Jumat, 18 Agustus 2017

MEMAKNAI HARI KONSTITUSI

Oleh: Ahkam Jayadi        
    Sebagai anak bangsa dari sebuah Negara besar (Negara Hukum Indonesia) pernakah kita memikirkan atau mempertanyakan, mengapa Negara ini terlalu banyak memiliki dan merayakan hari-hari kelahiran. Bagaimana kemudian hari-hari tersebut kemudian diperingati secara seremonial yang kalau kita jumlahkan menghabiskan dana (uang) hingga ratusan milyar). Apakah perayaan-perayaan tersebut berimplikasi pada sikap dan perilaku kita sebagai anak-anak bangsa yang memiliki rasa kebersamaan dan kekuatan mental yang kuat dalam menjaga bangsa dan Negara ini dari segala macam gangguan, tantangan dan upaya untuk merusak eksistensi bangsa dan Negara ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Hari-hari tersebut diantaranya: hari buruh, hari ibu, hari kelahiran berbagai kementerian dan lembaga, hari kebangkitan nasional, hari pendidikan nasional, hari lingkungan hidup, hari ham, hari kemerdekaan Indonesia, hari-hari keagamaan dan berbagai hari-hari lainnya yang kalau kita lihat data menyebar pada setiap bulan dari kalender yang ada. Perayaan atau seremoni hari-hari tersebut biasanya di awali pada setiap tahun dengan gemerlapnya perayaan malam tahun baru (masehi) dari Sabang sampai Maroke dalam hitungan jam ratusan milyar uang anak-anak bangsa ini habis hanya untuk memuaskan hasrat hedonis. Mengapa kita tidak coba mengevaluasi perayaan-perayaan tersebut dari sisi urgensinya, atau kah perayaannya tidak setiap tahun tapi mungkin sekali dalam lima tahun, agar uang yang kita habiskan untuk kegiatan seremonial tersebut dapat kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih urgen misalnya pengentasan kemiskinan dan biaya pendidikan anak-anak bangsa.
            Salah satu hari jadi yang kita peringati baru-baru ini dan dihadiri lansung oleh Bapak Wakil Presiden (Jusuf Kalla) setelah perayaan hari kemerdekaan adalah,”hari konstitusi” (18 Agustus 2017). Hari lahir atau hari ditetapkannya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai undang undang dasar dari Negara yang baru diproklamirkan. Sejauh mana kita telah menempatkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan hubungannya dengan tugas-tugas dan fungsi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
            Seringkali kita lihat, dengar atau baca bahkan mungkin kita sendiri juga ikut melakukannya bahwa, NKRI dan Pancasila adalah harga mati atau komitmen yang tidak boleh lagi dipersoalkan atau di utak-atik apalagi ada keinginan untuk menggatinya. Demikian halnya dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara (Staats Fundamental Norm) oleh karena NKRI dan Pancasila pengaturannya ada di dalam UUD 1945. Dengan demikian sejatinya UUD 1945 juga harga mati meskipun dalam konteks ini kita harus memahaminya dengan menggunakan sudut pandang konstitusi, oleh karena hukum konstitusi mengenal apa yang kita sebut, “amandemen” (perubahan sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara). Hanya saja peluang amandemen tersebut tidak boleh dilakukan setiap saat akan tetapi harus diperketat. Kita lihat bahwa sejak revormasi (1998) hingga tahun 2002 UUD 1945 telah empat kali dilakukan amandemen yang anehnya hingga kini masih muncul wacana untuk kembali melakukan amandemen terhadap UD 1945.
            Bagi penulis bukan amandemen itu yang mendesak untuk dilakukan, akan tetapi yang mendesak dan mutlak adalah pemahaman kita terhadap muatan pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 agar dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengapa bagi penulis hal itu menjadi urgen adanya, oleh karena ada beberapa hal yang diatur di dalam pasal-pasal UUD 1945 (hal-hal dasar dalam kehipan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) sudah seharusnya juga selesai (harga mati) namun hingga kini setelah Indonesia memasuki usia 72 tahun belum juga selesai sehingga berimplikasi kepada rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang di tandai dengan masih seringnya muncul konflik (horisontal dan vertikal) berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu kedepan kita perlu melakukan diskusi yang serius dan membuat komitmen tentang hal-hal tesebut seperti: pembatasan partai politik terutama untuk tidak secara mudah membuka pintu untuk setiap saat terbentuknya partai politik baru, perubahan berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemilihan umum, tata cara pemilihan pejabat publik termasuk institusi fit and proper test dan mungkin berbagai hal lainnya. Hal itu menurut penulis penting agar Negara kita senantiasa bisa stabil agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan secara seksama dalam mewujudkan kecerdasan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.# (Mks-Aj-18-8-2017, 7 am).

Kamis, 17 Agustus 2017

KAFIR ALA RIA IRAWAN

Oleh: Ahkam Jayadi

            Salah satu bidang pembangunan yang hingga kini belum berhasil diwujudkan oleh Pemerintah sebagaimana amanah UUD 1945 adalah bidang kesehatan. Jangankan kita berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga terhindar dari segala macam penyakit, untuk masalah pembiayaan kesehatan rakyat saja hingga kini masih menjadi masalah yang belum tuntas sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan kehadiran BPJS yang masih problematik dalam implementasinya. Penyakit regeneratif yang berbagai macamnya yang melanda masyarakat hingga kini masih terjadi dan juga belum hilang sementara penyakit-penyakit gaya hidup (lifestyle) juga  sudah menyerbu masyarakat. Celakanya seiring dengan mahalnya biaya kesehatan yang harus di tanggung oleh masyarakat yang menderita sakit maka kebanyakan masyarakat lari ke pengobatan-pengobatan alternatif yang menyesatkan secara aqidah.
            Kita tersentak dengan pernyataan (Tabloid Bintang, 1 april 2017), Ria Irawan bahwa: “Saya dulunya kafir berat karena berobat ke orang pintar”. Untuk itu beliau telah melewati berbagai macam cara pengobatan hingga ke orang pintar untuk mengobati kanker yang dialaminya. Lebih lanjut dikatakan, saya dulu tuh kafir berat karena saya berobat ke orang pinter dengan bantuan jin segala macem. Pokoknya segala macam pengobatan alternatif mulai dari dikepret daun kelor, minum rebusan daun jendela enam, sampai memindahkan penyakit ke ayam, ke kambing, itu sudah dia lakukan. Hingga ke Malaysia untuk pengobatan alternatif dan operasi dengan perantaraan jin.  Kata beliau kalau ingat semua itu, saya merasa bodoh banget karena percaya dengan pengobatan-pengobatan yang sama sekali tidak memberikan kesembuhan.
            Konsep sehat dalam pandangan Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) sebagimana juga sudah di introdusir di dalam Undang Undang Kesehatan (UU No. 36 Thun 2009) Pasal 1 ayat (1) adalah: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang  memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian sehat itu cakupannya sudah semakin meluas dan sistemik yang merupakan, keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal (psikologis, intelektua, spiritual dan penyakit) dan eksternal  (lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi) dalam mempertahankan kesehatannya. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit yang menyebabkan aktivitas kerjanya terganggu atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
            Berbicara tentang kesehatan seseorang (masyarakat) maka tidak lah cukup hanya sehat jasmana atau fisik akan tetapi harus didukung dengan sehat non fisik atau psikis, termasuk tentunya meningkatnya pengetahuan (pendidikan) terlebih lagi sehat spiritualitas. Selanjutnya semua itu tidak akan bisa terpenuhi atau dinikmati dengan baik  (sebagai orang sehat) bila ekonominya tidak sehat karena segalanya memerlukan tingkat kemampuan ekonomi (kekuangan) tertentu untuk meraih kesehatan tersebut. Last but not least adalah sehat sosial. Semua hal di atas akan tidak bisa dinikmati meskipun bisa terpenuhi bila lingkungan sosial masyarakat kita juga sakit (patologi sosial). Kita akan senantiasa ketakutan baik di dalam rumah apalagi keluar rumah bila diluar merajalela kejahatan (begal, penjahat, perampok dan yang lainnya).
            Dalam konteks Negara dan Pemerintahan, semua itu adalah tanggung-jawab utama negara melalui pemerintahannya. Rakyat telah memilih mereka sebagai pemegang amanah pemerintahan dan rakyat telah memberikan bantuan atau dukungan untuk memenuhi hal tersebut dengan membayar pajak. Undang Undang Dasar 1945 dengan sangat jelas menetapkan di dalam Pembukaannya bahwa: Negara ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, mewujudkan kesejahteraan serta mencerdaskan kehidupan segenap warga negara Indonesia tanpa keculi. Untuk itu janganlah kita membiarkan anak-anak bangsa ini menderita sakit, tidak sehat dan menjalani proses pengobatan melalui orang-orang pinter yang merusah aqidahnya.#(Mks-Aj, 17-8-2017, 09.00.pm).

Rabu, 16 Agustus 2017

PELANGGARAN HUKUM PENYELESAIAN HUKUM ATAU POLITIK

Oleh: Ahkam Jayadi
Perdebatan yang tiada henti, sejak dari dulu hingga kini bahkan entah sampai kapan dalam kajian ilmu hukum dan praktik hukum adalah, “determinan mana hukum atau politik”. Jika mencermati berbagai pelanggaran hukum yang terjadi, terutama yang dilakukan oleh elit-elit pemerintahan dan elit-elit politik, maka kedua model penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi maka pilihannya biasanya adalah salah satu di antara keduanya. Kalau tidak diselesaikan secara hukum (melalui proses peradilan) maka cara yang di tempuh adalah diselesaikan secara politik.
Kita lihat dalam realitas penyelesaian beberapa kasus tindak pidana korupsi nyata merefleksikan pemikiran di atas. Kasus yang kita kenal, “papa minta saham” yang melibatkan ketua DPR dengan presiden direktur PT. Freeport yang seharusnya masuk dalam proses peradilan dihentikan secara politis. Kasus ujaran kebencian yang di lakukan oleh anak Presiden Jokowi juga dihentikan secara politis. Sementara kasus korupsi yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum, korupsi yang dilakukan oleh Dewi Yasin Limpo, serta korupsi yang dilakukan oleh beberapa Gubernur dan Bupati diselesaikan melalui proses peradilan hingga pelakunya mendekam di dalam penjara. Bahkan orang-orang yang terkait dengan kasus korupsi tersebut banyak yang tidak tersentuh oleh penyelesaian secara hukum akan tetapi diselesaikan dengan cara politis, sebutlah misalnya anak dari mantan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (Ibas). Namanya berkali-kali disebut oleh Anas Urbaningrum tetapi begitu kuatnya kekuatan politik melindunginya sehingga hingga kini beliau tidak tersentuh oleh hukum.
Apakah setiap pelanggaran hukum yang terjadi diselesaikan melalui proses hukum (peradilan) atau kah diselesaikan secara politis tentu sangat tergantung kepada wujud dan substansi dari kasus yang terjadi. Proses penyelesaian adalah, “cara” yang dipilih untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum agar terwujud apa yang menjadi tujuannya. Dalam ranah hukum penyelesaian setiap kasus dapat mewujudkan: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penyelesaian secara hukum atau kah secara politis hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang tiada lain adalah kemasalahatan manusia (seseorang) dan masyarakat.
Memang kecenderungan yang terjadi di tengah masyarakat (melalui aparat penegak hukum yang ada) proses yang dipilih di dalam menyelesaikan kasus-kasus atau pelanggaran hukum yang terjadi adalah melalui proses hukum (peradilan). Hal itu terjadi akibat paradigma yang telah terbentuk pada diri aparat penegak hukum kita yang dikenal dengan, “paradigma legalistik formal atau paradigma positivistik” akibat pengaruh system hukum Eropa Kontinental yang mewarna system hukum Negara kita (Negara Hukum Republik Indonesia) yang pernah di jajah oleh Belanda.
Hal tersebut (pilihan penyelesaian secara hukum) tentu saja tidak salah dan sah-sah saja untuk di implementasikan, namun tentu kita bisa sedikit pertimbangkan bahwa cara-cara seperti itu adalah cara-cara lama (paradigm lama) yang telah digunakan ratusan tahun lalu. Mungkin kita perlu mempertimbangkan paradigma yang ada sekarang yang lahir sebagai reaksi paradigma posisitivistik tersebut dan dikenal dengan, “paradigma hukum progresif” yang di gagas oleh Pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo, yang sebenarnya telah banyak digagas sebelumnya bahkan di terapkan di dalam realitas oleh seorang Hakim Agung yang sangat dikenal akan kejujurannya (Bismar Siregar).
Dasar pertimbangan yang seharusnya menjadi dasar pilihan penyelesaian suatu pelanggaran hukum tentu saja jangan atas pertimbangan kepentingan personal dan pragmatis, pertimbangan sejatinya haruslah didasarkan kepada kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara serta berbagai implikasinya. Kesalahan di dalam memilih dasar pertimbangan akan berimplikasi kepada rusaknya tatanan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan penegakan hukum dan tujuan penyelesaian suatu pelanggaran hukum.# (Mks, AJ-17-8-2017-7.30 am). 

MEMAKNAI KEMERDEKAAN DARI SISI HUKUM

Oleh: Ahkam Jayadi       
   
  Perayaan ulang tahun kemerdekaan bangsa dan Negara ini (Indonesia) telah memasuki yang ke 72. tentu saja dilihat dari sisi usia manusia, maka usia 72 tahun adalah usia yang sudah sepu atau tua. Usia yang sejatinya tinggal menikmati hari-hari indah dalam kehidupannya karena telah melewati sejarah perjalanan hidup yang panjang. Mulai dari usia bayi nol tahun hingga 5 tahun yang sepenuhnya dibawah kendali dan perhatian orang tua terutama ibu, selanjutnya usia anak-anak hingga dewasa yang disibukkan dengan usia sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Setelah itu memasuki dunia kerja, kemudian membentuk rumah tangga dengan segala problematiknya.
            Demikian halnya dengan usia kemerdekaan Negara kita yang telah memasuki usia 72 tahun sejatinya anak-anak bangsa ini sudah bisa menikmati hasil-hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya, baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, agama dan hukum dan aspek-aspek pembangunan lainnya.  Untuk itu dalam merayakan ulang tahun kemerdekaan setiap tahun sebaiknya kita semua tidak mencurahkan segala daya dan upaya yang ada hanya dalam ranah seremonial fisikal. Sejatinya perayaan ini dilakukan secara sistemik dan sinergis sesuali dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang kita emban sebagai bagian dari elemen-elemen masyarakat, bangsa dan negara.
            Sejatinya kita juga merayakan dan memaknai kemerdekaan ini dari sudut pandang peran kehidupan yang kita geluti. Untuk itu bagi individu atau kelompok masyarakat yang bergerak dibidang hukum (akademisi hukum, aktivis hukum/lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum) memaknai perayaan kemerdekaan tersebut dari sisi hukum. Hal ini dimaksudkan agar kita bisa ikut berperan dan mengukur perkembangan kehidupan hukum dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah: sudah sejauh mana pembangunan hukum dan penegakan hukum di tengah masyarakat benar-benar telah mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah masyarakat dan sejauh mana pembangunan tersebut mengalami kemajuan yang signifikan pada setiap tahun. Jangan-jangan pembangunan dan penegakan hukum tersebut jalan di tempat atau malah mundur?
            Betapa realitas di tengah masyarakat senantiasa memperlihatkan data dan fakta hukum yang menyedihkan. Korupsi masih senantiasa terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh semua lapisan profesi dari pusat hingga ke daerah-daerah atau desa-desa (mulai dai aparat ayang ada di dalam jajaran pemerintahan, jajaran legislatif hingga jajaran yudikatif). Korupsi uang Negara dari nilai belasan rupiah hingga trilyunan rupiah. Korupsi yang bersifat perorangan hingga korupsi berjamaah (seperti korupsi proyek Ambalan hingga proyek KTP elektronik). Tindak pidana pembunuhan yang tidak lagi bersifat konvensional akan tetapi juga sudah menggunakan cara-cara modern. Pembunuhan yang tidak lagi terjadi karena konflik horizontal yang bersifat pribadi akan tetapi juga terjadi secara internal dalam suatu keluarga (suami membunuh isteri, isteri membunuh suami, orang tua yang membunuh anak serta sebaliknya anak yang membunuh orang tuanya). Demikian juga tinda pidana yang dilakukan dan melibatkan anak-anak serta pelecehan sexual yang banyak menimpa anak-anak dibawah umur serta pekerja-pekerja sex komersial yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika yang juga sudah banyak melibatkan anak-anak dibawah umur. Tindak pidana terorisme yang juga hingga kini senantiasa berulang-berulang. Konflik horizontal antar umat beragama serta konflik vertikal antara umat beragama dengan pemerintah.
            Adakah di dalam setiap memperingati ulang tahun kemerdekaan Negara yang kita cintai ini kita melakukan kontemplasi, perenungan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, agar tidak lagi terjadi atau berulang lagi. Dengan kata lain dari sisi hukum perundang-undangan (baik dalam ranah pembangunan hukum terlebih lagi dari ranah penegakan Hukum), apakah yang sudah kita bisa banggakan sebagai anak-anak bangsa? Mengapa lembaga pemasyarakatan (penjara) justru over penghuni sehingga sering kali terjadi tawuran? Mengapa hari-hari kita masih seantiasa diramaikan dengan begal dan tindakan main hakim sendiri hingga pelakunya dibakar oleh massa. Mengapa pengemis dan anak-anak jalanan masih mewarnai setiap traffic light di sekitar kita. Serta berbagai pertanyaan lain yang dapat kita ajukan. Pada akhirnya tentu kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan bangsa dan Negara ini merayakan ulang tahunnya yang ke 72 maju terus bangsa ku, Negara ku jaya selalu dan rakyatnya yang senantiasa merasakan kesejahteraan dan keadilan yang semakin merata dan berkualitas.# (Mks-AJ-Rabu-16-8-2017, 5,Pm).

Rabu, 09 Agustus 2017

APAKAH SAYA DIKTATOR Oleh: Ahkam Jayadi

            Presiden sebagai salah satu kelengkapan Negara kita, kedudukannya sangatlah kuat sebagaimana di atur di dalam UUD 1945. Presiden di Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan (eksekutif), maka presiden juga adalah kepala negara. Kedudukan sebagai kepala Negara ini meskipun tidak sepopuler sebagai kepala pemerintahan dan cenderung dianggap kedudukannya lebih tinggi dari kepala Negara adalah kekeliruan besar. Justru kedudukan sebagai kepala negara lah yang lebih tinggi, lebih kuat dan strategis dan pada sisi inilah presiden di Indonesia bisa terjebak menjadi otoriter dan diktator. Tak pelak lagi Presiden Jokowi beberapa hari ini tersinggung dan di berbagai tempat memberikan komentar dan klarifikasi tentang tuduhan yang tidak langsung kepadanya sebagai presiden yang otoriter dan diktator.
            Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah salah satu institusi dalam negara yang ruang lingkup tugasnya adalah dalam bidang pemerintahan (eksekutif). Kedudukan ini sejajar dengan institusi negara lainnya seperti, legislatif (DPR), yudikatif (Mahkamah Agung), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan berbagai lembaga negara lainnya. Akan tetapi sebagai kepala negara, maka presiden adalah pemimpin tertinggi negara ini, untuk itulah presiden diberikan berbagai kekuasaan istimewa, seperti pemimpin tertinggi Tentara nasional Indonnesia, memberikan grasi, amnesti dan yang lainnya.
            Berkaitan dengan kemarahan presiden (Jokowi) disebut sebagai diktator, penulis ingin sedikit memberi pandangan agar hal ini tidak membias menjadi perdebatan liar oleh karena perdebatan yang ada lebih banyak bernuansa politis dibandingkan sebagai sebuah terminologi akademik. Diktator tidak lah berhubungan lansung dengan sosok seorang pejabata atau kepala pemerintahan (kepala negara) yang seram, tidak pernah senyum. Demikian juga soal bukanlah seorang diktator bukan dilihat dari wajah nya yang “ndeso”, sederhana, murah senyum serta bersandar pada konstitusi kita yang semakin demokratis dan lekat dengan prinsip, “keseimbangan dan saling kontrol” akan tetapi soal kebijakan yang cenderung di paksakan dengan melalaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat serta menyimpangi aspek-aspek hukum (UUD 1945 dan berbagai aturan turunannya) atau Indonesia sebagai negara hokum.
            Presiden Indonesia (yang saat ini dijabat oleh Joko Widodo yang lebih lengket disapa dengan Jokowi) yang kuat tentu sejatinya kita dukung oleh karena hanya presiden yang kuat yang bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik. Salah satu pemaknaan presiden yang kuat adalah presiden (pemerintahan) kuat dari segi pemerintahan (dipilih secara langsung oleh rakyat secara mayoritas), maka juga di dukung oleh kekuatan yang ada di lembaga legislatif (DPR) secara mayoritas sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis akan dengan mudah di capai.
            Hanya saja kita harus berhati-hati dengan berkaca pada pengalaman berbagai negara termasuk belajar dari masa lalu (pengalaman pemerintahan Orde Baru), karena kekuasaan yang kuat tersebut (dukungan politik dan lembaga legislatif mayoritas) justru pelan-pelan di salahgunakan dan pada ranah inilah bisa menjelma menjadi otoriter dan diktator. Tentu kita berharap Presiden Jokowi tidak akan terperosok pada kondisi tersebut dengan senantiasa melakukan komunikasi secara terbuka dan menutup pintu-pintu untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Presiden dengan kabinetnya harus lah benar-benar memahami bahwa hukum (dengan peraturan perundang-undangannya) bukanlah tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara akan tetapi hukum hanya lah alat untuk menuju kepada terwujudnya tujuan bernegara sebagai mana ditetapkan di dalam Pembukaan UUD 1945.# (Ahkam Jayadi, 10 Agustus 2017, 6.15 am).