor bupati kepala daerah adalah sanak keluarganya atau karib kerabatnya bahkan pimpinannya biasanya adalah keluarga dekatnya. Akibat lanjutnya adalah tumbuh suburnya kolusi dan korupsi dengan menyalah-gunakan kan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya. Pada ranah ini jugalah maka suara-suara kebenaran yang disampaikan oleh seseorang (yang biasanya juga sangat sulit mencari orang seperti ini), maka akan dengan mudah disinkirkan karena dianggap merusak sistem KKN yang telah mereka bangun. Hal yang aneh tentunya adalah mayoritas pegawai yang ada hanya diam bahkan ikut terlibat di dalam melakukan KKN, dan ketika tindakan kejahatan ini tercium oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) maka mereka semua serentak tutup mulut dan menyangkal jika mereka ikut terlibat dalam mufakat jahat tersebut.
            Kebiasaan buruk yang menyertai prosesi sumpah jabatan adalah, institusi sumpah jabatan tersebut tidak di dukung dengan sistem yang digunakan dan berkembang di dalam sebuah sistem kerja pemerintahan. Demikian juga dengan eksistensi dan substansi diri dari si pejabat yang melakukan sumpah. Dalam contoh sederhana, apakah sama kedudukan dan fungsi dari sumpah yang disampaikan oleh dua orang yang berbeda dalam banyak aspek. Orang pertama adalah alumni sekolah agama (mulai dri pesantren hingga uiniversitas Islam bahkan bergelar doktor dibidang agama), ustadz, muballigh bahkan mungkin bergelar kiyai. Sedangkan orang kedua yang bersumpah adalah orang yang lulusan sekolah sekuler (baca, bukan sekolah agama), sembahyang tidak karuan, pemahaman agama rendah, tidak kenal dirinya dan tidak kenal Tuhan-Nya yang menyaksikan dia bersumpah. Apakah sumpah-sumpah mereka itu sama kedudukan dan substansinya dengan demikian diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang akan mencegah mereka melakukan berbagai bentuk KKN. Jawaban penulis singkat dan jelas: “pasti tidak sama”. Untuk itu apakah selama ini hal tersebut menjadi perhatian atau tidak.
            Pada ranah inilah kita sedikit menkritik prosesi dan substansi sumpah yang bagi penulis mungkin merupakan penyebab sumpah yang di ucapkan oleh pejabat-pejabat negara mulai dari pimpinan tertinggi negara (Presiden) hingga pejabat tingkat kelurahan dan yang lainnya tidk dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencegah seorang pejabat melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Bila kita berikan contoh dalam kaitan ini adalah penangkapan Hakim Mahkamah Konstitusi (Patrialis Akbar) karena telah menyalah gunakan jabatan, kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan korupsi melalui sogokan yang diberikan oleh pengusaha impor daging (25 Januari 2017). Beliau sebelumnya telah bersumpah dan disumpah ketika dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian di sumpah lagi ketika dilantik menjadi Menteri Kehakiman selanjutnya beliau juga di sumpah ketika dilantik menjadi hakim konstitusi. Pertanyaan di awal kita ulang kembali kenapa sumpah yang berkali-kali beliau ucapkan tersebut tidak juga mampu mencegah beliau melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan tercela tersebut.
            Mungkin juga tidak berlebihan (dan mohon maaf kehadapan pembaca yang dimuliakan Allah) bila penulis simpulkan berdasarkan materi sumpah yang selama ini diucapkan atau dibacakan oleh yang bersumpah adalah: “salah satu bentuk kemusyrikan atau kemunafikan”. Bagaimana tidak coba kita lihat materi sumpah berikut ini: “Demi Allah  Saya bersumpah: Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi  sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.
            Sungguh jelas dan terang benderang teks dan muatan sumpah tersebut di atas. Sumpah tersebut telah menjamin akan lahirnya pejabat-pejabat atau aparatur sipil negara yang tidak akan melakukan berbagai bentuk perbuatan yang mengarah kepada kolusi, korupsi dan nepotisme. Hanya saja sebagaimana dipertanyakan di atas, mengapa toh hingga kini masih juga ada pejabat atau aparatur sipil negara yang tidak takut dan tidak berhenti untuk melakukan  kolusi, korupsi dan nepotisme. Kemana gerangan nilai-nilai yang terkandung di dalam sumpah tersebut mereka sembunyikan sehingga tidak lagi muncul dan mampu menjaga dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat tersebut, padahal sumpah itu mereka lakukan dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin juga kita telah salah dalam merumuskan sumpah tersebut oleh karena di dalamnya ada sumpah setia kepada selain Allah yaitu kepada bangsa dan negara dan kepada Pancasila dan UUD 1945, quo vadis.# (aj 7 april 2017).